Aspek Hukum Dalam Ekonomi LECTURE NOTES ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI GIOFEDI RAUF, S.H.,M.H [email protected],[email protected] Aspek Hukum Dalam Ekonomi LEARNING OBJECTIVES Pertemuan XVIII = Hubungan Industrial Mahasiswa dapat menunjukkan permasalahan-permasalahan utama terkait dengan perselisihan hubungan industrial C 3 – TIK 18 OUTLINE MATERI : 1. Hak dan kewajiban pengusaha 2. Hak dan kewajiban pekerja 3. Perjanjian kerja 4. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Aspek Hukum Dalam Ekonomi ISI MATERI PERTEMUAN XVIII – HUBUNGAN INDUSTRIAL Hubungan industrial adalah hubungan antara seorang pekerja dengan pengusaha, dimana hubungan tersebut menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menjelaskan posisi hak dan kewajiban para pihak. Ada 2 (dua) ketetntuan peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan ini, yakni Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Didalam undang-undang no 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sementara didalam point 15 pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dijelaskan bahwa Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam Undang-Undang Tersebut juga dijelaskan Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persoalan mendasar yang harus dipahami dalam hubungan industrial adalah mengenai perjanjian kerja yang harus memenuhi psyarat, disepakati oleh para pihak, ada kemampuan dan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan oleh pengusaha dan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan yang berlaku. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi: a. perselisihan hak; b. perselisihan kepentingan; Aspek Hukum Dalam Ekonomi c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perus Perjanjian kerja secara garis besar dapat terbagi menjadi perjanjian kerja waktu tertentu (biasanya untuk pekerjaan yang sifatnya musiman dan dapat diperkirakan waktu selesainya) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang biasanya diawali dengan masa percobaan setidaknya 3 bulan. Perjanjian kerja secara umum berakhir apabila pekerja meninggal dunia, waktu perjanjian berakhir, ada putusan pengadilan dan kejadian tertentu yang dapat menyebabkan perjanjian tersebut berakhir. Berikut adalah hak-hak bisa diperoleh oleh pekerja yang terdapat dalam Undang-Undang no 13 tahun 2003 : 1. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. (Pasal 11) 2. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihankerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. (Pasal 18). 3. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. (Pasal 23) 4. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. (Pasal 31) 5. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulansebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkanmenurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. 6. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperolehistirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Aspek Hukum Dalam Ekonomi 7. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 8. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 9. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Sementara kewajiban pengusaha yang diwajibkan oleh Undang-Undang no 13 Tahun 2003 adalah sebagi berikut : 1. Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. (Pasal 12). 2. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesiasebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris. 3. Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. 4. Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing kenegara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Aspek Hukum Dalam Ekonomi 5. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikanperlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. 6. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. 7. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 8. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur. 9. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. 10. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 11. Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. 12. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. 13. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. 14. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 15. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh. 16. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja minimal 10 (sepuluh) orang wahib membuat peraturan perusahaan (PP) yang disahkan oleh pejabat disnaker setempat yang minimal perjanjian tersebut berisikan, hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban tenaga kerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Sementara itu didalam Undang-Undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 juga disebutkan hakhak Pengusaha yaitu sebagai berikut : 1. Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. 2. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja terkait dengan persoalan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Penyelesaian terhadap perselisihan tersebut dapat dilakukan diluar pengadilan (bipartie, mediasi, konsiliasi dan arbitrase) serta melalui pengadilan hubungan industrial. Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana: a. serikat pekerja/serikat buruh; b. organisasi pengusaha; c. lembaga kerja sama bipartit; d. lembaga kerja sama tripartit; e. peraturan perusahaan; f. perjanjian kerja bersama; g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Didalam menyusun Peraturan perusahaan undang-undang mengamanatkan untuk sekurangkurangnya memuat: a. hak dan kewajiban pengusaha; b. hak dan kewajiban pekerja/buruh; c. syarat kerja; d. tata tertib perusahaan; dan e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani. Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampaihabis jangka waktu berlakunya. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikatburuh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang. Aspek Hukum Dalam Ekonomi SIMPULAN Hubungan Industrial adalah suatu fenomena hukum yang menarik untuk dicermati. Karena dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 2 tahun 2004, telah memfasilitasi para praktisi industrial untuk menyelesaikan sengketanya pada Pengadilan Hubungan Industrial sebagai lembaga pemutus untuk perkara yang diserahkan ke lembaga peradilan ini. Peradilan ini termasuk kepada jenis peradilan khusus diluar peradilan umum, dimana para pihak yang bersengketa harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, untuk kemudian dapat diterima bersidang dalam pengadilan. Peraturan tentang ketenanga kerjaan dengan jelas dan gamblang mengatur persoalan hak para pengusaha, hak para pekerja, kewajiban pengusaha dan kewajiban para pekerja. Namun dalam prakteknya masih saja ditemukan perselisishan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja akibat dari perbedaan kepentingan yang terjadi diantara kedua pihak tersebut. Guna menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari yang dapat merugikan para pihak, maka sudah seharusnya para mahasiswa baik sebagai calon pengusaha ataupun calon pekerja memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Daftar Pustaka/Referensi Abdul Saliman et al, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005. Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 205. Sanusi Bintang, Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000. Sri Subiandini Gultom, Aspek Hukum Hubungan Industrial, Hecca Publishing, Jakarta, 2005. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.
© Copyright 2024 Paperzz
