download

Matakuliah
Tahun
:F0452/Akuntansi Perpajakan
: 2006
Konsep Dasar Entitas
PERTEMUAN: 1 bab 1
1
KONSEP DASAR ENTITAS
Seperti telah dikemukakan, bahwa hasil akhir
dari prosesdari akunansi adalah berupa laporan
keuangan.
Penyusunan
laporan
keuangan
didasarkan pada asumsi-asumsi yang berkaitan
dengan aktivitas, ungsi, atau unit tertentu sebagai
pusat perhatiannya.
2
Konsep Legal
Dari segi hukumnya, setiap unit atau organisasi
yang dapat dipandang atau diperlakukan
sebagaimana layaknya individu menurut
ketentuan hukum yang berlaku merupakan suau
entitas atau badan hukum. Dengan lain
perkataan, entitas adalah setiap unit atau
lembaga yang keberadaannya dijamin atau
dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku,
sehingga bisa menuntut atau mengklaim (pihak
lain) dan dituntut (oleh pihak lain) di muka
pengadilan atas namanya sendiri.
3
Konsep Ekonomi
Konsep ekonomi menitikberatkan pada aktivitas
bisnis dan finansial dari suatu unit ekonomi. Dari
segi ekonominya, setiap unit (ekonomi) yang
menjalankan usaha atau kegiatan finansial untuk
kepentingannya sendiri dipandang sebagai suatu
entitas.
4
Konsep Akuntansi
Didalam akuntansi (keuangan), laporan keuangan
harus disajikan untuk setiap unit usaha atau
entitas yang disebut kesatuan akuntansi, dengan
aktivitas atau kegiatan ekonomi dari unit tersebut
sebagai fokusnya. Unit sebagai suatu kesatuan
akuntansi dianggap berdiri terpisah dan berbeda
dari semua pihak kepentingan atau pihak-pihak
yang senantiasa berinteraksi dengan unit tersebut.
Jadi, sebagai suatu kesatuan akuntansi, setiap
perusahaan dianggap berdiri terpisah dari para
pemilik, kreditur, keryawan, pemasok dan
pelanggannya.
5
Konsep Fiskal
Seperti halnya disiplin akuntansi keuangan yang
memerlukan adanya aktivitas atau unit kegiatan
sebagai
pusat
perhatian
untuk
tujuan
pelaporannya, disiplin akuntansi perpajakan juga
membutuhkan adanya semacam pusat perhatian
tersebut sebagai kerangka acuannya. Pajak,
termasuk pajak penghasilan harus dipungut atau
dikenakan pada semacam entitas, yang menurut
Undang-undang Pajak disebut subyek dan/atau
wajib pajak.
6
SUBYEK DAN WAJIB PAJAK
Pajak penghasilan hanya dikenakan atau dipungut
terhadap subyek pajak (penghasilan) yang dalam
suatu tahun pajak atau dalam bagian dari suatu
tahun pajak memperoleh atau menerima
penghasilan. Subyek pajak yang dalam suatu
tahun pajak atau dalam bagian dari suatu tahun
pajak memperoleh atau menerima penghasilan
disebut wajib pajak. Oleh karena itu, tidak setiap
subyek pajak secara otomatis merupakan wajib
pajak. Sebaliknya setiap wajib pajak senantiasa
merupakan subyek pajak.
7
Terdapat tiga pasal dalam Undang-undang Pajak
Penghasilan (Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000) yang mengatur tentang keberadaan entitas
sebagai Subyek atau Wajib Pajak. Pajak
Penghasilan di Indonesia, yaitu:
8
(1) Pasal-2 tentang individu atau orang pribadi dan entitas
lain yang dinyatakan sebagai subyek atau wajib pajak
Pajak Penghasilan, dan tentang adanya beberapa
kategori subyek atau wajib pajak Pajak Penghasilan;
(2) pasal-2A tentang saat dimulai dan berakhirnya
kewajiban pajak subyektif dari masing-masing kategori
subyek atau wajib pajak Pajak Penghasilan; dan
(3) pasal-3 tentang individu atau orang pribadi dan entitas
lain yang dinyatakan tidak merupakan atau dikecualikan
dari kedudukan atau statusnya sebagai subyek atau
wajib pajak untuk Pajak Penghasilan.
9
Ketentuan Umum
Istilah subyek atau wajib pajak untuk menyatakan
entitas sebagai pusat perhatian di dalam
menentukan: saat, jumlah, dan sumber atau jenisjenis penghasilan dan kewajiban pajaknya.
Undang-undang Pajak Penghasilan menetapkan
adanya 4 macam entitas sebagai subyek atau
wajib pajak penghasilan, yaitu: (1) orang pribadi
atau perseorangan; (2) warisan yang belum
terbagi sebagai suatu kesatuan; (3) badan,
perkumpulan atau lembaga; dan (4) bentuk usaha
tetap.
10
SUBYEK ATAU WAJIB PAJAK DAN
KONSEKUENSI FISKALNYA
SUBYEK ATAU WAJIB PAJAK
DALAM NEGERI
 Subyek Pajak Orang Pribadi
 Subyek atau Wajib Pajak Badan
 Subyek Pajak Warisan yang Belum Terbagi
11
SUBYEK ATAU WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
Subyek atau Wajib Pajak Orang Pribadi
Subyek atau Wajib Pajak Badan
Subyek atau Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap
12
SAAT DIMULAI DAN BERAKHIRNYA
KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF
1. Saat
dimulai
dan
berakhirnya
kewajiban
pajak
subyektif bagi Subyek Pajak Dalam Negeri
(a) Subyek pajak orang pribadi, dimulai pada saat
seseorang dilahirkan, berada, atau berniat untuk
bertempat tinggal di Indonesia; dan berakhir pada
saat seseorang meninggal dunia, atau meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya;
13
(b)
Subyek pajak badan, dimulai pada saat suatu badan
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi
bertempat kedudukan di Indonesia;
(c) Subyek pajak warisan yang belum terbagi; dimulai
pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi
tersebut; dan berakhir pada saat warisan selesai
dibagi.
14
TIDAK TERMASUK SUBYEK PAJAK
Orang-orang Pribadi atau Individu
(a) pejabat-pejabat
perwakilan
diplomatika
dan
konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara
asing,
dengan
syarat
tidak
menerima
atau
memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di
Indonesia,
memberikan
dan
negara
perlakuan
yang
bersangkutan
timbal-balik
(kepada
pejabat-pejabat perwakilan Indonesia di negara
terkait);
15
(b) orang-orang yang diperbantukan, bekerja pada, dan
bertempat tinggal bersama-sama para pejabat tersebut
butir (a) di atas, dengan ketntuan sebagai berikut: (1)
bukan warga negara Indonesia: (2) di Indonesia tidak
menerima atu memperoleh penghasilan lain di luar
jabatannya
di
bersangkutan
Indonesia;
memberikan
dan
(3)
perlakuan
negara
yang
timbal-balik
kepada para pejabat perwakilan diplomatik (kedutaan
dan/atau konsulat) Indonesia yang ditempatkan di
negara tersebut.
16
Badan, Lembaga atau Organisasi
(a) badan perwakilan negara asing;
(b) organisasi atau lembaga yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, dengan ketentuan: (1) Indonesia adalah
salah satu anggotanya; dan (2) tidak menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh
penghasilan di Indonesia, selain pemberian pinjaman
kepada pemerintah (Indonesia) yang dananya berasal
dari iuran para anggota.
17
PERTEMUAN: 1 bab 2
KONSEP DASAR PENGHASILAN:
PERIODE DAN
METODE AKUNTANSI
18
PERIODE AKUNTANSI
 Mendasarkan pada suatu periode akuntansi sebagai
acuan atau pedoman dalam menentukan saat
pengakuan terhadap penghasilan dan pengurang
penghasilan atau beban.
 Interval waktu atau masa yang sama (yaitu tahunan)
sebagai dasar penghitungan atas pajak penghasilan
yang terutang bagi setiap wajib pajak dianut oleh
Undang-undang Pajak (pasal 12, Undang-undang No.7
tahun 1983). Masa atau periode penghitungan pajak
demikian itu disebut sebagai tahun pajak. Pada
prinsipnya, tahun pajak adalah: (1) tahun kalender atau
tahun takwim, dan (2) oleh karena itu senantiasa
meliputi jangka waktu 12 bulan.
19
BAGIAN TAHUN PAJAK SEBAGAI MASA TRANSISI
Surat Pemberitahuan
yang mencakup
jangka
waktu kurang dari satu tahun atau kurang dari 12
bulan biasanya harus dibuat untuk yang pertama
kalinya oleh para Wajib Pajak yang memperoleh
persetujuan untuk mengganti tahun pajaknya.
20
ANUALISASI PENGHASILAN KENA PAJAK
DALAM MASA TRANSISI
Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2000 menetapkan
tarif marjinal pajak penghasilan yang tertinggi untuk Wajib
Pajak-Orang Pribadi adalah 35%, sedang untuk Wajib PajakBadan
adalah
30%.
Tanpa
adanya
ketentuan
untuk
menganualisasikan penghasilan sebagai basis perhitungan
pajak dalam masa transisi bagi para Wajib Pajak yang ingin
mengubah tahun pajaknya, dengan mudah Wajib Pajak
dapat menghindar dari pengenaan tarif tinggi tersebut.
21