download

Matakuliah : F0512 - Pemeriksaan Pajak, Penagihan,
Keberatan, dan Banding
Tahun
: 2009
PENGERTIAN PAJAK, SUBJEK PAJAK,
DAN WAJIB PAJAK
Pertemuan 1
Learning Outcomes
•Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan
akan mampu:
Memberikan definisi pajak, subyek pajak, wajib
pajak dan pemungut pajak. (C1)
Mengidentifikasikan pajak, subyek pajak, wajib
pajak dan pemungut pajak. (C1)
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•
•
•
•
Pengertian pajak.
Perbedaan pajak dengan pungutan lain.
Pengertian subjek pajak.
Pengertian wajib pajak dan pemungut pajak.
Bina Nusantara University
4
Pengertian Pajak
• Pengertian Pajak: (Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan)
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Bina Nusantara University
5
Pengertian Pajak
• Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:
– Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung
dpt ditunjukkan dan yg digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.
• Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani:
– Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksanakan) terutama oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang
gunanya adalah untuk membiayai pe-ngeluaran umum
berhubung dgn tugas negara menyelenggarakan
pemerintahan.
Bina Nusantara University
6
Pengertian Pajak
Dapat disimpulkan, pajak adalah:
• Iuran rakyat kepada negara.
• (Dapat Dipaksakan) Berdasarkan UndangUndang.
• Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi
secara langsung.
• Digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara (pemerintahan).
Bina Nusantara University
7
Pungutan Lainnya
• Retribusi: pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu
yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap orang/individu atau
badan. Misalnya: Retribusi pasar
• Iuran: pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan
penggunaan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh negara untuk
sekelompok orang. Misalnya: Iuran pemeliharaan prasarana jalan
• Sumbangan: pungutan yang tidak berdasarkan UU tetapi lebih
bersifat kepada kegotong-royongan dan tidak bersifat memaksa
(sukarela). Misalnya: Sumbangan pembangunan rumah ibadah
Bina Nusantara University
8
Fungsi Pajak
• Fungsi Pajak ada 2, yaitu:
– Fungsi Budgeter (fungsi anggaran) yaitu fungsi
pajak untuk memasukkan uang ke kas negara
dengan tujuan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran negara.
– Fungsi Regulerend (fungsi mengatur) yaitu fungsi
pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau untuk
mencapi tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik,
sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Misalnya
dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif,
memberikan pengecualian, keringanan, dll.
Bina Nusantara University
9
Sistem Pemungutan Pajak
•
•
Sistem Pengenaan/Pemungutan Pajak ada 3, yaitu:
– Sistem Official Assesment, memberi wewenang kepada pemerintah
(fiskus) utk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
– Sistem Self Assesment, memberi wewenang kepada wajib pajak
untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak
terutang.
– Sistem Withholding, memberi wewenang kepada pihak ke-3 (bukan
fiskus, bukan wajib pajak) utk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh WP.
Jenis Hukum Pajak:
– Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan
antara lain keadaan, perbuatan, objek, subjek, tarif, timbul/hapusnya
utang pajak, dll. (UU PPh, UU PPN)
– Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara hukum pajak materiil
dilakukan. (UU KUP, UU PPSP)
Bina Nusantara University
10
SUBJEK DAN OBJEK PAJAK
Masyarakat
Subjek Pajak
Wajib Pajak
Objek Pajak
• Objek pajak; adalah sesuatu yang dikenakan pajak, a.l.:
– Penghasilan.
– Penyerahan barang dan atau jasa.
– Pengalihan atau perolehan hak atas aktiva.
– Kekayaan tertentu yang dikenakan pajak.
– Dokumen.
Bina Nusantara University
11
SUBJEK PAJAK - PPh
• Orang Pribadi.
• Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggan-tikan
yang berhak. Warisan disini adalah sebagai subjek pengganti
menggantikan ahli warisnya sebelum dibagikan.
• Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, BUMN/D, Persekutuan, Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana
pensiun, dan Bentuk usaha lainnya.
• Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan
oleh orang pribadi yang tidak tinggal/berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak
didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Misalnya
tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor
Bina Nusantara University
12
perwakilan, pabrik, bengkel, gedung kantor.
SUBJEK PAJAK - PPN
• Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).
• PKP adalah pengusaha yg melakukan penyerahan barang kena pajak
(BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-Undang PPN.
• Termasuk PKP:
–
–
–
–
–
Pabrikan.
Importir.
Indentor.
Agen Utama atau Penyalur Utama.
Pengusaha pemegang hak/pengguna paten/merek dagang BKP.
– Pedagang besar.
– Eksportir.
– Pemborong.
Bina Nusantara University
– Pengusaha lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
13
PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
•
Dalam PPh:
– Pihak ketiga sehubungan dengan pemotongan/pemungutan PPh pasal
4(2), pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26.
– Instansi pemerintah: Bendaharawan pusat dan daerah serta Kantor Kas
Negara.
•
– Badan-badan tertentu: Pertamina, BUMN/D, bank pemerintah, serta
kontraktor kontrak bagi hasil/karya dibidang pertambangan.
Dalam PPN:
– PKP yang menyerahkan BKP/JKP.
– Instansi pemerintah: Bendaharawan pusat dan daerah serta Kantor Kas
Negara.
– Badan-badan tertentu: Pertamina, BUMN/D, bank pemerintah, serta
kontraktor kontrak bagi hasil/karya dibidang pertambangan.
Bina Nusantara University
14
TIMBUL UTANG PAJAK
• Pendapat materil; Timbulnya utang pajak yaitu saat diundangkannya undang-undang pajak serta telah dipenuhinya syarat
subjektif dan objektif dari utang pajak tersebut.
– Artinya apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh
pemerintah, maka pada saat itulah timbulnya utang pajak
sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut
menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang (dipenuhinya
syarat subjektif dan objektif)
• Pendapat Formil; Timbulnya utang pajak terjadi saat
dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah.
– Artinya bahwa seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak
saat fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas namanya
serta besarnya pajak yang terutang.
Bina Nusantara University
15
HAPUSNYA UTANG PAJAK
•
•
•
•
•
•
•
Pembayaran,
Kompensasi,
Daluarsa,
Penghapusan,
Pembebasan,
Penundaan penagihan,
Pengecualian pajak (tax incentive).
Bina Nusantara University
16
CARA PENGENAAN UTANG PAJAK
•
Stelsel Riil (Pengenaan di Belakang)
– Merupakan cara pengenaan pajak didasarkan pd keadaan sesungguhnya (riil) atau nyata, yang diperoleh dalam suatu tahun pajak.
• Stelsel Fiksi (Pengenaan di Depan)
– Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu
anggapan (fiksi) dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan
bunyi undang-undang. Misalnya penghasilan seorang wajib pajak pada
tahun berjalan dianggap sama dengan pengahasilan pada tahun
sebelumnya.
• Stelsel Campuran (Pengenaan Riil dan Fiksi)
– Merupakan campuran antara stelsel riil dan stelsl fiksi dimana fiskus
akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam
undang-undang yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak
dilakukan pengenaan pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya
(riil).
Bina Nusantara University
17

Download Report