Pertemuan 02
Bina Nusantara
PEMERINTAH DAERAH
UU No.32 - 2004
• Tingkat I (Propinsi)
• Tingkat II (Kabupaten/Kota)
• Daerah Khusus
Bina Nusantara
Pemerintah Pusat
•
•
•
•
•
•
Amanat UUD & APBN
Pemerintahan – Negara / bangsa
Semua kepentingan
Koordinasi Kebijakan Nasional
Pengawasan Nasional
Kesejahteran Nasional
Bina Nusantara
Pemerintah Daerah
•
•
•
•
•
•
Amanat UU + reformasi
Pemerintahan yang otonom – Daerah
Semua kepentingan Daerah
Koordinasi Kebijakan Daerah
Pengawasan Daerah
Kesejahteran Daerah
Bina Nusantara
Keuangan Daerah
• Dati I (Propinsi – Gubernur / Wakil)
• Dati II (Kab / Kota – Bupati / Wali Kota /
Wakil)
• Daerah Khusus (Gubernur / Wakil)
• Dibantu Unit / Pejabat terkait
Bina Nusantara
Unit / Pejabat Terkait
•
•
•
•
•
Keuangan Daerah
Dati I (Dinas - Kepala Dinas)
Dati II (Sub Dinas – Kepala Sudin)
Daerah Khusus (Gabungan)
Unit Pendapatan Daerah
Bina Nusantara
Keuangan Daerah
•
•
•
•
•
Pajak Daerah
Subsidi Pusat
Bagi Hasil bumi & pajak
Hibah / Pinjaman
Hasil Usaha Daerah
Bina Nusantara
Dinas Pendapatan
• Sub Dinas Pendapatan
• Pejabat / pegawai terkait
• Semua unit / urusan terkait
Bina Nusantara
Penegak Hukum
•
•
•
•
Peraturan Daerah – Polisi PP
UU – Polisi RI (Pusat)
Pengamanan pelaksanaan
Pajak & Retribusi Daerah
Bina Nusantara