Aspek Hukum Dalam Ekonomi LECTURE NOTES ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI GIOFEDI RAUF, S.H.,M.H [email protected],[email protected] Aspek Hukum Dalam Ekonomi LEARNING OBJECTIVES Pertemuan XX = Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Bisnis Mahasiswa dapat menemukan model penyelesaian sengketa yang tepat apabila terjadi sengeta dalam aktifitas ekonomi C 3 – TIK 20 OUTLINE MATERI : a. Mekanisme perdata dan pidana b. Penyelesaian Diluar Pengadilan c. Arbitrase d. Jenis Arbitrase e. Kelemahan dan kelebihan Arbitrase f. Peradilan niaga g. Peradilan pajak Aspek Hukum Dalam Ekonomi ISI MATERI PERTEMUAN XX – ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BISNIS Perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran terhadap suatu perjanjian, perbedaan sudut pandang terhadap pelaksanaan perjanjian merupakan beberapa faktor penentu terjadinya suatu sengketa dalam suatu bisnis. Apabila sengketa sudah terjadi, maka perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada. Jalur penyelesaian sengketa dalam bisnis terbagi dalam 2 kategori besar, pertama melalui peradilan dan kedua melalui jalur diluar peradilan. Dalam kategori yang lebih sederhana, model alternatif penyelesaian sengketa dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. arbitrase yakni cara penyelesaian sengketa perdata swasta diluar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak aribitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.(Munir Fuady) Arbitrase juga dapat dikatakan sebagai penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang ahakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.(Subekti) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa (UU 30/99) 2. negosiasi Proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. 3. mediasi Proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak ayng akan bekerja dengan para pihak yang Aspek Hukum Dalam Ekonomi bersengketa untuk membantu menemukan solusi atas permasalahan tersebut yang memuaskan kedua belah pihak. 4. konsiliasi Secara prinsip konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni Proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak ayng akan bekerja dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi atas permasalahan tersebut yang memuaskan kedua belah pihak. Yang membedakan hanyalah kewenangan mengusulkan metode penyelesaian yang hanya ada pada proses mediasi namun tidak ada dalam proses konsiliasi. 5. pencari fakta Proses yang dilakukan oleh seorang atau tim pencari fakta, baik merupakan pihak yang independen atau hanya sepihak untuk melakukan proses pencarian fakta terhadap suatu masalah yang akan menghasilkan suatu rekomendasi yang tidak mengikat. 6. minitrial Biasa disebut dengan pengadilan mini yakni sistem pengadilan swasta untuk menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan terhadap kasus-kasus perusahaan yang dilakukan oleh orang yangdisebut dengan manajer yang diberi wewenang untuk mengosiasikan suatu sengketa dintara para pihak yang bersengketa. Biasanya sidang mini tersebut dipimpin oleh mantan hakim atau pengacara yang dapat menjadi panutan dan pihak yang netral. 7. ombudsman Merupakan seorang pejabat publik yang independen dan biasanya diangkat oleh badan legislatif untuk melakukan kritik, investigasi, dan publikasi terhadap kegiatan administrasi pemerintah, tetapi bukan untuk membatalkan atau menyatakan batal. 8. penilaian ahli dalam beberapa hal kasus atau sengketa yang rumit memerlukan tenaga ahli untuk melakukan penelaahan, maka terhadap kebutuhan itu para pihak dapat menunjuk seorang Aspek Hukum Dalam Ekonomi atau lebih ahli yang kompetensi nya relevan dengan persoalan yang dipersengketakan, dan kewenangan ahli tersebut hanya sebatas sampai dengan memebrikan keterangan saja. 9. pengadilan kasus kecil Ini pada dasarnya merupakan model pengadilan dalam sistem kita, namun dengan mengunakan prosedur dan sistem pembuktian yang sederhana, pengadilan ini hanya berwenang mengadili kasus-kasus kecil dengan prosedur cepat dan tidak dibenarkan menggunakan jasa pengacara. 10. peradilan adat Model peradilan adat untuk menyelesaikan persoalan adat saja seperti di minagkabau. Melalui peradilan maka akan ditempuh mekanisme seperti layakanya para pihak yang berperkara, mulai dari memajukan gugatan hingga memilih domain pengadilan yang tepat. Khusus bagi sengketa bisnis biasa dapat dipilih peradilan umum, untuk perselisihan hubungan indiustrial maka ditempuh peradilan hubungan industrial, sedangkan untuk proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat ditempuh melalui peradilan niaga serta penyelesaian sengketa pajak dapat melalui peradilan pajak. Jalur peradilan umum memiliki beberapa kelemahan, diantaranya proses yang relatif lebih lama (meskipun beberapa peradilan khusus seperti industrial dan niaga memiliki batasan waktu cukup cepat dalam undangundangnya), kemudian kerahasiaan tidak terjaga dan masih terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya mekanisme penyelesaian sengketa yang diminati oleh para pebisnis saat ini adalah melalui alternatif penyelesaian sengketa, yang dapat berupa arbitrase, konsultasi, negoisasi, mediasi dan konsiliasi. Arbitrase diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999. Definisi arbitrase itu sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun dalam prakteknya terdapat berbagai jenis arbitrase, diantaranya : 1. arbitrase mengikat Putusannya bersifat final atau inkracht dalam peradilan biasa Aspek Hukum Dalam Ekonomi 2. arbitrase tidak mengikat putusannya boleh dikuti atau tidak di ikuti oleh para pihak. 3. arbitrase kepentingan arbitrase yang tidak memutus untuk suatu sengketa tetapi para pihak memakai jasa mereka untuk menciptakan provisi-provisi dalam kontrak yang oleh para pihak telah mengalami jalan buntu. 4. arbitrase hak bedanya dengan rbitrase kepentingan arbitrase hak membri putusan terhadap sengketa diantara para pihak jadi bukan hanya sekedar membuat provisi dalam kontrak. 5. arbitrase sukarela merupakan arbitrase yang dimintakan sendiri oleh para pihak, baik dimintakan dalam kontrak utama maupun kontrak tersendiri. 6. arbitrase wajib adalah arbitrase yangdiwajibkan oleh undang-undang seperti P4P atau P4D dibidang ketenagakerjaan. 7. arbitrase ad hoc merupakan arbitrase yang tidak ada badannya, tetapi hanya penunjukkan orang-orang secara bebas oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan para pihakdengan memberlakukan aturan hukum tertentu. 8. arbitrase lembaga adalah lawan dari arbitrase ad hoc, yakni merupakan model arbitrase yang sudah ada lembaganya serta juga sudah ada aturan mainnya, sehingga para pihak tinggal memilih arbiter (BANI) 9. arbitrase nasional dimana para pihak yang bersengketa adalah para pihak dalam 1 negara (BANI), meskipun BANI juga dapat berfungsi sebagai badan arbitrase internasional. Aspek Hukum Dalam Ekonomi 10. arbitrase internasional adalah arbitrase dimana para pihak yang bersengketa adalah berasal dari negara-negara yang berbeda seperti (UNCITRAL) 11. arbitrase kualitas arbitrase yang menyangkut dengan fakta-fakta sehingga arbitrase harus jeli meilah-milah fakta tersebutserta menginterprestasi dan menganalisanya. 12. arbitrase teknis adalah arbitrase yang menyagkut dengan hal-hal yang timbul dari penyusunan dan penafsiran suatu kontrak 13. arbitrase umum adalah arbitrase yang berbentuk badan yang mempunyai ruang lingkup disemua bidang hukum seperti BANI. 14. arbitrase bidang khusus suatu arbitrase yang berbentuk badan yang tidak mempunyai ruang lingkup disemua bidang huku, tetapi hanya mempunyai ruang lingkup di bidang hukum tertentu saja, misalnya seperti arbitrase muammalat di Indonesia. Arbitrase juga memiliki beberapa kebihan dan kelemahan, diantaranya : Kelebihan ; 1. Prosedur tidak berbelit sehingga putusan akan cepat didapat 2. Biaya yang lebih murah 3. Putusan tidak diekspos di muka umum 4. hukum terhadap pembuktian dan prosedur lebih luwes 5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang diberlakukan oleh arbitrase 6. para pihak dapat memilih arbiter 7. dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli dibidangnya 8. putusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi Aspek Hukum Dalam Ekonomi 9. putusan umumnya final dan binding (inkracht) 10. Putusan arbitrase juga dapat dieksekusi oleh pengadilan tanpa atau dengan sedikit review. 11. Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas 12. Menutup kemungkinan forum shopping (memilih atau menghindari pengadilan) Kelemahan : 1. Tersedia dengan baik untuk perusahaan-perusahaan besar tetapi tidak untuk perusahaan kecil 2. Due Process kurang terpenuhi 3. Kurangnya unsur finality 4. Kurangnya power untuk menggiring para pihak ke settlement 5. Kurangnya power dalam hal law enforcement dan eksekusi 6. Kurangnya Power untuk menghadirkan barang bukti atau saksi 7. Dapat menyembunyikan dispute dari public scruitny 8. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif 9. Putusan tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan timbulnya putusan yang salin bertentangan 10. Kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas arbiter 11. Berakibat kurangnya semangat dan upaya untuk memperbaiki pengadilan konvensional 12. Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan dan hujatan terhadap badan-badan pengadilan konvensional. Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif Aspek Hukum Dalam Ekonomi penyelesaian sengketa. Dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Adapun badan yang berwenang melakukan pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang sayangnya hingga dengan tulisan ini rampung situsnya tidak dapat diakses atas suatu alasan yang tidak jelas. Dalam situs BANI dijelaskan mengenai prosedur pengajuan hingga biaya yang timbul, namun untuk sekilas dapat dijelaskan tentang arbitrase sebagai berikut. BANI menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negiosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. Klausula arbitrase adalah suatu klausula dalam perjanjian antara para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaiakan sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses arbitrase. Klausula arbitrase sebagaimana yang disarankan oleh BANI isinya adalah sebagai berikut : Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis mencantumkan klausula arbitrase yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau menggunakan peraturan prosedur BANI, maka sengketa tersebut akan diselesaikan dibawah penyeleng-garaan BANI berdasarkan peraturan tersebut, dengan mem-perhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandasan tata cara kooperatif dan nonkonfrontatif. Para Pihak dapat menunjuk wakilnya / kuasanya dalam penyelesaian sengketa yang diajukan ke BANI dengan suatu surat kuasa khusus Namun apabila yang menjadi wakil adalah seorang Aspek Hukum Dalam Ekonomi penasehat asing atau penasehat hukum asing dan perkara arbitrase tersebut adalah mengenai seng-keta yang tunduk kepada hukum Indonesia, maka penasehat asing atau penasehat hukum asing hanya dapat hadir apabila didam-pingi penasehat atau penasehat hukum Indonesia. Pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase diajukan oleh pihak yang memulai proses arbitrase ("pemohon") pada sekretariat BANI. Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan dalam Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Yang dapat dipilih oleh para pihak sebagai arbiter hanyalah mereka yang diakui termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter berdasarkan peraturan prosedur BANI yang dapat dipilih oleh para pihak. Arbiter harus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang arbiter ( arbiter tunggal ) atau tiga orang arbiter tergantung pada kesepakatan para pihak yang diatur sebelumnya dalam perjanjian antara mereka. Walau tanpa adanya suatu sengketa, BANI dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, dalam kontrak penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh BANI tersebut, maka kedua belah pihak terikat padanya dan siapa saja dari mereka yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu, akan dianggap melanggar perjanjian. Aspek Hukum Dalam Ekonomi SIMPULAN Dalam mengembangkan bisnis diera globalisasi seperti sekarang, disamping tingkat persaingan yang sangat tinggi juga membuat kekhawtiran bagi para pihak dalam melakukan hubungan bisnis antar negara dimana batas negara menjadi hilang. Dapat dikatakan dalam bisnis seperti itu sangat dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan hubungan bisnis karena dengan model perdagangan yang sangat modern tersebut potensi terjadinya sengketa antara para pihak yang yang melakukan hubungan bisnis. Rumitnya prosedur peradilan biasa terkadang membuat para pengusaha enggan menempuh jalur peradilan biasa apabila ada masalah dalam persoalan bisnis, saat seperti ini diperlukan metode alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase yang tentunya meiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri dibandingkan dengan model penyelesaian peradilan biasa. Selain dari penyelesaian diluar pengadilan ada juga model penyelesaian peradilan biasa yang sifatnya khusus untuk masalah hukum tertentu seperti peradilan niaga dan peradilan pajak yang memiliki mekanisme hampir sama dengan metode peradilan biasa namun persoalan hukum yang dapat masuk kedalam sana khusus terkait kepailitan dan pajak saja. Dapat dikatakan hampir sama dengan metode penyelesaian peradilan perselisihan hubungan industrial. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Daftar Pustaka/Referensi Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakart, 2004. Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004 R Subekti, Arbitrase Perdagangan, Binacipta, Jakarta, 1981. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.
© Copyright 2024 Paperzz
