download

Aspek Hukum Dalam Ekonomi
LECTURE NOTES
ASPEK HUKUM DALAM
EKONOMI
GIOFEDI RAUF, S.H.,M.H
[email protected],[email protected]
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
LEARNING OBJECTIVES
Pertemuan XXII = Peran dan Fungsi Pasar Modal
Mahasiswa dapat menunjukkan bentuk-bentuk kejahatan pasar modal C 3 – TIK 22
OUTLINE MATERI :
a. Peranan pasar modal
b. Jenis transaksi di pasar modal
c. Wewenang bapepam
d. Lembaga penunjang pasar modal
e. Mekanisme pasar modal
f. Profesi penunjang
g. Kejahatan pasar modal
MATERI
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
PERTEMUAN XXII – PERAN DAN FUNGSI PASAR MODAL
Sebagaimana telah dijelaskan pada kuliah terdahulu bahwa sebagai alternatif pembiayaan bagi
suatu perusahaan dalam menambah modal, salah satunya dapat melalui pasar modal melalui
mekanisme yang telah ditentukan dan diatur dalam undang-undang pasar modal. Dalam undangundang pasar modal disebutkan bahwa pasar modal adalah Pasar Modal adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang
berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan
Efek.
Lebih jauh lagi dalam penjelasan undang-undang pasar modal disebutkan bahwa Pasar Modal
bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan
rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai
salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk
pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi
bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.
Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan Pasar Modal yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun
1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951
Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) tersebut
dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini oleh karena
ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur hal-hal yang sangat penting
dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban Pihak-Pihak dalam suatu Penawaran Umum untuk
memenuhi Prinsip Keterbukaan, serta terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
perlindungan kepada masyarakat umum. Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat di
bidang ekonomi, ditambah lagi dengan globalisasi ekonomi, maka sudah saatnya apabila
ketentuan-ketentuan tentang kegiatan Pasar Modal diatur dalam suatu Undang-undang yang
baru, dengan tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Di dalam Undang-undang ini diatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan
Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan,
manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat.
Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan
pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini diatur
mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan
memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan. Kegagalan
atas kewajiban tersebut mengakibatkan Pihak yang melakukan atau yang terkait dengan
Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat dan dapat dituntut
secara pidana apabila ternyata terkandung unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan itu, di dalam
Undang-undang ini diatur pula kewajiban-kewajiban yang melingkupi Pihak-Pihak yang
berkaitan dengan Penawaran Umum seperti Penjamin Emisi Efek, Akuntan, Konsultan Hukum,
Notaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka
penuhi, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas
kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan Undang-undang ini. Di dalam Undangundang ini juga diatur tentang adanya sistem perdagangan di pasar sekunder agar Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat
menjalankan fungsi masing-masing agar perdagangan dapat dilakukan secara teratur, wajar, dan
efisien.
Selanjutnya, agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan
wajar, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak
sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, maka Badan Pengawas Pasar
Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam
Undang-undang ini. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyidikan,
yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Peran dan fungsi pasar modal apabila dijabarkan secara rinci dapat berfungsi sebagai alternatif
pembiayaan, sebagai pengembangan dunia usaha, sebagai cara pemerataan pendapatan, dapat
juga berfungsi sebagai indikator krisis keuangan sekaligus juga berfungsi sebagai indikator
menentukan suku bunga. Fungsi-fungsi tersebut merupakan suatu keuntungan bagi para pelaku
ekonomi yang memang bertujuan memabangun usahanya menjadi suatu usaha besar.
Adapun jenis-jenis transaksi yang dalam pasar modal adalah :
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
1. Utang Berjangka
Bentuk pendanaan dalam suatu badan usaha yang dilakukan dengan menerbitkan surat
berharga dan dijual kepada pemilik dana berupa :
a. Obligasi
surat pengakuan hutang oleh suatu badan usaha disertai dengan janji
memberikan
imbalan bungan dengan rate tertentu
b. Sekuritas lainnya
sekuritas kredit seperti right, waran, opsi dan future (jangka waktu pendek)
2. Penyertaan
Bentuk penanaman modal pada suatu badan usaha (menyetor dana) dengan tujuan
menguasai sebagian hak kepemilikan atas perusahaan tersebut
Layaknya sebuah pertandingan, maka dalam pasar modal ada wasit yang mengatur mekanisme
dalam bursa saham tersebut. Pemerintah membagi kewenangan mengatur pasar modal melalui
Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, yang memiliki kewenangan sebagai berikut :
1. Memberi ijin kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan,
lembaga penyimpanan dan penyelesaian reksa dana, perusahaan efek,
penasihat investasi dan biro administrasi efek.
2. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat
3. Menetapkan syarat dan tata tertib penetapan komisaris dan direktur bursa
4. Menetapkan syarat dan tata tertib pernyataan pendaftaran
5. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi
peristiwa yang diduga pelanggaran terhadap UU Pasar Modal (8/95)
6. Mewajibkan para pihak untuk membuat iklan sesuai UU
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
7. Melakukan pemeriksaan terhadap emiten dan profesi penunjang
8. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan
9. Mengumumkan hasil pemeriksaan
10. Membekukan/membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa
11. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa (darurat)
12. Memeriksa keberatan yang diajukan pihak yang kena sanksi
13. Menetapkan biaya perijinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta
biaya lain di pasar modal
14. Melakukan tindakan yang diperlukan utk mencegah kerugian masyarakat
15. Memberikan penjelasan teknis terhadap UU
16. Menetapkan instrumen lain sebagai efek
17. Melakukan hal lain yang diberikan oleh UU
Dalam pasar modal ada beberapa pihak yang menjadi penunjang transaksi dalam pasar modal
yakni :
a. Kustodian
Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain serta Jasa lain termasuk menerima
deviden, bunga dan hak lain dan Mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya
(lembaga penyimpanan/perus efek/bank umum)
b. Biro adminitrasi efek
Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan Pencatatan pemilik efek dan
pembagian hak yang berkaitan dengan efek (perseroan yg telah dpt ijin)
c. Wali amanat
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
Pihak yg wakili kepentingan pemegang efek Yang bersifat utang (bank umum/pihak lain
berdasarkan PP)
Selain penunjang tersebut juga ada profesi penunjang dalam posar modal seperti advokat,
notaries, akuntan, konsultan hokum dan penilai serta profesi lainnya yang ditetapkan oleh
BAPEPAM.
Adapun mekanisme menuju pasar modal pada dasarnya tidaklah terlalu rumit, yang rumit
hanya pada proses sebelumnya yakni pemeriksaan atau audit sebelum suatu perusahaan go
public atau menjual sahamnya dilantai bursa. Setelah proses audit tersebut selesai, maka
perusahaan yang akan go public tersebut hanya perlu mendaftar kepada Menteri Keuangan
melalui BAPEPAM dengan melampirkan prospectus, laporan keuangan perusahaan serta
akta pendirian perusahaan. Yang kemudian apabila menurut Menteri Keungan melalui
BAPEPAM layak untuk diberikan ijin, setelah 90 hari pasca dikeluarkannya ijin tersebut
saham sudah mulai dapat diperdagangkan.
SIMPULAN
Pasar Modal merupakan alternatif pembiayaan bagi perusahaan yang senantiasa membutuhkan
modal guna membesarkan suatu perusahaan. Untuk dapat melakukan transaksi di pasar modal
ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kesalahan. Kuliah ini
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
bertujuan memberikan wawasan hukum kepada para mahasiswa terkait dengan aspek hukum apa
saja yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi dipasar modal.
Daftar Pustaka/Referensi
Boerhanoedin Sutan Batoeah et al, Kamus Istilah Hukum Fockema andreae, Bina Cipta,
Bandung, 19830
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai
Pusataka, Jakarta, 2003.
Garner A Bryan (ed) Black’s Law Dictionary Seventh Edition, West Group, St Paul
Minnessota, 1999.
Himpunan Peraturan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
M Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal, Prenada Media, Jakarta, 2004.