download

Matakuliah
Tahun
: F0332 - Aturan Pasar Modal
: 2009
PEMERIKSAAN,PENYIDIKAN, SANKSI
ADMINISTRATIF, & KETENTUAN PIDANA
PERTEMUAN 10
Landasan hukum
Landasan hukum dari pemeriksaan, penyidikan, sanksi
administratif dan juga ketentuan pidana dalam dunia pasar
modal Indonesia adalah pada UU No 8 tahun 1995,
terutama pada bab XIII, bab XIV, bab XV dan juga bab XVI.
Bina Nusantara University
3
Landasan hukum ( lanj )
• Pihak yang melakukan pemeriksaan di BAPEPAM
berwenang untuk melakukan hal-hal berikut ini :
• Meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga terlibat
dalam tindak pidana pelanggaran UU PM
• - melakukan pemeriksaan atas catatan, pembukuan dan
juga dokumen pihak lain yang diduga terlibat dalam
pelanggaran UU PM dan juga aturan pelaksanaannya.
Bina Nusantara University
4
Landasan hukum ( lanj )
• Kewenangan penyidik Bapepam (sesuai dengan pasal 101 UU pasar
modal ) adalah :
• - menerima laporan, pemberitahuan, ataupun pengaduan dari
seseorang tentang adanya tindak pidana di pasar modal.
• - melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal
• -memanggil, memeriksa dan juga meminta keterangan dari berbagai
pihak yang disangka melakukan atau sebagai saksi di tindak pidana
pasar modal
• - melakukan pemblokiran atas rekening bank dan atau lembaga
keuangan lain dan juga pihak lain yang diduga melakukan atau terlibat
dalam tindak pidana pasar modal
• - meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak
Bina Nusantara
University
pidana
di pasar modal
5
Landasan Hukum ( lanj )
• Sanksi administratif yang dilakukan oleh BAPEPAM dalam
hal ini adalah :
• - peringatan tertulis
• - denda
• Pembatasan kegiatan usaha
• Pembekuan kegiatan usaha
• - pencabutan izin usaha
• Pembatalan persetujuan
• - pembatalan pendaftaran
Bina Nusantara University
6
Landasan Hukum ( lanj )
• Landasan hukum lainnya adalah dalam PP No 46 tahun
1995 yang khusus membahas tentang pemeriksaan
dalam pasar modal.Disebutkan dalam PP tersebut adalah
tujuan pemeriksaan, norma pemeriksaan, dan juga
berbagai hal yang berkaitan dengan tata cara
pemeriksaan.
Bina Nusantara University
7
AKHIR MATERI 10
SELAMAT BELAJAR
Bina Nusantara University
8