Aspek Hukum Dalam Ekonomi LECTURE NOTES ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI GIOFEDI RAUF, S.H.,M.H [email protected],[email protected] Aspek Hukum Dalam Ekonomi LEARNING OBJECTIVES Pertemuan XXVI = PEMBUBARAN PERUSAHAAN C–4 Mahasiswa dapat membandingkan pembubaran perusahaan dengan metode biasa (dikehendaki para pihak) dengan metode pembubaran perusahaan yang tidak diinginkan oleh para pihak yakni kepailitan disertai dengan pemahaman yang utuh akan syarat pengajuan kepailitan. OUTLINE MATERI : 1. Kepailitan 2. Syarat pailit 3. Jangka Waktu 4. Upaya Hukum 5. Akibat kepailitan 6. PKPU 7. Jangka waktu PKPU 8. Akibat PKPU 9. Dikecualikan dari PKPU Aspek Hukum Dalam Ekonomi MATERI PERTEMUAN XXVI – PEMBUBARAN PERUSAHAAN Setelah pada pertemuan sebelumnya dibahas tuntas mengenai metode pembubran perusahaan yang diinginkan oleh para pihak seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, sekarang kita akan membahas pembubaran perusahaan yang pada dasarnya tidak dikehendaki oleh para pihak yakni kepailitan dan PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Pailit dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan sebagai Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Secara sederhana dapat dikatakan bawa pailit adalah kehilangan segala hak untuk melkukan pengurusan terhadap harta yang dimilikinya menurut undang-undang. Sementara syarat-syarat kepilitan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang adalah sebagi berikut : • (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. • (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. • (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. • (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Aspek Hukum Dalam Ekonomi • (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Secara sederhana pailit dapat diajukan apabila minimal ada 2 (dua) keditor yang memiliki utang, telah jatuh tempo dan ketika ditagihkan tidak dapat dibayarkan. Proses kepailitan termasuk dalam ranah hukum yang khusus (lex specialis) sehingga dalam undang-undangnya pun diatur hingga dengan hukum acara nya tersendiri, hingga pengadilan nya pun khusus yakni pengadilan niaga. Jangka waktu pengajuan proses pailit itu sendiri juga cukup singkat sebagaimana diatur dalam Undang-undang yakni hanya diberikan waktu 60 hari dari mulai pengajuan hingga dengan putusan. Upaya hukm yang dapat dilakukan terhadap putusan pailit itu sendiri juga cukup istimewa yakni hanya dapat dilakukan kasasi dalam jangka waktu hanya 7 hari setelah putusan diucapkan. Sementara itu akibat kepailitan sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 adalah sebagai berikut : • Pasal 21 • Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. • Pasal 22 • Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap: • a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; • b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau Aspek Hukum Dalam Ekonomi • c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. • Pasal 23 • Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta. • Pasal 24 • (1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. • (2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. • (3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan. • (4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Dapat dilihat dari ketentuan tersebut debitor yang diajukan pailit benar-benar kehilangan hak nya untuk melakukan pengurusan terhadap hartanya kecuali benda, termasuk hewan yang benarbenar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu, segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undangundang. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Sementara PKPU adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni proses penjadwalan kembali utang ditengah proses kepailitan yang sedang diajukan. Dalam undang-undang sendiri disebutkan bahwa PKPU adalah Ketika Proses kepailitan berlangsung ada pilihan hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pihak yakni PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sementara jangka waktu PKPU adalah tidak boleh melebihi 270 hari setelah PKPU disepakati dan diputuskan oleh majelis hakim. Akibat dari dicapainya kesepakatan PKPU ditengah proses kepilitan yang sedang berlangsung adalah debitor tidak dapat dipaksa membayar utang, sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan kepailitan serta Eksekusi lain yang telah dimulai harus ditangguhkan. Ada beberapa hal yang dikecualikan dari PKPU, yakni : • Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tangungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya. • Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawasa harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum PKPU dan bukan merupakan tagihan dengan hak yang di istimewakan • Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor. Sementara itu upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap PKPU hanyalan Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 180 hari. Aspek Hukum Dalam Ekonomi SIMPULAN Selalin dari pembubaran perusahaan yang diinginkan oleh para pihak, ada juga pembubaran perusahaan yang pada dasarnya tidak dinginkan oleh para pihak, yakni pailit dalam ranah hukum kepailitan. Syarat dan akibat kepailitan begitu jelas diatur dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU sehingga sanat penting dipahami bagi para pelaku usaha dan calon pelaku usaha. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Daftar Pustaka/Referensi Boerhanoedin Sutan Batoeah et al, Kamus Istilah Hukum Fockema andreae, Bina Cipta, Bandung, 19830 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pusataka, Jakarta, 2003. Garner A Bryan (ed) Black’s Law Dictionary Seventh Edition, West Group, St Paul Minnessota, 1999. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan PKPU.
© Copyright 2024 Paperzz
