download

Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
Tahun
: 2008
Pertemuan 13
POLITIK DAN KEBAIKAN BERSAMA
Materi:
1. Politik dan Keadilan
2. Beberapa Konsep Kebaikan Bersama
2.1. Socrates
2.2. Thomas Hobbes
2.3. John Locke
2.4. J.J. Rousseau
2.5. Karl Marx
2.6. Pancasila dan UUD 1945
BINUS UNIVERSITY
2
Tujuan:
Mahasiswa dapat memahami prinsip dan makna
filosofis dari politik
BINUS UNIVERSITY
3
I. Politik dan Keadilan
Setiap pihak dalam kehidupan politik selalu menggunakan alasan demi
kebaikan bersama. Alasan ini digunakan untuk membenarkan suatu
kebijakan, tindakan, atau tuntutan. Dalam konteks seperti ini kita dapat
memahami bahwa pada dasarnya setiap sistem politik memiliki sejumlah
nilai atau ide yang dianggap terbaik sebagai kebaikan bersama. Dengan
demikian setiap negara memiliki gambaran tentang masyarakatan yang
dianggap baik. Hal itu berdampak pada pemahaman tentang keadilan.
Dalam masyarakat liberal keadilan pertama-tama berkaitan dengan hak
yang dimiliki oleh individu untuk menyatakan pendapat dan ekspresinya,
sedangkan dalam negara-negara yang mendasarkan diri pada sosialisme
dan komunisme, individualitas tidak mendapat tempat yang berarti.
Mereka lebih mementingkan keadilan secara keseluruhan
BINUS UNIVERSITY
4
II. Beberapa konsep mengenai Kebaikan Bersama
2.1. Socrates
Menurut Socrates, keadilan merupakan tujuan politik yang layak. Hal ini
disebabkan karena keadilan merupakan hal yang essensial bagi
pemenuhan kecenderungan alamiah manusia. Menempatkan keadilan
sebagai patokan politik tertinggi sama dengan memandang tujuan
kehidupan politik sebagai aktualisasi bakat-bakat manusia. Menurut
Socrates keadilan ialah melaksanakan apa yang menjadi fungsi atau
pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi atau
pekerjaan orang lain. Fungsi setiap pihak dalam masyarakat ialah
berupa apa yang ia sendiri dapat lakukan atau sesuatu yang ia
laksanakan secara lebih baik daripada mengerjakan hal yang lain. Dan
setiap hal yang dikerjakan mengandung kebajikan tersendiri.
BINUS UNIVERSITY
5
Untuk menjelaskan maksudnya Socrates membagi masyarakat
menjadi tiga kelas yakni kelas pedagang, kelas prajurit, dan kelas
filsuf. Kelas pedagang bekerja mencari uang sebanyakbanyaknya, sedangkan kelas prajurit bekerja memelihara tata
masyarakat dan kelas filsuf berfungsi sebagai penguasa.
Jadi keadilan menurut Socrates bila setiap kelas ini dapat
menjalankan fungsi dan pekerjaanya masing-masing secara
maksimal.
BINUS UNIVERSITY
6
2.2. Thomas Hobbes
Menurut Hobbes pada dasarnya manusia itu mementingkan diri
sendiri dan bersifat rasional. Oleh karena itu secara alamiah
manusia
cenderung
berkonflik.
Mereka
berkonflik
memperebutkan sumber daya yang langka. Manusia disebut juga
bersifat rasional karena akal budi dan kemampuan bicara dan
berargumentasi. Sifat rasional ini yang memungkinkan terjadinya
silang pendapat tentang apa yang baik. Oleh karena itu sifat
rasionalitas manusia cenderung menimbulkan konflik daripada
harmoni. Untuk mengatasi egoisme dan rasionalitas ini, manusia
harus menyepakati suatu pemerintahan yang bersifat absolut
untuk memelihara perdamaian.
BINUS UNIVERSITY
7
2.3. John Locke
Menurut Locke kebebasan individu hanya dapat dijamin dengan
suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan yang terbatas.
Sebelum terbentuknya masyarakat dan pemerintah secara
alamiah manusia berada dalam keadaan yang bebas sama sekali
dan berkedudukan sama. Dalam kondisi seperti Ini setiap orang
tidak merugikan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang
lain. Manusia bersifat rasional karena dialah satu-satunya
mahluk yang memiliki akal budi. Oleh karena itu berlandas pada
asumsi mengenai hukum alamiah ini, Locke menegaskan bahwa
fungsi utama pemerintah adalah memelihara ‘milik pribadi’ yakni
perdamaian, keselamatan, dan kebaikan bersama setiap warga
masyarakat.
BINUS UNIVERSITY
8
Milik pribadi dapat dijamin dengan cara 1) Menetapkan
hukum sebagai patokan atas dasar benar dan salah,
memilih hakim-hakim yang tidak pandang bulu dengan
kewenangan untuk memutuskan setiap perselisihan. 2)
Membentuk suatu administrasi yang memiliki
kewenangan untuk menegakan hukum.
BINUS UNIVERSITY
9
2.4. J.J. Rousseau
Berbeda dengan Hobbes yang memandang perlunya suatu
pemerintah yang kuar dan Locke yang memandang kebebasan
individu yang dilindungi, Rousseau lebih menekankan keinginan
umum. Menurut Rousseau sejarah manusia telah melalui empat tahap
yakni;
2.4.1. Tahap primitif atau awal kehidupan manusia ketika manusia
hidup dalam suasana damai, harmonis, dan bebas dari segala
bentuk dominasi.
2.4.2. Pembentukan inti masyarakat atau keluarga-keluarga
sehingga tersusunlah suatu masyarakat. Dalam tahap ini
untuk pertama kalinya terbentuk lembaga milik pribadi.
BINUS UNIVERSITY
10
2.4.3. Penemuan metalurgi dan pertanian yang pada gilirannya
menimbulkan perbedaan antara orang kaya dan orang yang miskin.
Pada tahap ini untuk pertama kali timbul ketimpangan dalam
pemilikan harta benda.
2.4.4. Sebagai akibat ketimpangan dalam pemilikan harta benda
maka timbul konflik antara orang kaya dan orang miskin.
Konflik ini menimbulkan kekacauan sosial.
Untuk memelihara tertip sosial, dibentuklah pemerintah yang melaksanakan
kewenangan berdasarkan kontrak sosial dan keinginan umum. Hukum atau
peraturan perundang-undangan dalam konteks ini merupakan suatu
pernyataan kepentingan umum, sedangkan kewenangan eksekutif
merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh lembaga legislatif.
BINUS UNIVERSITY
11
2.5. Karl Marx
Menurut Marx masyarakat tidak terdiri atas individu-individu
seperti pandangan Hobbes dan Locke, melainkan terdiri atas
kelas-kelas. Yang dimaksud dengan kelas ialah kelompok orang
yang memiliki pola hubungan yang sama terhadap sarana
produksi. Oleh karena mereka memiliki pola hubungan yang sama
terhadap produksi, mereka mengembangkan pandangan yang
khas terhadap diri mereka dan dunia sekitarnya. Jadi pandangan
terhadap dunia dan diri sangat tergantung pada pola hubungan
terhadap sarana produksi.
BINUS UNIVERSITY
12
2.6. Pancasila dan UUD 1945
Rezim terbaik menurut UUD’45 dan Pancasila tampak dalam
empat tujuan negara yakni;
2.6.1. Melindungi seluruh golongan masyarakat dan seluruh
tumpah darah Indonesia.
2.6.2. Mencerdaskan kehidupan bangsa
2.6.3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
2.6.4. Dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian abadi.
BINUS UNIVERSITY
13

Download Report