download

Matakuliah
Tahun
:F0452/Akuntansi Perpajakan
: 2006
KONSEP DASAR PENGHASILAN:
PENGUKURAN DAN PENGAKUAN
PERTEMUAN: 2 bab 3
1
KONSEP DASAR PENGHASILAN
 Tujuan pokok bab ini adalah mengidentifikasi berbagai
atribut penghasilan dari sudut pandang perpajakan.
Istilah penghasilan memang sudah dikenal oleh
masyarakat luas, bahkan oleh mereka yang tidak
berpenghasilan sekalipun.
 Untuk dapat menerapkan atau melaksanakan
ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undangundang Pajak Penghasilan, bisa mengidentifikasi itemitem yang termasuk penghasilan saja masih belum
cukup.
 Dua masalah pokok yang menyangkut penentuan
jumlah penghasilan, yaitu: (1) pengertian atau definisi
penghasilan itu sendiri, dan (2) metode-metode
pengkurannya.
2
KONSEP EKONOMIK
Para ekonom mendefinisikan penghasilan sebagai
(barang dan jasa) yang dalam jangka waktu
tertentu bisa dikonsumsikan oleh suatu entitas,
tanpa mengakibatkan berkurangnya modal.
3
Paling tidak terdapat tiga aspek fundamental di dalam
konsep ekonomik tentang penghasilan tersebut.
(1) Konsep ekonomik tentang penghasilan merupakan
suatu konsep yang sangat luas cakupannya.
(2) Konsep ekonomik tentang penghasilan meliputi
keuntungan dan kerugian, baik yang sudah maupun
yang belum direalisasikan (realized and unrealized
gains and losses).
(3) Konsep ekonomik tentang penghasilan mengharuskan
untuk dipertimbangkannya efek atau pengaruh
perubahan tingkat harga, penurunan daya beli uang
atau inflasi.
4
KONSEP AKUNTANSI
Para akuntan menggunakan pendekatan transaksi
(transaction approach) dan konsep harga pertukaran
(exchange price) sebagai dasar pengukuran penghasilan.
Alasan utama digunakannya pendekatan dan harga
demikian, adalah karena transaksi yang sesungguhnya
terjadi dan harga pertukaran bersifat obyektif dan dapat
diverifikasi kebenarannya. Pendekatan transaksi dan harga
pertukaran sebagai dasar pengukuran penghasilan bukan
tanpa kelemahan atau keterbatasan. Salah satu kelemahan
dari penggunaan konsep harga pertukaran adalah karena
penghasilan diukur hanya berdasar jumlah rupiah absolut,
tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan
tingkat harga atau penurunan daya beli uang/inflasi.
5
PENGAKUAN PENGHASILAN
 Di
dalam
akuntansi,
pengakuan
seringkali
diinterpretasikan sebagai pencatatan menyangkut efek
dari suatu transaksi, kejadian, atau keadaan terhadap
elemen-elemen laporan keuangan ke dalam rekeningrekening pembukuan; sehingga dapat dipastikan akan
disajikan di dalam laporan keuangan. Pada aspek
pengakuan inilah prinsip realisasi penghasilan yang dianut
dalam Undang-undang Pajak seringkali berbeda dari
standar akuntansi keuangan (SAK); meskipun kedua
disiplin akuntansi menggunakan kriteria pengakuan
pendapatan yang sama (diperoleh-earned, diterima atau
direalisasikan-realized,
dan
dapat
direalisasikanrealizable).
6
 Untuk
mengakui
penghasilan,
keuntungan
dan/atau kerugian dalam masa-masa pajak
setelah
masa
penghasilan
dan
pajak
direalisasikannya
keuntungan
atau
setelah
terjadinya suatu kerugian. Termasuk kasus atau
kondisi dimaksud dijelaskan berikut ini.
7
DOKTRIN CONTINUITY OF INTEREST
Membedakan
antara
realisasi
dan
pengakuan
menyangkut penghasilan, di dalam menentukan
konsekuensi
fiskal
dari
transaksi-transaksi
penjualan atau pengalihan harta yang digunakan
secara aktif dalam kegiatan pengadaan barang dan
jasa merupakan suatu hal krusial sifatnya.
8
ASAS KEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR
Doktrin continuity of interest mencerminkan suatu
konsep yang mendasari setiap sistem perpajakan,
yang seringkali disebut ability to pay. Menurut
konsep ability to pay, saat atau waktu yang paling
tepat untuk memungut dan menagih pajak adalah
pada saat Wajib Pajak mempunyai cukup uang
untuk membayar kewajiban pajaknya.
9
ASAS SUBSTANSI EKONOMI
Konsep dasar atau asas lain yang juga sangat penting
dalam kaitannya dengan pengakuan penghasilan, baik
untuk pelaporan keuangan komersial maupun pelaporan
keuangan fiskalnya adalah prinsip atau asas substansi
ekonomik atau subtance over form. Substansi ekonomik
sebenarnya tidak hanya berlaku untuk pengakuan
penghasilan bruto, tetapi mendasari dan harus
diaplikasikan pada setiap aspek dalam akuntansi
keuangan dan akuntansi perpajakan.
10
Contoh-contoh berikut ini menunjukkan betapa
luasnya
cakupan
konsep
substansi
ekonomik
tersebut:
(1) Untuk dapat dipandang sebagai suatu entitas,
setiap perusahaan harus melakukan kegiatan
bisnis yang tetap.
(2) Untuk dapat dianggap valid, transaksi bisnis
harus mencerminkan adanya sifat atau tujuan
bisnis.
(3) Transaksi harus dilakukan oleh dua pihak yang
independen.
11
KONSEP FISKAL
Undang-undang Pajak Penghasilan (UU No.
17 Tahun 2000) menggunakan konsep atas
penghasilan yang identik dengan konsep
ekonomik,
dengan
mendefinisikan
penghasilan sebagai setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak.
12
KONSEP PENGHASILAN BRUTO MENURUT UNDANGUNDANG PAJAK PENGHASILAN
Penentuan jumlah pajak penghasilan yang
terutang oleh Wajib Pajak harus dimulai dari
penentuan jumlah penghasilan bruto. Seperti
istilah-istilah lain yang digunakan dalam
Undang-undang Pajak, penghasilan bruto
merupakan istilah teknis, yang tidak ada
padanannya baik di dalam konsep ekonomik
maupun di dalam konsep akuntansi.
13
PENGHASILAN SEBAGAI OBYEK PAJAK
Istilah penghasilan menurut Undang-undang
Pajak Penghasilan merupakan suatu konsep
yang luas, dan seringkali dikenal sebagai
penghasilan bruto. Setiap aliran masuk
sumber-sumber yang bukan merupakan
pengembalian modal dan tidak secara
eksplisit dinyatakan bukan sebagai obyek
pajak yang dipandang sebagai elemen
penghasilan bruto.
14