download

Bina Nusantara University
1
Mata kuliah
Tahun
: F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
: 2010
Penyidikan Dalam Perpajakan
Pertemuan 11
Tujuan Pembahasan
Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian
dan tujuan penyidikan pajak, serta menerapkan aspekaspek perjakan terkait dengan penyidikan pajak.
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
• Pengertian Penyidikan pajak.
• Dasar Penyidikan pajak.
• Tujuan Penyidikan
• Wewenang Penyidik
• Penggolongan tindak pidana Pajak.
• Daluwara pidana pajak
• Wewenang Penyidik
Bina Nusantara University
4
PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM
•
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yg dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpul-kan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan
yg terjadi srta menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 31 UU KUP).
•
Dasar hukum penyidikan pajak Pasal 44, 44A, dan 44B, yang berbunyi:
Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat PNS tertentu di
lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana perpajakan.
•
Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan diatur menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
5
TUJUAN PENYIDIKAN PAJAK
Tujuan Penyidikan Pajak adalah:
• Untuk membuat terang tindak pidana perpajakan yang terjadi.
• Guna menemukan tersangka.
• Untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang digelapkan.
Kategori Tindak Pidana Perpajakan adalah:
• Memenuhi rumusan UU KUP pasal 38 dan pasal 39.
• Diancam dengan sanksi pidana.
• Melawan hukum dan tindakan pidana di bidang perpajakan.
• Yang dilakukan oleh seseorang atau badan atau yang mewakili.
• Menimbulkan kerugian bagi negara.
6
UU KUP PASAL 38
Setiap orang karena kealpaannya (tidak sengaja):
• Tidak menyampaikan SPT, atau
• Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak
benar, shg dapat menimbulkan kerugian pd pendapatan
negara dan perbuatan tsb merupakan perbuatan setelah
perbuatan yang pertama kali dilakukan
•
Sanksi:
• Denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak yg terutang yang
tidak atau kurang dibayar, atau
• Dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1
tahun.
UU KUP PASAL 39 AYAT (1)
Setiap orang dengan sengaja:
•
Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau mengguna-kan tanpa hak NPWP
atau NPPKP, atau
•
Menyalahgunakan atau menggunakan hak NPWP atau NPPKP
•
Tidak menyampaikan SPT, atau
•
Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
•
Menolak untuk dilakukan pemeriksaan, atau
•
Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yg palsu atau dipalsukan
seolah-olah benar, atau
•
Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak
meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.
•
Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan
•
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sehingga menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara.
•
Sanksi: dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 tahun dan
denda denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pjk yg terutang yg tidak
atau kurang dibayar.
UU KUP PASAL 39 AYAT (2)&(3)
•
Pidana sebgaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) ditambahkan satu kali
menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak
pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak
selesai-nya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
– Hal ini untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang
perpajakan.
•
Setiap orang melakukan percobaan untuk:
– Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/NPPKP,
– Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau
tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi/kompensasi pajak.
– Sanksi: pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun
dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi
yang dimohon atau jumlah kompensasi atau pengkreditan yang
dilakukan WP.
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
• Tidak terdapat cukup bukti.
• Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana perpajakan.
• Telah daluarsa.
• Tersangka meninggal dunia.
• Atas permintaan Menteri Keuangan untuk tujuan kepentingan penerimaan negara, Jaksa
Agung dpt menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atau
• Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau yg tidak seharusnya
dikembalikan ditambah dengan denda sebesar 4x pajak terutang.
10
DALUARSA PENYIDIKAN PAJAK
• Daluarsa penyidikan pajak adalah 10 tahun sejak saat terutangnya pajak,
berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak ybs.
– Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
11
PENYIDIK PAJAK
•
Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik utk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan.
•
Wewenang Penyidik Pajak adalah:
– Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
– Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpakan.
– Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang perpakan.
– Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpakan.
12
PENYIDIK PAJAK ……(contd.)
•
Wewenang Penyidik Pajak adalah ……(contd.):
– Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan thd
bahan bukti tersebut.
– Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
– Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawanya.
– Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan.
– Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sbg
tersangka atau saksi.
– Menghentikan penyidikan.
– Melakukan tindakan lain yang perlu untuk memperlancar penyidikan.

Download Report