LAMPIRAN ATAS NOTA KESEPAHAMAN ANTARA THE FEDERAL

LAMPIRAN
ANNEX
ATAS
TO
NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING
ANTARA
BETWEEN
THE FEDERAL COURT OF
AUSTRALIA
THE FEDERAL COURT OF
AUSTRALIA
THE FAMILY COURT OF
AUSTRALIA
THE FAMILY COURT OF
AUSTRALIA
DENGAN
AND
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA
THE SUPREME COURT OF
INDONESIA
TENTANG
ON
KERJASAMA PERADILAN
JUDICIAL COOPERATION
UMUM
GENERAL
1.
Lampiran ini dibuat sesuai dengan Pasal
3 Nota Kesepahaman (MoU) antara
Federal Court of Australia, Family
Court of Australia dan Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang
ditandatangani pada 21 Juli 2008 dan
diamandemen pada 29 September 2011,
dan harus dibaca bersama dengan MoU
sebagaimana dimaksud.
1.
This Annex is made pursuant to Article
3 of the Memorandum of Understanding
(MoU) between the Federal Court of
Australia, Family Court of Australia and
the Supreme Court of Indonesia, signed
on 21 July 2008 and amended on 29
September 2011, and should be read
together with that MoU.
2.
Tujuan Lampiran ini adalah untuk:
a) menjelaskan kegiatan-kegiatan yang
akan dilakukan sepanjang periode
2014 hingga 2016; dan
b) menetapkan mekanisme konsultasi,
administrasi dan implementasi
untuk program ini sepanjang
periode 2014 hingga 2016.
2.
The purpose of this Annex is to:
a) identify activities to be conducted
over the period 2014 to 2016; and
b) set out mechanisms for consultation,
administration and implementation
for this programme during the
period 2014 to 2016.
3.
Para
Pihak
mengakui
peranan
Department of Foreign Affairs and
Trade of Australia (Departemen Luar
Negeri dan Perdagangan Australia) atas
dukungannya terhadap kerja yang
dilakukan di bawah MoU ini yang
diselaraskan dengan program dan
kegiatan di bawah Australia Indonesia
Partnership for Justice.
3.
The Parties acknowledge the role of
Department of Foreign Affairs and
Trade of Australia in supporting work
under this MoU where it aligns with
programs and activities under the
Australia Indonesia Partnership for
Justice.
AREA KERJASAMA
4.
AREAS OF COOPERATION
Area kerjasama antara Pengadilan
Indonesia
dan
Australia
telah
dikembangkan sejalan dengan Cetak
Biru Pembaruan Peradilan Indonesia
2010-2035 sesuai dengan Kerangka
Pengadilan Yang Unggul (Court
Excellence Framework) yang mencakup
7 area peradilan yang agung, yaitu (1)
manajemen
dan
kepemimpinan
pengadilan; (2) kebijakan-kebijakan
pengadilan; (3) sumber daya manusia,
sarana-prasarana dan keuangan; (4)
penyelenggaraan
persidangan;
(5)
kebutuhan dan kepuasan penguna jasa
pengadilan; (6) pelayanan pengadilan
yang terjangkau dan mudah diakses; dan
4.
1
The areas of cooperation between the
Indonesian and Australian Courts have
been developed in line with the
Indonesian Court’s Blueprint for
Reform 2010-2035 in accordance with
the Court Excellence Framework, which
covers 7 areas of court excellence,
namely (1) court management and
leadership; (2) court policies; (3)
human, material and financial resources;
(4) court proceedings; (5) client (court
users) needs and satisfaction; (6)
affordable and accessible court services;
and (7) public trust and confidence.
The Blueprint for Reform addresses
reform initiatives at the level of the
(7)
kepercayaan
dan
keyakinan
masyarakat pada pengadilan.
Cetak Biru Pembaruan ditujukan bagi
inisiatif
pembaruan
di
tingkat
Mahkamah Agung Indonesia dan
yurisdiksi di bawah pengawasan
Mahkamah Agung (yaitu Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan
Tata Usaha Negara, dan Peradilan
Militer).
5.
Indonesian Supreme Court and the
jurisdictions that it supervises (the
General Courts, Religious Courts,
Administrative Courts and Military
Courts).
FEDERAL COURT OF AUSTRALIA
DAN
MAHKAMAH
AGUNG
REPUBLIK
INDONESIA
AKAN
BEKERJA DALAM AREA UTAMA
KERJASAMA SEBAGAI BERIKUT:
5.
5.1. Penataan Ulang Proses Kerja dan
Manajemen Perubahan: Magang.
THE
FEDERAL
COURT
OF
AUSTRALIA AND THE SUPREME
COURT OF INDONESIA WILL
WORK IN THE FOLLOWING KEY
AREAS OF COOPERATION:
5.1. Business Process Re-engineering
and Change Management:
Internships.
Pada tahun 2012, Federal Court
menerima
tiga
pemagang
dari
Mahkamah Agung sebagai bagian dari
kerjasama terkait penataan ulang proses
kerja. Pada periode 2014 hingga 2016,
Federal Court akan terus mendukung
program magang ini dan akan menerima
pemagang baru. Program magang
tersebut
akan
mencerminkan
kebutuhaan saat ini, namun juga akan
memiliki
kesinambungan
dengan
program magang sebelumnya. Magang
tersebut akan berfokus pada Penataan
ulang proses kerja dalam konteks
restrukturisasi organisasi, kapabilitas
organisasi dan mengelola perubahan,
mengingat hal ini akan menjadi penting
dalam
implementasi
sejumlah
pembaruan tertentu.
Pada saat para pemagang kembali ke
Indonesia, mereka diharapkan akan
memainkan peranan penting dalam
Penataan ulang proses kerja di
Mahkamah Agung, termasuk terkait
dengan jasa layanan pendaftaran,
manajemen perkara dan sistem kamar
yang baru. Hal yang juga menjadi fokus
adalah pertukaran informasi untuk
mendukung pengembangan kerangka
kerja manajemen perkara secara
In 2012, the Federal Court hosted three
interns from the Supreme Court as part
of on-going cooperation in relation to
business process re-engineering. In the
period 2014 to 2016, the Federal Court
will continue to support the internship
program and will host new interns. The
internship program will reflect current
needs but will include some continuity
with the previous internship. The
internships will focus on business
process re-engineering within a context
of
organisational
restructuring,
organisational capability and managing
change, as this will be important in
implementation of specific reforms.
Upon their return to Indonesia interns
are expected to take a leading role in
implementing
the
business
reengineering process in the Supreme
Court, including in relation to registry
services, case management and the new
chambers system. There will also be a
key focus on information sharing to
support the development of an
electronic case management framework.
The Federal Court will support the
interns in adapting and implementing
the information and experiences gained
2
elektronik.
Federal
Court
akan
mendukung para pemagang untuk
mengadaptasi dan mengimplementasikan informasi dan pengalaman yang
didapat sepanjang program magang
untuk mendukung proses pembaruan
yang terus berjalan di Mahkamah
Agung.
during the internship program to support
the on-going reform process at the
Supreme Court.
5.2. Meningkatkan Layanan
Pengadilan (Mediasi dan Manajemen
Perkara).
5.2. Enhancing Court Services
(Mediation and Case Management).
Peraturan Mahkamah Agung No.1/2008
tentang Prosedur Mediasi mengakui arti
penting mediasi sebagai salah satu
bentuk penyelesaian sengketa yang
cepat,
terjangkau
dan
dapat
meningkatkan akses terhadap keadilan.
Cara ini juga merupakan alat
manajemen perkara yang efektif untuk
mengatasi penumpukan perkara di
pengadilan. Federal Court telah
bekerjasama dengan Mahkamah Agung
untuk mengembangkan kerangka kerja
lembaga untuk mediasi. Tujuan
kerjasama di area ini adalah untuk terus
saling bertukar pengalaman dan metode
praktik terbaik untuk mengembangkan
dan menerapkan kerangka kerja
tersebut.
Federal Court akan mendukung
Mahkamah Agung dengan membantu
pengembangan Rancangan Peraturan
Mahkamah Agung tentang mediasi,
melalui dan di bawah arahan Kelompok
Kerja Mediasi Mahkamah Agung.
Secara khusus, Federal Court akan
mendukung pilot (uji coba) sistem
mediasi berbasis pengadilan yang baru
di berbagai provinsi di Indonesia serta
menyiapkan materi pelatihan untuk
mediator
yang
mencakup
pengembangan
kurikulum
terkait
inisiatif pembelajaran jarak jauh dan
membuat simulasi video dengan teks
terjemahan
yang
menggambarkan
mediasi yang biasa dilakukan di Federal
Court.
Kerjasama ini akan berjalan dalam
jangka panjang dan akan mencakup
Supreme Court Regulation No.1/2008
on
Procedures
for
Mediation
acknowledges the importance of
mediation as a form of dispute
resolution that is quick, inexpensive and
can increase access to justice. It is also
an effective case management tool to
address the backlog of cases in the
courts. The Federal Court has been
working with the Supreme Court to
develop an institutional framework for
mediation. The aim of cooperation in
this area is to continue sharing
experiences and best practice methods
for developing and implementing such a
framework.
The Federal Court will support the
Supreme
Court
by
supporting
development of the proposed new
Supreme
Court
Regulation
on
mediation, through and under the
direction of the Supreme Court’s
Mediation
Working
Group.
In
particular, it will support pilots of new
court-annexed mediation systems in
Indonesia’s provinces and prepare
training material for mediators that
includes developing curricula linked to
e-learning initiatives and creating a
subtitled video simulation of a typical
Federal Court mediation.
This cooperation will be long-term and
will
include
policy
and
case
management and cover knowledge and
capacity building.
3
kebijakan dan manajemen perkara serta
pengembangan
pengetahuan
dan
kapasitas.
5.3. Sumber Daya Manusia dan
Keunggulan Pengetahuan (Knowledge
Excellence): Akses terhadap Keadilan
melalui Gugatan Kelompok.
5.3. Human Resource and Knowledge
Excellence: Access to Justice through
Class Actions.
Mahkamah Agung dan Federal Court
mengakui arti penting pelibatan dan
pertukaran pengetahuan antar para
hakim,
termasuk
pengembangan
keunggulan pengetahuan (knowledge
excellence) secara berkesinambungan.
Salah satu area yang dikerjakan oleh
kedua Pengadilan adalah akses terhadap
keadilan melalui gugatan kelompok.
Mahkamah
Agung
mulai
mengembangkan
konsep
gugatan
kelompok di Indonesia pada 2001.
Sebagai bagian dari proses ini,
Mahkamah Agung melakukan studi
komparatif di Australia dan Amerika.
Hal ini kemudian menghasilkan
Peraturan Mahkamah Agung No.1/2002
tentang Gugatan Kelompok. Setelah
diterapkan selama lebih dari 10 tahun,
dengan hanya sedikit kasus gugatan
kelompok yang pernah diajukan,
Mahkamah
Agung
kini
tengah
mengevaluasi keefektifan dan kejelasan
Peraturan ini baik untuk pengadilan
maupun pencari keadilan.
Tujuan kerjasama di wilayah ini adalah
mendukung
Mahkamah
Agung
mengembangkan suatu model Peraturan
Mahkamah Agung tentang gugatan
kelompok
melalui
pertukaran
pengetahuan dan masukan dari ahli
tingkat tinggi dengan Tim Peneliti yang
melakukan
penelitian
komparatif
tentang sistem gugatan kelompok, serta
bantuan
dalam
pengembangan
kurikulum pelatihan dan pendidikan
untuk mendukung diperkenalkannya
sistem gugatan kelompok yang baru.
The Supreme Court and the Federal
Court acknowledge the importance of
engagement and sharing of knowledge
between judges, including the continued
development of knowledge excellence.
An area of interest to both Courts is
access to justice through class actions.
The Supreme Court began developing
the concept of class actions in Indonesia
in 2001. As part of this process, the
Supreme Court conducted comparative
studies in Australia and America. This
led to Supreme Court Regulation
No.1/2002 on Class Actions. After
more than 10 years of implementation,
with only a few class action cases being
commenced, the Supreme Court is now
evaluating the effectiveness and clarity
of this Regulation for both courts and
justice seekers.
The aim of cooperation in this area is to
support the Supreme Court develop a
model Supreme Court Regulation on
class actions through the sharing of
knowledge and high-level expert advice
with the Research Team undertaking
comparative research on the class action
system, and assistance in the
development of a curriculum for
training and education to support the
introduction of new class actions
system.
4
6.
FAMILY COURT OF AUSTRALIA
DAN
MAHKAMAH
AGUNG
REPUBLIK
INDONESIA
AKAN
BEKERJA DALAM AREA UTAMA
KERJASAMA SEBAGAI BERIKUT:
6.
THE
FAMILY
COURT
OF
AUSTRALIA AND THE SUPREME
COURT OF INDONESIA WILL
WORK IN THE FOLLOWING KEY
AREAS OF COOPERATION:
6.1. Layanan Pengadilan yang
Terjangkau dan Mudah Diakses
6.1. Affordable and Accessible Court
Services
6.1.1 Mediasi
Pada tahun 2013 – 2014, Mahkamah
Agung dan Family Court bekerja
bersama untuk memperbaiki layanan
dan pemeriksaan perkara (proceeding)
pengadilan
melalui
pembangunan
kapasitas teknik mediasi. Fokus
kerjasama
ini
adalah
untuk
mempromosikan proses mediasi dalam
perkara-perkara hukum keluarga yang
efektif, efisien, dan sensitif terhadap
kebutuhan
pengguna
pengadilan
(khususnya perempuan, anak-anak dan
penyandang disabilitas) dan mendorong
pengambilan keputusan yang cepat
dalam perkara hukum keluarga, hak
asuh anak dan pembagian harta.
Peraturan Mahkamah Agung No.1/2008
menjelaskan prosedur mediasi umum
yang tersedia di seluruh urusan perdata.
Menyusul penerapannya, nampak jelas
bahwa mediasi dalam urusan keluarga
memerlukan pertimbangan dan regulasi
khusus. Ini mencakup penetapan tujuan
dan
sasaran
mediasi, mengukur
keberhasilan
mediasi
dan
mengakreditasi mediator. Family Court
selama bertahun-tahun berpengalaman
untuk
menyempurnakan
dan
mengembangkan kerangka kerja yang
digunakan oleh para mediator spesialis
urusan keluarga.
Pada 2014 dan setelahnya, Family Court
akan mendukung kerja Mahkamah
Agung untuk mediasi urusan keluarga di
Indonesia, melalui dan di bawah arahan
Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah
Agung. Secara khusus kedua Pengadilan
akan bekerjasama untuk menyempurnakan dan mengembangkan prosedur
mediasi yang lebih disesuaikan untuk
6.1.1 Mediation
In 2013 – 2014, the Supreme Court and
the Family Court worked together on
improving
court
services
and
proceedings through capacity building
of mediation techniques. The focus of
the cooperation was on promoting a
mediation process in family law cases
that is effective, efficient, sensitive to
court user needs (especially women,
children and persons with disabilities)
and encourages timely decision making
in relation to family law cases, child
custody and division of assets.
Supreme Court Regulation No.1/2008
outlines general mediation procedures
applicable in all civil matters.
Following its implementation, it has
become apparent that mediation in
family matters requires particular
consideration and regulation. This
includes, for example, determining the
aims and objectives for mediation,
measuring the success of mediation and
accrediting mediators. The Family Court
has for many years worked on refining
and developing a framework within
which specialised family matter
mediators operate.
In 2014 and beyond, the Family Court
will support the Supreme Court’s work
on mediation in family matters in
Indonesia, through and under the
direction of the Supreme Court’s
Mediation Working Group.
In
particular, the two Courts will work
together to refine and develop a more
tailored mediation procedure for family
matters, including policy development,
capacity building and monitoring and
evaluation.
5
urusan
keluarga,
termasuk
pengembangan kebijakan, pembangunan
kapasitas dan pemantauan serta evaluasi.
6.1.2 Perbaikan layanan pengguna dan
informasi untuk pengguna.
Family Court dan Mahkamah Agung
telah bekerja sama untuk memperkuat
pemberian layanan pengadilan yang
terjangkau dan mudah diakses selama
bertahun-tahun. Ini mencakup survei
dasar dalam bidang hukum keluaarga
dan akta kelahiran yang dilakukan pada
Peradilan Umum dan Peradilan Agama
(2007-2009) yang mengukur (i)
kepuasan pengguna atas layanan yang
diberikan pengadilan keluarga; dan (ii)
kemampuan perempuan yang hidup di
bawah standar kemiskinan Indonesia
dalam mengakses layanan pengadilan
untuk urusan keluarga/identitas hukum.
Ini diikuti dengan studi dasar tentang
identitas
hukum,
yang
berjudul
Indonesia’s Missing Millions pada 2014.
Family Court berkontribusi sebagai
salah satu mitra dalam penelitian ini.
Kerjasama ini akan terus berfokus
meningkatkan dan memperluas akses ke
pengadilan dalam urusan keluarga
(seperti akta nikah dan cerai) untuk
perempuan, kaum miskin, masyarakat
yang tinggal di wilayah terpencil dan
kelompok terpinggirkan lainnya. Hal ini
mencakup:
 Dukungan terus-menerus untuk
memperbaiki layanan pelanggan dan
kualitas informasi yanig disediakan
oleh staf pengadilan dengan
menyempurnakan platform yang ada
serta
mengembangkan
modul
berdasarkan pelatihan tatap muka
yang dilaksanakan sejak 2011
hingga 2013.
 Memperkuat pemberian layanan
kepada pencari keadilan dengan
melalui pembebasan biaya perkara,
sidang keliling dan pos bantuan
hukum di pengadilan.
 Mendukung
penerapan
sistem
rujukan, termasuk sistem aplikasi
komputer, sehingga para pencari
6.1.2 Improved client service delivery
and information to clients.
The Family Court and the Supreme
Court have worked together to
strengthen the delivery of affordable and
accessible court services for a number of
years. This has included a baseline
survey in the field of family law and
birth certificates conducted in the
General and Religious Courts (20072009) measuring (i) client satisfaction
with the family court services provided;
and (ii) the ability of women living
under the Indonesian poverty line to
access the courts for their family
law/legal identity matters. This was
followed by a baseline study on legal
identity, Indonesia’s Missing Millions in
2014. The Family Court contributed as
one of several partners to this research.
The cooperation will continue to focus
on enhancing and broadening access to
the courts in family matters (such as
marriage and divorce certificates) for
women, the poor, those living in remote
areas and other marginalised groups.
This will include:
 continued support to improve client
services and the quality of
information provided by court staff
through the refinement of the
existing
platform
and
the
development of modules based on
the face-to-face training undertaken
from 2011 to 2013.
 strengthened delivery of services to
the justice seekers through court fee
waivers, circuit court hearings and
legal aid posts in courts.
 support to implement a referrals
system,
including
computer
application systems, so that justice
seekers can obtain information on
how to access a range of legal and
social services when they bring their
cases to court. This will be followed
by the development of learning and
6
keadilan
bisa
mendapatkan
informasi
tentang
bagaimana
mengakses berbagai layanan hukum
dan sosial ketika mereka membawa
perkara mereka ke pengadilan. Hal
ini akan dilanjutkan dengan
pengembangan modul pembelajaran
dan pelatihan di ranah ini, baik
dengan cara tradisional maupun
modern seperti pembelajaran jarak
jauh, media sosial, dsb.
 Mendukung
dokumentasi
dan
penelitian
untuk
memperluas
pemahaman atas perbaikan akses
terhadap pengadilan di Indonesia,
sehingga
lebih
memungkinkan
masyarakat untuk mewujudkan hak
mereka atas layanan hukum
keluarga yang mudah diakses dan
terjangkau dan layanan untuk
mendapatkan identitas hukum. Hal
ini
akan
difokuskan
untuk
menunjukkan kepada masyarakat
Indonesiia manfaat memiliki akta
lahir, nikah dan cerai untuk
mendapatkan dokumen identitas
hukum, serta mengakses layanan
pemerintah serta program-program
pengentasan kemiskinan.
training modules in this field, both
by traditional and more modern
means such as e-learning, social
media, etc.
 support documentation and research
to broaden understanding of the
improvements in access to the
Indonesian courts, to better enable
the public to realise rights to
accessible and affordable family law
and legal identity services. This will
focus on demonstrating the benefits
to Indonesian citizens of legal birth,
marriage and divorce certificates for
obtaining legal identity documents,
and accessing government services
and poverty alleviation programs.
MANAJEMEN DAN
PENGATURAN
IMPLEMENTASI
7.
MANAGEMENT AND
IMPLEMENTATION
ARRANGEMENTS
KERJASAMA
ANTAR
PENGADILAN:
Kerjasama antara Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Federal Court of
Australia dan Family Court of Australia
akan mencakup pertemuan berkala,
pelibatan (engagement) dan diskusi
antara Hakim Agung, hakim dan staf
pengadilan dari Mahkamah Agung
(termasuk yurisdiksi yang berada di
bawah
kewenangannya)
serta
pengadilan Australia.
Kerjasama ini akan mencakup pelibatan
dan
diskusi
terkait
manajemen
perubahan dan kepemimpinan sebagai
7.
COURT TO COURT ENGAGEMENT:
Cooperation between the Supreme Court
of Indonesia, the Federal Court of
Australia and the Family Court of
Australia will include periodic meetings,
engagement and discussion between
Chief Justices, judges and court staff
from the Supreme Court (including the
jurisdictions it supervises) and the
Australian courts.
It will include engagement and
discussion in regard to change
management and leadership, as the first
priority in the Supreme Court’s
7
prioritas utama dalam Cetak Biru
Mahkamah Agung serta area-area baru
yang memungkinkan dilakukannya
kerjasama seperti hukum persaingan
usaha dan pengembangan prosedur
untuk gugatan sederhana, serta isu-isu
lain yang dapat diidentifikasi dari waktu
ke waktu.
8.
Blueprint, as well as emerging new
areas for possible cooperation, such as
competition law and the development of
small claim procedures, and other issues
that may be identified from time to time.
IMPLEMENTASI:
Tujuan
kerjasama
antara
ketiga
pengadilan ini adalah untuk mendukung
implementasi Cetak Biru Pembaruan
Peradilan Indonesia 2010-2035 sesuai
dengan Kerangka Kerja Peradilan yang
Unggul (Court Excellence), melalui
pelibatan dan pertukaran pengetahuan
antara hakim, termasuk pengembangan
keunggulan pengetahuan (knowledge
excellence) secara berkesinambungan
dan penyediaan dukungan dan saran dari
ahli.
Seluruh kegiatan akan melalui proses
konsultasi, pengaturan administratif dan
implementasi sebagaimana dinyatakan
dalam MoU.
8.
Ditandatangani dalam tiga rangkap di Jakarta pada
tanggal 24 Juni 2014 dalam bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia, yang masing-masing memiliki
kekuatan hukum yang sama.
IMPLEMENTATION:
The aim of the cooperation between the
three courts is to support the
implementation of the Indonesian
Court’s Blueprint for Reform 2010-2035
in accordance with the Court Excellence
Framework, through the engagement
and sharing of knowledge between
judges, including the
continued
development of knowledge excellence
and the provision of expert advice and
support.
All activities will be subject to the
consultation,
administrative
and
implementation arrangements set out in
the MoU.
Signed in triplicate in Jakarta on the 24th day of
June 2014 in both English and Indonesian, both texts
being equally authentic.
MEWAKILI FEDERAL
COURT OF AUSTRALIA /
FOR THE FEDERAL COURT
OF AUSTRALIA
MEWAKILI MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA /
FOR THE SUPREME COURT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
MEWAKILI FAMILY
COURT OF AUSTRALIA /
FOR THE FAMILY COURT
OF AUSTRALIA
Yang Mulia James Allsop AO
The Hon James Allsop AO
Chief Justice
Yang Mulia Dr H.M. Hatta Ali, SH, MH
The Hon Dr H.M. Hatta Ali, SH, MH
Ketua Mahkamah Agung
Yang Mulia Diana Bryant AO
The Hon Diana Bryant AO
Chief Justice
8

Download Report