download

Aspek Hukum Dalam Ekonomi
LECTURE NOTES
ASPEK HUKUM DALAM
EKONOMI
GIOFEDI RAUF, S.H.,M.H
[email protected],[email protected]
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
LEARNING OBJECTIVES
Pertemuan VIII = Aspek Permodalan
Mahasiswa dapat memilih lembaga permodalan yang sesuai dengan kebutuhan praktis C4
– TIK 8
OUTLINE MATERI :
a. Pengertian dan fungsi lembaga pembiayaan
b. Leasing
c. Modal ventura
d. Bursa efek
e. Anjak piutang (factoring)
f. Kartu kredit
g. Pembiayaan Konsumen
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
ISI MATERI
PERTEMUAN VIII – ASPEK PERMODALAN
Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan.
Kekayaan yang berupa aset keuangan digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa
keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif,
maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.
Lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan yakni badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak
menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Peran lembaga keuangan:
a. Transmutasi Aset
Merupakan penjaminan surat berharga.
b. Liquiditas
Adalah upaya menciptakan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat
dibutuhkan dengan cara menerbitkan sekuritas sekunder.
c. Realokasi pendapatan
Kepemilikan sekuritas sekunder oleh anggota masyrakat khususnya pegawai yang
memiliki gaji tetap.
d. Transaksi keuangan
Pembelian sekuritas sekunder oleh berbagi kalangan anggota masyarakat.
Aspek permodalan dalam negeri didominasi oleh perbankan yakni segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank, emncakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya – Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Jo
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. sebagai lembaga yang melakukan kegiatan jasa dibidang
keuangan, maka bank dapat melakukan kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana dan
memberikan jasa keuangan. Bank di Indonesia dikategorikan menjadi 3, yakni :
a. Bank Indonesia,
Bank Indonesia memiliki tiga macam status :
1). Bank Sentral, memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah
dari suatu negara merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan
menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta
menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral mempunyai tujuan
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan
intermediasi seperti yang dilakukan oleh Bank pada umumnya.
2). Lembaga Negara Independen yakni bebas dari campur tangan pemerintah dan atau
pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang Bank
Indonesia
3). Badan Hukum Publik, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan
undang-undang Bank Indonesia dengan demikian sebagai badan hukum publik Bank
Indonesia berwenang untuk menetapkan peratuaran dan mengenakan sanksi dalam batas
kewenangannya.
b. Bank Umum dan
Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan
atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.
c. Bank Perkreditan Rakyat.
Bank perkeriditan rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional
atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lau lintas pembayaran
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
Dalam aktivitas ekonomi sehari-hari maka sebagai pengusaha kita akan lebih banyak melakukan
interaksi dengan Bank Umum baik yang bersifat konvensional maupun syariah.
Lembaga keuangan bukan Bank :
a. Asuransi
b. Pegadaian
c. Dana Pensiun
d. Reksadana
e. Bursa Efek
Prosedur perbankan yang terkenal rumit mungkin membuat sebagian pengusaha beralih kepada
pembiayaan lain, di Indonesia juga dikenal juga lembaga pembiayaan non bank yang lebih
memiliki fleksibilitas dan kemudahan prosedur sebagaimana ditaur dalam Keputusan Presiden
Nomor 61 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan non bank
meliputi :
a. sewa guna usaha atau leasing,
b. modal ventura,
c. perdagangan surat berharga,
d. anjak piutang,
e. usaha kartu kredit dan
f. pembiayaan konsumen.
Sewa guna usaha berasal dari kata lease yang memiliki arti sewa menyewa, prisnip sewa guna
usaha adalah pembiayaan perusahaan yang tidak hanya untuk kegiatan usaha, penyediaan barang
modal, keterbatasan jangka waktu (pendek 2 tahun, menengah 3 tahun, panjang 7 tahun),
pembayaran secara berkala sebagaimana kesepakatan dalam kontrak, hak opsi membeli barang
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
modal dan nilai sisa atau jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lessor saat berakhirnya
leasing. Secara praktik di Indonesia dikenal 2 jenis leasing yakni :
a. operating lease dengan prinsip jangka waktu yang lebih singkat, harga sewa lebih kecil,
lessee tidak mendapat hak opsi, dikhususkan kepada barang yang mudah terjual stelah
pemakaian, harga sewa dibayar dengan jumlah tetap setiap bulan, lessor menanggung
biaya pemeliharaan kerusakan, pajak dan asuransi, kontrak leasing dapat dibatalkan
secara sepihak oleh lessee dengan mengembalikan barang.
b. financial lease dengan prinsip jangka waktu relatif lebih panjang, harga sewa berikut hak
opsi menutupi harga barang berikut keuntungan bagi lessor, lessee mendapatkan hak opsi
setelah berakhirnya masa leasing, harga sewa dapat dibayar tetap perbulan atau berubahrubah sesuai suku bunga pinjaman, lessee menanggung biaya pemeliharaan kerusakan,
pajak dan asuransi, kontrak leasing tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
Selanjutnya dalah modal ventura, yakni usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal
dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu
tertentu. Kemudia perdagangan surat berharga yakni kegiatan pembiayaan melalui penerbitan
surat hutang (bond) dengan cara penyaluran dana yang mengharuskan pihak penerbit surat
hutang tersebut (biasa disebut issuer, debtor atau borrower) untuk membayar kembali kepada
pembelinya (lender atau investor) sejumlah hutang pokok (principal) berikut bunganya dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kemudian adalah anjak piutang atau factoring
merupakan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang
atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang muncul dari suatu transaksi perdagangan
dalam dan luar negeri. Selanjutnya adalah pembiayaan konsumen atau consumer finance pada
dasarnya sama dengan kredit konsumsi atau consumer credit yakni kegiatan pembiayaan yang
dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang
pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Kartu kredit juga
memiliki makna yang kurang lebih sama dengan pembiayaan konsumen.
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
Adapun pertimbangan pemberian kredit dari Bnk kepada nasabah meliputi :
a. Latarbelakang nasabah atau perusahaan nasabah
b. Prospek usaha yang dibiayai
c. Jaminan yang diberikan
d. Hal-hal lain yang ditentukan oleh Bank
Hal-hal lain tersebut biasanya meliputi kriteria lima C yang terdiri dari :
a. Character (watak)
Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui itikad baik dan kejujuran nasabah calon debitur
untuk membayar kembali kredit yang diterimanya. Penilaian ini dimaksudkan untuk
mengetahui kemauannya untuk membayar.
b. Capacity (kemampuan)
Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur untuk membayar
kembali kredit dan bunganya.
c. Capital (Modal)
Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki calon debitur
cukup memadai untuk menjalankan usahanya.
d. Collateral (Jaminan)
Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui nilai barang jaminan yang diserahkan calon
debitur untuk menutupi resiko kegagalan pengembalian kredit yang akan diperolehnya.
e. Conditioan (Keadaan)
Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pada suatu saat di suatu daerah yang
mungkin akan mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
Kemudian selain dari pembiayaan diatas juga dikenal pembiayaan melalui pasar modal khusus
bagi perseroan terbatas yang terbuka, menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 tahun
1995 pasar modal adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam bahasa yang lebih sederhana pasar
modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembli surat berharga. Pasar modal memiliki
peranan sebagai sumber pembiayaan alternatif, pengembangan dunia usaha, pemerataan
pendapatan, indikator krisis keuangan dan menentukan suku bunga. Secara garis besar transaksi
dalam pasar modal terbagi 2, pertama utang berjangka (obligasi) kedua adalah penyertaan modal
yang berhak menerima dividen.
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
SIMPULAN
Aspek permodalan dalam negeri pada dasarnya meliputi lembaga keuangan dan lembaga
pembiayaan. Adapun lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank meliputi, Bank
Indonesia, Bank Umum, dan Bank Bank Perkreditan Rakyat.
Sedangkan lembaga keuangan non Bank terdiri dari
a. sewa guna usaha atau leasing,
b. modal ventura,
c. perdagangan surat berharga,
d. anjak piutang,
e. usaha kartu kredit dan
f. Pembiayaan Konsumen
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
Daftar Pustaka/Referensi
Abdul Kadir Muhammad, Segi Hukum Lebaga dan pembiayaan, Citra aditya Bakti, Bandung
2004.
Munir Fuadi, Hukum tentang Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.
Soedjono Dirdjo Sisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbangkan di Indonesia,
Mandar Maju, Bandung 2003.
KUHPerdata
KUHDagang
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999.
Undang-Undang no 10 Tahun 1998.
Undang-Undang no 7 Tahun 1992.