FILSAFAT DAN ETIKA ILMU KOMUNIKASI
2009
Tiga (3) alasan penolakan pornografi:
1). Melindungi kaum muda dan anak-anak
2). Mencegah pengrendahan martabat perempuan
3). Mencegah aspek subversif pornografi yang cendrung
menghancurkan tatanan nilai seksual keluarga/masyarakat
• Menurut Etika Minimal: pornografi melukai pihak lain
• Tiga pilar etika minimal:
a). Sikap netral tentang konsepsi yang baik
b). Prinsip menghindar dari merugikan pihak lain
c). Prinsip menempatkan nilai yang sama pada setiap orang
(manusia bukan sarana tapi tujuan pada dirinya sendiri)
•
Bina Nusantara University
2
Menurut teori peniruan, semakin orang menonton pornografi,
semakin ia terdorong untuk melakukan demikian
• Hukum yang melarang pornografi tak boleh mengorbankan
perempuan (bahayanya bentuk aturan seperti cara berpakaian,
tampilan dan seni justru membidik dan membatasi perempuan)
• Pornografi merendahkan nilai seksualitas perkawinan (tidak
menghargai cinta penuh perasaan dua insan dengan lebih
menekankan afirmasi hasrat seksual)
• Kecendrungan media menampilkan hal yang sensasional
mempengaruhi insan media untuk tergoda mempresentasikan
pornografi karena mudah memancing kehebohan
• Insan pers butuh pemahaman akan masalah etis-moral
•
Bina Nusantara University
3
Gambar pornografi memberikan semua yang ingin diketahui dan
langsung tanpa membutuhkan saat untuk merenung (gambar harus
jelas, sederhana, sesuai dengan yang asli bahkan lebih dari
nyata/hiper-realitas) dengan menonjolkan aspek ketubuhan
• Dampak dari prinsip pornografi semua harus kelihatan:
a). Depersonalisasi tubuh (objektivasi tubuh)
b). Tiadanya tuntutan kebenaran (proses pembodohan)
c). Tirani terhadap diri (subjektivitas dilucuti)
d). Estetika buruk muka (tiada keprihatinan akan estetika)
• Dalam erotisme lebih mengungkapkan hasrat seks daripada
penonjolan tubuh telanjang
• Semua erotisme berisiko menjadi pornografi
• Karena pornografi itu urusan moral, pelarangan atasnya tak boleh
diatur sepihak oleh negara, tapi perlu partisipasi masyarakat)
•
Bina Nusantara University
4
Campur tangan negara dalam hal moralitas perorangan syarat
dilema. Di satu pihak campur tangan itu mempersempit kebebasan
warga, di lain pihak jika kebebasan pribadi merugikan orang lain,
maka campur tangan negara sulit ditolak
•
Sikap paternalistik negara biasa atasnamakan tujuan luhur:
= Menjaga keteraturan dan kepantasan publik dengan melindungi
anak-anak atau mereka yang belum dewasa
= Melindungi perempuan agar tidak dijadikan objek pornografi,
pelecehan atau kekerasan seksual
= Mencegah/menghukum semua yang terkategori langgar batas
moral
•
Bina Nusantara University
5
Walau paternalisme negara bertujuan luhur, ada keberatan:
= Tujuan itu mempertanyakan otonomi moral (negara jadi polisi
moral yang berlebihan dan membatasi kreativitas masyarakat)
= Prinsip subsidiaritas tak dihormati (akan melemahkan peran civil
society dan inisiatif dari bawah karena semua diurus negara)
= Paternalisme ini elitis dan diskriminatif
• Landasan pelarangan pornografi menjadi menarik ketika argumen
kelompok yang memperjuangkan nilai tradisional mengarah ke titik
yang sama dengan kaum liberal. Tradisional menganggap pornografi
mengancam nilai keluarga, sedangkan kaum liberal memandang
manusia dari sisi instrumental, hedonis, dan mengacaukan makna
cinta
• Dalam pornografi tercipta hubungan antara subjek dengan pribadi
imaginer gambar orang dalam layar/kertas. Orang tercabut dari
realitas, dari altruisme ke egoisme. Akibatnya hanya ada
penonjolan hasrat seksual dan cinta dikalahkan oleh kepuasan
dorongan nafsu seks
•
Bina Nusantara University
6
Campur tangan negara dalam bentuk hukum artinya
mementingkan dimensi institusional etika. Institusi (undangundang, hukum dan aturan) membantu menjamin stabilitas
tindakan seseoreang dari luar diri pelaku dengan berperan
mengorganisasi tanggung jawab
• Kelemahan legalisme yakni mengabaikan internalisasi motivasi
yang mengandaikan penerimaan kritis, refleksi, diskusi demi
mempertajam makna tanggung jawab dan membiasakan diri pada
tindakan yang baik sehingga terbentuk keutamaan
• Sedangkan mengutamakan pemaksaan dari luar akan membentuk
orang munafik
• Maka semangat toleransi perlu diwujudkan untuk lawan moralisme
legal (berlakukan norma tanpa perhitungkan ada/tidaknya bahaya).
Maka tiap aktivitas orang perorangan yang tak ancam warga negara
lain atau tak ganggu tatanan dan kepantasan publik hendaknya
dihindarkan dari pengaturan hukum pidana
•
Bina Nusantara University
7
Tindak represif hukum bisa dibenarkan jika dalam kerangka
melindungi eksploitasi/pembusukan pihak yang masih rentan
misalnya anak-anak dan kaum muda
•
Jadi fungsi hukum bukan mencampuri urusan kehidupan pribadi
warga negara dan bukan pula untuk memaksakan pola perilaku
tertentu kepada mereka
•
Kedua hal ini harus tetap menjadi ranah moralitas pribadi dan
jangan sampai diurus oleh hukum positif
•
Dengan menghargai prinsip itu berarti mendukung sikap toleransi
dan melawan sikap represif-moralistik yang akan semakin
membatasi pergaulan, kreativitas dan membuat hubungan
masyarakat berpola seperti polisi moral
•
Bina Nusantara University
8
Jika negara mengontrol semua aspek kehidupan, sulit menerima
prinsip dasar adanya ruang kebebasan individu dalam suarah hati,
kebebasan berekspresi dan gaya hidup. Sedangkan kecendrungan
yang berkembang yakni tirani mayoritas (agama dan publik) yang
mengacam dan mempersempit pilihan moral perorangan
•
Negara perlu pikirkan kepentingan masyarakat berjangka panjang
yakni berkembangnya individu anggota masyarakat. Negara perlu
mengekang diri untuk tidak cepat membuat pelarangan melalui
hukum untuk membungkam kritik. Masyarakat akan semakin kuat
jika memberi tempat cukup bagi individu karena dasar kohesi
sosial bukan pertama-tama karena kelemahan dan kebutuhan
perlindungan pihak lain, tapi karena sinergi kekuatan yang
membuat masyarakat semakin produktif
•
Bina Nusantara University
9

download