Aspek Hukum Dalam Ekonomi LECTURE NOTES ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI GIOFEDI RAUF, S.H.,M.H [email protected],[email protected] Aspek Hukum Dalam Ekonomi LEARNING OBJECTIVES Pertemuan XXII = Peran dan Fungsi Pasar Modal Mahasiswa dapat menunjukkan bentuk-bentuk kejahatan pasar modal C 3 – TIK 22 OUTLINE MATERI : a. Peranan pasar modal b. Jenis transaksi di pasar modal c. Wewenang bapepam d. Lembaga penunjang pasar modal e. Mekanisme pasar modal f. Profesi penunjang g. Kejahatan pasar modal MATERI Aspek Hukum Dalam Ekonomi PERTEMUAN XXII – PERAN DAN FUNGSI PASAR MODAL Sebagaimana telah dijelaskan pada kuliah terdahulu bahwa sebagai alternatif pembiayaan bagi suatu perusahaan dalam menambah modal, salah satunya dapat melalui pasar modal melalui mekanisme yang telah ditentukan dan diatur dalam undang-undang pasar modal. Dalam undangundang pasar modal disebutkan bahwa pasar modal adalah Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Lebih jauh lagi dalam penjelasan undang-undang pasar modal disebutkan bahwa Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan Pasar Modal yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban Pihak-Pihak dalam suatu Penawaran Umum untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, serta terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum. Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, ditambah lagi dengan globalisasi ekonomi, maka sudah saatnya apabila ketentuan-ketentuan tentang kegiatan Pasar Modal diatur dalam suatu Undang-undang yang baru, dengan tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-undang ini diatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik Aspek Hukum Dalam Ekonomi untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan. Kegagalan atas kewajiban tersebut mengakibatkan Pihak yang melakukan atau yang terkait dengan Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat dan dapat dituntut secara pidana apabila ternyata terkandung unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan itu, di dalam Undang-undang ini diatur pula kewajiban-kewajiban yang melingkupi Pihak-Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum seperti Penjamin Emisi Efek, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan Undang-undang ini. Di dalam Undangundang ini juga diatur tentang adanya sistem perdagangan di pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjalankan fungsi masing-masing agar perdagangan dapat dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya, agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, maka Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Peran dan fungsi pasar modal apabila dijabarkan secara rinci dapat berfungsi sebagai alternatif pembiayaan, sebagai pengembangan dunia usaha, sebagai cara pemerataan pendapatan, dapat juga berfungsi sebagai indikator krisis keuangan sekaligus juga berfungsi sebagai indikator menentukan suku bunga. Fungsi-fungsi tersebut merupakan suatu keuntungan bagi para pelaku ekonomi yang memang bertujuan memabangun usahanya menjadi suatu usaha besar. Adapun jenis-jenis transaksi yang dalam pasar modal adalah : Aspek Hukum Dalam Ekonomi 1. Utang Berjangka Bentuk pendanaan dalam suatu badan usaha yang dilakukan dengan menerbitkan surat berharga dan dijual kepada pemilik dana berupa : a. Obligasi surat pengakuan hutang oleh suatu badan usaha disertai dengan janji memberikan imbalan bungan dengan rate tertentu b. Sekuritas lainnya sekuritas kredit seperti right, waran, opsi dan future (jangka waktu pendek) 2. Penyertaan Bentuk penanaman modal pada suatu badan usaha (menyetor dana) dengan tujuan menguasai sebagian hak kepemilikan atas perusahaan tersebut Layaknya sebuah pertandingan, maka dalam pasar modal ada wasit yang mengatur mekanisme dalam bursa saham tersebut. Pemerintah membagi kewenangan mengatur pasar modal melalui Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, yang memiliki kewenangan sebagai berikut : 1. Memberi ijin kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi dan biro administrasi efek. 2. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat 3. Menetapkan syarat dan tata tertib penetapan komisaris dan direktur bursa 4. Menetapkan syarat dan tata tertib pernyataan pendaftaran 5. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga pelanggaran terhadap UU Pasar Modal (8/95) 6. Mewajibkan para pihak untuk membuat iklan sesuai UU Aspek Hukum Dalam Ekonomi 7. Melakukan pemeriksaan terhadap emiten dan profesi penunjang 8. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan 9. Mengumumkan hasil pemeriksaan 10. Membekukan/membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa 11. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa (darurat) 12. Memeriksa keberatan yang diajukan pihak yang kena sanksi 13. Menetapkan biaya perijinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta biaya lain di pasar modal 14. Melakukan tindakan yang diperlukan utk mencegah kerugian masyarakat 15. Memberikan penjelasan teknis terhadap UU 16. Menetapkan instrumen lain sebagai efek 17. Melakukan hal lain yang diberikan oleh UU Dalam pasar modal ada beberapa pihak yang menjadi penunjang transaksi dalam pasar modal yakni : a. Kustodian Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain serta Jasa lain termasuk menerima deviden, bunga dan hak lain dan Mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (lembaga penyimpanan/perus efek/bank umum) b. Biro adminitrasi efek Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan Pencatatan pemilik efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek (perseroan yg telah dpt ijin) c. Wali amanat Aspek Hukum Dalam Ekonomi Pihak yg wakili kepentingan pemegang efek Yang bersifat utang (bank umum/pihak lain berdasarkan PP) Selain penunjang tersebut juga ada profesi penunjang dalam posar modal seperti advokat, notaries, akuntan, konsultan hokum dan penilai serta profesi lainnya yang ditetapkan oleh BAPEPAM. Adapun mekanisme menuju pasar modal pada dasarnya tidaklah terlalu rumit, yang rumit hanya pada proses sebelumnya yakni pemeriksaan atau audit sebelum suatu perusahaan go public atau menjual sahamnya dilantai bursa. Setelah proses audit tersebut selesai, maka perusahaan yang akan go public tersebut hanya perlu mendaftar kepada Menteri Keuangan melalui BAPEPAM dengan melampirkan prospectus, laporan keuangan perusahaan serta akta pendirian perusahaan. Yang kemudian apabila menurut Menteri Keungan melalui BAPEPAM layak untuk diberikan ijin, setelah 90 hari pasca dikeluarkannya ijin tersebut saham sudah mulai dapat diperdagangkan. SIMPULAN Pasar Modal merupakan alternatif pembiayaan bagi perusahaan yang senantiasa membutuhkan modal guna membesarkan suatu perusahaan. Untuk dapat melakukan transaksi di pasar modal ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kesalahan. Kuliah ini Aspek Hukum Dalam Ekonomi bertujuan memberikan wawasan hukum kepada para mahasiswa terkait dengan aspek hukum apa saja yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi dipasar modal. Daftar Pustaka/Referensi Boerhanoedin Sutan Batoeah et al, Kamus Istilah Hukum Fockema andreae, Bina Cipta, Bandung, 19830 Aspek Hukum Dalam Ekonomi Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pusataka, Jakarta, 2003. Garner A Bryan (ed) Black’s Law Dictionary Seventh Edition, West Group, St Paul Minnessota, 1999. Himpunan Peraturan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, 2003. M Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal, Prenada Media, Jakarta, 2004.
© Copyright 2024 Paperzz
