Aspek Hukum Dalam Ekonomi
LECTURE NOTES
ASPEK HUKUM DALAM
EKONOMI
GIOFEDI RAUF, S.H.,M.H
[email protected],[email protected]
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
LEARNING OBJECTIVES
Pertemuan XXIII = Hak Atas Kekayaan Intelektual
C–2
Mahasiswa dapat menerangkan konsepsei HAKI yakni Paten, Cipta, Merek, Rahasia Dagang dan
Desain Sirkuit serta dapat menjelaskan arti penting perlindungan hukum terhadap HAKI
tersebut.
OUTLINE MATERI :
1. Hak Cipta
2. Hak Paten
3. Hak Merek
4. Rahasia dagang
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
MATERI
PERTEMUAN 23 – HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hak atas kekayaan intelektual atau ada beberapa ahli hukum yang menyebutnya sebagai hak
milik intelektual meryupakan suatu pranata hukum yang juga tergolong baru dalam sistem
hukum di Indonesia. Pranata hukum ini lahir akibat kegelisahan para pemegang hak atas
kekayaan intelektual terutama negara asing yang begitu khawati terhadap tingkat penggunaan
hak cipta, paten, merek yang tidak beriizin di Indonesia.
Beberapa pengertian terkait dengan hak cipta :
•
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
•
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya
melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,
keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat
pribadi.
•
Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam
lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
•
Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa,
kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat
dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan
fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam
merancang instruksi-instruksi tersebut.
Fungsi dan sifat dari hak cipta itu sendiri :
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
•
Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
•
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer
memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya
menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.
Peralihak hak cipta melalui :
•
Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
•
Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
Pewarisan;
Hibah;
Wasiat;
Perjanjian tertulis; atau
Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Terhadap hak cipta yang tidak diketahui penciptanya , maka :
•
Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda
budaya nasional lainnya.
•
Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi
milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan,
koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
Ini adalah ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang :
•
buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lain;
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
•
ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
•
alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
•
lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
•
drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
•
seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni
pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
•
arsitektur;
•
peta;
•
seni batik;
•
fotografi;
•
sinematografi;
•
terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil
pengalihwujudan.
Hal berikut tidak termasuk kedalam pelanggaran hak cipta :
Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan!
•
penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan
karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
•
pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan
pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
•
pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
•
Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille
guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
•
Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau
alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu
pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata
untuk keperluan aktivitasnya;
•
perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya
arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
•
pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer
yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
•
Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut
sifatnya yang asli;
•
Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau
diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan
dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada
Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
•
Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga
Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus
disebutkan secara lengkap.
Hak cipta memiliki masa berlaku, yakni :
•
Hak Cipta atas Ciptaan:
•
buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
•
drama atau drama musikal, tari, koreografi;
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
•
segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
•
seni batik;
•
lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
•
arsitektur;
•
ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
•
alat peraga;
•
peta;
•
terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup Pencipta dan terus
berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia (kalau
pencipta 2 orang 50 tahun dari meninggal terlama pencipta)
•
Program Komputer;
•
sinematografi;
•
fotografi;
•
database; dan
•
karya hasil pengalihwujudan,
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
Ketentuan pidana terkait dengan pelanggaran hak cipta :
•
Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
•
Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
•
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk
kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
•
Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
•
Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah).
•
melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
•
melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
•
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).
•
melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
PATEN
Beberapa pengertian dasar terkait dengan hak paten :
•
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil
Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.
•
Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah
yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan
dan pengembangan produk atau proses.
•
Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersamasama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
•
Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat
diterapkan dalam industri.
•
Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang
mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga
sebelumnya.
•
Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus
dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau
yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu
diajukan dengan Hak Prioritas.
Tidak semua invensi dapat diberikan hak paten, beberapa yang dilarang dalam undang-undang
antara lain :
•
Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang:
•
proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,
ketertiban umum, atau kesusilaan;
•
metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan
terhadap manusia dan/atau hewan;
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
•
teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau i. semua makhluk
hidup, kecuali jasad renik; ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman
atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.
Jangka waktu untuk hak paten :
•
Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal
Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
•
Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan.
•
Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak
Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
Subjek paten adalah :
•
Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak
Inventor yang bersangkutan.
•
Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi
tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.
•
Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang
yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan.
Berikut adalah hak dan kewajiban dari pemegang hak paten :
•
Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
•
dalam
hal
Paten-produk:
membuat,
menggunakan,
menjual,
mengimpor,
menyewakan,menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan produk yang diberi Paten;
•
dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat
barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
•
Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya
melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor
produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya.
•
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila
pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau
analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.
•
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), Pemegang Paten wajib
membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia.
•
Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pembuatan
produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional.
•
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disetujui oleh Direktorat
Jenderal apabila Pemegang Paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai
alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
•
Syarat-syarat mengenai pengecualian dan tata-cara pengajuan permohonan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Paten yang batal demi hukum :
•
Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban
membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
•
Batal Berdasarkan Gugatan
•
Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila:
•
Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau
Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;
•
Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk
Invensi yang sama berdasarkan Undang-undang ini;
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
•
pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan
Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak
tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib.
•
Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan
oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.
•
Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar
Paten lain yang sama dengan Patennya dibatalkan.
•
Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh
jaksa terhadap Pemegang Paten atau penerima lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.
MEREK
Berikut adalah beberapa pengertian dasar terkait dengan hak merek, antara lain :
•
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedadan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
•
Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
•
Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
jasa-jasa sejenis lainnya.
•
Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan
karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum
secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Ruang Lingkup hak merek :
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
•
Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.
•
Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek
yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan
menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakannya.
Penolakan terhadap pengajuan hak merek :
•
Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang
beriktikad tidak baik atau mengandung unsur dibawah ini :
•
a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas
agama,kesusilaan, atau ketertiban umum;b. tidak memiliki daya pembeda;c. telah
menjadi milik umum; atau
•
d.
merupakan
keterangan
atau
berkaitan
dengan
barang
atau
jasa
yang
dimohonkanpendaftarannya.
•
(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
•
a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak
lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
•
b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah
terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
•
c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis
yang sudah dikenal.
•
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan
terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan
tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
•
(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
•
a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang
dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
•
b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau
simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
•
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan
oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang
berwenang.
Pengahpusan merek :
•
Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa
Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
•
Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:
•
a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang
dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada
alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
•
b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis
barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak
sesuai dengan Merek yang didaftar.
•
Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:
•
a. larangan impor;b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang
menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang
bersifat sementara;atau
•
c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
•
Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam
Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
•
Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
SIMPULAN
Penting bagi para pelaku usaha atau calon pelaku usaha untuk memahami hak atas kekayaan
intelektual ini, yang sederhana adalah memahami hak cipta, paten dan merek karena ketiga hal
inilah yang paling sering bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Baik itu terkait dengan
invensinya atau penggunaannya yang memerlukan izin.
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
Daftar Pustaka/Referensi
Boerhanoedin Sutan Batoeah et al, Kamus Istilah Hukum Fockema andreae, Bina Cipta,
Bandung, 19830
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai
Pusataka, Jakarta, 2003.
Garner A Bryan (ed) Black’s Law Dictionary Seventh Edition, West Group, St Paul
Minnessota, 1999.
Hak Cipta UU 19/2002
Paten UU 14/2001
Merek UU 15/2001

download

download

download

download

download

download

download

download