download

Matakuliah
Tahun
: O0144 / Teori Komunikasi Massa
: 2008 / 2009
Teori Normatif Tentang Struktur dan
Penampilan Media
Pertemuan 17 & 18
Teori Normatif tentang Struktur dan
Penampilan Media
•
•
•
•
Hubungan Media dan Masyarakat
Enam Ragam Teori Normatif
Analisis tentang Teori Pers
Kriteria Penilaian Penampilan Media
Bina Nusantara
Hubungan Media dan Masyarakat
• Hubungan media dan masyarakat dibahas dalam
berbagai pendekatan berbeda
• Pertama, hubungan tersebut merupakan bagian dari
perkembangan media massa dalam masyarakatnya
sendiri
• Kedua, gambaran media sebagai institusi mediasi, yang
menghubungkan para anggota masyarakat biasa dengan
peristiwa dunia yang sulit dijangkau
• Ketiga, paradigma teori Fundamentalis memiliki
anggapan, bahwa media menjadi institusi yang
diperlukan bagi kesinambungan sistem sosial
Bina Nusantara
Enam Ragam Teori Normatifri
•
•
•
•
•
•
Teori Otoriter
Teori Pers Bebas
Teori Tanggung jawab Sosial
Teori Media Soviet
Teori Media Pembangunan
Teori Media Demokratik Partisipan
Bina Nusantara
1. Teori Otoriter
•
Upaya pertama yang mencoba membedakan
beberapa teori besar media berawal pada tahun
1956 oleh Siebert dan kawan-kawan.
• Prinsip utama teori Otoriter adalah:
1. Media seyogyanya tidak melakukan hal-hal yang
merusak wewenang yang ada
2. Media selamanya tunduk pada penguasa yang ada
3. Media seyogyangnya menghindari perbuatan yang
menentang nilai-nilai moral dan politik atau dominan
mayoritas
Bina Nusantara
4. Penyensoran dapat dibenarkan untuk menerapkan
prinsip-prinsip ini
5. Kecaman yang tidak dapat diterima terhadap penguasa,
penyimpangan dan kebijaksanaan resmi, atau perbuatan
yang menentang kode moral dipandang sebagai
perbuatan pidana
6. Wartawan atau profdesional media lainnya tidak memiliki
kebebasan di dalam organisasi medianya
Bina Nusantara
2. Teori Pers Bebas
• Prinsip utama teori ini adalah:
1. Publikasi seyogyanya bebas dari setiap penyensoran
oleh pihak ketiga
2. Tindakan penerbitan dan pendistribusian seyogyanya
terbuka bagi setiap orang atau kelompok yang
memerlukan lisensi
3. Kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai
politik seyogyanya tidak dipidana, bahkan setelah
terjadinya peristiwa itu.
Bina Nusantara
4. Seyogyanya tidak ada kewajiban mempublikasikan
segala hal
5. Publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan
publikasi kebenaran, dalam hal yang berhubungan
dengan opini dan keyakinan.
6. Seyogyanya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan
terhadap upaya pengumpulan informasi untuk
kepentingan publikasi
7. Seyogyanya tidak ada batasan yang diberlakukan
terhadap pengiriman dan penerimaan pesan di seluruh
pelosok negeri
8. Wartawan seyogyanya mampu menuntut otonomi
profesional yang sangat tinggi dalam organisasi mereka
Bina Nusantara
3. Teori Tanggung jawab Sosial
• Prinsip utama teori ini adalah:
1. Media seyogyanya menerima dan memenuhi kewajiban
tertentu kepada masyarakat
2. Kewajiban tersebut terutama dipenuhi dengan
omenetapkan standar profesional tentang
keinformasian, kebenaran, ketepatan, obyektivias dan
kesinambungan
3. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut,
media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri di dalam
kerangka hukum dan lembaga yang ada
Bina Nusantara
4. Media seyogyanya menghindari segala sesuatu yang
mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan, atau
ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap etnik
atau agama
5. Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis
dengan memberikan kesempatan yang sama untuk
mengungkapkan pendapat dan hak jawab
6. Masyarakat dan publik berdasarkan prinsip yang disebut
pertama, memiliki hak untuk mengharapkan standar
prestasi tinggi dan intervensi dibenarkan untuk
kepentingan umum
7. Wartawan dan media profesional seyogyanya
bertanggungjawab terhadap masyarakat, owner serta
pasar
Bina Nusantara
4. Teori Media Soviet
• Prinsip utama teori ini adalah:
1. Media seyogyanya melayani kepentingan dari, dan
berada di bawah pengendalian kelas pekerja
2. Media seyogyanya tidak dimiliki secara pribadi
3. Media harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat
dengan sosialisasi terhadap norma yang diinginkan,
pendidikan, informasi, motivasi, mobilisasi.
4. Media seyogyanya tanggap terhadap kebutuhan
audiensnya
Bina Nusantara
4. Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan
hukum lainnya untuk mencegah, atau menghukum
setelah terjadinya peristiwa publikasi anti masyarakat
5. Media perlu menyediakan pandangan yang lengkap dan
obyektif tentang masyarakat dan dunia, dalam batasbatas prinsip Marxisme-Leninisme
6. Wartawan bertanggungjawab penuh akan tujuan dan
cita-cita pers yang seyogyanya sejalan dengan
masyarakat
7. Media hendaknya mendukung gerakan progresif, baik
dalam maupun luar negeri
Bina Nusantara
5. Teori Media Pembangunan
• Prinsip utama teori ini adalah:
1. Media seyogyanya menerima dan melakukan
pembangunan positif sejalan dengan kebijakan yang
ditetapkan secara nasional
2. Kebebasan media seyogyanya dibatasi sesuai dengan:
(a) prioritas ekonomi; (b) kebutuhan pembangunan
masyarakat
3. Media perlu memprioritaskan isinya pada kebudayaan
dan bahasa nasional
Bina Nusantara
4. Media hendaknya memprioritaskan berita dan informasi
pada negara sedang berkembang yang erat kaitannya
secara geografis, kebudayaan dan politik
5.Wartawan dan manajemen media lainnya memiliki
tanggung jawab serta kebebasan dalam tugas
mengumpulkan informasi & penyebarannya
6. Untuk tujuan pembangunan, negara memiliki hak untuk
campur tangan, dalam, atau membatasi operasionalisasi
media serta penyensoran, subsisdi, dan pengendalian
langsung dibenarkan
Bina Nusantara
6. Teori Media Demokratik Partisipan
• Prinsip utama teori ini adalah:
1. Warga negara secara individu dan kelompok minoritas
memiliki hak memanfaatkan dan hak untuk dilayani oleh
media sesuai dengan kebutuhan yang mereka tentukan
sendiri
2. Organisasi dan isi media seyogyanya tidak tunduk pada
pengendalian politik atau birokrasi negara
3. Media seyogyanya ada untuk audiensnya dan bukan
untuk organisasi media, atau kelompok tertentu
Bina Nusantara
4. kelompok, organisasi dan masyarakat sebaiknya memiliki
media sendiri
5. Bentuk media yang berskala kecil, interaktif dan
partisipatif lebih baik ketimbang media yang berskala
besar, satu arah dan diprofesionalkan
6. Kebutuhan sosial tertentu yang berhubungan dengan
media massa tidak hanya diungkapkan melalui tuntutan
konsumen perorangan, tidak juga oleh negara dan
lembaga lainnya
7. Komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para ahli
Bina Nusantara
Analisis tentang Teori Pers
• Pada semua sistem pers, media berita merupakan agen
para pemegang kekuasaan politik dan ekonomi, oleh
karena itu, media massa bukanlah pelaku yang
independen.
• Isi media berita selalu mencerminkan kepentingan
penyandang dana
• Semua sistem pers menganut paham kebebasan pers,
walaupun kebebasan pendapat mengandung arti
bervariasi.
• Semua sistem pers mendukung doktrin tanggung jawab
sosial, menyatakan mereka melayani kebutuhan dan
kepentingan masyarakat
Bina Nusantara
• Setiap model pers memandang model pers lainnya
sebagai pers yang menyimpang
• Pendidikan jurnalistik menyebarkan ideologi dan sistem
nilai masyarakatnya, serta tidak dapat melepaskan diri
untuk tidak membantu mereka yang berkuasa dalam
mempertahankan kontrol terhadap media
• Praktek pers selalu berbeda dengan teori pers
Bina Nusantara
Kriteria Penilaian Penampilan Media
•
1.
2.
3.
4.
5.
Bina Nusantara
Beberapa kriteria untuk menilai penampilan media,
antaranya adalah:
Kebebasan dan independensi
Ketertiban dan solidaritas
Keanekaragaman dan akses
obyektivitas dan kualitas informasi
Kualitas budaya
1.Kebebasan dan independensi
• Dikaitkan dengan media, prinsip ini diartikan sebagai
tidak adanya peraturan dan kontrol yang membatasi dan
mengarahkan media
• Pada jenjang organisasi media, kebebasan biasanya
didasarkan kadar kontrol dari pemilik dan manajer
terhadap komunikator (penyunting, produsen) dan kontrol
yang diberlakukan pada jenjang berikutnya dalam wadah
organisasi yang bersifat birokratis dan hirarkis.
• Hal di atas tidak dapat secara mudah dinilai, dan
cenderung memerlukan penelitian khusus.
Bina Nusantara
2. Ketertiban dan solidaritas
• Ketertiban dapat berasal dari atas dan juga dari bawah,
atau ketertiban yang disarankan media
• Kebanyakan media bergerak dalam batas-batas yang
dapat diterima masyarakat dan terikat oleh harapan
masyarakat
• Pada masyarakat liberal, prinsip “ketertiban” cenderung
pada pelarangan.
• Larangan bagi pers adalah: mengantar institusi atau
masyarakat ke jurang kehancuran, mendorong terjadinya
perilaku yang menyimpang, kasar & agresif, mengancam
keamanan nasional, mendorong pengambil alihan
kekuasaan yang sah secara paksa.
Bina Nusantara
• Bentuk solidaritas media dapat diidentifikasi dalam
beberapa bentuk:
• Dukungan pandangan dewan redaksi kepada kelompok
yang berbeda pandangan
• Himbauan yang mengingatkan kepentingan bersama dan
harmoni
• Dukungan terhadap nilai-nilai yang berkenan dengan
komunitas setempat, dan lain sebagainya
Bina Nusantara
3. Keanekaragaman dan akses
• Keanekaragaman merupakan kondisi yang diperlukan
khalayak untuk dapat menentukan pilihan.
• .Kadar keanekaragaman dapat dianalisis dalam dua
kategori: jenjang masyarakat dan media
• Dari jenjang masyarakat,keanekaragaman cenderung
diukur dari jumlah media independen
• Dari sektor media, keanekaragaman diukur dari jumlah
judul bebas dan dimensi kualitas cakupan isi
Bina Nusantara
• Terdapat dua subprinsip keanekaragaman, yakni
keanekaragaman reflektif dan keanekaragaman terbuka
(open acces)
• Keanekaragaman reflektif bahwa media harus
merupakan pencerminan keanekaragaman masyarakat
secara proporsional
• Keanekaragaman terbuka mengandung makna semua
pandangan dan aktor dalam masyarakat dianggap sama.
• Jadi, keanekaragaman ideal adalah kondisi yang
memberikan kesempatan yang sama kepada setiap
pandangan, terlepas dari besar kecilnya kelompok.
Bina Nusantara
4. Obyektivitas dan kualitas informasi
• Obyektivitas berkaitan dengan kualitas informasi,
sementara keanekaragaman berkaitan dengan output
media.
• Obyektivitas mengandung beberapa pengertian:
obyektivitas merupakan nilai sentral yang mendasari
disiplin profesi; obyektivitas mempunyai korelasi dengan
indepensi.
• Prinsip-prinsip obyektivitas dalam pandangan J.
Westerstahl (1983) mengandung unsur kefaktualan dan
impartialitas, dipresentasikan sebagai berikut:
Bina Nusantara
Komponen utama obyektivitas berita (Westershall, 1983)
obyektivitas
Kefaktualan
Kebenaran
Bina Nusantara
Impartialitas
Relevansi
Keseimbangan
Netralitas
5. Kualitas budaya
• Kriteria kualitas budaya tidak diterapkan pada isi media,
namun pada fiksi, hiburan dan iklan.
• Kualitas budaya dalam media massa menyangkut
beberapa harapan:
• Pertama, bahwa kebudayaan seharusnya mempunyai
kebenaran dan keaslian. Media diharapkan bersifat jujur
dalam menggambarkan kondisi sosial dalam masyarakat;
• Kedua, menekankan kedalaman dan keaslian budaya;
• Ketiga, menegaskan bahwa kebudayaan yang
dikomunikasikan seharusnya tidak berupaya untuk
memanipulasi khalayak demi kepentingan pribadi;
• Keempat, Aliran Frankfrut menyebutkan bahwa
kebudayaan seharusnya memiliki “mata pisau” yang kritis
Bina Nusantara
• Kelima, jika media menjadi saluran budaya atau
informasi, media tidak merubah pesan asli karena ingin
mematuhi “logika media”
• Dalam pengujian empiris terhadap kualitas budaya dapat
dilihat dengan tingkat produksi (apakah rproduksi sendiri
atau impor), ada tidaknya unsur budaya tradisional
mapan yang diakui; serta kadar fantasi dan realitas.
• Pengujian kualitas budaya dapat dilakukan dengan
membandingkan antarsaluran dan atau antarkurun
waktu.
Bina Nusantara
Bina Nusantara