download

Matakuliah
Tahun
Versi
: F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai
: 2005
:1
PERTEMUAN #10
KEBERATAN, BANDING, DAN
PENGURANAN BPHTB
1
LEARNING OUTCOMES
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu :
mendemonstrasikan cara keberatan dan banding BPHTB
mendemonstrasikan cara pengurangan BPHTB
2
OUTLINE MATERI
Keberatan dan Banding BPHTB.
Pengurangan BPHTB.
3
KEBERATAN
Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas:
– SKBKB, SKBKBT, SKBLB, dan SKBN.
Syarat-syarat keberatan:
– Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yg terhutang menurut perhitungan wajib pajak.
– Diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan, kecuali dengan alasan yang tepat dan dapat diterima.
Hal yang harus diperhatikan:
– Keberatan yang tidak memenuhi syarat tidak dianggap keberatan.
– Pengiriman dengan cara langsung datang ke kantor pelayanan PBB
atau melalui pos tercatat.
– Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak
dan pelaksanaan penagihan.
– Dirjen pajak harus menerbitkan SK Keberatan paling lambat 12
bulan sejak pengajuan keberatan diterima.
4
BANDING
Banding diajukan ke Badan Peradilan Pajak atas SK
Keberatan.
Syarat-syarat banding:
– Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
– Diajukan paling lambat 3 bulan sejak SK Keberatan diterima.
– Dilampirkan SK Keberatan.
Hal yang harus diperhatikan:
– Pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan.
– BPP harus membuat putusan banding paling lambat 12 bulan sejak
pengajuan keberatan diterima.
Apabila permohonan keberatan dan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, maka wajib pajak dapat imbalan
bunga sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan.
5
PENGURANGAN
Wajib pajak mengajukan pengurangan dengan alasan sbb:
Kondisi wajib pajak yang ada hubungan dgn objek pajak:
– Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak melalui program
pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mampu secara ekonomis
– Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hibah dari orang pribadi
yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus satu
derajat ke atas dan ke bawah.
– Wajib pajak memperoleh hak baru selain hak pengelolaan.
Besarnya pengurangan 50% dari BPHTB terhutang.
Sebab-sebab tertentu:
– Memperoleh hak atas tanah dari hasil ganti rugi yang nilai ganti
ruginya dibawah NJOP.
– Memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang
dibebaskan oleh pemerintah sepanjang tidak bersifat ruislaag.
Besarnya pengurangan 50% dari BPHTB terhutang.
6
PENGURANGAN …(contd.)
– Wajib pajak melakukan penggabungan usaha dan sudah disetujui
oleh Dirjen Pajak.
– Memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi karena bencana alam yang terjadi paling lama 3 bulan sejak
penanda tanganan akta.
– Veteran, PNS, TNI/Polri, pensiunan PNS, purnawirawan TNI/Polri,
janda dan dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan rumah dinas.
Besarnya pengurangan 50% dari BPHTB terhutang.
Wajib pajak karena sebab-sebab tertentu seperti terkena
dampak krisis ekonomi yang berdampak secara nasional.
Besarnya pengurangan 75% dari BPHTB terhutang.
Tanah atau bangunan utk kepentingan sosial, pendidikan,
panti asuhan, penti jompo, rumah yatim piatu, pesantren,
sekolah, rumah sakit swasta, dll.
Besarnya pengurangan 50% dari BPHTB terhutang.
7
8

Download Report