Matakuliah Tahun Versi : F0462 / PPN dan PTLL : 2006 :1 PERTEMUAN #12 AKUNTANSI PPN DAN PPnBM 1 LEARNING OUTCOMES Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : mendemonstrasikan perlakuan akuntansi PPN dan PPnBM. 2 OUTLINE MATERI Pencatatan yang wajib dilakukan oleh PKP. Pembukuan PPN/PPnBM. Pembukuan PPN/PPnBM yang memilih norma perhitungan. Pajak Masukan dalam Harga Pokok. 3 KEWAJIBAN PENCATATAN DALAM PPN Ketentuan dasar yang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak melakukan pencatatan adalah pasal 6 UU PPN. Tujuan pencatatan dalam PPN adalah dapat ditentukannya dasar pengenaan PPN dengan benar. Pencatatan dalam PPN harus meliputi: – – – – – Jumlah harga perolehan atau Nilai Impor. Jumlah harga jual atau nilai penggantian. Nama barang dan satuannya. Jumlah harga jual dari bukan BKP. Jumlah Nilai Ekspor (PK=0). Jumlah harga jual yang dikenakan PPnBM 4 Pencatatan Retur Barang – Retur penjualan dicatat pada buku penjualan/ekspor dan dianggap sebagai pajak keluaran yang bersifat negatif. – Retur pembelian dicatat pada buku pembelian/impor dan dianggap sebagai pajak masukan yang bersifat negatif. Penjualan dalam jumlah kecil – Penjualan dalam jumlah kecil seperti pengecer, pengusaha roti, dll; pencatatannya dilakukan dengan cara cukup memberi nomor terhadap kas register dalam buku penjualan. – Bisa dilakukan pencatatan dengan metode tumpuk (batch). Pengambilan barang dari persediaan – Biasanya dilakukan untuk tujuan pemakaian sendiri, hadiah, contoh, dll. Kegiatan tersebut masuk dalam pengertian penyerahan BKP dan terutang PPN. – Dicatat pada buku penjualan/ekspor secara terpisah 5 SAAT PAJAK TERUTANG Prinsip Akrual – Saat terutang PPN adalah pada saat penyerahan BKP/JKP. Prinsip Kas – Jika penerimaan pembayaran mendahului penyerahan BKP/JKP, maka saat pajak terutang adalah pada saat pembayaran. Pembuatan Faktur Pajak – Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penyerahan BKP/JKP secara keseluruhan. – Pada saat pembayaran, jika pembayaran mendahului penyerahan. – Pada saat pembayaran termin diterima. – Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kpd pemungut PPN. Cara Pembukuan dalam PPN – Metode Faktur, artinya PPN dicatat pd saat diterbitkan faktur pajak Pembuatan faktur pajak bisa pada saat penyerahan BKP/JKP atau pada saat pembayaran. Metode faktur pajak biasanya digunakan oleh PKP. – Metode Kas, artinya PPN dicatat pada saat menerima pembayaran. – Metode kas biasanya digunakan oleh non-PKP 6 TEMPAT PAJAK TERUTANG Tempat tinggal atau tempat kedudukan. Tempat kegiatan usaha dilakukan. Tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Tempat BKP dimasukkan ke dlm daerah pabean, dlm hal impor. Tempat OP/Badan terdaftar sebagai NPWP, dalam hal pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas permohonan tertulis dari PKP. Dalam hal kegiatan membangun sendiri, pajak terutang ditempat bangunan didirikan. PKP yang memiliki lebih satu tempat usaha dapat mengajukan permohonan pemusatan tempat pajak terutang secara tertulis kepada Dirjen Pajak 7 PROSEDUR PEMBUKUAN PPN Pembelian BKP; yang harus diperhatikan: – PPN-nya dapat dikreditkan atau tidak. – Ada potongan harga atau tidak. – Ada retur pembelian atau tidak. – Apakah pembelian barang untuk diolah (persediaan) atau pembelian barang modal untuk proses produksi. Penjualan BKP; untuk beberapa jenis transaksi: – Penjualan barang. – Retur penjualan. – Penjualan dengan uang muka. – Penjualan dengan cicilan. – Saat perhitungan, pembayaran, dan pembuatan laporan. PPN Kurang/Lebih Bayar. 8 JURNAL PENERIMAAN/IMPOR BKP/JKP Tanggal 8 Maret 2006, PT. Sierad Produce Tbk. membeli bahan baku senilai Rp 10.000,00 pembayaran dilakukan pada tanggal 8 April 2006. Bagaimana pencatatannya? Jika perusahaan menggunakan metode faktur, dan FP diterbitkan pada saat diserahkan BKP, maka pencatatannya: – Dr... – – Cr... Bahan Baku PPN Masukan Hutang Usaha 10.000 1.000 11.000 Bagaimana jika faktur pajak baru diterbitkan pada tangal 8 April? Bagaimana jika pembayaran dilakukan tidak tanggal 8 April tapi tanggal 8 Mei? 9 JURNAL PENYERAHAN BKP/JKP Tanggal 8 Maret 2006, PT. Toyota Astra Motor. Tbk. menyerahkan 100 unit mobil senilai Rp 8.000,00 pembayaran dilakukan 2 termin yaitu pada tanggal 8 April 2006 sebesar Rp 4.000,00 dan sisanya pada tanggal 8 Mei 2006. Bagaimana pencatatannya? Jika FP diterbitkan pada saat penyerahan, maka pencatatannya: – Dr... – Cr... – Piutang Usaha Barang Dagangan PPN Keluaran 8.800 8.000 800 Bagaimana jika FP diterbitkan pada saat pembayaran? 10 JURNAL RETUR Pencatatan pada saat Retur Penjualan; – Dr... – – Cr... Retur Penjualan 2.000 PPN Keluaran Kas/Piutang Usaha 200 2.200 Pencatatan pada saat Retur Pembelian; – Dr... – Cr... – Kas/Utang Dagang Pembelian PPN Masukan 1.100 1.000 100 11 JURNAL PENGKREDITAN PM Pada tanggal 10 April 2006, PT. XYZ melakukan penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan untuk masa Maret 2006. Total pajak keluaran Rp 40.000,00 dan total pajak masukan Rp 30.000,00 – Dr... – Cr... – PPN Keluaran PPN Masukan PPN Kurang Bayar 40.000 30.000 10.000 Bagaimana jika terjadi lebih bayar? – Dr... – – Cr... PPN Keluaran PPN Lebih Bayar PPN Masukan 50.000 20.000 70.000 12 JURNAL PADA SAAT PENYETORAN Saat pembayaran/penyetoran PPN Kurang Bayar ke Negara – Dr... – Cr... PPN Kurang Bayar Kas 10.000 10.000 Saat Restitusi – Dr... – Cr... Kas 20.000 PPN Lebih Bayar 20.000 Saat Kompensasi – Dr... – Cr... – PPN Kurang Bayar 10.000 Kas 4.000 Kompensasi PPN Lebih Bayar 6.000 13 Pembelian Barang Persediaan yang PPN-nya dpt dikreditkan – PT. Mimi membeli barang untuk persediaan pada bulan Februari 2006 seharga Rp 10.000,00 dengan kredit – Dr... Pembelian 10.000 – PPN Masukan 1.000 – Cr... Utang Dagang 11.000 Pembelian Barang Modal yg PPN-nya dapat dikreditkan – PT. Mimi membeli mesin tenun pada bulan Februari 2006 seharga Rp 100.000,00 dengan kredit – Dr... Mesin 100.000 – PPN Masukan 1.000 – Cr... Utang Dagang 110.000 14 Pembelian Barang Persediaan yg PPNnya tdk dpt dikreditkan – PT. Mimi membeli tunai ATK pada bulan Februari 2006 seharga Rp 13.200,00 (harga termasuk PPN). Karena tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha, maka pembelian ATK ini tidak dapat dikreditkan. Maka bebankan sebagai biaya operasi. – Dr... ATK 12.000 – Biaya PPN 1.200 – Cr... Kas 13.200 Pembelian Barang Modal yg PPN-nya tidak dapat dikreditkan – PT. Mimi membeli mobil sedan untuk mobil dinas direktur seharga Rp 110.000 (harga termasuk PPN). – Dr... – Cr... Kendaraan Kas 110.000 110.000 15 PEMBELIAN DENGAN POTONGAN PT. Mimi membeli barang senilai Rp 12.000 dengan potongan pembelian RP 2.000 dengan utang – Dr... – – – Cr... Pembelian Cadangan Potongan Pembelian PPN Masukan Utang Dagang 12.000 (2.000) 1.000 11.000 Jika utang dagang tidak dilunasi sesuai waktu yg ditetapkan sehingga hak atas potongan pembelian tidak jadi. – Dr... – – – Cr... Utang dagang PPN Masukan Rugi karena potongan tidak diambil Kas 11.000 200 2.000 13.200 16 PENJUALAN DENGAN UANG MUKA Pada tanggal 12 Maret 2006, PKP ”ABC” menerima uang muka dari PKP ”XYZ” atas pembelian BKP Kertas senilai Rp 10.000. Pd tanggal 12 April 2006 saat penyerahan barang dilunasi sisa Rp 20.000 (belum termasuk PPN) Pada saat pembayaran uang muka: – Dr... – Cr... – Kas Uang Muka Pelanggan PPN Keluaran 11.000 10.000 1.000 Pada saat penyerahan barang dan pelunasan: – Dr... – – Cr... – Kas Uang muka pelanggan Penjualan PPN Keluaran 22.000 10.000 30.000 2.000 17 PENJUALAN DENGAN ANGSURAN PT. ABC menjual barang dengan angsuran seharga Rp 24.000 pembayaran dilakukan dengan angsuran 10x. Transaksi penjualan dan angsuran dicatat sbb: Pada saat penyerahan barang: – Dr... Piutang penjualan angsuran 26.400 – Cr... Penjualan 24.000 – PPN Keluaran 2.400 Pada saat pembayaran angsuran: – Dr... – Cr... Kas 2.640 Piutang Penjualan Angsuran 2.640 Keterangan: Sesuai aturan UU PPN, pembayaran Angsuran termasuk penyerahan BKP yg telah terutang PPN shg PPN tidak terutang lagi. 18 PM DALAM HARGA POKOK Pada prinsipnya beban PPN ada pada konsumen akhir. PPN yang telah dikenakan atas bahan baku atau bahan pembantu dan barang modal tidak boleh ditambahkan sebagai unsur harga pokok barang yang dijual. Karena PM akan dikreditkan terhadap PK, maka PM tidak boleh dijadikan biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak PPh Badan. Jika PM tidak dapat dikreditkan, maka dapat dijadikan biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak PPh Badan. Sehingga PPN terutang bukan merupakan unsur HPP. 19 20
© Copyright 2024 Paperzz
