download

Pembubaran Perusahaan
Bina Nusantara
MATERI
 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan
pemisahan = Diinginkan Oleh Para Pihak
Pasal 122- 137 UU No 40/2007 Tentang PT
 Kepailitan dan PKPU = Tidak Diinginkan oleh Para
Pihak UU No 37/2004
Bina Nusantara
Penggabungan
• Perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau
lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang
telah ada dan mengakibatkan aktiva dan pasiva dari
perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum
kepada perseroan yang menerima penggabungan untuk
selanjutnya status badan hukum yang menggabungkan diri
tersebut berakhir karena hukum
• Ex : merger bank di saat krisis
Bina Nusantara
Peleburan
• Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau
lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu
perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan
pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status
badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir
karena hukum.
Perseroan baru tersebut baru memperoleh status badan
hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan meteri
mengenai pengsahan badan hukum baru tersebut, dan pada
saat itulah status bdan hukum perseroan yang meleburkan
diri berakhir
Ex : pelebruran bank
Bina Nusantara
Pengambilalihan
• Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau
orang perorangan untuk mengambil alih saham persroan
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas
perseroan tersebut. Syarat utama dalam pengambilalihan
adalah, pengambilalihan jumlah saham yang dapat
mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian.
• Ex : philip morris -> sampoerna
Bina Nusantara
Pemisahan
• Murni : mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva
perusahaan beralih karena hukum kepada 2 atau lebih
perseroan lain yang menerima pengalihan dan perseroan
yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum tanpa
dilakukan likuidasi terlbih dahulu.
• Tidak Murni : pemisahan yang mengakibatkan sebagian
aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1
atau lebih perseroan lain yang menerima peralihan dan
perseroan yang melakukan pemisahan tetap ada dan tidak
berakhir.
Bina Nusantara
Tahapan
•
•
•
•
•
•
•
•
Rancangan
Disetujui Dewan Komisari
Diajukan Ke RUPS
Khusus bagi Bank perlu mendapatkan persetujuan BI
Ringkasan rancangan dimumkan paling tidak dalam 1 surat kabar nasional
Diumumkan secara tertulis kepada karyawan dalam jangka waktu 30 hari
sebelum pemanggilan RUPS
Pihak yang berkepntingan dapat meminta ringkasan
Dituangkan dalam akta notaris.
Bina Nusantara
Kepailitan
Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit
yang pengurusan dan pemberesannya
dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan
hakim pengawas
Bina Nusantara
Syarat Pailit
• (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
• (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga
diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
• (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya
dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
• (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal.
• (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang
bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit
hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
Bina Nusantara
Jangka Waktu
• 60 Hari  Putusan sejak
didaftarkan
• Upaya hukum = Kasasi 7 hari
setelah putusan
Bina Nusantara
Akibat Kepilitan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pasal 21
Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit
diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
Pasal 22
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:
a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan
pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan,
tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan
bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di
tempat itu;
b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari
suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh
yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah
menurut undang-undang.
Pasal 23
Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami
dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta.
Bina Nusantara
Akibat Kepailitan
• Pasal 24
• (1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai
dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta
pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
• (2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
• (3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan
telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga
selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.
• (4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan
telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka
transaksi tersebut wajib diselesaikan.
Bina Nusantara
PKPU
• Ketika Proses kepailitan berlangsung ada pilihan hukum lain
yang dapat ditempuh oleh para pihak yakni PKPU atau
penundaan kewajiban pembayaran utang
• Jangaka waktu tidak boleh melebihi 270 hari setelah PKPU
disepakati dan diputuskan oleh majelis hakim
Bina Nusantara
Akibat PKPU
• Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang
• Eksekusi lain yang telah dimulai harus ditangguhkan
Bina Nusantara
Dikecualikan dari PKPU
• Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak
tangungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan
lainnya.
• Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan
yang sudah harus dibayar dan hakim pengawasa harus
menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum
dibayar sebelum PKPU dan bukan merupakan tagihan
dengan hak yang di istimewakan
• Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik
debitor maupun terhadap seluruh harta debitor.
• PK = 180 hari
Bina Nusantara
Terima Kasih
Bina Nusantara