download

Matakuliah
Tahun
Versi
: F0462 / PPN dan PTLL
: 2006
:1
PERTEMUAN #8
PPN ATAS EKSPOR/IMPOR DAN PKP
PEDAGANG ECERAN
1
LEARNING OUTCOMES
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu :
menjelaskan PPN atas kegiatan ekspor/impor.
menghitung PPN atas kegiatan ekspor/impor.
menjelaskan PPN atas PKP pedagang eceran.
menghitung PPN atas PKP pedagang eceran.
2
OUTLINE MATERI
Mekanisme Pemanfaatan BKP/JKP dari luar daerah pabean
Mekanisme PPN atas kegiatan ekspor
PPN atas "Handling Ekspor/Impor”
Mekanisme PPN atas kegiatan impor
Mekanisme pengenaan PPN atas PKP pedagang eceran
3
PEMANFAATAN BKP TAK BERWUJUD/
JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
Berdasarkan KMK No. 568/KMK.04/2000 diatur sbb:
Dikategorikan BKP/JKP dari luar daerah pabean jika penyerahannya tidak melalui BUT.
– Jika penyerahannya melalui BUT, maka berlaku ketentuan PPN atas
penyerahan dalam negeri.
BKP tdk berwujud meliputi hak paten, hak oktroi, hak cipta,
merk dagang, yg dimanfaatkan oleh baik PKP atau bukan.
JKP dari luar daerah pabean meliput:
– Jasa yang melekat pada suatu barang tdk bergerak yg dimanfaatkan
di dalam daerah pabean, misalnya jasa perencanaan, arsitek, dll.
– Jasa yang melekat pada suatu barang bergerak yang dimanfaatkan
di dalam daerah pabean, misalnya rig disewakan
– Jasa yang secara fisik dilakukan di dalam daerah pabean seperti
jasa konsultan, pengacara, KAP, surveyor, dll.
4
SAAT PAJAK TERUTANG
Saat PPN terutang atas pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar
daerah pabean di dalam daerah pabean adalah sebagai berikut:
Saat secara nyata BKP tidak berwujud atau JKP digunakan.
Saat harga perolehan dinyatakan sebagai hutang.
Saat harga jual atau penggantian ditagih.
Saat harga perolehan dibayar sebagian atau seluruhnya.
Saat ditandatanganinya surat perjanjian.
Pengusaha yang memanfaatkan BKP/JKP dari luar daerah pabean wajib
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
5
TATA CARA PENYETORAN
Tata Cara penyetoran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tak
berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean adalah:
Penyetoran dilakukan menggunakan SSP.
Kolom identitas diisi dengan identitas pengusaha yang
berkedudukan di luar daerah pabean.
Kolom NPWP diisi dengan angka 0 (nol) kecuali pada kolom
KPP diisi dengan kode KPP.
Pada kolom tanda tangan diisi oleh pihak yg memanfaatkan
BKP tak berwujud/JKP beserta NPWP-nya.
Bagi PKP, pajak yang disetor merupakan Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan.
Bagi non-PKP, laporan dilakukan dengancara mengirimkan
lembar ke-3 kepada KPP paling lambat tanggal 20 bulan tsb
6
MEKANISME PPN ATAS EKSPOR
Eksportir wajib dikukuhkan sbg PKP selambat-lambatnya
sebelum ekspor BKP dimulai.
PEB yang telah difiat muat oleh Ditjen Bea Cukai dilampiri
invoice diberlakukan sebagai Faktur Pajak Standar.
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Ekspor. Nilai ekspor
adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
Tarif PPN Ekspor adalah = 0% x Nilai Ekspor.
Jika dalam suatu masa pajak total PK > Total PM, maka
selisihnya adalah PPN kurang bayar yang harus disetor ke
kas negara paling lambat tnggl 15 bulan berikutnya.
SPT disampaikan peling lambat tanggal 20 bulan berikut.
7
PPN ATAS HANDLING EKSPOR
Handling ekspor adalah kegiatan ekspor yang dilakukan
oleh eksportir pemilik kuota untuk kepentingan eksportir
lain selaku pemilik barang:
– Dalam PEB yang telah difiat muat oleh Ditjen Bea Cukai wajib dicantumkan nama Eksportir Pemilik Kuota qq. Eksportir Pemilik Barang.
– Penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang ke eksportir pemilik
kuota tidak terutang PPN.
– Atas penyerahan jasa handling ekspor tidak dikenakan PPN.
Jika dalam PEB tidak tercantum nama eksportir pemilik
barang, tetap dianggap tidak ada penyerahan BKP dari
pemilik barang ke pemilik kuota dengan syarat:
– Segera dilaporkan dalam SPT Masa PPN eksportir pemilik barang.
– Dilampirkan pernyataan bersama bhw ekspor tersebut sebenarnya
dilakukan oleh eksportir pemilik barang.
8
MEKANISME PPN ATAS IMPOR
Importir tidak wajib menjadi PKP, selama tidak melakukan kegiatan
penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean.
PIB dan SSP merupakan dokumen yang diberlakukan sebagai Faktur
Pajak Standar untuk impor.
PPN atas impor, PM-nya dapat dikreditkan. Kecuali apabila
penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Impor. Nilai impor adalah nilai
berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah
pungutan menurut UU Kepabeanan
Tarif PPN Impor adalah = 10% x Nilai Impor.
Jika dalam suatu masa pajak total PK > Total PM, maka selisihnya
adalah PPN kurang bayar yang harus disetor ke kas negara paling
lambat tnggl 15 bulan berikutnya.
SPT disampaikan peling lambat tanggal 20 bulan berikut.
9
PPN ATAS HANDLING IMPOR
Handling Impor (Impor Indent) adalah suatu kegiatan
memasukkan barang ke dalam daerah pabean yg dilakukan
oleh importir untuk dan atas nama pemesan (indentor).
– Pada PIB, importir wajib mencantumkan “qq.” diikuti nama, alamat,
dan NPWP indentor.
– Bank devisa/Ditjen Bea Cukai/Kantor Pos tempat pemasukan PIB
harus membubuhkan cap “IMPOR ATAS DASAR INDEN” pada PIB.
– Penyerahan BKP dari indentor kepada importir tidak terutang PPN.
PPN hanya dikenakan adalah PPN atas penyerahan jasa importir.
– Yang melakukan pengkreditan PM adalah indentor.
– Jika syarat tsb tidak dipenuhi, mk penyerahan BKP dari indentor ke
importir terutang PPN. PM atas impor akan dikreditkan oleh importir
Segala biaya termasuk pungutan-pungutan menjadi beban
indentor. Sedangkan imprtir memperoleh komisi.
10
MEKANISME PENGENAAN PPN ATAS
PKP PEDAGANG ECERAN (PE)
Berdasarkan KMK No. 553/KMK.04/2000 diatur sbb:
Dikategorikan pedagang eceran adalah:
– Menyerahkan BKP melalui suatu tempat penjualan eceran seperti
toko, kios, atau dengan cara penjualan langsung kepada konsumen
akhir, atau dengan penjualan dari rumah ke rumah.
– Menyediakan BKP yg diserahkan ditempat penjualan secara eceran.
– Melakukan transaksi jual-beli secara spontan tanpa didahului
penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kotrak, lelang, dan pada
umumnya bersifat tunai.
Jumlah peredaran bruto dalam satu tahun buku lebih dari
batasan pengusaha kecil (Rp 600.000.000,-).
Harus diperhatikan perbedaan pedagang eceran yang
melakukan pembukuan dan yang melakukan pencatatan.
11
PE YANG MELAKUKAN PENCATATAN
Berdasarkan KMK No. 253/KMK.03/2002 diatur sbb:
Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN
dengan peredaran bruto sebelum PPN.
Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar
80% dikalikan Pajak Keluaran.
Pelaporan SPT menggunakan Form 1195.
12
PE YANG MELAKUKAN PEMBUKUAN
Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN
dengan Harga Jual.
Wajib membuat Faktur Pajak.
Segi cash register yg dibuat PKP PE diberlakukan sebagai
Faktur Pajak Sederhana. Alamat PKP PE dapat disingkat.
Apabila dalam harga jual BKP sudah termasuk PPN, wajib
mencantumkan “untuk Barang Kena Pajak harga sudah
termasuk PPN”
Pelaporan SPT menggunakan Form 1195.
13
14

Download Report