download

Matakuliah : EK432/Perekonomian Indonesia
Tahun
: 2005
Versi
: revisi 1
Pertemuan 9
Otonomi Daerah dan Pembangunan
Ekonomi Daerah
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
• Mahasiswa mampu menjelaskan
implementasi Undang-Undang otonomi
daerah dan pembangunan ekonomi
regional
• Mahasiswa dapat membedakan anatara
sistem pembangunan ekonomi terpusat
dan sistem desentralisasi
2
Outline Materi
• Pendahuluan
• Undang – Undang Otonomi Daerah
• Perubahan Penerimaan Daerah dan
peranan PAD
• Dampak alokasi dana alokasi umum dan
dana bagi hasil sumberdaya alam
• Peluang dan tantangan bisnis di Daerah
3
Pendahuluan
 Beberapa hal yang melatarbelakangi otonomi daerah
adalah:
 Pembangunan yang tidak merata
 Proses pembangunan terkonsentrasi di pusat
 Kesenjangan pembangunan ekonomi pada masing-masing
propinsi semakin besar
 Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat mengontrol
hampir semua sumber pendapatan daerah (UU No. 5/74)
 Sehingga peranan PAD dalam struktur APBD relatif kecil
 Ketimpangan Fiskal
 Tercermin dari ketergantungan keuangan Pemda terhadap
pusat
4
Undang-Undang Otonomi Daerah
 Beberapa alasan munculnya Undang-Undang Otonomi
Daerah:
 Terjadinya krisis ekonomi yang pada akhirnya memunculkan
krisis multi dimensi
 Isu disintegrasi yang merebak di beberapa propinsi yang kaya
Sumberdaya
 UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.
25/1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah
 Tujuan:
 UU No. 22  untuk memberikan landasan hukum yang kuat
bagi penyelenggaran otonomi daerah
 UU No. 25  Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan
perekonomian daerah serta sistem perimbangan keuangan yang
baik antara pusat dan daerah
5
 Beberapa Permasalahan:
 Kemampuan keuangan atau kapasitas/potensi fiskal daerah,
akan menentukan dapat tidaknya suatu daerah untuk
 Tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana
6
Perubahan Penerimaan Daerah
dan Peranan Pendapatan Asli
Daerah
 Pendapatan daerah: PAD, bagi hasil pajak dan non
pajak, pemberian dari pemerintah
 Dalam UU No. 25 ada tambahan pos penerimaan
daerah yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat
 Beberapa dampak dari diberlakukannya UU No. 25
terhadap keuangan daerah adalah :
 Peranan PAD dalam pembiayaan pembangunan ekonomi
(APBD) tidak terlalu besar. Hal ini mencerminkan tingginya
tingkat ketergantungan finansial daerah terhadap pemerintah
pusat.
 Ada Korelasi positif antara daerah yang kaya SDA dan SDM
dengan peranan PAD dalam APBD
 Pada tahun 1998/1999 terjadi penurunan PAD dalam
pembentukan APBD-nya, salah satu penyebabnya adalah krisis
ekonomi yang melanda tanah air.
7
Dampak DAU dan Dana Bagi Hasil dan
Dana Bagi Hasil Sumberdaya alam
• Alokasi dana bagi hasil SDA ditujukan untuk mengurangi
kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, namun
dalam kenyataannya masih terdapat kesenjangan
keuangan pemerintah antar daerah
• Kesenjangan tersebut harus dikoreksi dengan instrumen
dana alokasi umum (DAU). Jadi tujuan DAU adalah
untuk mengurangi kesenjanganfiskal antar daerah.
• Disamping itu tidak tertutup kemungkinanancamanancaman akn terjadi juga, baik yang berasal dari
pesaing luar daerah dan luar negeri.
• Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka
pengusaha daerah akan mendapatkan oppurtunity :
8
Dampak DAU dan Dana Bagi Hasil dan
Dana Bagi Hasil Sumberdaya alam
Bekerja dengan biaya lebih murah dan mudah
Tata Niaga Nasional tidak ada lagi  Distorsi
dalam distribusi akan hilang sehingga price
competitiveness akan meningkat
Mengurangi persaingan dengan perusahaan besar
dengan lobi pusat  persaingan dilakukan secara
fair
Mencegah adanya proyek-proyek yang datang
dengan kontraktornya.
Kebijaksanaan ekonomi yang sesuai dengan
kelebihan daerah masing-masing.
9
Peluang dan Tantangan Bisnis
Daerah
• Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pelaku bisnis
daerah diharapkan mampu beradaptasi terhadap
perubahan
• Industrialisasi di daerah difokuskan pada industri yang
dapat memberikan nilai tambah dan sumbangan yang
besar bagi PAD saja yang dikembangkan
• Industrialisasi ini di fokuskan pada industri-industri yang
lebih memanfaatkan bahan baku dari SDA setempat 
hal ini akan menciptakan peluang bisnis di daerah
10