Aspek Hukum Dalam Ekonomi LECTURE NOTES ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI GIOFEDI RAUF, S.H.,M.H [email protected],[email protected] Aspek Hukum Dalam Ekonomi LEARNING OBJECTIVES Pertemuan XIX = Bentuk Sengketa Dalam Ekonomi/Bisnis Mahasiswa dapat memperkirakan bentuk-bentuk sengketa yang akan timbul dalam kaitannya dalam aktifitas ekonomi C 2 – TIK 19 OUTLINE MATERI : a. Sengketa keperdataan b. Sengketa Keperdataan yang dapat berubah menjadi pidana c. Kelemahan dan kelebihan sengketa keperdataan Aspek Hukum Dalam Ekonomi MATERI Pertemuan XIX = Bentuk Sengketa Dalam Ekonomi/Bisnis Sejatinya hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar antara satu individu dengan individu lainnya saling hidup rukun dan tidak terganggu maupun menganggu. Itulah cita sejati dari hukum yang hingga kini masih belum teralisasi. Begitu juga dalam aktifitas ekonomi/bisnis yang setiap hari membutuhkan interkasi dengan orang banyak. Banyaknya interaksi yang dilakukan para pelaku ekonomi kerap kali menimbulkan gesekan diantara para pelaku ekonomi itu sendiri, yang memiliki kesamaan tujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam kerangka mencari keuntungan sebanyak-banyak itulah kerap terjadi penghalal-an segala cara cemi mencapai keuntungan ataupun terhindar dari kewajiban. Lazimnya gesekan yang terjadi dalam aktifitas ekonomi merupakan bentuk sengketa perdata, yakni sengketa antara individu dengan individu dimana ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak yang lain, sehingga pihak yang merasa haknya terambil oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali haknya. Bentuk sengketa perdata terjadi akibat adanya wanprestasi yakni ingkar janji dari salah satu pihak untuk tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga timbul lah sengketa keperdataan. Sengketa keperdataan memang memiliki kelemahan dalam proses yang ditempuh yakni lama, namun dapat dipastikan melalui sengketa keperdataan ini pihak yang merasa haknya terambil oleh pihak lain akan mendapatkan apa yang menjadi haknya apabila dapat membuktikan gugatan nya tersebut. Dalam sengketa keperdataan tidak ada ancaman akan kurungan badan yang dapat merampas kemerdekaan individu, akibat yang akan ditimbulkan dari suatu sengketa keperdataan adalah membayar denda, melaksanakan kewajiban nya kepada pihak yang menggugat apabila terbukti dalam persidangan Aspek Hukum Dalam Ekonomi Teori dalam hukum perdata tidak memberi peluang akan bergesernya sutu sengketa perdata menjadi suatu tindak pidana. Sengeketa keperdataan biasanya berawal dari suatu perjanjian yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan. Namun dalam prakteknya kerapkali ditemukan pergeseran dari sengketa perdata menjadi suatu tindak pidana. Pergesran ini tidak akan ditemui dalam ranah teoritis akademik, namun dapat ditemukan dalam praktek sehari-hari. Berikut adalah beberapa penyebab terjadinya pergeseran sengketa keperdataan menjadi suatu tindak pidana : a. Ketidaktahuan para pihak akan ancaman tindak pidana b. Meremehkan suatu persoalan c. Enggan berkonsultasi kepada konsultan hukum d. Ada oknum nakal dalam institusi penegak hukum Ketidaktahuan para pihak yang notabene tidak pernah belajar hukum kerapkali dijadikan titik lemah dari lawan yang memiliki niat buruk untuk mengambil keuntungan dari suatu permasalahn yang timbul, hal ini dapat diatasi dengan membiasakan diri memiliki seorang sarjana hukum dalam suatu aktifitas ekonomi/bisnis yang dilakukan sehar-hari. Meremehkan suatu persoalan juga kerapkali menjadi titik lemah, sebagai contoh dalam suatu perjanjian kerja telah jatuh tempo untuk pembayaran suatu barang, namun dikarenakan suatu hal yang menyebabkan pihak yang harus membayar tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka diberikanlah pembayaran mengunakan cek/giro mundur bahkan kosong untuk sekedar menenangkan pihak yang menagih. Hal ini adalah tindakan yang sangat meremehkan karena akan ada unsur tindak pidana dalam suatu perjanjian tersebut. Guna mengatasi persoalan ini dapat dilakukan negosiasi ulang untuk mendapatkan penjadwalan kembali hutang atau pembayaran. Enggan berkonsultasi kepada konsultan hukum, angapan bahwa berkonsultasi kepada konsultan hukum memerlukan biaya yang sangat mahal adalah angapan yang salah. Konsultasi sebelum melakukan tindakan hukum tertentu, akan jauh lebih berharga ketimbang memerlukan bantuan hukum setelah terjadinya suatu peristiwa hukum baik perdata maupun pidana. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Oknum nakal dalam berbagai institusi memang kerap ditemui, namun dalam era keterbukaan seperti saat ini bukan lagi menjadi suatu hambatan apabila menemukan oknum nakal untuk melaporkannya kepada atasan ataupun pihak lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan penindakan terhadap perilaku oknum tersebut. Aspek Hukum Dalam Ekonomi SIMPULAN Sabgat penting bagi mahasiswa non fakultas hukum untuk mengetahui pola dan modus yang kerap meinmpa para pelaku ekonomi/bisnis ketika melakukan aktifitas ekonomi. Hal ini sangat berguna untuk menjadi pegangan bagi para pelaku ekonomi/bisnis dalam melakukan aktifitas ekonomi sehari-hari.. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Daftar Pustaka/Referensi Boerhanoedin Sutan Batoeah et al, Kamus Istilah Hukum Fockema andreae, Bina Cipta, Bandung, 19830 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pusataka, Jakarta, 2003. Garner A Bryan (ed) Black’s Law Dictionary Seventh Edition, West Group, St Paul Minnessota, 1999. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2004. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 2003.
© Copyright 2024 Paperzz
