download

Bina Nusantara University
1
Mata kuliah
Tahun
: F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
: 2010
Banding Dan
Badan Peradilan Pajak
Pertemuan 7
Tujuan Pembahasan
Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal
terkait dengan upaya hukum banding dan pengadilan
pajak
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•
•
•
•
•
Pengajuan Banding.
Syarat-syarat pengajuan banding.
Dasar Hukum Badan Peradilan Pajak.
Putusan Badan Peradilan pajak.
Dasar Pengadilan Pajak.
Bina Nusantara University
4
Pengajuan Banding
• Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu
keputusan yang diajukan banding berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
• Apabila WP tetap merasa belum puas atas keputusan
keberatan yang dikeluarkan fiskus, maka upaya hukum
berikutnya adalah dengan mengajukan banding ke
Badan Peradilan Pajak
Bina Nusantara University
5
Persyaratan Banding
• Permohonan diajukan secara tertulis dengan menggunakan
bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas
• Diajukan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal Surat Keputusan Keberatan diterima . Pengajuan
banding 3 bulan ini tidak mengikat, apabila dalam jangka
waktu dimaksud tidak dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaan (force majeur)
• Melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan yang
dibanding
Apabila diminta oleh WP untuk keperluan pengajuan
permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi
dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.
Bina Nusantara University
6
Dasar Hukum Pengadilan Pajak
•
UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
•
UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd. UU Nomor 16 Tahun 2009
tentang KUP, pasal 27 dan pasal 27A.
Pasal 27 berbunyi ayat (1) dan (2) berbunyi:
1) WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP.
2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus
di lingkungan peradilan tata usaha negara
Bina Nusantara University
7
Dasar Hukum Pengadilan Pajak
Pasal 27A ayat (1):
Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan
peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama
pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam
SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLN yang telah dibayar
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran
dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) per bulan untuk paling lama 24 dengan ketentuan sbb:
a. Untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran
yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan
diteribitkannya SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali; atau
b. Untuk SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan skp
sampai dengan diterbitkannya SK Keberatan, Putusan Banding,
Bina Nusantara University
atau Putusan Peninjauan Kembali.
8
Penagihan Pajak atas Banding
Pasal 25a-d:
Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal surat Putusan
banding.
Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan tidak diberlakukan
atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.
Dalam hal permohonan banding WP ditolak atau dikabulkan sebagian,
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi
paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan
penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila WP tidak
melunasi utang pajak tsb. Di samping itu, WP dikenai sanksi
admnistrasi berupa denda sevesar 100%.
Bina Nusantara University
9
PENCABUTAN BANDING
• Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan
pencabutan kepada Badan Peradilan Pajak.
• Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa
dengan:
– Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan
diajukan sebelum sidang dilaksanakan.
– Penetapan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam
hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas
persetujuan terbanding.
• Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau
putusan dimaksud tidak dapat diajukan kembali.
Bina Nusantara University
10
SUSUNAN PENGADILAN PAJAK
• Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari:
– Pimpinan
– Hakim Anggota
– Sekretaris
– Panitera
• Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 5
orang wakil ketua
Bina Nusantara University
11
SUSUNAN PENGADILAN PAJAK
•
Hakim Tunggal adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua BPP untuk memeriksa dan memutuskan
sengketa pajak dengan acara cepat.
•
Hakim Anggota adalah hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua BPP untuk menjadi
anggota majelis.
•
Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua BPP untuk memimpin sidang.
•
Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti adalah sekretaris, wakil sekretaris, dan
sekretaris pengganti pada pengadilan pajak.
•
Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti adalah sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris
pengganti yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.
Bina Nusantara University
12
PERSIAPAN SIDANG
1.
Pengandilan Pajak meminta Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan
kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak
diterima Surat Banding/Gugatan.
–
2.
Dalam hal pemohon Banding mengirim dokumen susulan, jangka
waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterima keterangan susulan.
Terbanding/Tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding/ Surat
Tanggapan dalam jangka waktu:
–
–
Tiga bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding.
Satu bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.
3.
Salinan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan dikirim kpd Pemohon
Banding/Penggugat dalam jangka waktu 14 hari.
4.
Pemohon Banding/Penggugat menyerahkan Surat Bantahan kepada
Pengadilan Pajak 30 hari sejak tanggal diterima Surat Uraian
Banding/Surat Tanggapan.
Bina Nusantara University
13
PERSIAPAN SIDANG …(contd.)
5. Salinan Surat Bantahan dikirim kepada terbanding/tergugat
dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat
Bantahan.
6. Apabila terbanding/tergugat atau Pemohon Banding/
Penggugat tidak memenuhinya, Pengadilan Pajak tetap
melanjutkan proses pemeriksaan Banding/Gugatan.
7. Pemohon Banding/Penggugat dpt memberitahukan kepada
Ketua BPP utk hadir dalam persidangan guna memberikan
keterangan lisan.
Bina Nusantara University
14
PERSIAPAN SIDANG …(contd.)
Pengadilan Pajak
1
4
5
Pemohon Banding/
Penggugat (WP)
6
2
3
Terbanding/Tergugat
(Dirjen Pajak)
1 = Permohonan Banding (maks. 3 bulan)/Gugatan (maks. 14 hari/30 hari).
2 = Permintaan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan, maks. 14 hari.
3 = Surat Uraian Banding (maks. 3 bulan)/Surat Tanggapan (maks. 1 bulan).
4 = Menyampaikan salinan Srt Uraian Banding/Srt Tanggapan, maks. 14 hari
5 = Surat Bantahan (jangka waktu 30 hari).
6 = Menyampaikan salinan Surat Bantahan
(jangka waktu 14 hari).
15
Bina Nusantara University
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
• Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mem-punyai
kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan lagi Gugatan,
Banding atau Kasasi.
• Pengadilan Pajak mengeluarkan Putusan Sela atas Gugatan agar
tindakan penagihan pajak ditunda sampai ada putusan Pengadilan
Pajak.
• Pihak-pihak sengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas
putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.
• Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
– Menolak.
– Mengabulkan sebagian atau seluruhnya.
– Menambah pajak yang harus dibayar.
– Tidak dapat diterima.
– Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung.
Bina Nusantara University
– Membatalkan.
16
JANGKA WAKTU PUTUSAN
1.
Putusan pengadilan dengan acara biasa atas banding dlm jangka waktu
12 bulan sejak permohonan banding diterima.
–
2.
3.
Dalam hal khusus, jangka waktu dpt diperpanjang 3 bulan.
Putusan pengadilan dengan acara biasa atas gugatan dlm jangka waktu 6
bulan sejak permohonan gugatan diterima.
–
Dalam hal khusus, jangka waktu dpt diperpanjang 3 bulan.
–
Dalam hal gugatan selain atas pelaksanaan penagihan dan tidak
diputus dlm jangka waktu 6 bulan, maka diambil keputusan dengan
pemeriksaan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan.
Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka dimuka
umum.
–
Jika tidak, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus
diucapkan kembali dalam sidang terbuka dimuka umum
Bina Nusantara University
17

Download Report