Matakuliah Tahun : F0622 - Pengantar Hukum Pajak : 2009 Keberatan dan Banding Pertemuan 12 Learning Outcomes: Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan mampu: Mahasiswa dapat menjelaskan syarat pengajuan permohonan keberatan dan banding atas suatu ketetapan pajak serta aspek hukum dari keputusan keberatan dan banding.(C2) Bina Nusantara University 3 Outline Materi • • • • Pengertian Syarat pengajuan keberatan dan banding Keputusan Keberatan Putusan Banding Bina Nusantara University 4 Pengertian • Keberatan adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak apabila WP berpendapat bahwa Surat Ketatapan Pajak atau pemotongan/pemungutan oleh pihak lain tidak sesuai dengan perhitungan WP. Bina Nusantara University 5 Dasar Pengajuan Keberatan • WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada DJP atas suatu: – SKPKB – SKPKBT – SKPLB – SKPN – Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Bina Nusantara University 6 Syarat-syarat Pengajuan Keberatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak WP telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh WP dalam pembahasan hasil pemeriksaan Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan Surat keberatan ditandatangani oleh WP Bina Nusantara University 7 Keputusan Keberatan • DJP dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan. Keputusan dapat berupa: – Mengabulkan seluruhnya – Mengabulkan sebagian – Menolak – Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar • Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan DJP belum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, maka keberatan WP dianggap dikabulkan. Bina Nusantara University 8 Keputusan Keberatan • Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% sebulan max 24 bulan. • Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar. Bina Nusantara University 9 Banding Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak hanya ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Bina Nusantara University 10 Syarat-syarat Pengajuan Banding • Permohonan Banding diajukan paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dengan cara: – Tertulis dalam Bahasa Indonesia – Mengemukakan alasan-alasan yang jelas – Melampirkan Salinan Surat Keputusan Keberatan. Bina Nusantara University 11 Putusan Banding • Putusan Banding dapat berupa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menolak. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Menambah pajak yang harus dibayar. Tidak dapat diterima. Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Membatalkan. • Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. • Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Bina Nusantara University 12
© Copyright 2024 Paperzz