Policy Brief : No.03/Juni 2009 Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM POLICY BRIEF Media ini bertujuan untuk menjadi jembatan antara pengkajian akademik, penelitian dengan pengambilan kebijakan di sektor kesehatan. Hasil diskusi Hari Selasa, Jam 12.00 – 14.00 Hasil diskusi Informal: Ÿ Draft RPJMN bidang kesehatan tersebut masih mirip renstra depkes atau dinas kesehatan Ÿ Belum ada hubungan dan penjelasan tentang peran lintas sector termasuk lintas stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) Ÿ Isu Desentralisasi; Wewenang dan kewenangan lintas wilayah bagaimana? Apakah semuanya menjadi tanggung jawab pusat? Dan bagaimana peran daerah untuk sector kesehatan yang telah tertuang dalam RPJMD? Ÿ Ada kesan bahwa dalam RPJM tersebut: Indikator sama dengan target, apakah demikian? Ÿ Perlu adanya pendahuluan yang berisi tentang Tujuan yang umum RPJMN Kesehatan: misalnya meningkatkan kualitas hidup manusia dengan cara memperbaiki system kesehatan. Kemudian masuk Tujuan khusus. Ÿ indicator dan target harus diberi masukan berupa angka yang riil bukan proyeksi Ÿ Permasalahan untuk manajemen pembangunan kesehatan g tidak ada sasaran yang relevan g arah kebijakannya hanya sebatas pendukung bagi system besarnya. Ÿ Permasalahan untuk kerentanan masyarakat menghadapi krisis gindikatornya diusulkan berupa jumlah desa siaga gmisalnya; jumlah desa siaga naik 50% dari jumlah yang ada saat ini sampai dengan akhir tahun 2014. gtargetnya mengurangi jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas sebesar xx % (angka dari kepolisian dan lintas sector tarkait) gharus jelas indicator dan targetnya garah kebijakan lintas sector. Ÿ Permasalahan untuk Kecelakaan Lalu lintas Ÿ Untuk Permasalahan kewenangan pusat dan daerah, masih banyak yang perlu dicah perjelas mengenai posisi dan peran pemerintah pusat dan daerah, mana yang menjadi tanggung jawab pusat, mana yang daerah, sehingga untuk RPJMN sendiri lebih menasional. diterbitkan oleh: Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Phone. +62 274 549424, 549425 Website http://www.kebijakankesehatanindonesia.net 1 Ÿ Perlu masukan tentang mengembangkan system monev untuk mengukur pencapaian SPM. Ÿ Arah kebjiakan pembangunan kesehatan masih bersifat kuratif belum banyak yang preventif dan promotif. Usulannya bisa seperti berikut ini: Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan status kesehatan. gIndikatornya: Jumlah rumah gpenyediaan informasi, kader, tangga yang menerapkan PHBS penyuluhan, promosi kesehatan garah kebijakannya berupa kebijakan lintas sector bidang kesehatan terkait dengan perluasan cakupan PHBS. Termasuk mendorong peran swasta dalam mendukung kebijakan promosi kesehatan. Ÿ Permasalahan Jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas untuk masing masing unit pelayanan kesehatan (dari unit terkecil di daerah terpencil, sampai dengan unit pelayanan rujukan/RS ). Fokus gdukungan kepada rumah sakit besar gperbaikan system untuk puskesmas gRasio tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam penggunaaan fasilitas/pelayanan kesehatan dasar/primer. gtersedianya obat obat essensial yang dapat diakses oleh masyarakat, di unit pelayanan kesehatan (dari unit terkecil dan terpencil sampai dengan pelayanan rujukan). Ÿ Permasalahan untuk Indikator ketersediaan obat Ÿ Untuk permasalahan Kesehatan Ibu, perlu direvisi untuk pola program yang lebih luas, yaitu:L Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga gtambahannya bisa: meningkatnya pengetahuan dan informasi keluarag mengenai kesehatan reproduksi gprevalansi penyakit-penyakit terkait dengan kesehatan reproduksi. gpenyuluhan tentang pendidikan kesehatan reproduksi. gterkait dengan tersedianya data informasi kesehatan berbasis kepada bukti nyata (evidence), kualitas, ketepatan waktu, dan jenis data yang dibutuhkan untuk mendukung kepada pengambilan kebijakan sector kesehatan. Ÿ Meningkatnya sarana pendukung system kesehatan 2
© Copyright 2024 Paperzz
