download

Mata kuliah
Tahun
: F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
: 2010
Pengertian atau Istilah-istilah dalam UU No
16 Tahun 2009 tentang KUP
Pertemuan 2
Tujuan Pembahasan
Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian
pengertian dan istilah-istilah yang dipakai dalam UU
KUP.
Bina Nusantara University
Outline Materi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Wajib Pajak (WP)
Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Masa Pajak & Tahun Pajak
Surat Pemberitahuan/SPT (Masa & Tahunan)
Surat Setoran Pajak (SSP)
Surat Ketetapan Pajak/SKP (SKPLB/SKPKB/SKP Nihil)
Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Paksa, Surat Sita
Kredit Pajak untuk PPN, PPh
Pemeriksaan, Penelitian, Penyidikan Tindak Pidana
Penanggung Pajak, Pembukuan
SK Keberatan, Putusan Banding dll
Bina Nusantara University
4
Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak
• Wajib Pajak (Pasal 1 angka 2)
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
• Pengusaha Kena Pajak (Pasal 1 angka 5)
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak
berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984
dan perubahannya.
Bina Nusantara University
5
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Masa Pajak
dan Tahun Pajak
• Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 1 angka 6)
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada WP
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya.
• Masa Pajak (Pasal 1 angka 7)
Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam satu jangka
waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP
• Tahun Pajak (Pasal 1 angka 8)
jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila WP menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
• Bagian Tahun Pajak: bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak
Bina Nusantara University
6
Surat Pemberitahuan (Masa dan Tahunan)
• Surat Pemberitahuan (Pasal 1 angka 11)
Surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
• Surat Pemberitahuan Masa (Pasal 1 angka 12)
Surat Pemberitahuan untuk satu Masa Pajak, misalnya SPT Masa
PPN, SPT Masa PPh Pasal 21
• Surat Pemberitahuan Tahunan (Pasal 1 angka 13)
Surat Pemberitahuan untuk satu suatu Tahun Pajak atau Bagian
Tahun Pajak, misalnya SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT
Tahunan PPh Badan
Bina Nusantara University
7
Surat Setoran Pajak dan
Surat Ketetapan Pajak
• Surat Setoran Pajak (Pasal 1 angka 14)
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Bank Persepsi atau Kantor
Pos dan Giro)
• Surat Ketetapan Pajak (Pasal 1 angka 17)
surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),
dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Bina Nusantara University
8
Surat Tagihan Pajak, Surat Paksa dan
Surat Sita
• Surat Tagihan Pajak (Pasal 1 angka 20)
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda
• Surat Paksa (Pasal 1 angka 21)
surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak
• Penyitaan
Tindakan penagihan lebih lanjut setelah Surat Paksa yang
hanya dapat dilakukan setelah batas waktu 2X24 jam
sebagaimana dimaksud dalam Surat Paksa dilewati.
Bina Nusantara University
9
Kredit Pajak PPh dan PPN
• Kredit Pajak untuk PPh (Pasal 1 angka 22)
pajak yang dibayar sendiri oleh WP ditambah dengan pokok
pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena PPh
dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah
dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan
pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar
negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
• Kredit Pajak untuk PPN (Pasal 1 angka 23)
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi
dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau
setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan,
yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
Bina Nusantara University
10
Pemeriksaan, Penelitian, Penyidikan Tindak Pidana
•
•
•
Pemeriksaan (Pasal 1 angka 25)
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Penelitian (Pasal 1 angka 30)
serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan
pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran2nya termasuk penilaian
tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
Penyidikan Tindak Pidana (Pasal 1 angka 31)
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan yg terjadi serta menemukan tersangkanya.
Bina Nusantara University
11
Penanggung Pajak dan Pembukuan,
• Penanggung Pajak (Pasal 1 angka 28)
orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak
dan memenuhi kewajiban WP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Pembukuan (Pasal 1 angka 29)
suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca,
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
Bina Nusantara University
12
SK Keberatan, Putusan Banding
• Surat Keputusan Keberatan (Pasal 1 angka 34)
surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan
pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh WP
• Putusan Banding (Pasal 1 angka 35)
putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WP
• Putusan Gugatan (Pasal 1 angka 36)
putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal
yang berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan
perpajakan dapat diajukan gugatan.
Bina Nusantara University
13

Download Report