Hak Atas
Kekayaan Intelektual
Bina Nusantara
MATERI HAKI
 Hak Cipta UU 19/2002
 Merek UU 15/2001
 Paten UU 14/2001
Bina Nusantara
Hak Cipta
•
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
•
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas
inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,
kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan
bersifat pribadi.
•
Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan
ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
•
Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa,
kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat
dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsifungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam
merancang instruksi-instruksi tersebut.
Bina Nusantara
Fungsi dan Sifat
• Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau
memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
• Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi
dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin
atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya
menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang
bersifat komersial.
Bina Nusantara
Peralihan Hak
• Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
• Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya
maupun sebagian karena:
Pewarisan;
Hibah;
Wasiat;
Perjanjian tertulis; atau
Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Bina Nusantara
Hak Cipta yang Tidak Diketahui
• Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan
prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
• Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil
kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti
cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan
tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
Bina Nusantara
Ciptaan Yang dilindungi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi,
seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
arsitektur;
peta;
seni batik;
fotografi;
sinematografi;
terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil
pengalihwujudan.
Bina Nusantara
Bukan Pelanggaran Hak CIpta
Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan!
• penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya
ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
• pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan
pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
• pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
• Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille
guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
• Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau
alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu
pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata
untuk keperluan aktivitasnya;
• perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya
arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
• pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer
Bina Nusantara
yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
Bukan Pelanggaran Hak CIpta
• Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan
lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
• Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang
diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama
Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan
dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan
maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau
ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
• Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun
sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat
kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan
sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
Bina Nusantara
Masa Berlaku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hak Cipta atas Ciptaan:
buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
drama atau drama musikal, tari, koreografi;
segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
seni batik;
lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
arsitektur;
ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
alat peraga;
peta;
terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup
Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah
Pencipta meninggal dunia (kalau pencipta 2 orang 50 tahun dari
meninggal terlama pencipta)
Bina Nusantara
Masa Berlaku
•
•
•
•
•
Program Komputer;
sinematografi;
fotografi;
database; dan
karya hasil pengalihwujudan,
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali
diumumkan.
Bina Nusantara
Ketentuan Pidana
•
Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing
paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
•
Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada
umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
•
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan
komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
•
Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
•
Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
•
melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
•
melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
•
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh
juta rupiah).
Bina
• Nusantara
melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
PATEN
• Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara
kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi,
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
• Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu
kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang
teknologi dapat berupa produk atau proses, atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
• Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa
orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang
dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
Bina Nusantara
PATEN
• Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung
langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
• Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi
tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu
di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga
sebelumnya.
• Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak
dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan
memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan
diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan
permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan
dengan Hak Prioritas.
Bina Nusantara
Dikecualikan
• Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang:
• proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan
atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,
ketertiban umum, atau kesusilaan;
• metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau
hewan;
• teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan
matematika; atau i. semua makhluk hidup, kecuali jasad
renik; ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi
tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau
proses mikrobiologis.
Bina Nusantara
Jangka Waktu
• Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu
itu tidak dapat diperpanjang.
• Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat
dan diumumkan.
• Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu
itu tidak dapat diperpanjang.
Bina Nusantara
Subjek Paten
• Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang
menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
• Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara
bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara
bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.
• Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai Inventor adalah
seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali
dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan.
Bina Nusantara
Hak & Kewajiban Pemegang Paten
•
•
•
•
•
Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang
dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan,menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan produk yang diberi Paten;
dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk
membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa
persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan
Paten-proses yang dimilikinya.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
Pemegang Paten.
Bina Nusantara
Hak & Kewajiban Pemegang Paten
•
•
•
•
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), Pemegang Paten
wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di
Indonesia.
Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan
secara regional.
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disetujui oleh
Direktorat Jenderal apabila Pemegang Paten telah mengajukan permohonan
tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang
berwenang.
Syarat-syarat mengenai pengecualian dan tata-cara pengajuan permohonan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Bina Nusantara
Permohonan Prioritas
• Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas
sebagaimana diatur dalam Paris Convention for the
Protection of Industrial Property harus diajukan paling lama
12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan
permohonan Paten yang pertama kali diterima di negara
mana pun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau
yang menjadi anggota Agreement Establishing the World
Trade Organization.
Bina Nusantara
PROSEDUR DAN ALUR PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN (UUP NO. 14 TAHUN 2001)
PERMOHONAN
30 Hari
18 Bln
YA
PEMERIKSAAN
PERSYARATAN
ADMINISTRATIF
3 Bln
Tidak
ADA
KEKURANGAN
?
DIANGGAP
DITARIK
KEMBALI
DIPENU
HI
YA
Tidak
PENGUMUMAN
KEBERATAN
6 Bln
36 Bln
ADA
KEBERATAN
?
DIREKTORAT
JENDERAL
YA
DISAMPAIKAN
KEPADA
PEMOHON
Tidak
PERMOHONAN
PEMERIKSAAN
SUBTANTIF
DICATAT DALAM PENDAFTARAN UMUM PATEN
DAN DIUMUMKAN DALAM
BERITA RESMI PATEN
BAHAN PERTIMBANGAN UNTUK
PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF
SERTIFIKAT
PATEN
PENDAPAT
36 Bulan
KEBERATAN
YA
ADA
PERMOHON
AN
?
Tidak
DIANGGAP DITARIK
KEMBALI
PEMERIKSAAN
SUBTANTIF
DITERIMA
T
T
YA
K
MENOLAK ?
YA
PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA
DIPENUHI
PERSYARAT
AN
UNTUK
DIBERI
Tidak
PATEN
MENGABULKAN
MENGABULKAN
KASASI KE
MAHKAMAH AGUNG
YA
DITOLAK
PUTUSAN MA
MENOLAK ?
3 Bln
PERMOHONAN BANDING
Tidak
1 Bln
KOMISI BANDINMG
PATEN
9 Bulan
Bina Nusantara
Tidak
GUGATAN KE
PENGADILAN
NIAGA
MENOLAK
TOLAK TETAP
TOLAK TETAP
MENGABULKAN
PERSYARATAN PATENABILITAS SUATU INVENSI
UUP No. 14 Pasal 7 Tahun 2001
Invensi adalah
pemecahan
masalah teknis
dalam bidang
teknologi, dapat
dalam bentuk
produk/proses
atau
pertaliannya
Tidak hanya
sekedar
menemukan
sesuatu yang
sudah ada
(discovery)
Tidak
dikecualikan
dari patentabilitas
Harus suatu
invensi
Invensi mengandung langkah inventif
jika orang yang mempunyai keahlian di
bidang tersebut tidak mengetahui
sebelum filling date atau tanggal
prioritas (jika diajukan dengan hak
prioritas)
Bina Nusantara
Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang :
a. Proses atau produk yang pengumuman dan
penggunaan atau pelaksaannya bertentangan
dengan peraturan perundan-undangan yang
berlaku, moralitas, agama, ketertiban umum,
atau kesusilaan;
b. Metode pemeriksaan, perawatan pengobatan
dan /atau pembedahan yang diterapkan
terhadap manusia dan/atau hewan;
c. Teori dan metode bidang ilmu pengetahuan
dan matematika; atau
d. i. Semua makluk hidup kecuali jazad renik;
ii. proses biologis yang esensial
untuk memproduksi tanaman
atau hewan, keculai proses non
biologis atau proses
mikrobiologis.
Invensi dianggap
baru jika saat filling
date, invensi
tersebut tidak
memiliki kesamaan
dengan prior art
Harus baru
INVENSI YANG
DIPATENKAN
Suatu invensi dapat diterapkan
secara industri jika invensi tersebut
dapat diterapkan dalam industri
Harus memiliki
Langkah Inventif
Harus dapat diterapkan secara
industri
Batal Demi Hukum Paten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban
membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
Batal Berdasarkan Gugatan
Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila:
Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau
Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;
Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk
Invensi yang sama berdasarkan Undang-undang ini;
pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan
Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak
tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib.
Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan
oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.
Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar
Paten lain yang sama dengan Patennya dibatalkan.
Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh
jaksa terhadap Pemegang Paten atau penerima lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.
Bina Nusantara
Ketentuan Pidana
• Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak
Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
• Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak
Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah).
• Delik Aduan
Bina Nusantara
Hak & Kewajiban Pemegang Paten
•
•
•
•
•
Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan,menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan produk yang diberi Paten;
dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat
barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya
melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor
produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila
pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau
analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.
Bina Nusantara
Merek
• Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
yang memiliki daya pembedadan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa.
• Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang
sejenis lainnya.
• Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis
lainnya.
• Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa
dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa
orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan
dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Bina Nusantara
Ruang Lingkup
• Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.
• Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar
Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan
menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin
kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Bina Nusantara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Penolakan
Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak
baik atau mengandung unsur dibawah ini :
a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,kesusilaan, atau
ketertiban umum;b. tidak memiliki daya pembeda;c. telah menjadi milik umum; atau
d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkanpendaftarannya.
(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang
sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah
dikenal.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang
dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang
lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau
emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak
yang berwenang;
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara
atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Permohonan Prioritas
• Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus
diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek
yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan
anggota Paris Convention for the Protection of Industrial
Property atau anggota Agreement Establishing the World
Trade Organization.
Bina Nusantara
Penghapusan Merek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa
Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:
a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang
dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada
alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis
barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak
sesuai dengan Merek yang didaftar.
Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:
a. larangan impor;b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang
menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang
bersifat sementara;atau
c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam
Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Bina Nusantara
•
•
•
•
•
•
Ketentuan Pidana
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada
keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada
pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah).
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada
keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau
sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada
pokoknya dengan indikasi-geografis
milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran
ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan
dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Ketentuan Pidana
• Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang
dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga
dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal
barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah).
• Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui
atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan
hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91,
Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
• Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
Bina Nusantara
Terima Kasih
Bina Nusantara

download

download

download

download

download

download

download