Aspek Hukum Dalam Ekonomi LECTURE NOTES ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI GIOFEDI RAUF, S.H.,M.H [email protected],[email protected] Aspek Hukum Dalam Ekonomi LEARNING OBJECTIVES Pertemuan IX = Hukum Investasi Mahasiswa dapat menunjukkan bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi investasi asing C 3 – TIK 9 OUTLINE MATERI : • Ruang lingkup hukum investasi • Dasar hukum investasi • Investasi dalam negeri • Investasi asing • Pengecualian bagi Investasi asing Aspek Hukum Dalam Ekonomi MATERI PERTEMUAN IX – HUKUM INVESTASI Dahulu dikenal dengan nama hukum penanaman modal, yang terbagi pada penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, namun pasca dikeluarkan nya Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Investasi maka peraturan lama dinyatakan tidak berlaku lagi dan peristilahan pun sudah mengikuti peraturan baru, yakni investasi. Ruang lingkup peraturan investasi yang baru meliputi investasi dalam negeri dan investasi asing, dalam peraturan yang baru disebutkan juga beberapa kemudahan bagi para pemilik modal seperti : a. fasilitas fiskal b. kemudahan hak atas tanah c. pelayanan imigrasi d. kemudahan impor e. ketenagakerjaan Secara prinsipil undang-undang ivestasi yang baru tidak membedakan antara investor dalam negeri dan investor asing. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penanaman modal adalah : Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan Penanaman modal dalam negeri adalah : Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan penanaman modal asing adalah : Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan melalui bdan usaha yang berbentuk badan hukum atau usaha perorangan, namun untuk penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jelas ada pembatasan mengenai modal asing yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri, sekaligus merupan wujud nyata pasrtisipasi pemerintah dalam pembangunan hukum investasi. Secara garis besar undang-undang investasi mengatur mengenai bidang usaha yang terbuka, tertutup mutlak dan tertutup dengan persyaratan untuk dapat dilakukan investasi. Penanaman modal asing itu sendiri dapat berupa joint venture yakni kerjasama pemodal asing dan pemodal dalam negeri berdasarkan perjanjian tertentu. Joint enterprise juga serupa dengan joint venture, bedanya joint enterprise dituangkan dalam bentuk badan usaha berbadan hukum. Kemudian ada juga kontrak karya yakni kontrak kerja sama antara modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila pemilik modal asing membentuk suatu badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia, untuk kemudian melakukan kerjasama dengan BUMN. Kemudian ada juga kontrak bagi hasil, yakni kontrak kerjasama secara bagi hasil antara pemodal asing dengan pemerintah Indonesia. Sanksi dalam penanaman modal dapat berupa pembatalan perjanjian, pembatalan kontrak kerjasama, sanksi administratif dan sanksi pidana. Sedangkan penyelesaian sengketa penanaman modal dapat dilakukan dengan jalan musyawarah, arbitrase, pendailan, ADR atau sesuai dengan yang telah disepakati. Aspek Hukum Dalam Ekonomi SIMPULAN Yang terpenting dan menjadi substansi dalam undang-undang penanaman modal ini adalah mengenai bidang usaha yang dapat dilakukan penanaman modal, bidang usaha yang tertutup mutlak untuk dilakukan penanaman modal dan bidang usaha yang tertutup/terbuka dengan syarat unttuk dilakukan penanaman modal. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Daftar Pustaka/Referensi Boerhanoedin Sutan Batoeah et al, Kamus Istilah Hukum Fockema andreae, Bina Cipta, Bandung, 19830 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pusataka, Jakarta, 2003. Dhaniswara, Hukum Penanaman Modal, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Garner A Bryan (ed) Black’s Law Dictionary Seventh Edition, West Group, St Paul Minnessota, 1999. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2004. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 2003.
© Copyright 2024 Paperzz
