Matakuliah
Tahun
: S0782 - Teknik Lingkungan
: 2009
ANALISA MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN
CHAPTER 12
DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DALAM
PENATAAN RUANG
Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan
Deputi Bidang Tata Lingkungan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
2008
Bina Nusantara
Keterpaduan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
(UU 23/1997)
Pasal 9 UU 23/1997:
Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan
penataan ruang
Artinya: integrasi pertimbangan lingkungan hidup dalam penataan
ruang
Bina Nusantara
Keterpaduan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
(UU 26/2007)
Pasal 3 butir c:
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan: terwujudnya perlindungan
fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan
akibat pemanfaatan ruang
Pasal 34:
Pemanfaatan ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota
dilaksanakan sesuai dengan:
….b. standar kualitas lingkungan
c. daya dukung dan daya tampung lingkungan
Bina Nusantara
7/11/2017
Bina Nusantara
5
Urgensi Pertimbangan Lingkungan dalam
Pembangunan
o
o
o
o
Jumlah penduduk & kegiatan manusia meningkat
Kebutuhan akan sumber daya meningkat
Ketersediaan sumber daya lahan dan air berkurang
Diperlukan upaya untuk mempertahankan keseimbangan &
keberlanjutan sumber daya
o Perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam semua
kegiatan pembangunan
Bina Nusantara
Pertimbangan Lingkungan dan Penataan
Ruang
o
o
o
o
Pembangunan yang kurang
berwawasan lingkungan menyebabkan
kerusakan lingkungan (banjir, longsor)
Kerusakan lingkungan semakin marak
Banyak diakibatkan oleh pemanfaatan
ruang yang salah (pemanfaatan lereng
terjal, bantaran sungai/danau, daerah
hulu yang seharusnya merupakan
hutan)
UU 26/2007: alokasi pemanfaatan
ruang harus didasarkan pada daya
dukung lingkungan
Bina Nusantara
Pertimbangan Lingkungan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah
Pasal 19, 22, 25:
Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota
harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Penjelasan Pasal 25 UU 26/2007 mengamanatkan kepada KLH untuk
mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan
mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan
Bina Nusantara
Pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Menurut UU 23/1997
Bina Nusantara
•
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup
lain
•
Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk
atau dimasukkan ke dalamnya
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam UU 26/2007
•
Penjelasan Umum UU 26/2007 butir 5 dan 6: Penataan
ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus
dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang
sehingga
diharapkan
(i)
dapat
mewujudkan
pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya
guna
serta
mampu
mendukung
pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi
pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak
menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.
•
Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik,
daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta
didukung oleh teknologi yang sesuai akan
meningkatkan
keserasian,
keselarasan
dan
keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat
meningkatkan kualitas ruang yang ada.
Bina Nusantara
Beberapa Definisi Daya Dukung Menurut Pakar
Bina Nusantara
•
Soemarwoto (2001): daya dukung lingkungan pada hakekatnya
adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas
tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per
satuan luas dan waktu di daerah itu.
•
Khanna (1999): daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua)
komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan
kapasitas tampung limbah (assimilative capacity), seperti tertuang
dalam Gambar 1 (slide 10).
Daya dukung lingkungan sebagai acuan
pembangunan berkelanjutan
Pertumbuhan ekonomi
Kualitas hidup
Output
Aktivitas pembangunan
Input
Limbah/residu
Sumber daya alam
Lingkungan
Kapasitas penyediaan
sumber daya alam
Kapasitas
tampung limbah
(Supportive capacity)
Daya Dukung
(Carrying capacity)
Bina Nusantara
(Assimilative capacity)
Lenzen (2003): kebutuhan hidup manusia dari
lingkungan dapat dinyatakan dalam luas area yang
dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia.
Luas area untuk mendukung kehidupan manusia ini
disebut jejak ekologi (ecological footprint).
Bina Nusantara
Lenzen juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui
tingkat keberlanjutan sumber daya alam dan
lingkungan, kebutuhan hidup manusia kemudian
dibandingkan dengan luas aktual lahan produktif.
Perbandingan antara jejak ekologi dengan luas aktual
lahan produktif ini kemudian dihitung sebagai
perbandingan antara lahan tersedia dan lahan yang
dibutuhkan.
Daya Dukung Lingkungan
o Banyak disebut, dan dikatakan telah terlampaui
o Diperlukan perangkat untuk menghitung daya dukung
lingkungan
o Sedang disusun pedoman penentuan daya dukung
lingkungan untuk penataan ruang
Bina Nusantara
Tujuan Penyusunan Pedoman Daya Dukung
Lingkungan
o Memenuhi amanat UU 26/2007
o Memberikan arahan bagi para pihak yang
berkepentingan di pusat dan daerah, untuk melakukan
penentuan dan penghitungan daya dukung lingkungan
suatu wilayah dalam penataan ruang
Bina Nusantara
Sasaran Pedoman Daya Dukung Lingkungan
o Tercapainya penataan ruang wilayah yang sesuai
dengan daya dukung lingkungannya
o Berkurangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan
tercapainya daya dukung lingkungan yang lestari
Bina Nusantara
Materi yang Diatur dalam Pedoman Daya Dukung
Lingkungan
o Penentuan kawasan yang harus dilindungi
o Penentuan kemampuan lahan untuk alokasi
pemanfaatan ruang kawasan budidaya
o Penghitungan daya dukung lingkungan dari aspek lahan
dan air
Bina Nusantara
Penentuan Kawasan yang Harus Dilindungi
•
Mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.:
Perlind. Hutan dan kawasan konservasi.
ie: 500m tepi waduk, 200m tepi mata air,
130m kali selisisih pasang laut tertinggi dan terendah,
100m tepi sungai, 50m tepi anak sungai.
•
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN).
- kawasan lindung nasional.
- RTH paling sedikit 30% dari kawasan perkotaan.
Bina Nusantara
Penentuan Kemampuan Lahan (1)
o memberikan cara untuk menentukan satuan lahan untuk pemanfaatan ruang,
yang didasarkan pada kemampuan lahannya.
o pembagian satuan lahan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi penetapan
alokasi ruang
o delineasi terhadap kawasan pertanian yang menjadi penopang kehidupan
manusia untuk menghasilkan pangan.
Prinsip
- Mempertahankan/memprioritaskan lahan yang terbaik untuk
pertanian mejadi lahan pertanian  paling produktif dan efisien
- Mempertahankan/memprioritaskan lahan pada penggunaan yang
paling sedikit menimbulkan bahaya/dampak thdp lingkungan 
bila tidak sesuai maka konsekuensinya adalah biaya tinggi untuk
pengelolaan atau degradasi/rusaknya lahan.
Bina Nusantara
Penentuan Kemampuan Lahan (2)
Klasifikasi Kemampuan Lahan berdasarkan sistem USDA
Kategori Kelas:
Kemampuan lahan menunjukkan kesamaan
besarnya faktor-faktor penghambat
I -– VIII  faktor penghambat/resiko meningkat
VIII -– I  spektrum penggunaan meningkat
Bina Nusantara
Penentuan Kemampuan Lahan (3)
Sub Kelas
: Menunjukkan jenis faktor penghambat
s
= soil  kedalaman tanah, tekstur tanah.
t
= topografi  Lereng
c
= iklim  suhu, curah hujan
w
= drainase, kelebihan air (karena drainase)
e
= erosi  erosi yang telah ada
Bina Nusantara
Penentuan Kemampuan Lahan (4)
Data yang dibutuhkan:
o Peta dengan skala sama (1:250000, 1:100000, atau 1:50000): Peta
lereng, tanah, erosi, drainase. Atau jika sudah ada, peta
kemampuan lahan
o Peta penggunaan lahan
o Data/laporan yang memuat sifat-sifat biofisik wilayah, antara lain:
tanah, topografi, iklim hujan, dan penggunaan lahan (hutan,
pertanian, pertambangan, industri, pemukiman).
Bina Nusantara
Penentuan Kemampuan Lahan (5)
Cara: Overlay peta kemampuan lahan dan peta
penggunaan lahan, sehingga menghasilkan satuan
lahan (SL)
Bina Nusantara
Penentuan Kemampuan Lahan (6)
Contoh overlay peta kemampuan lahan
dan penggunaan lahan  satuan lahan.
pemukiman
I
pertanian
IIℓ
1
IIIℓk1
4
IV ℓ
Hutan
Bina Nusantara
2
5
3
6
7
8
Penghitungan daya dukung lingkungan dari aspek
lahan dan air
Metoda untuk melakukan penghitungan daya dukung lingkungan suatu
wilayah, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan
kebutuhan akan sumber daya lahan dan air bagi penduduk yang
hidup di wilayah itu.
Melalui pendekatan ini, dapat diketahui secara umum apakah daya
dukung suatu wilayah masih dalam keadaan aman, waspada,
atau sudah terlampaui.
Bina Nusantara
KERANGKA PIKIR
Jejak Ekologi
Status Daya Dukung
Lingkungan
Kebutuhan
Air
Perkapita
Pola
Konsumsi dan
Kebutuhan
Sumberdaya
Kebutuhan Air
(m3/tahun)
Populasi
Penduduk
Kebutuhan
Lahan
Setara Beras
Kebutuhan
Lahan Per
kapita
Bina Nusantara
Status
DDL
Status
DDL
Penghitungan Daya
Dukung Lingkungan
Pasokan Air
(m3/tahun)
Neraca Air
Potensi Lahan
Setara Beras
• Penggunaan
Lahan (Ha)
• Kemanpuan
Lahan (Ha)
Produksi Potensial
Setara Beras
(ton/ha)
Data Produksi
Produksi Aktual
Setara Beras
(ton/ha)
• Penggunaan
Lahan
• Wilayah
Administrasi
Penghitungan daya dukung lingkungan dari aspek
lahan dan air
Metoda penghitungan dapat diterapkan pada wilayah
Propinsi, Kabupaten/Kota ataupun wilayah ekologis
seperti daerah aliran sungai (DAS) dan pulau kecil.
Bina Nusantara
Penghitungan daya dukung lingkungan dari aspek
lahan dan air
Analisis daya dukung lahan:
Penghitungan kebutuhan lahan dibandingkan dengan
penghitungan lahan tersedia
Bina Nusantara
Penghitungan daya dukung lingkungan dari aspek
lahan dan air
Analisis daya dukung lahan:
 Perhitungan kebutuhan lahan:
 Level 1: kriteria Sayogyo (1988)
 Level 2: kriteria 4-sehat 5-sempurna
 Level 3: jejak ekologi
 Penghitungan lahan tersedia:
 level 1: produksi (penggunaan lahan) aktual
 level 2: produksi (lahan) potensial
 level 3: produksi (lahan) potensial - spasial
Bina Nusantara
Penghitungan daya dukung lingkungan dari aspek
lahan dan air
Analisis daya dukung air:
Daya dukung DAS dalam menyediakan air ditentukan untuk satuan/tingkat DAS
dari asupan curah hujan, yang menentukan jumlah air permukaan (lebihan air
hujan) maupun air bawah permukaan (lengas tanah dan airbumi sebagai air
tertahan).
Bina Nusantara
Penghitungan daya dukung lingkungan dari aspek
lahan dan air
Analisis daya dukung air:
 Perhitungan kebutuhan air:
 Level 1: kriteria Sayogyo (1988)
 Level 2: kriteria 4-sehat 5-sempurna
 Level 3: kriteria 4-sehat 5-sempurna
 Penghitungan air tersedia:
 level 1: metoda regresi
 level 2: metoda NRCS
 level 3: metoda NRCS
Bina Nusantara
Status Daya Dukung Lingkungan
Penetapan status daya dukung lingkungan suatu wilayah:
Perbandingan
supply/demand
>2,0
1,0 – 2,0
< 1,0
Bina Nusantara
Status
daya dukung
aman (sustained)
aman bersyarat (conditionally
terlampaui (overshoot)
Hasil Uji Coba Perhitungan Daya Dukung Lingkungan
No.
Wilayah
Daya Dukung Air
1
Prop. SulSel
1,8 ( Aman Bersyarat )
3,74 ( Aman )
2
Jawa Barat
0,64 ( Terlampaui )
0,36 ( Terlampaui )
3
DKI
0,01 ( Terlampaui )
0,08 ( Terlampaui )
4
Jawa Timur
1,12 ( Terlampaui )
0,65 ( Terlampaui )
5
Jawa Tengah
0,6 ( Terlampaui )
0,44 ( Terlamapaui )
6
Kab. Cirebon
(tidak dihitung)
0,21 ( Terlamapaui )
7
Kab.Kuningan
(tidak dihitung)
0,46 ( Terlampaui )
8
Kab. Indramayu
(tidak dihitung)
0,32 ( Terlampaui )
9
Kab. Majalengka
(tidak dihitung)
0,41 ( Terlampaui )
Kota Cirebon
(tidak dihitung)
0,05 ( Terlampaui )
10
Bina Nusantara
Daya Dukung Lahan
Terimakasih
Bina Nusantara

download

download

URL Address

download

download