download

Matakuliah
: F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai
Tahun
: 2005
Versi
:1
Pertemuan #7
KEBERATAN, BANDING DAN
PENGURANGAN, SANKSI, IMBALAN
BUNGA PBB DAN SURAT
KETETAPAN PAJAK
1
LEARNING OUTCOMES
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
mndemonstrasikan cara keberatan, banding dan
pengurangan PBB.
mndemonstrasikan penerapan sanksi dan imbalan bunga
serta surat ketetapan pajak.
2
OUTLINE MATERI
Keberatan dan Banding PBB.
Pengurangan PBB.
Sanksi dan imbalan bunga.
Surat Ketetapan Pajak.
3
KEBERATAN PBB
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur
Jenderal Pajak atas:
– SPPT.
– SKP.
Satu surat keberatan hanya dapat diajukan atas satu surat
SPPT/SKP dalam satu tahun pajak.
Alasan diajukannya keberatan:
–
–
–
–
Luas objek pajak berbeda dengan keadaan sebenarnya.
Klasifikasi objek pajak berbeda dengan keadaan sebenarnya.
Terdapat perbedaan penafsiran undang-undang.
Kesalahan penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak oleh
Direktorat Jenderal Pajak.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
pajak.
4
KEBERATAN PBB …(cont.)
Syarat-syarat keberatan:
– Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
– Paling lambat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak SPPT/SKP
diterima oleh wajib pajak, kecuali dapat menunjukkan alasan tepat.
– Dilampirkan alasan keberatan menurut wajib pajak.
– Disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan SK Kebaratan
paling lambat 12 bulan sejak permohonan keberatan
diterima lengkap.
SK Keberatan dapat berupa:
–
–
–
–
Tidak dapat menerima.
Menolak.
Menerima seluruhnya atau sebagian.
Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
5
BANDING PBB
Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan
Peradilan Pajak (BPP) atas SK KEBERATAN.
Syarat-syarat keberatan:
– Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
– Paling lambat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak SK
Keberatan diterima oleh wajib pajak.
– Satu surat banding untuk satu SK keberatan.
– Mencantumkan alasan-alasan banding yang jelas.
– Melampirkan SK Kebaratan yang dibanding.
– Melunasi paling tidak 50% utang pajak pada SK Keberatan.
Permohonan banding tidak menunda pelaksanaan
penagihan pajak.
6
PENGURANGAN PBB
Pengurangan PBB dapat diajukan karena:
Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan
subjek pajak atau karena sebab-sebab lainnya, dpt berupa:
– Lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya
sangat terbatas yang dimiliki/dikuasai oleh WP orang pribadi.
– Objek pajak yang nilai jualnya meningkat yang dimiliki/dikuasai oleh
WP orang pribadi yang berpenghasilan rendah.
– Objek pajak yang dimiliki/dikuasai oleh WP orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan.
– Objek pajak yang dimiliki/dikuasai oleh WP Badan yang mengalami
kesulitan likuiditas.
– Objek pajak yang dimiliki/dikuasai oleh WP orang pribadi yang berpenghasilan rendah.
Besarnya pengurangan setinggi-tingginya 75%.
7
PENGURANGAN PBB …(contd.)
Kondisi tertentu objek pajak disebabkan oleh:
– Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor.
– Sebab lain yang diluar biasanya seperti: kebakaran, kekeringan,
wabah, penyakit tanaman dan hama tanaman.
Besarnya pengurangan setinggi-tingginya 100%.
8
PROSES PENGURANGAN PBB
Syarat-syarat pengurangan:
– Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
– Paling lambat diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak SPPT
diterima atau sejak kejadian bencana alam.
– Jika ketetapan PBB s.d. Rp25.000,- pengurangan dapat diajukan
perseorangan maupun kolektif (melalui Kepala Desa/Lurah).
– Jika ketetapan PBB > Rp 25.000,- permohonan pengurangan harus
diajukan perseorangan.
– Disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
Direktur Jenderal Pajak hrs menerbitkan SK Pengurangan
paling lambat 60 hari sjk permohonan diterima dgn lengkap.
SK Pengurangan dapat berupa:
– Menerima seluruhnya atau sebagian.
– Menolak.
9
SANKSI DALAM PBB
Dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian negara:
– Tidak mengembalikan SPOP.
– Mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar.
– Memperlihatkan surat/dokumen palsu atau dipalsukan.
– Tidak memperlihatkan surat/dokumen lainnya.
– Tidak menunjukkan data/keterangan yang diperlukan.
Penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 5x pajak terutang.
Alpa/tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian negara:
– Tidak mengembalikan SPOP.
– Mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar.
Penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal 2x pajak terutang.
Jika mengulang tindak pidana sebelum lewat masa 1 (satu)
tahun dari sanksi sebelumnya, maka diancam pidana 2x
lebih berat dari ketentuan.
10
SURAT KETETAPAN PAJAK
SKP atau surat ketetapan pajak, diterbitkan jika:
– SPOP tidak dikembalikan sebagaimana mestinya.
– Dikenakan denda 25% dari pajak yang seharusnya terhutang.
STP atau surat tagihan pajak, diterbitkan jika:
– Pajak tidak/kurang dibayar.
– Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi atau denda.
– Dikenakan denda 2% perbulan maksimal 24 bulan.
Pajak yg tercantum dlm SKP/STP hrs dilunasi paling lambat
1 (satu) bulan sejak SKP/STP diterima oleh wajib pajak.
Jika lewat 1 (satu) bulan tidak dibayar, maka dapat ditagih
dengan Surat Paksa sampai dengan penyitaan aset.
Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang penagihan kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota.
11
12

Download Report