Pertemuan 11
Bina Nusantara
Hak WPD Atas Tagihan
Pajak Daerah
•
•
•
•
•
•
•
Surat Tagihan Pajak
Surat Ketetapan Pajak
Peninjauan Kembali
Penundaan Pembayaran
Angsuran Pembayaran
Pengurangan Sanksi
Keberatan dls.
Bina Nusantara
Surat Tagihan Pajak Daerah
•
•
•
•
•
Tidak/kurang membayar pajak
Sanksi pajak (laporan, bunga dls.)
Tidak ada sengketa pajak
Tidak dapat keberatan
Hanya kesalahan kecil
Bina Nusantara
Surat Ketetapan Pajak Daerah
•
•
•
•
•
Tidak / kurang membayar pajak
Official assesment
Pokok & sanksi
Salah ketik, hitung, tarif dls. (PK)
Kesalahan besar – Keberatan dst
Bina Nusantara
Peninjauan Kembali
•
•
•
•
•
•
Kesalahan kecil
Tdk ada sengketa / beda persepsi
Secara umum sependapat
Salah ketik, hitung, penerapan UU
Mudah diketahui / dibetulkan sgr
Bisa beberapa kali
Bina Nusantara
Penundaan Pembayaran
•
•
•
•
•
•
Belum Jatuh tempo
Masalah likuiditas keuangan
Permohonan – ijin waktu tertentu
Relatif baik / patuh
Tetap terhutang bunga
Tidak indikasi menghilang
Bina Nusantara
Angsuran Pembayaran PD
•
•
•
•
•
•
Belum Jatuh tempo
Masalah likuiditas keuangan
Permohonan – ijin wkt tertentu
Relatif baik / patuh
Tetap terhutang bunga
Tidak indikasi menghilang
Bina Nusantara
•
•
•
•
•
•
Pengurangan Sanksi
(Pembinaan)
Belum Jatuh tempo
Masalah likuiditas keuangan
Permohonan
Relatif baik / patuh
Dibayar segera
Untuk pembinaan (tdk sering)
Bina Nusantara
Keberatan (Keadilan)
Ada perbedaan hitungan
•
•
•
•
•
•
Atas Surat Ketetapan Pajak
Perbedaan prinsip (sengketa)
Permohonan sesuai ketentuan
Bisa ditolak / diterima
Seluruhnya / sebagian
Tidak menunda penagihan/ pembayaran
Bina Nusantara