Pengantar
Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu
( PSAT )
Ir. Trie M. Sunaryo M. Eng.
HP 081281 85284
PASCA SARJANA
MPSA FAKULTAS TEKNIK UGM
SEPTEMBER 2003
Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu
Daftar Isi
I. Latar Belakang
A. Umum
B. Karakteristik Sumberdaya Air
C. Masalah Sumberdaya Air
D. Pelayanan Sumberdaya Air
E. Evolusi Konsep Pengembangan Sumberdaya Air
II. Konsepsi Pengelolaan Sumberdaya Air
A. Visi, Misi
B. Prinsip Dasar
C. Arah Kebijakan
D. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air
E. Lingkup Kegiatan
F. Keberlanjutan
G. Pembagian Kewenangan
H. Korporasi
1. Hakekat
2. Tujuan
3. Kelembagaan
4. Pembagian Peran
5. Wadah Koordinasi
6. Kecukupan Dana
7. Pengawasan
8. Pertanggungan Jawab
III. Penerapan di DPS Kali Brantas
A. Umum
B. Dasar Hukum
C. Wilayah Kerja
D. Tugas Pokok
E. Lingkup Kegiatan
F. Kinerja Korporasi
IV. Pelajaran dari Pengalaman
A. Pengalaman Baik
B. Pengalaman Buruk
V. Kesimpulan
BAB I
LATAR BELAKANG
A. Umum
Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan adanya perubahan paradigma sumberdaya
air, yang antara lain berupa perubahan cara pandang terhadap air dari yang semula berupa
benda sosial menjadi benda ekonomi yang memiliki fungsi sosial. Perubahan ini meliputi
pula alih peran Pemerintah dari provider menjadi enabler, dari sentralisasi menjadi
desentralisasi, dari alokasi air sektoral menjadi multisektoral, dari partisipasi masyarakat
yang kecil menjadi lebih besar.
Aspek desentralisasi dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menetapkan Daerah mempunyai
kewenangan otonomi yang luas di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup
pengelolaan sumberdaya nasional baik sumberdaya alam, buatan maupun sumberdaya
manusia. Untuk sumberdaya alam yang bersifat strategis, Pemerintah Pusat menetapkan
kebijakan pengelolaannya.
Sumberdaya air dalam hal ini merupakan potensi nasional yang harus dikelola secara
bijaksana sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik
untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Air dapat
menimbulkan konflik antar pengguna, penggunaan dan antar daerah, sehingga dapat
menjadi potensi disintegrasi bangsa. Oleh karenanya, sumberdaya air mempunyai peran
strategis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga kegiatan konservasi
sumberdaya air merupakan kegiatan yang harus menjadi komitmen nasional.
Untuk mendapatkan komitmennya, stakeholders perlu dilibatkan dalam aspek
pengambilan keputusan baik dalam pembangunan investasi maupun pengelolaanya. Hal
ini hanya akan tercipta bila sistem dan pendekatan pengelolaan sumberdaya air yang
selama ini banyak diterapkan, yang bersifat birokratis, normatif, government centris
disesuaikan menjadi sistem yang akomodatif, responsif, fleksibel, desentralistis, yang
merupakan upaya otonomi pengelolaan yang profesional dalam pelayanan jasa air.
B. Karakteristik Sumberdaya Air
Karakteristik sumberdaya air amat dipengaruhi aspek topografi dan geologi, keragaman
penggunaannya, keterkaitannya (hulu-hilir, instream-offstream, kuantitas-kualitas), waktu
serta siklus alaminya. Oleh karena faktor topografi dan geologi, sumberdaya air dapat
bersifat lintas wilayah administrasi.
Kuantitas dan kualitas air amat bergantung pada tingkat pengelolaan sumberdaya air
masing-masing daerah, keragaman penggunaan air yang bervariasi (pertanian, air baku
domestik dan industri, pembangkitan listrik, perikanan, penggelontoran dan pemeliharaan
lingkungan) selain musim (waktu) serta sifat ragawi alam (topografi dan geologi) dan
kondisi kependudukannya.
1
Karakteristik dasar sumberdaya air antara lain:
1. Bersifat sumberdaya mengalir (flowing / dynamic resources) sehingga mempunyai
keterkaitan yang sangat erat antara hulu dengan hilir, instream dengan offstream,
kuantitas dengan kualitas, air permukaan dengan air bawah tanah, sehingga dapat
mencakup beberapa wilayah administratif.
2. Dipergunakan oleh berbagai sektor dan wilayah sehingga ada potensi konflik antar
pengguna, penggunaan, dan wilayah.
3. Dipergunakan baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang (antar
generasi).
4. Merupakan bagian dari siklus alam (daur hidrologi) yang mengakibatkan
ketersediaannya tidak merata baik dalam aspek waktu, tempat, jumlah maupun mutu.
Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka sumberdaya air yang merupakan
sumberdaya alam yang sangat vital bagi hidup & kehidupan mahluk serta lingkungan
dan sangat strategis bagi pembangunan perekonomian, menjaga kesatuan dan ketahanan
nasional maka harus dikelola secara bijaksana dan profesional.
C.
Masalah Sumberdaya Air
Pada dasarnya ada tiga kelompok masalah yang strategis1 adalah :
 Krisis Sumberdaya Air
Pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi akan berdampak
peningkatan penggunaan lahan hunian, peningkatan limbah, over eksploitasi
sumberdaya, sehingga menyebabkan kekeringan, banjir, pencemaran.
 Krisis Perilaku
Penurunan tingkat kepedulian / perilaku Masyarakat, Dunia Usaha, Pemerintah
terhadap air akan berdampak pelanggaran etika, norma sosial, hukum,
pencemaran, perambahan hutan, pelanggaran tata ruang, sehingga menyebabkan
pencemaran, banjir, turunnya ketersediaan air efektif.
 Krisis Pengelolaan
Pengelolaan tradisional yang sektoral, terkotak-kotak, topdown, tidak adil, tidak
terkoordinasi, tidak transparan, tidak terlegitimasi akan berdampak tidak efektif,
tidak efisien, tidak diterima masyarakat, sehingga menyebabkan sukar mendapat
dukungan bahkan terjadi potensi konflik.
Secara rinci masalah sumberdaya air2 adalah :
1. Degradasi daerah aliran sungai:
a. Meningkatnya kerusakan hutan/vegetasi, penebangan liar, pembakaran, penjarahan
b. Meningkatnya kerusakan lahan, salah pengolahan, tanpa guludan, teras bangku
c. Meningkatnya erosi sedimentasi
d. Meningkatnya pelanggaran tata guna lahan
e. Melemahnya penegakan hukum
2. Degradasi kuantitas air:
a. Menurunnya pasokan sumberdaya air (water supply), kekeringan
b. Menurunnya tingkat pengendalian penggunaan air (water demand), boros air
1
2
Dialog Nasional KAI, 2003
Perum Jasa Tirta I, 1998
2
c. Belum bakunya sistem hak guna air, perijinan air, alokasi air, mekanisme
distribusi air dan kelembagaannya
d. Lemahnya transparansi dan pertanggungan jawab distribusi air (program,
monitoring, evaluasi dan tindak turun tangan)
3. Degradasi kualitas air:
a. Tidak terpenuhinya syarat kualitas air yang diperlukan
b. Menurunnya pengendalian pencemaran air
c. Belum bakunya sistem manajemen pembuangan limbah cair
d. Lemahnya transparansi dan pertanggungan jawab evaluasi kualitas air (program,
monitoring, evaluasi dan tindak turun tangan)
4. Meningkatnya peristiwa banjir:
a. Menurunnya kapasitas peresapan air dari lahan
b. Menurunnya kapasitas alir sungai/drainase
c. Menurunnya perilaku masyarakat terhadap air (sampah, hunian)
d. Lemahnya prediksi banjir dan peringatan dini
5. Degradasi lingkungan sungai:
a. Lemahnya pengaturan penataan lahan sempadan
b. Meningkatnya penambangan pasir, batu secara liar
c. Menurunnya pengendalian pncemaran limbah padat dan cair
6. Rendahnya tingkat operasi dan pemeliharaan prasarana sarana sumberdaya air:
a. Belum adanya lembaga operasi dan pemeliharaan
b. Tidak adanya manual operasi dan pemeliharaan
c. Tidak adanya tenaga yang profesional untuk operasi dan pemeliharaan
d. Tidak adanya dana yang cukup untuk operasi dan pemeliharaan
D.
Pelayanan Sumberdaya Air
1.
2.
3.
4.
Hakekat pelayanan sumberdaya air adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan
sumberdaya air yang diberikan oleh pengelola yang berwenang kepada masyarakat
yang menerima manfaat sehingga tercapai rasa kepuasan, keadilan, keamanan dan
kesejahteraan serta terjaminnya kelestarian dan keberlanjutan sistem sumberdaya air.
Rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
evaluasi pada semua bidang pengelolaan sumberdaya air, yakni pengelolaan daerah
tangkapan hujan (watershed management), pengelolaan kuantitas air (water quantity
management), pengelolaan kualitas air (water quality management), pengendalian
banjir (flood control management), pengelolaan lingkungan sungai (river
environment management) dan pengelolaan prasarana pengairan (infrastructure
management).
Dalam melakukan pengelolaan sumberdaya air mengikuti pedoman-pedoman,
peraturan perundangan yang ada dan melibatkan masyarakat pada tiap tahap
pengambilan keputusan agar terbentuk komitmen bersama.
Agar tercapai keseimbangan antara keperluan dan ketersediaan air serta untuk
memenuhi kepentingan berbagai bidang kehidupan, maka diperlukan perlindungan,
pendayagunaan serta pengendalian daya rusak sumberdaya air yang disusun secara
terpadu dan menyeluruh dari hulu ke hilir yang dituangkan dalam rencana induk
3
yang disusun bersama oleh semua pihak terkait (masyarakat, Pemerintah
Kabupaten/Kota, Propinsi sesuai kewenangannya, institusi pengelola sumberdaya
air). Rencana Induk ini disahkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri
yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya.
5.
Dalam pengelolaan sumberdaya air, Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam
melakukan pelayanan wajib melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Perlindungan terhadap sumberdaya air di daerah tangkapan hujan, meliputi
penghutanan kembali, penghijauan, terasering, pengendalian erosi dan sedimen.
b. Pengendalian kuantitas air meliputi penentuan alokasi air, perijinan penggunaan
air, distribusi air dan penegakan hukum.
c. Pengendalian kualitas air meliputi penentuan baku mutu limbah cair, perijinan
pembuangan limbah cair, penetapan golongan air menurut peruntukannya,
pemantauan kualitas air dan penegakan hukum.
d. Pengendalian banjir meliputi alokasi debit banjir, pedoman siaga banjir,
peramalan banjir, monitoring dan peringatan dini banjir
e. Perlindungan lingkungan sungai meliputi penertiban lahan sempadan sebagai
usaha pengamanan sungai.
f. Perlindungan terhadap bangunan prasarana dan sarana sumberdaya air dengan
melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan yang memadai.
E . Evolusi Konsep Pengembangan Sumberdaya Air 3
1. Permukiman di tepi sungai
Pada awal peradaban, manusia memilih tempat bermukim di tepi sungai, agar mudah
memperoleh air, lahan subur, mudah transportasi, udara nyaman, teduh dan lain-lain
2. Proyek Ekaguna
Untuk mendukung kehidupan penduduk setempat dibangunlah proyek yang bertujuan
tunggal, seperti saluran irigasi, tanggul banjir.
3. Proyek Multiguna (setempat)
Perkembangan kebutuhan penduduk setempat tersebut menyebabkan pertentangan antar
tujuan, sehingga perlu dibangun proyek multiguna dengan menggabungkan beberapa
tujuan agar dapat terakomodasi semua tujuan penduduk setempat tersebut.
4. Proyek Terpadu (satu sungai)
Perkembangan selanjutnya terjadi pertentangan kebutuhan sumberdaya air dengan
penduduk tempat lain dalam satu sungai, sehingga perlu direncanakan proyek yang
dapat mengakomodasikan semua kepentingan dan semua penduduk yaitu proyek
pengembangan sumber air terpadu.
3
K.K. Framji, 1973
4
BAB II
KONSEPSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
A.
Visi, Misi 4
Visi
Terwujudnya kemanfaatan sumberdaya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
Misi
 konsevasi sumberdaya air yang berkelanjutan ;
 pendayagunaan sumberdaya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang
memenuhi kualitas dan kuantitas ;
 pengendalian daya rusak air ;
 pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintashdalam
pengelolaan sumberdaya air ;
 peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasidalam pengelolaan
sumberdaya air.
Azas
 Azas keseimbangan
 Azas kemanfaatan umum
 Azas keterpaduan dan keserasian
 Azas kelestarian
 Azas keadilan
 Azas kemandirian
 Azas transparansi dan akuntabilitas.
Tujuan
 Mengelola sumberdaya air secara bijak yaitu professional, transparan, dapat diterima
masyarakat
 Menghargai sumberdaya air dengan mengelola sumberdaya air yang mencerminkan
nilai-nilai ekonomi, sosial, lingkungan, budaya.
B. Prinsip Dasar
1. Pengelolaan berdasar satuan wilayah hidrologis yaitu basin sungai/wilayah sungai
2. Pengelolaan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu (multisektor,
menyeluruh, antar daerah hulu-hilir, kualitas-kuantitas, instream-offstream, air
permukaan-air tanah), berkelanjutan (antar generasi), berwawasan lingkungan
(konservasi ekosistem)
3. Satu sungai, satu rencana, satu pengelolaan terpadu
 Satu sungai (dalam artian Daerah Pengaliran Sungai—DPS) merupakan kesatuan
wilayah hidrologis yang dapat mencakup beberapa wilayah administratif yang
ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembinaan yang tidak dapat dipisahpisahkan;
4
Kepmenko Bid. Ekonomi 14/M.Ekon/12/2001, selaku Ketua Tim Koordinasi SDA Keppres 123/2001
5
 Dalam satu sungai hanya berlaku satu rencana induk dan satu rencana kerja
yang terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 Dalam satu sungai diterapkan satu sistem pengelolaan terpadu yang dapat
menjamin keterpaduan kebijaksanaan, strategi dan perencanaan serta operasional
dari hulu sampai dengan hilir.
C. Arah Kebijakan 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mewujudkan sinergi dan mencegah konflik antar wilayah, antar sektor, dan antar
generasi dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan
bangsa.
Mendorong proses pengelolaan sumberdaya air yang terjadi antar sektor dan antar
wilayahyang terkait di pusat, propinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai.
Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar
terwujud kemanfaatan air yang berkelamjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat
baik pada generasi sekarang maupun akan datang.
Menyeimbangkan fungsi sosial dan nilai ekonomi air untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan pokok setiap individuakan air di satu pihak dan mendayagunakan air
sebagai sumberdaya ekonomi yang memberikan nilai tambahoptimal dengan
memperhatikan biaya pelestarian dan pemeliharaannya.
Melaksanakan pengaturan sumberdaya air secara bijaksana agar pengelolaan
sumberdaya air dapat diselenggarakan secara seimbang dan trerpadu.
Memperbaiki dan mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya
air sehingga pengelolaan sumberdaya air dapat dilakukan secara efektif efisien,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
Menembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya air yang
mempertimbangkan prinsip cost recovery dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Mengembangkan sistem kelembagaan pengelolaan sumberdaya air menuju
terciptanya pemisahan fungsi regulator dan operator.
D. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5
Mengaitkan pengelolaan sumberdaya air untuk menanggapi perkembangan sosial,
ekonomi, dan politik nasional temasuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan
nasional.
Menyusun kriteria untuk menentukan daerah aliran sungai (DAS) strategis dalam
kaitannya dengan ketahanan nasional.
Menyiapkan peraturan perundangan dalam rangka pengelolaan sumberdaya air
pada DAS lintas batas negara.
Menerapkan pola pengelolaan sumberdaya air yang didasarkan atas wilayah
sungai (WS)
.Memperbaiki perencanaan pengelolaan bidang sumberdaya air agar upaya
konservasi dan pendayagnnaan sumberdaya air lebih seimbang.
Membentuk wadah koordinasi antar para pelaku sumberdaya air di tingkat pusat.
Mendorong pembentukan wadah koordinasi antar para pelaku di bidang
sumberdaya air untuk sungai-sungai yang melintasi lebili dari satu wilayah
propinsi dengan menyiapkan dan melaksanakan pembentukan wadah koordinasi
dari masing-masing propinsi yang terkait dan pendirian lembaga pengelola
sumberdaya air yang dikendalikan oleh menteri.
Kepmenko Bid. Ekonomi 14/M.Ekon/12/2001, selaku Ketua Tim Koordinasi SDA Keppres 123/2001
6
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Melaksanakan rasionalisasi kelembagaan pengelolaan sumberdaya air di tingkat
propinsi, wilayah sungai dan kabupaten/kota agar lebih efektif dan efisien dalam
melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya
Menetapkan perundang-undangan yang lebih terpadu dan mencakup seluruh
aspek sumberdaya air.
Menetapkan pedoman tentang nilai pelayanan sumberdaya air dan
memberlakukan pedoman tersebut dalam upaya konservasi dan pendayagunaan
sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pelaku-pelaku di bidang sumberdaya air.
Mengembangkan dan menerapkan instrumen kebijakan ekonomi untuk
mendorong alokasi air yang efisien dan memberikan manfaat sosial ekonomi
paling besar bagi masyarakat.
Memperbaiki alokasi air, di luar kebutuhan pokok, antar sektor dan antar wilayah
dengan menggunakan perkiraan nilai ekonomi air dalam penentuan alokasi dan
tarif pelayanan air.
Menerapkan prinsip keseimbangan antara permintaan dan penyediaan air dengan
pola pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan.
Menerapkan prinsip pengelolaan dan penggunaan yang saling terkait antara air
permukaan dan air tanah.
Meningkatkan upaya penerapan konsep pengelolaan wilayah sungai yang terpadu.
Meningkatkan fungsi wadah koordinasi yang ada atau bentuk-bentuk koordinasi
lain untuk pengelolaan sumberdaya air.
Mengupayakan deversivikasi sumber pembiayaan sumberdaya air.
Menyelenggarakan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya air yang
memadukan aspek teknis dan pemberdayaan masyarakat serta berorientasi pada
keberlanjutan.
E. Lingkup Kegiatan
1. Pengelolaan daerah tangkapan hujan (catchment area management)
 Penyusunan Rencana Induk Konservasi Air
 Pelaksanaan Konservasi
 Pemantauan dan Evaluasi
2. Pengelolaan kuantitas air (water quantity management)
 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sumberdaya Air
 Perijinan Penggunaan Air
 Pengalokasian Air
 Pendistribusian Air
3. Pengelolaan kualitas air (water quality management)
 Penyusunan Rencana Induk Pengendalian Kualitas Air
 Pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH)
 Perijinan Pembuangan limbah Cair
 Pemantauan Kualitas Air
 Pengendalian Pencemaran
4. Pengelolaan banjir (flood management)
 Penyusunan Pedoman Siaga Banjir
 Prediksi Banjir, Peringatan Dini
7

Pengaturan (Distribusi) Banjir
5. Pengelolaan sempadan sungai (river environment management)
 Penyusunan Rencana Peruntukan Lahan Sempadan
 Perijinan dan Penertiban Penggunaan Lahan
 Pengembangan Pariwisata dan Olah Raga Air
6. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sumberdaya Air
 Pengoperasian Prasarana Sumberdaya Air
 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Sumberdaya Air
F. Keberlanjutan 6
Untuk tercapainya pengelolaan yang berkelanjutan diperlukannya syarat-syarat sbb :
1. Teknis
Terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan air,
beban limbah dan daya dukung sungai.
Terealisasikannya Konsep One River, One Plan, One Integrated
Management.
2. Institusi
Tersedianya Pengelola yang netral, professional dan mandiri
3. Finansial
4. Sosial
5. Ekonomi
6. Lingkungan
Tersedianya Dana yang cukup untuk pengelolaan.
Terealisasikannya Cost Recovery, User Pay, Polluter Pay Principles,
dan konsep Government Obligation
Tersedianya Masyarakat yang mau dan mampu berkontribusi dan
memberi sosial control
Terdukungnya secara konsisten pembangunan ekonomi, produksi dan
kesejahteraan masyarakat.
Terhindarnya dampak negatif lingkungan dalam jangka panjang.
G. Pembagian Kewenangan 7
1.
Sumberdaya Air Kabupaten/Kota
Pengelolaan sumberdaya air pada DPS yang berada pada satu Kabupaten/Kota dan
atau hanya dimanfaatkan oleh satu Kabupaten/Kota, kewenangannya berada pada
pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2.
Sumberdaya Air Propinsi
Pengelolaan sumberdaya air pada DPS yang lintas Kabupaten/Kota dan/atau
dimanfaatkan oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi,
kewenangannya berada pada pemerintah daerah Propinsi.
3.
Sumberdaya Air Nasional
Pengelolaan sumberdaya air pada DPS yang lintas Propinsi atau lintas negara
dan/atau dimanfaatkan oleh lebih dari satu Propinsi atau negara, serta pengelolaan
sumberdaya air yang strategis, kewenangannya berada pada pemerintah Pusat.
6
7
Savenije, 1997
Water Sector Adjustment Program, 2002
8
G. Korporasi 8
1. Hakekat
a. Melaksanakan pengelolaan wilayah sungai (O&P, konservasi, kuantitas,
kualitas, banjir, kekeringan, rehabilitasi, pengusahaan, informasi publik) secara
adil dan profesional
b. Menerapkan secara seimbang prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang
sehat (sistem korportisasi) dan pelayanan umum dengan bertumpu pada peran
serta masyarakat dalam pengambilan keputusan (melalui wadah Panitia Tata
Pengaturan Air–PTPA)
c. Menerapkan sistem kecukupan dana (cost recovery) dari para pemanfaat
sebanding dengan manfaat yang diterima melalui pembayaran iuran O&P untuk
membiayai kegiatan pengelolaan, sehingga bangunan dapat berfungsi sesuai
dengan rencana dan secara bertahap dapat meringankan beban penyediaan dana
Pemerintah (APBN/APBD).
2. Tujuan
Tujuan korporasi pengelolaan sumberdaya air:
a. Memberikan pelayanan umum atas sumberdaya air yang handal dan responsif
terhadap tuntutan stakeholders.
b. Mengembangkan sistem pengelolaan sungai guna menjamin fungsi wilayah
sungai sebagai bagian dari ekosistem, potensi ekonomi, dan elemen
pembangunan yang berkelanjutan secara adil dan merata bagi sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
c. Meningkatkan kinerja pengelolaan wilayah sungai secara berdayaguna dan
berhasilguna.
d. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah
sungai sehingga secara bertahap akan mengurangi beban APBN dan APBD.
e. Meningkatkan lingkungan kerja yang harmonis dan motivatif untuk dapat
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui pengelolaan
sarana dan prasarana pengairan yang memadai untuk mencapai kepuasan para
pihak yang berkepentingan (stakeholders).
3. Kelembagaan
Bentuk lembaga yang sesuai untuk menerapkan konsep korporatisasi pengelolaan
wilayah sungai adalah Badan Usaha Negara (BUMN/BUMD) berbentuk Perum
mengingat air disamping merupakan barang ekonomi juga mempunyai fungsi sosial
sehingga tidak dapat dikelola secara komersial penuh (privatisasi).
4. Pembagian Peran dan Wewenang Para Pihak (Stakeholders)
Para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan sumberdaya air
dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
a.
8
Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota)
Selaku owner (pemilik/penguasa) dan regulator sumberdaya air dan prasarana
pengairan, Pemerintah memiliki fungsi pengaturan dan kebijaksanaan pada
tingkat Pusat (makro) maupun Daerah (operasional), serta melaksanakan
Perum Jasa Tirta I, 1998
9
penegakan hukum yang berkaitan dengan kewenangan publik. Pemerintah
berhak memperoleh sebagian dari laba bersih dan pajak atas
pemanfaatan/pengelolaan SDA oleh Institusi Pengelola SDA dan berkewajiban
memberi kontribusi untuk membiayai kegiatan yang ditujukan bagi
kesejahteraan dan keselamatan umum.
b.
Institusi Pengelola SDA
Selaku operator yang memperoleh konsesi mengelola sumberdaya air dan
prasarana pengairan, Institusi Pengelola SDA bertugas melaksanakan
pengelolaan wilayah sungai dan mengembangkan sistem pengelolaan tersebut,
berhak memungut iuran dari para pemanfaat dan menerima kontribusi dari
Pemerintah (untuk pembiayaan yang ditujukan bagi kesejahteraan dan
keselamatan umum). Institusi Pengelola SDA wajib memberi pelayanan yang
baik, memberikan kontribusi kepada Pemda berupa sebagian deviden dan
pajak atas pemanfaatan/pengelolaan SDA dan mengupayakan peningkatan
peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan wilayah sungai serta
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemerintah dan
Masyarakat.
c.
Masyarakat
Selaku pemanfaat (beneficiaries), masyarakat berhak memperoleh pelayanan
yang baik dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan namun diharapkan
dapat menggunakan air secara efisien dan ikut menjaga kelestarian lingkungan.
Pemanfaat wajib memberi kontribusi pembiayaan (baik langsung maupun tak
langsung) dalam bentuk iuran eksploitasi dan pemeliharaan, serta memberi
kontrol sosial yang positif atas pengelolaan wilayah sungai.
5. Wadah Koordinasi
Menyadari pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air, maka
diperlukan suatu wadah koordinasi yang berfungsi sebagai sarana konsultasi dan
partisipasi masyarakat melalui mekanisme yang disepakati. Semua pihak
berkepentingan (stakeholders) terwakil dalam wadah koordinasi tersebut. Lingkup
koordinasi mencakup seluruh aspek dan tahapan yang terkait dengan pengelolaan
sumberdaya air untuk menumbuhkan komitmen rasa memiliki dan rasa tanggung
jawab yang berkepentingan sesuai dengan tingkat kepentingannya, tingkat wadah
koordinasi, yang dapat dibedakan dalam:
a.
Dewan SDA – Lokal:
Bupati/Walikota (sebagai Ketua), Dinas PU Pengairan dan Bapedalda
Kabupaten/Kota (sebagai Sekretaris), dengan anggota : Badan Pengelola SDA,
wakil pemanfaat (sesuai sektor masing-masing), pemuka masyarakat,
pakar/pemerhati (dari Perguruan Tinggi) dan Lembaga Swadaya Masyarakat
yang relevan di tingkat DPS ybs.
b. Dewan SDA – Regional:
Gubernur (sebagai Ketua), Dinas PU Pengairan dan Bapedalda Propinsi
(sebagai Sekretaris), dengan anggota: Bupati/Walikota terkait, Badan Pengelola
SDA, wakil pemanfaat (sesuai sektor masing-masing), pemuka masyarakat,
pakar/pemerhati (dari Perguruan Tinggi) dan Lembaga Swadaya Masyarakat
yang relevan di tingkat DPS ybs.
10
c.
Dewan SDA – Nasional:
Wakil Departemen dan Lembaga Tinggi Negara Terkait, Pakar/ Pemerhati dan
wakil pemanfaat untuk tingkat nasional.
Dalam pelaksanaannya, sambil menunggu peraturan perundang-undangan mengenai
Dewan ini, Perum Jasa Tirta I mempergunakan Panitia Tata Pengaturan Air ( PTPA )
sebagai wadah koordinasi antar stakeholder. PTPA ini pada tahun 2001 mempunyai
angota wakil-wakil stakeholder dengan jumlah anggota sebesar 120 orang yang
dipimpin oleh Ketua PTPA yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur. PTPA ini mempunyai
Tim Teknis yang menyediakan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat PTPA,
dipimpin oleh Ketua Tim Teknis PTPA yaitu Kepala Dinas Pengairan Provinsi Jawa
Timur dengan salah satu anggotanya Perum Jasa Tirta I.
6. Kecukupan Dana
Untuk menjamin kelestarian fungsi sumberdaya air serta prasarana pengairan, maka
dana untuk pengelolaan sumberdaya air harus dapat disediakan secara cukup (prinsip
kecukupan dana atau cost recovery principle) yang diterapkan melalui :
a. Para pemanfaat spesifik yang bersifat komersial dan semi komersial (PLN,
PDAM, Industri, Perkebunan, dlsb) yang mengambil/menggunakan air baku
akan dikenakan iuran penggunaan air yang dibayar secara langsung kepada
Badan Pengelola Wilayah Sungai. (prinsip “pemanfaat membayar” atau user
pay principles).
b. Bagi pemanfaat spesifik yang bersifat komersial dan semi komersial (industri,
hotel, rumah sakit dan lain sebagainya) yang membuang limbah ke perairan
umum akan dikenakan iuran pembuangan limbah cair (prinsip “pencemar
membayar” atau polluters pay principles).
c. Bagi pemanfaatan non spesifik yang bersifat sosial (untuk kesejahteraankeselamatan umum) antara lain: pengendalian banjir, pencemaran domestik
pertanian, konservasi, serta petani yang belum mampu berkontribusi secara
penuh akan dibebankan kepada Pemerintah (prinsip “tanggung jawab
pemerintah” atau government obligation principles).
d. Untuk meningkatkan kemampuan dalam pendanaan, Badan Pengelola Wilayah
Sungai wajib mengembangkan potensi-potensi sumber dana lain yang sah
melalui kerjasama dengan masyarakat dan swasta sehingga dapat mengurangi
secara bertahap beban Pemerintah dalam pembangunan dan pelaksanaan O&P
bangunan prasarana pengairan.
Mengingat kemampuan kelompok masyarakat sangat beragam maka besarnya
kontribusi dari masing-masing kelompok pemanfaat bervariasi dengan menerapkan
prinsip subsidi silang (cross subsidy) dengan perbedaan tarif yang rasional menurut
norma-norma umum yang dapat diterima semua pihak. Penerapan prinsip full cost
recovery dilakukan bertahap sejalan dengan peningkatan kemampuan masyarakat.
7. Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan Badan Pengelola SDA dilaksanakan oleh Dewan
Pengawas Perusahaan dengan keanggotaan yang terdiri atas :
11
a.
BUMD Kabupaten/Kota:
Pemerintah Kabupaten/Kota ybs, Dinas yang bertanggung jawab di bidang
pengairan (pembina teknis) dan Dinas/Instansi terkait lainnya di Pemda
Kabupaten/Kota ybs.
b. BUMD Propinsi:
Pemerintah Daerah Propinsi (pemilik BUMD) dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota terkait, Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengairan
(pembina teknis) dan Dinas/Instansi terkait lainnya di tingkat Pemda Propinsi.
c.
BUMN:
Departemen Keuangan (pemilik BUMN), Departemen yang bertanggung jawab
dalam bidang pengairan (pembina teknis), Departemen Terkait dan Pemerintah
Propinsi terkait selaku Wakil Pemerintah di Daerah.
8. Pertanggungan Jawab
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola harus mempertanggung-jawabkan
tugas pokok dan kewajibannya dalam aspek-aspek sebagai berikut:
a.
Pelaksanaan Misi
Kinerja pelayanan umum atas sumberdaya air dengan melaporkan kepada
Pembina Teknis Menteri Kimpraswil dan Wilayah (Gubernur/Bupati/Walikota).
b. Kinerja Pengelolaan SDA
Kinerja pengelolaan sumberdaya air dalam rangka pelayanan pada pemanfaat
dan masyarakat kepada Dewan Sumberdaya Air terkait
c.
Kinerja Pengelolaan Perusahaan
Kinerja pengelolaan perusahaan meliputi kinerja keuangan dan administrasi
melalui pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
(RKAP) kepada Pemilik Perusahaan Departemen Keuangan.
12
BAB III
PENERAPAN DI DPS KALI BRANTAS 9
A.
Umum
Pengembangan DPS Kali Brantas dimulai sejak 1961 berlandaskan prinsip “satu sungai,
satu rencana, satu manajemen terpadu” yang dilaksanakan secara bertahap sesuai
kebutuhan dan kebijaksanaan pemerintah dari waktu ke waktu, melalui 4 (empat)
rencana induk pengembangan DPS. Sasaran utama rencana induk meliputi:
pengendalian banjir (1961), irigasi (1973), air baku (1985) dan konservasi & manajemen
(1998).
Total investasi yang tertanam untuk pengembangan DPS Kali Brantas bernilai Rp 1,7
triliun (nilai tahun 1993). Manfaat pembangunan antara lain: pengendalian banjir 50
tahunan di sungai utama; irigasi untuk sawah seluas 350.000 ha di mana 83.000 ha
berupa irigasi teknis langsung dari sungai induk, energi listrik sebesar ± 875 juta
kWh/tahun; suplai air untuk industri rata-rata 150 juta m3/tahun dan domestik rata-rata
200 juta m3/tahun.
Operasi dan pemeliharaan dari hasil pembangunan sumberdaya air di DPS Kali Brantas
menghadapi persoalan pengelolaan pasca pembangunan, terutama dalam hal institusi,
sumberdaya manusia dan pendanaan.
Sebagai upaya untuk mengembangkan pilot sistem korporatisasi pengelolaan
sumberdaya air dengan pendekatan wilayah sungai, Pemerintah membentuk Perum Jasa
Tirta selaku BUMN Pengelola Wilayah Sungai Kali Brantas.
B.
Dasar Hukum
Sesuai UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka kewenangan atas
pengaturan/pengusahaan air dan sumber-sumber air oleh negara, dapat dilimpahkan
kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan atau badan-badan hukum
tertentu dengan syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Untuk maksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 1990 tanggal
12 Pebruari 1990, telah didirikan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk
Perusahaan Umum yaitu Perum Jasa Tirta untuk melaksanakan sebagian kewenangan
atas pengaturan, pengusahaan air tersebut di wilayah sungai Kali Brantas. Berdasar
Peraturan Pemerintah No 93 tahun 1999 Perum Jasa Tirta namanya diubah menjadi
Perum Jasa Tirta I.
C. Wilayah Kerja
Sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan sumberdaya air, maka wilayah kerja Perum
Jasa Tirta I adalah DPS Kali Brantas dan 40 anak sungainya. Pengelolaan wilayah
sungai lain ditetapkan Presiden atas usulan Menteri (PP No. 93/1999 pasal 10 ayat (2))
D. Tugas Pokok 10
Tugas pokok Perum Jasa Tirta I, meliputi:
9
Perum Jasa Tirta I, 1998
PP 5/1990 dan PP 93/1999
10
13
1.
2.
3.
4.
E.
Eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan,
Pengusahaan air dan sumber-sumber air,
Pengelolaan daerah aliran sungai, antara lain perlindungan, pengembangan dan
penggunaan air serta sumber-sumber air, serta,
Rehabilitasi prasarana pengairan.
Lingkup Kegiatan
1. Pengelolaan Daerah Tangkapan Hujan
a. Rencana Induk Konservasi Air
Menyiapkan suatu rencana induk yang melibatkan berbagai instansi terkait dalam
bidang konservasi (pelestarian) sumberdaya air
b. Pelaksanaan Konservasi
Menyusun program tahunan bersama instansi-instansi terkait berdasar rencana
induk konservasi yang telah disepakati bersama. Berpartisipasi aktif bersama
instansi terkait dalam kegiatan/pelaksanaan konservasi sumberdaya air, yakni:
penghijauan, terasering, pengendalian erosi, sedimentasi dan lain sebagainya.
c. Pemantauan dan Evaluasi
Melakukan kegiatan pemantauan (dengan bantuan pengindraan jarak jauh—citra
satelit) dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana induk konservasi sumberdaya
air.
2. Pengelolaan Kuantitas Air (Alokasi Air)
a. Rencana Induk Pengembangan Sumberdaya Air
Menyiapkan rencana induk yang melibatkan berbagai instansi terkait dalam hal
pengembangan sumberdaya air (kuantitas) untuk mengantisipasi kebutuhan yang
akan datang
b. Perijinan Penggunaan Air
Memberikan rekomendasi teknis dengan memperhatikan optimasi manfaat
sumberdaya yang tersedia dengan bantuan simulasi komputer (aplikasi piranti
lunak Water Resources Management Model—WRMM).
c. Alokasi Air
Menyusun konsep pola operasi waduk dengan bantuan simulasi komputer untuk
mendapatkan optimasi, yang akan dibahas dan ditetapkan pengesahannya melalui
rapat koordinasi Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA).
d. Distribusi Air
Melakukan pengendalian dengan bantuan fasilitas telemetri dan komputerisasi
untuk menjalankan alokasi air yang telah disepakati melalui PTPA.
3. Pengelolaan Kualitas Air
a. Rencana Induk Pengendalian Kualitas Air
Menyiapkan rencana induk yang melibatkan berbagai instansi terkait dalam hal
pengendalian kualitas dari sumberdaya air dengan acuan baku mutu
peruntukannya
b. Pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH)
Menyusun program tahunan bersama instansi-instansi terkait berdasar rencana
induk pengendalian kualitas air yang telah disepakati bersama. Berpartisipasi
aktif bersama instansi terkait dalam kegiatan-kegiatan PROKASIH dalam lingkup
DPS yang bersangkutan.
14
c. Perijinan Pembuangan Limbah Cair
Memberi rekomendasi teknis untuk penerbitan ijin pembuangan limbah cair
sesuai daya dukung sumberdaya air yang ada dengan bantuan simulasi komputer
(aplikasi piranti lunak NOPOLU).
d. Pemantauan Kualitas Air
Secara periodik melakukan pemantauan secara manual dan secara
otomatis/telemetri (baik kualitas air sungai maupun buangan limbah cair
dominan), melaksanakan pengujian laboratorium dan evaluasi serta memberi
rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (Gubernur maupun BAPEDALDA) yang
dipergunakan sebagai dasar penegakan aturan dan pembinaan kualitas air sungai.
e. Pengendalian Pencemaran
Berpartisipasi aktif baik in-stream (penggelontoran, peningkatan kemampuan
asimiliasi sungai) maupun off-stream (pada sumber pencemar) melalui instrumen
hukum maupun instrumen ekonomi di samping melaksanakan kegiatan
penyuluhan untuk meningkatkan kontrol sosial dari masyarakat.
4. Pengelolaan Pengendalian Banjir
a. Pedoman Siaga Banjir
Menyiapkan pedoman siaga banjir sebagai prosedur baku operasi (SOP)
pengendalian banjir yang berlaku untuk seluruh instansi terkait.
b. Prediksi Banjir, Peringatan Dini
Membuat prediksi iklim, cuaca dan banjir dengan menggunakan fasilitas telemetri
dan bantuan simulasi komputer Sistem Peramalan dan Peringatan Dini Banjir
(Flood Forecasting and Warning System—FFWS) yang dihubungkan dengan
basis data nasional dan internasional.
c. Pengaturan (Distribusi) Banjir
Aliran dengan debit tinggi (banjir) dikendalikan melalui pengaturan operasi
waduk untuk menampung banjir, dan pengaturan bukaan pintu-pintu air guna
mendistribusikan banjir tersebut secara sedemikian rupa sehingga tidak
menimbulkan bencana dan malapetaka bagi penduduk/lingkungan sekitar sungai.
5. Pengelolaan Lingkungan Sungai
a. Rencana Peruntukan Lahan Sempadan
Menyusun ketetapan garis sempadan sungai dan rencana peruntukan bagi
penggunaan lahan daerah sempadan sungai sebagai pengamanan langsung
terhadap fungsi sungai.
b. Penertiban Penggunaan Lahan
Melakukan penertiban penggunaan lahan (terutama di daerah sempadan sungai)
bersama instansi terkait.
c. Pengembangan Pariwisata dan Olah Raga Air
Mengembangkan pemanfaatan sungai dan waduk untuk keperluan wisata dan
olah raga dengan kerja sama pihak-pihak terkait.
6. Pengelolaan Prasarana dan Sarana sumberdaya Air
a. Operasi Prasarana Sumberdaya Air (pengoperasian fasilitas untuk mendukung
kegiatan pendistribusian air, pengendalian banjir, pengendalian kualitas air,
pengamatan instumen keamanan bendungan dlsb)
b. Pemeliharan Prasarana dan Sarana Sumberdaya Air yang meliputi :
15
(1)
(2)
(3)
Pemeliharaan Preventif yang berupa pemeliharaan rutin, berkala dan
perbaikan kecil untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah pada
prasarana pengairan.
Pemeliharaan Korektif yang mencakup perbaikan besar, rehabilitasi dan
rektifikasi dalam rangka mengembalikan dan meningkatkan fungsi
prasarana pengairan sesuai kemampuan finansial yang ada.
Pemeliharaan Darurat yang merupakan perbaikan sementara yang harus
dilakukan secepatnya karena kondisi mendesak (darurat karena ancaman
petaka banjir, misalnya).
7. Penelitian dan Pengembangan
a. Mengupayakan inovasi baik di bidang teknologi maupun sistem manajemen untuk
makin meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air.
b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dengan bekerja sama institusi
nasional maupun internasional; seperti: World Water Council (WWC), Global
Water Partnership (GWP), International Network Basin Organization (INBO),
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN), PUSLITBANG
PU, BAPEDAL dan Perguruan Tinggi.
F. Kinerja Korporasi 2001
Setelah beroperasi beberapa tahun, kinerja Perum Jasa Tirta I menunjukkan tujuan
korporatisasi secara bertahap dapat dicapai, baik dalam aspek teknis, finansial
maupun manajemennya.
1.
Aspek Teknis
a. Tersusunnya Rencana Induk di seluruh aspek manajemen yang berkaitan
dengan pengelolaan sumberdaya air;
b. Sarana dan prasarana sumberdaya air relatif lebih baik fungsinya;
c. Konservasi hutan, tanah dan air dilaksanakan lebih terarah dan terpadu;
d. Alokasi air transparan dan dapat diterima masyarakat;
e. Banjir relatif lebih terkendali;
f. Kualitas air menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi baku
mutu peruntukannya;
g. Lingkungan sungai untuk beberapa sungai telah ditata lebih bersih yang
dapat dipergunakan untuk kegiatan olah raga dan pariwisata.
2.
Aspek Finansial
a. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pengelolaan prasarana dan sarana
sumberdaya air semakin meningkat walaupun belum memenuhi kebutuhan
(dari Rp 2,6 miliar pada tahun 1991 menjadi Rp 30 miliar untuk tahun 2001).
b. Secara bertahap telah mengurangi beban pemerintah (APBN/APBD) dalam
pengelolaan sumberdaya air;
c. Keinginan swasta untuk berpartisipasi dalam investasi pengembangan
sumberdaya air dengan membentuk usaha patungan (joint venture) semakin
16
membaik (namun krisis ekonomi mengakibatkan banyak program kerjasama
yang ditunda/dibatalkan).
d. Kinerja "AA" dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.
Aspek Manajemen
a. Semakin mantapnya sistem pengelolaan sumberdaya air yang di dukung
dengan peraturan perundang-undangan tingkat daerah untuk landasan
operasional pengelolaannya;
b. Semakin mantapnya peran Institusi Pengelola Sungai dalam keterpaduan
pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sumberdaya air;
c. Telah adanya pengakuan internasional sistem manajemen mutu pengelolaan
sumberdaya air Kali Brantas dengan diperolehnya Sertifikat ISO-9001 dari
SGS International Certification Services pada bulan Mei 1997 (No.
Sertifikat: Q9755);
d. Sebagai wadah koordinasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan
pengelolaan sumberdaya air, PTPA dapat ditingkatkan fungsi dan
kegiatannya.
Berdasar atas pertimbangan tersebut, pemerintah menerapkan secara bertahap
sistem korporasi sumberdaya air pada wilayah sungai yang telah siap, antara
lain dengan Keputusan Presiden 129/Th 2000 Wilayah Sungai Bengawan Solo
sekaligus dikelola secara korporasi oleh Perum Jasa Tirta I.
17
BAB IV
PELAJARAN DARI PENGALAMAN
A. Pengalaman Baik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pengelolaan sumberdaya air dan lingkungannya dapat dilakukan dengan lebih
memadai, sehingga diperoleh alokasi sumberdaya air yang optimum dalam DPS,
keseimbangan suplai dengan kebutuhan serta keseimbangan beban polusi dan
kemampuan air sungai untuk membersihkan diri.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di DPS oleh karena ketersediaan
air yang memadai untuk berbagai kepentingan (pertanian, domestik, dan industri).
Terlaksananya aktivitas yang memadai di daerah hulu DPS sehingga dapat
mengurangi terjadinya degradasi sumberdaya air dan lahan (berkurangnya erosi,
sedimentasi dan banjir).
Terjadinya keseimbangan aktivitas di hulu dan hilir suatu DPS karena adanya
konsensus untuk mengintegrasikan pengelolaan sumberdaya air.
Terjadinya kombinasi penyelesaian masalah teknis, sosial dan ekonomi di seluruh
DPS.
Berkurangnya dampak negatif terhadap lingkungan karena meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap kelestarian lingkungan bersama.
B. Pengalaman Buruk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pengelolaan sumberdaya air sangat tergantung dari beberapa kondisi, antara lain:
terjaminnya iklim investasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan lengkap atau
tidaknya peraturan perundang-undangan.
Pola pikir yang dulunya sektoral tidak sama sekali hilang bahkan ada gejala
penanganan pengelolaan yang terfragmentasi berdasarkan batas wilayah administrasi
kabupaten/kota.
Masih belum mampunya masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan
sumberdaya air.
Partisipasi dari sektor swasta sangat kurang oleh karena belum terjaminnya iklim
investasi yang sehat.
Pertumbuhan ekonomi tidak saja meningkatkan perekonomian masyarakat, namun
juga menjurus meningkatkan penambahan pencemaran air.
Penambahan jumlah penduduk di DPS hulu khususnya untuk hunian akan
mengurangi lahan hutan, perambahan, penggundulan yang selanjutnya akan
mengurangi jumlah suplai air.
Bila kebijakan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu tidak diberlakukan
bersama-sama dilokasi-lokasi yang lain maka akan terjadi ketimpangan treatment
antara lain: DPS yang satu akan membayar sedang DPS lain tidak; DPS yang satu
merasakan keamanan terhadap banjir, DPS yang lain tidak merasa aman.
18
BAB V
KESIMPULAN
1.
2.
Pelayanan sumberdaya air adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan sumberdaya air
yang diberikan pengelola yang berwenang kepada masyarakat penerima manfaat
sehingga tercapai rasa kepuasan, keadilan, keamanan dan sejahtera serta tercapainya
kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya air.
Pengelolaan sumberdaya air direncanakan secara terpadu (multi-sektor, menyeluruh,
hulu-hilir dan kualitas-kuantitas), berkesinambungan (antar generasi), dan berwawasan
lingkungan (konservasi ekosistem) berlandaskan pada azas keseimbangan fungsi sosial
dan ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, kelestarian, keadilan,
kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.
3.
Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan pendekatan daerah pengaliran sungai
(DPS) melalui pertimbangan sistem pemerintahan yang desentralistis sesuai jiwa
otonomi, tanpa mengabaikan prinsip satu sungai, satu rencana, satu pengelolaan terpadu,
yang menempatkan satu sungai (dalam artian Daerah Pengaliran Sungai-DPS) sebagai
kesatuan wilayah hidrologis yang dapat mencakup beberapa wilayah administratif namun
tetap sebagai satu kesatuan wilayah pembinaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
4.
Pengelolaan sumberdaya air diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif, yaitu
stakeholder berperan sebagai pengambil keputusan melalui Dewan Sumberdaya Air (
forum koordinasi antar stakeholder ) sesuai kewenangannya.
5.
Hakekat pembentukan korporasi pengelolaan sumberdaya air adalah :
 Melaksanakan pengelolaan sumberdaya air (O&P, konservasi, kuantitas, kualitas,
banjir, kekeringan, rehabilitasi, pengusahaan, informasi publik) secara adil dan
profesional
 Menerapkan secara seimbang prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat
(sistem korporasi) dan norma-norma pelayanan sosial dan keselamatan umum dengan
bertumpu pada peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan (melalui wadah
Panitia Tata Pengaturan Air–PTPA)
 Menerapkan sistem kecukupan dana (cost recovery) dari para pemanfaat sebanding
dengan manfaat yang diterima melalui pembayaran iuran O&P untuk membiayai
kegiatan pengelolaan, sehingga bangunan dapat berfungsi sesuai dengan rencana dan
secara bertahap dapat meringankan beban penyediaan dana Pemerintah
(APBN/APBD).
6.
Pemerintah selaku owner (pemilik/penguasa) dan regulator sumberdaya air dan
prasarana pengairan mempunyai fungsi pengaturan dan kebijaksanaan baik pada tingkat
nasional maupun tingkat daerah (operasional),
Institusi Pengelola selaku operator bertugas melaksanakan pengelolaan wilayah sungai
dan memberikan pelayanan yang baik kepada pemanfaat,
Masyarakat selaku pemanfaat (user) yang mempunyai hak memperoleh pelayanan dan
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan wajib memberi kontribusi pembiayaan dan
kontrol sosial positif atas pengelolaan sumberdaya air.
19
Pustaka
Amron, Mochammad. “Basin Water Resources Management Policy in Indonesia”. Paper
for the Seminar on Comprehensive Water Resources Management, Surabaya. Directorate
General of Water Resources Development Ministry of Public Works, Jakarta, Indonesia.
1998.
Arief, Budiman. “Pendayagunaan Sumberdaya Air dengan Pembangunan Bendungan
Besar di Pulau Jawa”. Ceramah Teknik Bendungan Besar. Komite Nasional Indonesia
Bendungan Besar (KNIBB). Jakarta, Indonesia. 1998.
Arriëns, Bird, Berkoff dan Mosley (penyunting). “Towards Effective Water Policy in the
Asia Pacific Region”. Proceedings of the Regional Consultation Workshop, Asian
Development Bank (ADB). Manilla, Philipines. 1996.
IWMI, IFPRI, PJT I, & ADB, Regional Workshop on Integrated Water Resources
Management in a River Basin, Malang. 2001.
Japan International Cooperation Agency (JICA). “Seminar Text On Water Resources
Management Of The Brantas”. Directorate General of Water Resources Development
Ministry of Public Works, Indonesia. Surabaya, Indonesia. 1998.
Japan International Cooperation Agency (JICA). “Development of the Brantas River
Basin”. Tokyo, Japan. 1998.
Keating, Michael. “The Earth’s Summit: Agenda for Change”. Center of Our Common
Future. Geneva, Switzerland. 1993.
K.K.Framji, “ Evolusi konsep-konsep perencanaan pengembangan sumber-sumber air”,
terjemahan oleh FT. UNIBRAW Malang, 1973.
Perum Jasa Tirta. “Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Air”. Kajian UU No. 22
Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Malang, Indonesia. 1999
Perum Jasa Tirta. “Perum Jasa Tirta Sebagai Pengelola Wilayah Sungai Kali Brantas”.
Malang, Indonesia. 1998.
20

download

download

download

download

download

download

download

download

download

download

download