TATA RUANG DAN PERENCANAAN
LINGKUNGAN
PROF.Dr. Suratman Woro, M.Sc.
PANDANGAN GEOGRAFI
• Geografi Mutakhir memastikan arah perkembangan konsep
geografi untuk dapat diterapkan pada berbagai lingkugan
geografi yang beraneka tingkat perkembangan ekonomi,
budaya dan penguasaan teknologi
• Dalam tahapan ini studi geografi dapat berorientasi pada
masalah interaksi manusia dengan lingkungan, selain itu juga
dapat berorientasi pada studi wilayah, permukaan bumi
dipandang sebagai lingkungan hidup dimana manusia dapat
memanfaatkan sumberdaya alam
• Potensi dan masalah unsur-unsur geografi sangat bervariatif,
sehingga perlu kajian secara spasial dan temporal untuk dapat
mengenali watak/sifat wilayah
GEOGRAFI DALAM PENATAAN RUANG
• Ruang diartikan sebagai ruang daratan, lautan dan ruang
udara termasuk lahan/tanah, air, udara, benda lainnya serta
daya dan keadaan sebagai satu kesatuan wilayah tempat
manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan
serta memelihara kelangsungan hidupnya (Ditjen Ciptakarya,
Departemen Pekerjaan Umum, 1996)
• Memperhatikan pandangan geografi mutakhir yang bersifat
integratif dengan memahami pula pengertian ruang, maka
ruang (space) juga merupakan kajian penting dalam studi
geografi
• Dengan demikian sasaran penataan ruang yang mencakup
proses perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengedalian
dalam implementasi rencana, peran geografi terapan (applied
geography) sangat penting
• Unsur-unsur geografi yang dikaji oleh geograf dalam penataan
ruang dapat dibedakan menurut kegiatan dalam penataan
ruang yang terdiri dari :
I. KEGIATAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH
Dalam kegiatan ini dilakukan pemahaman karakteristik wilayah melalui
studi kompilasi data, kemudian dilakukan kegiatan analisis data dan
selanjutnya menyusun rumusan rencana disertai penyajian peta-peta
dengan cara :
a. Kegiatan Pemahaman Karakteristik Wilayah
Data Geografi yang diperlukan meliputi :
1) Karakteristik ekonomi wilayah
2) Karakteristik kependudukan/demografi
3) Data sosial kemasyarakatan
4) Karakteristik sumberdaya alam
5) Sumberdaya buatan
Data tersebut dapat diperoleh melalui survei instansional, survei
lapangan, interpretasi citra dan peta, sedangkan penyajiannya dapat
berupa peta dan tabel disesuaikan dengan skala perencanaan.
b. Kegiatan analisis wilayah (analisis data)
Setelah kegiatan inventarisasi data wilayah dilanjutkan dengan analisis wilayah ,
kegiatan yang dapat dilakukan oleh geografi meliputi :
1. Analisis sistem perwilayahan
2. Analisis sosial kemasyarakatan
3. Analisis geografi
4. Analisis ekonomi
5. Analisis fisik/daya dukung lingkungan
6. Analisis kondisi sarana dan prasarana
7. Analisis struktur dan pola masyarakat
8. Analisis potensi dan sumberdaya alam, buatan manusia
Dalam melaksanakan kegiatan analisis dapat menerapkan rumus-rumus, statistik,
analisis peta dan hasil interpretasi citra serta pengolahan data spasial dengan SIG
c. Perumusan Rencana Tata Ruang Wiayah
Kegiatan perumusan rencana tata ruang wilayah dapat dilakukan pula
oleh ahli geografi yang meliputi :
1. Perumusan arahan pemanfaatan ruang dan masalah pembangunan
2. Perumusan konsep dan strategi pengembangan wilayah
3. Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah
Penyajian informasi rencana tata ruang wilayah dapat diwujudkan dalam
bentuk peta-peta hasil rumusan rencana yang diperoleh atas dasar studi
kompilasi data dan analisis data wilayah
II. Peran dalam Pelaksanaan Tata Ruang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Memberikan informasi alokasi pemanfaatan ruang yang ekonomis dan
ekologik
Memberikan input bagi analisis kelayakan investasi
Memberikan arahan pola pemerataan pertumbuhan / perkembangan wilayah
Memberikan masukan program penanganan masalah fisik, ekonomi dan
sumberdaya manusia
Mengarahkan pilihan prioritas penanganan kawasan tertentu berdasarkan
kepentingan ekonomi, eksositem dan sumber alam
Mengatur pola pemanfaatan tata guna sumber alam, pelestarian lingkungan
dan sumber alam
Memberikan masukan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata
Menganalisis kecenderungan perkembangan secara keruangan
Memberikan gambaran dampak pembangunan secara keruangan
Memberikan alternatif dalam pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan
aspirasi berbagai kepentingan
III. Terapan dalam pengendalian pemanfaatan ruang
Peran ahli geografi dalam hal ini mencakup :
1. Pengarahan alokasi kegiatan pembangunan
2. Ploting lokasi perubahan peruntukan ruang
3. Program pengambilan fungsi kawasan dan ekosistem, misalnya
wilayah resapan, sempadan pantai, kawasan gambut dsb
4. Pencegahan terjadinya kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsinya,
seperti kasus lapangan golf di Pantai Parangtritis Yogyakarta
5. Mengarahkan program pengelolaan lingkungan dan pelestarian
tataguna sumber alam
6. Mengevaluasi dan meng-update data secara spasial
MATERI KULIAH
TATA RUANG DAN PERENCANAAN LINGKUNGAN
No
Materi
Tatap Muka
1
Pengertian Ruang-Tata Ruang
1x
2
Penataan Ruang
1x
3
Hirarki Rencana Tata Ruang
1x
4
Teori Proses dan Pendekatan Perencanaan Ruang
1x
5
Sumberdaya Ruang dan Lingkungan
1x
6
Analisis Struktur Pemanfaatan Ruang
1x
7
Evaluasi Kawasan dan Pengelolaan Sumberdaya
Lingkungan
1x
• WILAYAH PERENCANAAN : Merupakan wil. yang arahan
pemanfaatan ruangnya disesuaikan dengan jenis rencana tata
ruang daerah (RUTR Kab., RDTR Satuan Kaw. Pengembangan dan
RTR Satuan Permukiman)
• WILAYAH PENGAMATAN : Merupakan Wilayah yang mempunyai
pengaruh terhadap wilayah perencanaan, sehingga perlu ikut di
evaluasi pada saat penyusunan suatu rencana tata ruang. Bentuk
evaluasi dimaksud antara lain berupa analisis tata jenjang pusatpusat pelayanan yang terdapat di sekitar wilayah perencanaan
• UNIT WILAYAH PERENCANAAN : merupakan bagian dari wilayah
perencanaan yang menurut sudut pandang tertentu merupakan
suatu kesatuan
• WILAYAH FUNGSIONAL : merupakan istilah alin dari wilayah
Nodal
• SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP) : merupakan
wilayah yang meliputi beberapa kota berikut wilayah pengaruhnya
yang disebabkan oleh perannya sebagai simpul jasa distribusi, kotakota tersebut saling terkait dalam suatu susunan hirarkis
• WILAYAH PENGEMBANGAN PARSIAL : merupakan wilayah
pengaruh langsung dari suatu pemusatan kegiatan usaha penghasil
jasa (kota orde 1,2,3,4 dan 5) yang mempunyai kontribusi
pengembangan terhadap proses berkembangnya wilayah pada
suatu mekanisme pengembagnan SWP
• SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (SKP) : merupakan
wilayah dengan satuan mekanisme jangkauan fungsi pelayanan
sosial ekonomi tertentu dalam rangka proses berkembangnya
wilayah pada satu satuan mekanisme pengembangan WWP
• SATUAN PERMUKIMAN (SP) : merupakan satuan kelompok
permukiman yang susunannya sedemikian rupa sehingga memiliki
keuntungan-keuntungan sosial, ekonomi dan fisik, serta terkait
dalam karakteristik / fungsi SP tersebut. Satu SP dapat terdiri dari
atas sejumlah lingkungan permukiman. Menurut fungsinya SP dapat
berupa SP pertanian, SP Pariwisata, SP Industri dan Pertambangan
dan SP Perdagangan
• WILAYAH HOMOGEN : merupakan wilayah dengan ciri-ciri atau
karakteristik yang serupa secara ekonomis misalnya struktur
produksinya hampir sama/pola konsumsinya dapat pula bersifat
sosial misalnya kepribadian masyarakatnya yang khas sehingga
mudah dibedakan dengan ciri atau karakter wilayah-wilayahnya
• WILAYAH NODAL : merupakan wilayah yang terdiri dari satuansatuan wil. yang heterogen, misal distribusi penduduk yang
terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu mengakibatkan lahirnya
kota-kota besar, kota-kota menengah dan kota-kota kecil lainnya,
sedangkan penduduk di daerah-daerah pedesaan relatif jarang
antara kota-kota tersebut terdapat keterkaitan atau hubungan
fungsional satu sama lainnya
• KEPADATAN LANTAI BANGUNAN : rasio luas tanah tertutup
bangunan dalam satu persil tertentu dibagi luas total persil tersebut.
Kepadatan lantai bangunan dinyatakan dalam persentasi (%)
• TINGKAT PERESAPAN AIR : persentasi yang menunjukkan
proporsi air yang terserap ke dalam tanah dibandingkan dengan air
yang mengalir di permukaan tanah
• DAYA TAMPUNG : pada RTR dikenal dua istilah daya tampung,
yaitu : daya tampung bangunan perumahan/villa dan daya tampung
lahan usaha
GAMBAR HIRARKI RENCANA TATA RUANG
RTRW NASIONAL
RTRW PROPINSI
DATI I
RTRW KAB/KODYA
DATI II
RENCANA RINCI
TATA RUANG
RDTR
RDTR
RENCANA TATA RUANG
RUTR
Penetapan Lokasi Pemanfaatan ruang
Penjabaran PULDAS Kab.
Mengacu pada RSTRWP
Penyusunan program
Izin lokasi pembangunan
RDTR
Alokasi peruntukan ruang
Acuan pemberian ijin
Fungsi kawasan
Satuan permukiman
RTR
RTR-SP
Rencana tapak
Pengaturan pembangunan
Penjabaran RDTR
MANFAAT RDTR
1
PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG
2
MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN YANG “TERTIB
RUANG’ DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
3
ACUAN UNTUK PENETAPAN
LOKASI INVESTASI
4
PENYEDIAAN KESEMPATAN
BERUSAHA BAGI MASYARAKAT
5
ACUAN UNTUK PENERTIBAN IJIN LOKASI
LANGKAH PEMANFAATAN
1
PEMASYARAKATAN, PROMOSI, PEMASARAN
2
MEREALISASI PROGRAM RDTR UNTUK
MERANGSANG PENGEMBANGAN KAWASAN
MELALUI PEMBANGUNAN PRASARANA
3
MENJADIKAN RDTR SEBAGAI
ACUAN YANG OPERASIONAL
DALAM PROSES PERIJINAN
4
MERUMUSKAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
UNTUK MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN
KAWASAN SECARA TERKENDALI
RDTR KAWASAN TELAH TERSUSUN
1
BAGAIMANA TINDAK LANJUTNYA ?
2
APA MANFAATNYA
3
4
BAGAIMANA MEMANFAATKANNYA
BAGAIMANA PENGENDALIAN
KAWASAN ?
PENGENDALIAN KAWASAN
1
PENGAMANAN FUNGSI KAWASAN
2
MEMBATASI PEMANFAATAN RUANG YANG TIDAK
SEJALAN DENGAN RDTR, MELALUI PERIJINAN
3
MENDORONG PENGEMBANGAN KEGIATAN
TERKAIT AGAR BERLOKASI DI KAWASAN YANG
SESUAI RDTR
4
KONSISTEN DALAM PENERTIBAN
5
MENERAPKAN KETENTUAN TEKNIS YANG
DIGARISKAN RDTR
TINDAK LANJUT
1
PENETAPAN RENCANA
2
MEMBANGUN KESEPAKATAN SEGENAP PIHAK TERKAIT
3
PEMASYARAKATAN RDTR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH,
PENGUSAHA SWASTA DAN MASYARAKAT
4
MENYUSUN RENCANA TEKNIK RUANG
5
MENYUSUN KEBIJAKSANAAN PENGATURAN YANG BERSIFAT MENUNJANG
6
ACUAN UNTUK MENETAPKAN KETENTUAN TEKNIS DALAM PEMB. KAWASAN
7
ACUAN UTK PENYUSUNAN KEBIJAKSANAAN PENGATURAH TERKAIT
(CONTOH : MASALAH KAWASAN LINDUNG SEMPADAN)
8
ACUAN UNTUK PENYUSUNAN PROGRAM (DALAM RAKORBANG)
TEORI PROSES
PENDEKATAN
RASIONAL/KOMPREHENSIF
(perumusan rencana)
1. Penentuan tujuan dan sasaran
2. Perumusan rencana alternatif
3. Evaluasi dampak alternatif
4. Rencana alternatif dipilih
5. Implementasi rencana
6. Monitoring hasil (outcome) rencana
Analisis data
Proyeksi
Analisis kebutuhan dan persediaan
Pemodelan sistem
Tujuan dan sasaran
Penyusunan rencana
(Positivism rationalism)
PENDEKATAN ADAPTIF (implementasi)
Partisipasi masyarakat dalam
implementasi rencana
• Partisipasi dan diskursus publik
• Pembangunan konsensus dan resolusi
konflik
• Monitoring dan penyelesaian masalah
• Analisis dampak dan mitigasi (lingkungan)
• Penilaian investasi dan proyek publik
• Evaluasi dan penyesuaian rencana
(naturalism, phenomenology)
LAND PLANNING GAME
“PERMAINAN TATA RUANG
PEMERINTAH
pusat
daerah
PASAR
pemilik tanah
pengembang
pembangunan bank
ATURAN PERMAINAN
Prosedur perencanaan
dan pembangunan
PERENCANA
RUANG
tata ruang kini
tata ruang besuk
KEPENTINGAN
masyarakat
RT/RW LSM
environmentalis
pengusaha/ekono
mi petani
SISTEM PERENCANAAN MULTI
TINGKAT DAN INTERAKSINYA
Rencana Tata
Ruang Nasional
Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS)
Rencana Tata Ruang
Wilayah Propinsi
Rencana Tata Ruang
Wilayah Kab/Kota
PROPEDA
Propinsi
Rencana penggunaan
lahan kab/kota
PROPEDA
Kab/Kota
Rencana Sektor Kehutanan
Rencana Sektor Pertambangan
Rencana Sektor Pertanian
Rencana-Rencana Sektor Lain
Penggunaan lahan
masyarakat /
Rencana tindak
Rencana
investasi multi
tahun/tahunan
PERANAN TATA RUANG DALAM SISTEM DAN MEKANISME PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Umum
Perencanaan Teknis
Pelaksanaan
RTRWN
LONG TERM
12-25 THN
PJP
RTRWP
RTRWK
MEDIUM TERM
5 THN
SHORT TERM 1
THN
GBHN
PROPENAS
RENSTRADEP
POLDA
PROPEDA
RENSTRADA
REPETANA
Keterangan :
:
Hanya untuk
Renstrada Propinsi
REPETADA
RAPBN
RAPBD
PROSES PENDEKATAN PENYUSUNAN RDTR
KEBIJAKSANAAN
YANG MENJADI
LANDASAN
RENCANA
DETAIL
TATARUANG
KAWASAN
ANALISIS
FISIK
POTENSI
ANALISIS
EKONOMI
STRATEGI
RENCANA STRUKTUR
-STRUKTUR KAWASAN
-FUNGSI SUB KAW
PELUANG
DAN
KENDALA
KONSEPSI
RONA AWAL
MASALAH
ANALISIS
SOSIAL
ANALISIS
STRUKTUR
RUANG
-FISK
- SOSIAL
-EKONOMI
SKENARIO
RENCANA
PEMANFAATAN RUANG
KAW BUDI DAYA
-SUB KAW FUNGSI
DOMINAN/EFEKTIF
-SUB KAW FUNGSI
PENUNJANG
RENCANA
DETAIL
TATARUANG
EFEKTIF
•BLOK PEMANFAATAN
RUANG
•RENC JAR JALAN
INTERNAL
•TAMAN HIJAU/
JALUR HIJAU
KAWASAN LINDUNG
RENCANA JAR JALAN
RENCANA PRASARANA
MEKANISME
KELEMBAGAAN
RENCANA TAHAPAN
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KEBIJAKSANAAN
SEKTOR
KEDUDUKAN
KEGIATAN FUNGSI
EKONOMI DOMINAN
DALAM EKONOMI
WILAYAH
SEKTOR UNGGULAN
SEKTOR PENUNJANG
JENIS INDUSTRI
YANG DAPAT
DIKEMBANGKAN
KARAKTERISTIK
KEGIATAN
EKONOMI UTAMA
ANALISA KEGIATAN
BERPOTENSI UNTUK
DIKEMBANGKA
KEGIATAN
YANG DAPAT
DIKEMBANGKAN
KEGIATAN
EKONOMI
MASYARAKAT
ANALISA
EKONOMI
MASYARAKAT
KEMAMPUAN
EKONOMI
MASYARAKAT
KARAKTERISTIK
EKONOMI
PENUNJANG
ANALISA KEGIATAN
EKONOMI
PENUNJANG
KEGIATAN
YANG DAPAT
MENUNJANG
OBYEK WISATA
YANG DAPAT
DIKEMBANGKAN
LATAR BELAKANG
PERUMUSAN TUJUAN
PERUMUSAN LINGKUP
PEKERJAAN
KERANGKA
KONSEPSIONAL
APRESIASI
LOKASI
PERUMUSAN
MASALAH
ISSUE POKOK/
HIPOTESA
FAKTOR YANG
BERPENGARUH
PENENTUAN
VARIABEL
PENGUMPULAN DATA
ANALISIS
RENCANA
PENELITIAN
PERENCANA
LATAR BELAKANG
DASAR PERTIMBANGAN
RENCANA
TUJUAN
LINGKUP
PELUANG DAN
KENDALA
KERANGKA
KONSEPSIONAL
STRATEGI
APRESIASI TERHADAP
WILAYAH
RENCANA
ISSUE POKOK
VARIABEL
PENGUMPULAN
DATA
ANALISIS
RSTRWP
BERWAWASAN
• EKONOMI
• FISIK
• SOSIAL
POLA STRUKTUR TATARUANG
RENCANA LOKASI PEMANFAATAN
RUANG
WAWASAN
SNPPTR
MAKRO
SOSIO-EKONOMI
RSTRWP
RUTRW
RDTR
RTR
MIKRO
FISIK

download

download

download

download

download