Pertemuan 10
Bina Nusantara
PENAGIHAN
Pjk Daerah (Perda & UU 19 / 2000)
•
•
•
•
•
•
•
Penagihan Pjk dgn Surat Paksa
Official Assessment
Surat Teguran
Surat Paksa
Penyitaan
Lelang
Penyanderaan
Bina Nusantara
Penagihan Pjk dgn Surat Paksa
•
•
•
•
•
•
Pjk Daerah dpt ditagih secara paksa
Melibatkan aparat penegak hukum
Pelaksanaan UU ybs. (UU 19/2000)
Hakim/Kepala Derah, Polisi, Juru Sita
Tidak dapat menghindar
Bisa berakibat Rp dan/atau kurungan
Bina Nusantara
Official Assessment
•
•
•
•
•
Pajak tdk dipenuhi sesuai ketentuan
Dihitung & ditagih oleh Pemda
Dengan sanksi (bunga dls)
Bisa dipaksakan
Merugikan/membahayakan diri
Bina Nusantara
Surat Teguran
•
•
•
•
•
Melewati batas waktu
S.d. jatuh tempo bebas bunga
Dingatkan dgn Surat Teguran (Pos dls.)
Bisa beberapa kali
Diketahui intern perusahaan
Bina Nusantara
Surat Paksa
• Melewati tenggang waktu
• Pemberitahuan resmi Keputusan Hakim
(Pajak)
• Mempunyai kekuatan hukum
• Ada saksi / terbuka & dapat Dipaksakan
• Terbuka untuk umum
Bina Nusantara
Penyitaan
•
•
•
•
•
•
Harta Penanggung Pajak
Mulai harta bergerak / moneter
Diteruskan ke harta tetap
Saksi / bantuan penegak hukum
Jaminan Hutang Pajak (Milik Ngr)
Dititipkan ke Wajib Pajak
Bina Nusantara
Lelang Pajak
•
•
•
•
•
Secara terbuka
Oleh Pejabat Lelang Negara
Diawali pengumuman/iklan
Bisa merugikan (harga min’l / maks’l)
Hak mendahulu
Bina Nusantara
Sanksi Badan / Penyanderaan
•
•
•
•
•
•
•
Penyanderaan (dititipkan ke Lapas)
Untuk 6 bulan - bisa diperpanjang
Biaya sendiri (bukan tahanan)
Penanggung Pajak (Direksi, kom. dls)
Cekal ke LN (Pencegahan)
Untuk 6 bln - bisa diperpanjang
Kejahatan - pidana - penjara (Dobel)
Bina Nusantara