Matakuliah Tahun Versi : F0462 / PPN dan PTLL : 2006 :1 PERTEMUAN #7 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN 1 LEARNING OUTCOMES Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : menerangkan pengkreditan Pajak Masukan. 2 OUTLINE MATERI Mekanisme pengkreditan PM. Pedoman pengkreditan PM. Pedoman pengkreditan PM bagi PKP dengan norma. Pedoman pengkreditan PM bagi PKP pedagang eceran. Pedoman pengkreditan PM yang tidak terutang PPN atau dibebaskan. Kompensasi kelebihan PM. PM yang tidak dapat dikreditkan. PM jika terjadi penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN. 3 PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PM PM dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PK untuk masa pajak yang sama. Dalam hal belum ada PK dalam suatu masa pajak, maka PM tetap dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah PK > PM, maka selisihnya merupakan PPN yang wajib di bayar oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah PK < PM, maka selisihnya merupakan kelebihan PM yang dapat diminta (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. PM yg dapat dikreditkan adalah PM untuk peroleh BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Meskipun berhubungan langsung dgn kegiatan usaha, dalam halhal tertentu PM tidak dapat dikreditkan. 4 SYARAT PENGKREDITAN PM Syarat Formil: – Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dokumen lain yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar. – Belum dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Syarat Materil: – Berhubungan langsung dgn kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. – Belum dibebankan sebagai biaya. 5 PEDOMAN PENGKREDITAN PM Pajak masukan (PM) dikreditkan dengan Pajak keluaran (PK) yang dipungut pada masa pajak yang sama. PM yang belum dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama dapat dikreditkan sampai dengan selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir masa pajak, dengan syarat: – PM tersebut belum dibebankan sebagai biaya. – Belum dilakukan pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat dalam pembukuan PKP yang bersangkutan. Penghapusan piutang tidak mengakibatkan koreksi terhadap PK yang telah dilaporkan dan PM yang dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya oleh PKP pembeli. BKP yang musnah atau rusak karena bencana alam atau sebab lain tidak harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan BKP yang musnah tersebut. 6 PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA Berdasarkan KEP-87/PJ./2002 diatur sbb: Pemakaian sendiri untuk tujuan Produktif: – Tidak terutang PPN. Pemakaian sendiri bukan untuk tujuan produktif: – – – – Terutang PPN, merupakan PK sekaligus PM. Jika tergolong BKP Mewah, maka terutang PPnBM. PM tidak dapat dikreditkan. FP wajib dibuat, boleh dalam bentuk FP Sederhana. Pemberian cuma-Cuma: – Terutang PPN, merupakan PK. – PPN yang terlanjur dipungut, dpt dikreditkan oleh PKP penerima. 7 PENGKREDITAN PM UNTUK PKP DENGAN NORMA Berdasarkan KMK No. 553/KMK.04/2000 diatur sbb: Bagi pengusaha yang memilih untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Pajak Masukan yg dapat dikreditkan dihitung berdasarkan presentase sbb: – 70% dari Pajak Keluaran, dalam hal PKP menyerahkan BKP. – 40% dari Pajak Keluaran, dalam hal PKP menyerahkan JKP. Jika pengusaha tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan peredaran bruto, apabila dari haris pemeriksaan diketahui peredaran brutonya, maka PK dihitung berdasarkan tarif dikalikan jumlah peredaran hasil pemeriksaan. 8 PENGKREDITAN PM UNTUK PKP PEDAGANG ECERAN Berdasarkan KMK No. 553/KMK.04/2000 diatur sbb: Dikategorikan pedagang eceran adalah: – Menyerahkan BKP melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan penjualan dari rumah ke rumah. – Menyediakan BKP yg diserahkan ditempat penjualan secara eceran. – Melakukan transaksi jual-beli secara spontan tanpa didahului penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kotrak, lelang, dan pada umumnya bersifat tunai. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar 80% dikalikan Pajak Keluaran. 9 PENYERAHAN BKP YANG TERUTANG DAN TDK TERUTANG PPN Jika terdapat BKP yg digunakan sebagian untuk kegiatan yg berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan sebagian lagi tidak, maka harus dilakukan perhitungan kembali pajak masukan atas peroleh BKP tsb: 1) PKP menggunakan Barang Modal untuk: – Kegiatan usaha yang atas penyerahannya terutang PPN, dan – Kegiatan lain yang tidak terutang PPN, atau – Kegiatan lain yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Maka bagian PM untuk kegiatan yang tidak terutang PPN harus dihitung kembali dengan rumus: P’ x PM T P’ = Besarnya presentase yang tidak terutang PPN. T = Masa manfaat barang modal tersebut. 10 PENYERAHAN BKP YANG TERUTANG DAN TDK TERUTANG PPN 2) PKP menggunakan Barang Modal untuk: – Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated company) yang menghasilkan barang yang terutang sekaligus tidak terutang PPN. – Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat yang terutang sekaligus tidak terutang PPN. – Melakukan kegiatan menghasilkan/memperdagangkan barang/jasa yang penyerahannya terutang sekaligus tidak terutang PPN. – Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebgian terutang dan sebagian lainnya dibebaskan PPN. Maka bagian PM untuk kegiatan yang tidak terutang PPN harus dihitung kembali dengan rumus: X x PM Y T X x PM Y X = penyerahan tidak terutang PPN; Y = total penyerahan satu tahun buku 11 PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN PM yang dibayar sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Utk perolehan dan pemeliharaan mobil sedan, jip, station wagon, van, combi, kecuali barang dagangan atau sesuai dengan usaha. Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum ditetapkan sebagai PKP. Tercantum dalam Faktur Pajak (FP) sederhana. Tercantum dalam Faktur Pajak standar tapi cacat. Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang Faktur Pajaknya cacat. PM yang pembayarannya ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Ditemukan dalam pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat dalam pembukuan PKP yang bersangkutan. PM untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak (PK-nya dibebaskan). PM untuk perolehan BKP yang PK dibebaskan dari pengenaan pajak. 12 PM JIKA TERJADI PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA PEMUNGUT PPN Jika terjadi penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN, maka PK yang seharusnya kita pungut akan dipungut oleh pemungut PPN. Sehingga PM yang berasal dari perolehan BKP/JKP yang diserahkan merupakan pajak lebih bayar. Atas lebih bayar dapat direstitusi atau dikompensasi. 13 14
© Copyright 2024 Paperzz
