Matakuliah Tahun : R0322/ Pengantar Real Estat : 2006 Hukum dan Perundangan Pertemuan 07 1 Perijinan Ijin Prinsip Ijin ini berisi tentang persetujuan dari penguasa ( pemerintah daerah ) setempat terhadap pengembang untuk mengadakan proyek pada lokasi yang diinginkan untuk tingkat Kotamadya atau Kabupaten ijin ini ditandatangani oleh Walikota/ Bupati dan berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Ijin Lokasi Ijin ini memuat tentang diperkenankannya pengembang mengadakan pembebasan lahan terhadap lokasi yang disetujui oleh Walikota/ Bupati. Ijin ini di tandatangani oleh BPN ( badan pertanahan nasional ) dan berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. 2 Perijinan Ijin Site Plan Ijin ini memuat tentang di syahkannya gambar perencanaan siteplan yang nantinya akan diterapkan di lokasi yang akan dibangun. Ijin ini di syahkan oleh Walokota/ Bupati beserta staff yang terkait IMB ( Ijin Mendirikan Bangunan ) Ijin ini dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum yang berisi tentang diperkenankannya pengembang membangun bangunan sesuai dengan standard minimum spesifikasi yang ditetapkan oleh Depertemen PU. IMB terdiri dari 2 bagian yaitu IMB induk ( untuk ijin secara keseluruhan ) dan IMB unit ( untuk masingmasing unit rumah terbangun), setiap rumah mempunyai IMB tersendiri. 3 Beberapa hal yang penting G S S ( Garis Sepadan Sungai ) Garis sepadan sungai adalah garis batas yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum ( bidang pengairan ). Area GSS merupakan area milik pemerintah dan tidak diperkenankan untuk mengadakan pembangunan. Garis sepadan sungai ini perlu di pertanyalan untuk lokasi disekitar pinggiran sungai Peil Banjir Peil banjir dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum ( bidang pengairan ). Peil ini merupakan ketinggian minimum yang diperkenankan terhadap lahan yang ada. Hal ini perlu di ketahui untuk lahan lahan yang dilalui oleh sungai, daerah sekitar pantai, lokasi yang diurug dan daerah rawan banjir. 4 Beberapa hal yang penting • • Penelitian Air Bersih Ijin ini di keluarkan oleh Departemen Kesehatan dan berisi rekomendasi tentang kwalitas air yang ada di lokasi hal ini perlu di ketahui mengingat air merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Ijin PLN dan Telkom untuk pemasangan Jaringan PLN dan Telkom Ijin ini dikeluarkan oleh PLN yang berkaitan dengan distribusi listrik ke lokasi dan Telkom untuk jaringan telepon 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1997 Mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1997 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah, maka terlihat jelas bahwa setiap pengembang yang mengembangkan kawasan perumahan diwajibkan juga untuk membangun sarana dan prasarana diantaranya adalah : a. Prasarana Lingkungan, yang meliputi : • Jalan • Saluran pembuangan air limbah • Saluran pembuangan air hujan 6 b. Utilitas Umum yang meliputi : • Jaringan air bersih • Jaringan listrik • Jaringan gas • Jaringan Telepon • Terminal Angkutan umum/ Shelter bus • Kebersihan / pembuangan sampah • Pemadam kebakaran 7 c. Fasilitas Sosial yang meliputi : • Pendidikan • Kesehatan • Perbelanjaan dan niaga • Pemerintahan dan Pelayanan umum • Peribadatan • Rekreasi dan Kebudayaan • Olahraga dan Lapangan terbuka • Pemakaman umum 8 Kep. Men PU No. 378/KPTS/1987, • Kep. Men PU No. 378/KPTS/1987, 9
© Copyright 2024 Paperzz
