Aspek Hukum Dalam Ekonomi LECTURE NOTES ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI GIOFEDI RAUF, S.H.,M.H [email protected],[email protected] Aspek Hukum Dalam Ekonomi LEARNING OBJECTIVES Pertemuan II = Mengenal Hukum Mahasiswa dapat menerangkan relevasi antara Bisnis dan Hukum C2 - TIK2 OUTLINE MATERI : a. pengertian Bisnis b. Beda hukum perdata dan pidana c. Sejarah hukum perdata indonesia d. Aspek hukum perdata e. Perdata dan hukum bisnis MATERI Aspek Hukum Dalam Ekonomi PERTEMUAN I – MENGENAL HUKUM Hukum memiliki definisi yang sangat beragam, diantaranya dapat dilihat definisi dari literatur sederhana sebelum memasuki definisi dari para ahli. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga, Balai Pustaka 2003) memberikan definisi bahwa hukum secara luas adalah peraturan adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, sedangkan secara sempit dapat dimaknai sebagai undang-undang. Sedangkan Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae (Saleh Adiwinta, Binacipta 1983) memberikan ari dari hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal dalam istilah recht sebagai keseluruhan aturan nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat, dapat juga dikatakan sebagai aturan atau ketentuan yang dipertahankan oleh negara dan penguasa. Dalam Black’s Law Dictionary Seventh Edition (West Group, St Paul Minn 1999), Law di definisikan sebagai the regime that orders human activities and relation through systematic application of the force of politicaly organized society, or through social pressure, backed by force, in such a society (respect and obey the law). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum adalah rejim yang mengatur hubungan dan aktivitas antar manusia melalui suatu sistem aplikasi yang memiliki kekuatan memaksa secara politik atau memaksa melalui tekanan sosial yang didukung oleh kekuatan untuk dapat menghormati dan mematuhi hukum. Sementara itu para ahli merumuskan hukum dalam artian yang cukup beragam. Dapat dilihat dari pendapat plato yang menyatakan bahwa hukum adalah pikiran yang masuk akal yang dirumuskan dalam keputusan negara. Sedangkan Aristoteles mengatakan bahwa hukum adalah suatu jenis ketertiban dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik (Lili Rasjidi, Dasardasar Filsafat dan teori hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004). Sementara Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH merumuskan hukum sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkahlaku yang berlaku dalam suatau kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.(Mengenal Hukum, Liberti Yogyakarta, 2003) Aspek Hukum Dalam Ekonomi Kemudian Mochtar kusumaatmadja merumuskan hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan hukum itu didalam masyarakat ( Konsep Hukum dalam pembangunan, alumni, Bandung 2004). Dapat dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam suatu masyarakat, yang pelanggaran terhadap aturan itu dapat diberikan sanksi. Hukum itu sendiri secara garis besar terbagi dalam 2 kategori besar yakni publik dan privat, dalam sistem hukum kita dikenal dengan istilah Pidana dan perdata. Pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perangkat hukum yang mengatur hunbungan antara manusia dengan negara, sedangkan perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Hal ini juga dapat dilihat dari sifat hukum pidana yang lebih aktif sementara perdata sifatnya pasif. Dalam konteks bisnis maka kita akan lebih sering bersinggungan dengan hukum perdata, yang masuk ke Indonesia melalui asas konkordansi ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda pun tidak begitu saja mengunakan sistem hukum tersebut melainkan juga digunakan berdasarkan penjajahan oleh Prancis, dan Perancis pun dahulu merupakan jajahan Romawi. Jadi dapat dismpulkan bahwa hukum perdata yang digunakan di Indonesia sedikit banyak merupakan hukum romawi. Hukum perdata itu sendiri memilik aspek materiil yang berisikan hak dan kewajiban dan aspek formil terkait dengan hukum acaranya. Perdata di Indonesia terdiri dari 4 buku yang terdiri dari buku tentang orang, benda, perikatan dan daluawarsa. Dalam konteks bisnis kita akan lebih sering bersinggungan dengan buku tentang perikatan atau juga dapat disebut perjanjian yang merupakan pondasi dasar hubungan bisnis. Ada ranah hukum perdata yang bersinggungan dan merupakan irisan dari dunia bisnis seperti persoalan badan usaha yang berbadan hukum, perikatan, fidusia, hipotik, gadai dan kepailitan. Namun ada juga persoalan bisnis yang menjadi ranah hukum tersendiri seperti penanaman modal, hak atas kekayaan intelektual, dan pasar modal. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Semantara itu bisnis dalam Kamus besar bahasa Indonesia dirumuskan sebagai usaha komersial didunia perdagangan. Yang dapat dikatakan secara sederhana adalah usaha mencari keuntungan dalam dunia perdagangan, yang tentunya memerlukan pengtahuan hukum untuk menghindari terjadinya perbuatan curang dari para pihak yang saling mencari keuntungan. Sedangkan dalam dunia internasional Business dalam Black’s Law Dictionary dirumuskan sebagai a commercial enterprise carried on for profit, a perticular occupation or employment habitually engaged in for livelihood or gain. Terjemahan bebasnya adalah usaha perdagangan yang sifatnya komersial dan bertujuan mencari keuntungan, dapat dikatakan bahwa segala kegiatan usaha perdagangan yang memiliki tujuan mencari keuntungan adalah bisnis. Dan segala usaha tersebut tentunya memiliki aturan main tersendiri yang bersumber kepada hukum sebagai pondasi aturan main para pihak yang terlibat di dalamnya. Bagi mahasiswa yang non fakultas hukum perlu juga dijelaskan urgensi mempelajari hukum, agar dapat satu sudut pandang dalam mempelajari mata kuliah ini. Dapat dijelaskan kepada mahasiswa bahwa bisnis hari ini sangat tidak bias dilepaskan dari aspek hukum, mulai dari pemilihan badan usaha, pendirian badan usaha, aktivitas bisnis hingga pembubaran badan usaha sebagai salah satu wadah menjalankan bisnis semuanya terkait erat dengan aspek hukum. Lebih dalam dapat dijelaskan bahwa persaingan bisnis yang sangat ketat, terkadang mengharuskan sebagian pengusaha bertindak “curang” demi mendapatkan keuntungan, aspek hukum dalam fakultas ekonomi hadir sebagai tameng bagi para calon enterpreneur agar dapat menjalankan aktivitas bisnis secara sehat sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku tanpa mengurangi atau mengambil hak pengusaha lain. Dalam pertemuan ini juga dijelaskan mengenai pentingnya memahami kontrak, karena dalam melakukan hubungan bisnis satu-satunya syarat sah secara hukum adalah dengan kontrak. Kiranya dapat dijelaskan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian dalam suatu kontrak. Syarat sahnya sutu kontrak yang merupakan bahasa lain dari perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif yakni : Aspek Hukum Dalam Ekonomi 1. Sepakat para pihak 2. Kecakapan para pihak 3. Suatu hal tertentu 4. Sebab yang halal Perbedaan mendasar antara hukum perdata dan pidana terletak antara para pihak yang bersengketa, apabila dalam perdata yang bersengketa adalah indvidu melawan individu, sementara dalam pidana antara indvidu melawan negara dalam kontes terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan hukum tertentu. Perdata secara sejarah nya merupakan hukum peningalan warisan kolonial belanda, yang menjadi hukum di Indonesia menggunakan asas konkordansi, hingga saat ini masih berlaku dan digunakan semenjak di berlakukan pada tahun 1847. Aspeek hukum perdata itu sendiri terdiri dari aspek formal dan materiil yang selalu melekat dalam setiap pelaksanaan hukum perdata, baik dalam bentuk sengketa atau tidak. Sedangkan kitab undang-undang hukum perdata yang merupakan terjemahan dari burgelijk wetboek , dimana di Belanda sendiri telah dilakukan perubahan ( di kita belum) terdiri dari sistematika 4 buku secara berturut-turut adalah orang, benda, perikatan dan daluwarsa/pembuktian. Aspek Hukum Dalam Ekonomi SIMPULAN Dapat dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam suatu masyarakat, yang pelanggaran terhadap aturan itu dapat diberikan sanksi. Hukum itu sendiri secara garis besar terbagi dalam 2 kategori besar yakni publik dan privat, dalam sistem hukum kita dikenal dengan istilah Pidana dan perdata. Pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perangkat hukum yang mengatur hunbungan antara manusia dengan negara, sedangkan perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Hal ini juga dapat dilihat dari sifat hukum pidana yang lebih aktif sementara perdata sifatnya pasif. Ada ranah hukum perdata yang bersinggungan dan merupakan irisan dari dunia bisnis seperti persoalan badan usaha yang berbadan hukum, perikatan, fidusia, hipotik, gadai dan kepailitan. Namun ada juga persoalan bisnis yang menjadi ranah hukum tersendiri seperti penanaman modal, hak atas kekayaan intelektual, dan pasar modal. Dapat dikatakan bahwa segala kegiatan usaha perdagangan yang memiliki tujuan mencari keuntungan adalah bisnis. Dan segala usaha Aspek Hukum Dalam Ekonomi tersebut tentunya memiliki aturan main tersendiri yang bersumber kepada hukum sebagai pondasi aturan main para pihak yang terlibat di dalamnya. Daftar Pustaka/Referensi Boerhanoedin Sutan Batoeah et al, Kamus Istilah Hukum Fockema andreae, Bina Cipta, Bandung, 19830 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pusataka, Jakarta, 2003. Garner A Bryan (ed) Black’s Law Dictionary Seventh Edition, West Group, St Paul Minnessota, 1999. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2004. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 2003.
© Copyright 2024 Paperzz
