Aspek Hukum Dalam Ekonomi LECTURE NOTES ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI GIOFEDI RAUF, S.H.,M.H [email protected],[email protected] Aspek Hukum Dalam Ekonomi LEARNING OBJECTIVES Pertemuan VIII = Aspek Permodalan Mahasiswa dapat memilih lembaga permodalan yang sesuai dengan kebutuhan praktis C4 – TIK 8 OUTLINE MATERI : a. Pengertian dan fungsi lembaga pembiayaan b. Leasing c. Modal ventura d. Bursa efek e. Anjak piutang (factoring) f. Kartu kredit g. Pembiayaan Konsumen Aspek Hukum Dalam Ekonomi ISI MATERI PERTEMUAN VIII – ASPEK PERMODALAN Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan yang berupa aset keuangan digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Peran lembaga keuangan: a. Transmutasi Aset Merupakan penjaminan surat berharga. b. Liquiditas Adalah upaya menciptakan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan dengan cara menerbitkan sekuritas sekunder. c. Realokasi pendapatan Kepemilikan sekuritas sekunder oleh anggota masyrakat khususnya pegawai yang memiliki gaji tetap. d. Transaksi keuangan Pembelian sekuritas sekunder oleh berbagi kalangan anggota masyarakat. Aspek permodalan dalam negeri didominasi oleh perbankan yakni segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, emncakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya – Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Jo Aspek Hukum Dalam Ekonomi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. sebagai lembaga yang melakukan kegiatan jasa dibidang keuangan, maka bank dapat melakukan kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa keuangan. Bank di Indonesia dikategorikan menjadi 3, yakni : a. Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki tiga macam status : 1). Bank Sentral, memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh Bank pada umumnya. 2). Lembaga Negara Independen yakni bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang Bank Indonesia 3). Badan Hukum Publik, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan undang-undang Bank Indonesia dengan demikian sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan peratuaran dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. b. Bank Umum dan Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. c. Bank Perkreditan Rakyat. Bank perkeriditan rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lau lintas pembayaran Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dalam aktivitas ekonomi sehari-hari maka sebagai pengusaha kita akan lebih banyak melakukan interaksi dengan Bank Umum baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Lembaga keuangan bukan Bank : a. Asuransi b. Pegadaian c. Dana Pensiun d. Reksadana e. Bursa Efek Prosedur perbankan yang terkenal rumit mungkin membuat sebagian pengusaha beralih kepada pembiayaan lain, di Indonesia juga dikenal juga lembaga pembiayaan non bank yang lebih memiliki fleksibilitas dan kemudahan prosedur sebagaimana ditaur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan non bank meliputi : a. sewa guna usaha atau leasing, b. modal ventura, c. perdagangan surat berharga, d. anjak piutang, e. usaha kartu kredit dan f. pembiayaan konsumen. Sewa guna usaha berasal dari kata lease yang memiliki arti sewa menyewa, prisnip sewa guna usaha adalah pembiayaan perusahaan yang tidak hanya untuk kegiatan usaha, penyediaan barang modal, keterbatasan jangka waktu (pendek 2 tahun, menengah 3 tahun, panjang 7 tahun), pembayaran secara berkala sebagaimana kesepakatan dalam kontrak, hak opsi membeli barang Aspek Hukum Dalam Ekonomi modal dan nilai sisa atau jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lessor saat berakhirnya leasing. Secara praktik di Indonesia dikenal 2 jenis leasing yakni : a. operating lease dengan prinsip jangka waktu yang lebih singkat, harga sewa lebih kecil, lessee tidak mendapat hak opsi, dikhususkan kepada barang yang mudah terjual stelah pemakaian, harga sewa dibayar dengan jumlah tetap setiap bulan, lessor menanggung biaya pemeliharaan kerusakan, pajak dan asuransi, kontrak leasing dapat dibatalkan secara sepihak oleh lessee dengan mengembalikan barang. b. financial lease dengan prinsip jangka waktu relatif lebih panjang, harga sewa berikut hak opsi menutupi harga barang berikut keuntungan bagi lessor, lessee mendapatkan hak opsi setelah berakhirnya masa leasing, harga sewa dapat dibayar tetap perbulan atau berubahrubah sesuai suku bunga pinjaman, lessee menanggung biaya pemeliharaan kerusakan, pajak dan asuransi, kontrak leasing tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Selanjutnya dalah modal ventura, yakni usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu. Kemudia perdagangan surat berharga yakni kegiatan pembiayaan melalui penerbitan surat hutang (bond) dengan cara penyaluran dana yang mengharuskan pihak penerbit surat hutang tersebut (biasa disebut issuer, debtor atau borrower) untuk membayar kembali kepada pembelinya (lender atau investor) sejumlah hutang pokok (principal) berikut bunganya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kemudian adalah anjak piutang atau factoring merupakan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang muncul dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Selanjutnya adalah pembiayaan konsumen atau consumer finance pada dasarnya sama dengan kredit konsumsi atau consumer credit yakni kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Kartu kredit juga memiliki makna yang kurang lebih sama dengan pembiayaan konsumen. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Adapun pertimbangan pemberian kredit dari Bnk kepada nasabah meliputi : a. Latarbelakang nasabah atau perusahaan nasabah b. Prospek usaha yang dibiayai c. Jaminan yang diberikan d. Hal-hal lain yang ditentukan oleh Bank Hal-hal lain tersebut biasanya meliputi kriteria lima C yang terdiri dari : a. Character (watak) Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui itikad baik dan kejujuran nasabah calon debitur untuk membayar kembali kredit yang diterimanya. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemauannya untuk membayar. b. Capacity (kemampuan) Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kredit dan bunganya. c. Capital (Modal) Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki calon debitur cukup memadai untuk menjalankan usahanya. d. Collateral (Jaminan) Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui nilai barang jaminan yang diserahkan calon debitur untuk menutupi resiko kegagalan pengembalian kredit yang akan diperolehnya. e. Conditioan (Keadaan) Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pada suatu saat di suatu daerah yang mungkin akan mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Kemudian selain dari pembiayaan diatas juga dikenal pembiayaan melalui pasar modal khusus bagi perseroan terbatas yang terbuka, menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 pasar modal adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam bahasa yang lebih sederhana pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembli surat berharga. Pasar modal memiliki peranan sebagai sumber pembiayaan alternatif, pengembangan dunia usaha, pemerataan pendapatan, indikator krisis keuangan dan menentukan suku bunga. Secara garis besar transaksi dalam pasar modal terbagi 2, pertama utang berjangka (obligasi) kedua adalah penyertaan modal yang berhak menerima dividen. Aspek Hukum Dalam Ekonomi SIMPULAN Aspek permodalan dalam negeri pada dasarnya meliputi lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan. Adapun lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank meliputi, Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non Bank terdiri dari a. sewa guna usaha atau leasing, b. modal ventura, c. perdagangan surat berharga, d. anjak piutang, e. usaha kartu kredit dan f. Pembiayaan Konsumen Aspek Hukum Dalam Ekonomi Daftar Pustaka/Referensi Abdul Kadir Muhammad, Segi Hukum Lebaga dan pembiayaan, Citra aditya Bakti, Bandung 2004. Munir Fuadi, Hukum tentang Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006. Soedjono Dirdjo Sisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbangkan di Indonesia, Mandar Maju, Bandung 2003. KUHPerdata KUHDagang Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Undang-Undang no 10 Tahun 1998. Undang-Undang no 7 Tahun 1992.
© Copyright 2024 Paperzz
