INTISARI Studi ini mengkaji dinamika terbentuknya

INTISARI
Studi ini mengkaji dinamika terbentuknya pemerintahan divided atau unified
yang dikaitkan dengan pembuatan kebijakan Anggaran Pedapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Fokus penelitian untuk melihat dinamika terbentuknya
pemerintahan divided atau unified adalah pada pembahasan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sementara itu lokus penelitian dilakukan pada pemerintahan kota Pematangsiantar
periode 2005-2010. Tesis yang dibangun adalah “dinamika terbentuknya
pemerintahan divided atau unified dalam proses pembuatan kebijakan APBD pada
satu periode pemerintahan disebabkan oleh faktor transaksi fee.”
Selama ini kajian tentang terbentuknya pemerintahan divided atau unified
berorientasi pada sistem politik Amerika Serikat yang menggunakan definisi
arithmetical. Definisi ini menekankan bahwa terbentuknya pemerintahan divided
atau unified tergantung pada penguasaan partai politik terhadap kedua cabang
pemerintahan, yaitu presiden dan kongres. Itu berarti sistem pemilihan umum,
sistem kepartaian, dan perilaku pemilih sangat menentukan terbentuknya kedua
bentuk pemerintahan ini. Dengan demikian, terbentuknya pemerintahan divided
atau unified dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya permanen. Selain itu
pemerintahan divided atau unified selalu dikaitkan dengan pembuatan kebijakan
publik. Kedua bentuk pemerintahan ini dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi
pembuatan kebijakan publik. Dengan kata lain kedua bentuk pemerintahan ini selalu
diposisikan sebagai faktor penjelas atau independen.
Berbeda dengan definisi arithmetical, definisi interpretasi perilaku
menekankan bahwa terbentuknya pemerintahan divided atau unified tergantung pada
dukungan legislatif terhadap eksekutif. Ketika legislatif memberikan dukungan
mayoritas terhadap eksekutif, maka yang terbentuk adalah pemerintahan unified, dan
sebaliknya pemerintahan divided terbentuk jika dukungan legislatif terhadap
eksekutif minoritas. Meskipun demikian, definisi interpretasi perilaku ini masih
terkesan sistemik, padahal diluar sistem pemerintahan Amerika, terbentuknya
pemerintahan divided atau unified itu lebih dinamis dan situasional. Dengan
demikian pengertian yang situasional harus dirumuskan. Dalam studi ini, konsep
pemerintahan divided atau unified berkaitan dengan transaksi fee. Pemerintahan
divided diartikan sebagai gagalnya transaksi antara elit aktor legislatif dengan
walikota dalam pembahasan RAPBD. Jika yang terjadi sebaliknya, yang terbentuk
pemerintahan unified. Dalam pembuatan kebijakan APBD pada satu periode
pemerintahan, kedua bentuk pemerintahan itu dapat terjadi secara bergantian yang
disebabkan oleh faktor tersebut. Dengan demikian, kasus pembuatan kebijakan
APBD ini digunakan sebagai faktor penjelas perihal terbentuknya pemerintahan
divided atau unified.
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka masalah pokok yang diajukan pada
penelitian ini adalah, “Mengapa dapat terbentuk pemerintahan divided atau unified
dalam proses pembuatan kebijakan APBD pada satu periode pemerintahan?”
Selanjutnya masalah pokok ini dielaborasi ke dalam dua pertanyaan masalah, (1)
xviii
Apakah faktor yang menyebabkan terbentuknya pemerintahan divided atau unified
pada satu periode pemerintahan? (2) Bagaimanakah pemerintahan divided atau
unified berubah dalam proses perumusan APBD pada satu periode pemerintahan? Menjelaskan kedua pertanyaan tersebut, maka teori yang digunakan adalah teori elit
(Dye, 1978: 25) dan veto players dari Tsebelis (1995, p.289).
Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam
menganalisis data penelitian. Hal ini dipilih untuk mengetahui bukan saja
pertanyaan tentang “apa yang terjadi,” melainkan juga “mengapa” dan “bagaimana”
(Yin, 2002: 1). Oleh karena kasus yang dipilih berupa peristiwa, program atau
proses pembuatan kebijakan APBD yang dikaitkan dengan terbentuknya
pemerintahan divided atau unified, maka unit analisis penelitian ini adalah
keputusan-keputusan yang dibuat para aktor kebijakan. Prosedur triangulasi
digunakan untuk memperkuat keyakinan atau kredibilitas penelitian kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembuatan kebijakan APBD,
terjadi dinamika terbentuknya pemerintahan divided atau unified. Dinamika itu
terjadi dalam satu periode pemerintahan. Pada pembahasan RAPBD TA 2006-2008
terbentuk pemerintahan unified, sedangkan pada RAPBD TA 2009 terbentuk
pemerintahan divided. Namun demikian, dinamika itu tidak terjadi di satu rentang
setiap fase pembahasan RAPBD. Fase-fase pembahasan RAPBD tersebut adalah (1)
penyampaian Pengantar Nota Keuangan RAPBD, (2) pemandangan umum anggota
DPRD, (3) rapat komisi dan gabungan komisi, (4) pendapat akhir fraksi dan
keputusan akhir DPRD. Jika di awal fase pembahasan yang terbentuk pemerintahan
unified, maka hingga fase akhir pembahasan terbentuk pemerintahan yang sama. Hal
ini terjadi di pembahasan RAPBD TA 2006-2008. Demikian halnya jika di awal fase
pembahasan yang terbentuk pemerintahan divided, maka hal ini akan menghasilkan
pemerintahan yang sama di fase akhir. Tidak dibahasnya RAPBD TA 2009 yang
berakibat pada dikeluarkannya Peraturan Walikota, menunjukkan bahwa pada tahun
ini pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan divided. Tidak terjadinya
dinamika terbentuknya pemerintahan divided atau unified di setiap fase pembahasan
RAPBD, baik di pemerintahan unified maupun dipemerintahan divided,
membuktikan bahwa faktor transaksi fee menjadi determinan yang menyebabkan
terbentuknya pemerintahan divided atau unified.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika
pemerintahan yang terbentuk dalam proses pembahasan RAPBD di kota
Pematangsiantar selama periode 2005-2010 adalah pemerintahan unified –
pemerintahan unified – pemerintahan unified – pemerintahan divided. Kemudian,
apabila kita menyertakan terbentuknya pemerintahan divided di awal pembentukan
pemerintahan pada tahun 2005, maka dinamika pemerintahan yang terbentuk adalah
pemerintahan divided - pemerintahan unified – pemerintahan unified – pemerintahan
unified – pemerintahan divided.
Kata-kata kunci : pemerintahan divided atau unified, pembuatan kebijakan publik,
anggaran pendapatan dan belanja daerah, aktor-aktor kebijakan, transaksi fee, elit
aktor legislatif, definisi arithmetical dan interpretasi perilaku.
ABSTRACT
This study is aimed to analyze the dynamic of the form of divided or unified
government which is connected to the making of local public budgeting (APBD).
The research focused on the dynamic of the form of divided or unified government
in the debate of the bill of local public budgeting (RAPBD) at local legislature
(DPRD). Meanwhile, the locus of research is the Pematangsiantar government in the
period of 2005-2010. Thesis of this research is “the dynamic of the form of divided
or unified government in the policy making process of local public budgeting in a
governmental period is caused by factor of the transaction of fee.”
All this time, the studies of the form on divided or unified government were
oriented to the United Nation of America’s political system which used arithmetical
definition. This definition emphasizes that the form of divided or unified
government depend on political party control at the two governments branch,
namely president and congress. That means that electoral system and voter behavior
are dominant to the form of two govenments. Thus, the form of divided or unified
government was considered as a permanent. Moreover, divided or unified
government always was connected with public policy making. This two government
form was considered as a dominant factors for public policy making. In other word,
this two government form always be positioned as a independent factors.
Behavioral interpretation is different from arithmetical definition. It
emphasizes that the form of divided or unified gogernment depent on supporting of
legislative to exevutive. When legislative gives majority support to executive,
unified government will be formed. Otherwise, divided government will be formed
if the support of legislative is minority. Nevertheless, the definition of behavior
interpretation is impressed systemic, whereas out of US government system, the
form of divided or unified government more dynamic and situational. Thus, the
situational meaning must be formulated. In this study, divided or unified
government concept connecting with transaction of fee. Divided government defined
as the failure of transaction of fee between legislative elite actors and major in the
debate of RAPBD. Meanwhile, unified goverment is vice versa. In the APBD policy
making at the one governmental period, the two governments form can occur
alternately which are caused by the factors. Thus, the case of this APBD policy
making be used as independent factor for the form of divided or unified government.
Based on the explanation above, the main problem of this research is, “Why
divided or unified government can be formed in the process of local public
budgeting policy making at the one governmental period? The main problem then is
elaborated into two problem questions were posed in this study. First, what factor
caused the formation of divided or unified government in a certain governmental
period? Second, how the divided or unified government may change during the
process of local public budgeting formulation in a governmental period? To explain
the two questions, theories which is used to explain the two questions are elite
theory (Dye, 1978: 25), and veto players theory from Tsebelis (1995, p. 289).
xx
Qualitative method with case study approach is used to analyze the research
data. This method is chosen to understan not only the question of “what,” but also
“why” and “How” (Yin, 2002: 1). Since the case chosen in this research could be an
event, a programme or process of local public budgeting which is connected to the
form of divided or unified government, unit analysis of this research are all of
decisions which already have been made by policy actors. Triangulation procedure
is used to strengthening the validity or credibility of qualitative research.
Field research finding result that in the APBD policy making the dynamic
of the form of divided or unified government occured. That dynamic occurs in a
governmental period. In the debate of RAPBD years of 2006-2008 it resulted unified
government, meanwhile in the RAPBD policy making year of 2009 the result
divided government. Even so, the dynamic of the form of divided or unified
government in the phases of RAPBD debate did not occur. The phases are (1)
delivering the introduction of financial memorandum of RAPBD, (2) the general
notion of legislative members, (3) commission and consolidation commission
meeting, (4) finale factions notion and finale decision of DPRD. When in the early
phase of discussion a unified govenment was formed, then in the finale phase is the
same thing would happen. That occured at the RAPBD debate years of 2006-2008.
The same cases occured if in the early phase the divided government formed. The
failure of RAPBD debate year of 2009 has caused enactment of major regulation,
which is in this year the form of government is divided. The absence of the dynamic
of the form of divided or unified government in the phases of RAPBD debate,
neither in the unified nor divided government has verified that factor of transaction
of fee as determinant to the form of divided or unified government.
Based on information above, it can be concluded that the dynamic of
governmental which occured in the RAPBD debate at the Pematangsiantar City in
the period of 2005-2010 are unified government – unified government – unified
government – divided government. Afterwards, if we add the form of divided
government into early governmental form in the 2005, the dynamic of governmental
were divided government - unified government – unified government – unified
government – divided government.
Keywords : divided or unified governmens, public policy making, local public
budgeting, policy actors, transaction of fee, legislative elite actors, arithmetical
definition and behavior interpretation.

Download Report