download

Matakuliah
Tahun
Versi
: A0572/ Perpajakan
: 2005
: Revisi 1
Pertemuan 2
KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
• Mengidentifikasikan Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan yang berlaku.
2
Outline Materi
•
•
•
•
•
•
•
•
Dasar Hukum
Tahun Pajak
NPWP dan NPPKP
Surat Pemberitahuan
Surat Setoran dan Pembayaran Pajak
Surat Ketetapan Pajak
Surat Tagihan Pajak (STP)
Kewajiban dan Hak Wajib Pajak
3
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Dasar Hukum:
– Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang terakhir
diubah dengan
– Undang-Undang No. 16 tahun 2000.
4
PENGERTIAN YANG TERDAPAT PADA KETENTUAN
UMUM
– Wajib Pajak
Orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong
pajak tertentu.
– Badan
Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, organisasi massa, organisasi sosial politik ,
lembaga, dana pensiun, badan usaha tetap serta bentuk badan
lainnya.
5
PENGERTIAN YANG TERDAPAT PADA KETENTUAN
UMUM (Cont….)
• Masa Pajak
Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim
atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
• Tahun Pajak
Jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
• Bagian Tahun Pajak
Bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak
• Pajak Yang Terutang
Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam
Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan Perpajakan.
6
PENGERTIAN YANG TERDAPAT PADA KETENTUAN
UMUM (Cont….)
• Penanggung Pajak
Orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran
pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peratauran perundangundangan yang berlaku.
• Surat Paksa
Surat Perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak sesuai dengan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.
10 tahun 2000.
7
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
• Pengertian:
Suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
• Fungsi NPWP:
– Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
– Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan
• Pencantuman NPWP:
– Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak seperti Surat
Setoran Pajak (SSP).
– Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan.
– Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang memerlukan
NPWP.
8
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) Cont …….
• Pendaftaran NPWP
– Semua Wajib Pajak berdasarkan Self Assesment wajib mendapatkan diri
pada Kantor Direktorat jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat
sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP.
– Wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta.
– Jangka Waktu Pendaftaran:
• Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1
(satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan.
• Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas apabila penghasilannya sampai dengan suatu bulan telah melebihi
PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan
berikutnya.
9
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) Cont …….
• Sanksi
Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau
menyalahgunakan NPWP sehingga merugikan pendapatan negara,
diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar.
• Penghapusan NPWP, terjadi karena:
– Wajib Pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan.
– Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan.
– Warisan yant telah selesai dibagi.
– Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
– Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai
BUT.
10
NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
(NPPKP)
• Setiap pengusaha yang berdasarkan UU Pajak
Pertambahan Nilai dikenakan pajak, wajib melaporkan
usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan
kepadanya diberikan NPPKP yang memiliki nomor yang
sama dengan NPWP.
• Fungsi NPPKP:
– Untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya.
– Untuk pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
– Untuk pengawasan administrasi Perpajakan.
11
NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
(NPPKP) … Cont ….
• Pengukuhan PKP
– Bila suatu usaha perdagangan per tahun telah memiliki omzet ≥
Rp. 600 juta.
– Bila suatu usaha jasa per tahun telah memiliki omzet ≥ Rp. 300
juta.
– Bila Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP ingin dikukuhkan
sebagai Wajib Pajak
• Sanksi
– Bagi mereka yang sengaja tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPPKP sehingga merugikan pendapatan negera diancam pidana penjara selama-lamanya 6
(enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah
pajak yang terutang atau kurang bayar.
12
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
• Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan:
– Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan
perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
– Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau
pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak.
– Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut
tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau
badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan berdasarkan
undang-undang perpajakan yang berlaku.
13
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Cont…
• Fungsi SPT bagi PKP:
– Sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPn BM) yang sebenarnya terutang.
– Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak
Keluaran.
– Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui
pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang telah ditentukan oleh
peratauran perundang-undangan yang berlaku.
14
JENIS SPT
• SPT Masa
– Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang
terutang dalam suatu Masa pajak atau pada suatu saat.
• SPT Tahunan
– Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang
dalam suatu Tahun Pajak.
15
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT MASA
• PPh Pasal 21
– Tgl 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
• PPh Pasal 22 Impor, PPN dan PPn BM Impor
– 14 hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
• PPh Pasal 23
– Tgl 20 bulan takwim berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
• PPh Pasal 25
– Tgl 20 bulan takwim berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
• PPh Pasal 26
– Tgl 20 bulan takwim berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
16
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
• SPT Tahunan PPh Orang Pribadi/Badan
– Selambatnya 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.
• SPT Tahunan Pasal 21
– Selambatnya 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.
17
SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
• Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas
negara melalui Kantor Pos dan atau Bank BUMN atau
Bank BUMD atau Bank lain yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan.
• Fungsi SSP:
– Sebagai sarana untuk membayar pajak
– Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak
18
BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK
• PPh Pasal 21
– Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
• PPh Pasal 22 Impor, PPN dan PPn BM atas Impor
– Pada saat penebusan dokumen impor melalui PIB
(Pemberitahuan Impor Barang)
• PPh Pasal 23
– Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
• PPh Pasal 25
– Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
19
BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK (Cont…)
• PPh Pasal 26
– Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir.
• PPN dan PPn BM
– Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir.
• PPh Pasal 29
– Tanggal 25 bulan ketiga tahun takwim.
20
SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)
ADA 4 (EMPAT) JENIS SURAT KETETAPAN PAJAK YAITU:
• SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
– Berdasarkan pemeriksaan/keterangan lain ternyata tidak atau kurang dibayar.
– SPT (termasuk surat tegoran) tidak disampaikan pada waktunya.
– Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPnBM tidak harus dikompensasikan atau tidak
dikenakan tarif 0%.
– Kewajiban menyelenggarakan pembukuan/pencatatan tdk dipenuhi sehingga tidak
dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
• SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
– Terdapat data baru atau data yang sebelumnya belum terungkap menyebabkan
bertambahnya pajak yang terutang pada SKP sebelumnya.
– Ditemukan lagi data yang sebelumnya belum terungkap dalam SKPKBT.
• SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)
– Apabila kredit pajak atau pajak yang dibayar lebih besar dari pajak terutang.
• SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)
– Apabila kredit pajak atau pajak yang dibayar sama dgn dari pajak terutang.
21
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sanksi administrasi brpa bunga dan atau denda pajak
STP dikeluarkan apabila:
• Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
• Hasil penelitian SPT tdpt kurang bayar krn salah tulis atau salah hitung.
• WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
• Pengusaha yg dikenakan pajak tapi tidak melaporkan kegiatan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai PKP.
• Pengusaha yg tidak dikukuhkan sebagai PKP telah membuat faktur pajak
atau pengusaha yg telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat
atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
22
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
• Mendaftarkan diri (NPWP/NPPKP).
– Mendaftarkan diri pd kantor Ditjen Pajak dan kepadanya diberikan
NPWP.
– Bagi WP orang pribadi yg menjalankan kegiatan usaha dan pekerjaan
bebas serta WP badan, paling lambat 1 bulan sejak usaha dimulai.
– Bagi WP orang pribadi yg pengasilan dalam satu bulan telah melebihi
PTKP, wajib mendaftarkan diri paling lambat akhir bulan berikutnya.
– Bagi pengusaha yg mlakukan penyerahan BKP/JKP berkewajiban
melaporkan usahanya ke Ditjen Pajak untuk dikukuhkan menjadi PKP
dan kepadanya diberikan NPPKP. Paling lambat 1 bulan sejak usaha
dimulai.
– Sanksi dengan sengaja tdk memiliki NPWP/NPPKP: kurungan maks 6
tahun dan denda 4 kali pajak terutang.
23
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK (Cont…)
• Menyampaikan surat pemberitahuan (SPT/SPM).
– Wajib pajak wajib melaporkan surat pemberitahuan kepada
kantor Ditjen Pajak utk melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran pajak terutang.
– Penyetoran SPT (Tahunan) paling lambat 3 bulan setelah akhir
tahun pajak.
– Penyetoran SPM (Masa) paling lambat 20 hari setelah akhir masa
pajak.
24
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK (Cont…)
• Membayar sendiri pajak yang terutang (SSP).
–
Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yg digunakan oleh WP utk melakukan
pembayaran/penyetoran pajak terutang ke kas negara.
–
SSP tahunan (PPh ps. 29) paling lambat tanggal 25 setelah akhir tahun pajak.
–
SSP masa (bulanan) paling lambat tanggal 10/15 tergantung jenis pajaknya.
• Menyelenggaraan pembukuan/pencatatan.
–
WP orang pribadi yg melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak
badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
–
Dokumen pembukuan/pencatatan hrs disimpan selama 10 th (daluarsa pajak).
• Melayani proses pemeriksaan pajak yg dilakukan oleh
fiskus.
–
Termasuk jika WP terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan dokumen, maka kewajiban
tersebut ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan pajak.
25
HAK WAJIB PAJAK
•
Melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan.
–
–
•
Meminta kembali kelebihan pembayaran pajak.
–
–
•
Diajukan atas surat ketetapan pajak dan atas pot/put oleh pihak-3.
Mengajukan permohonan banding.
–
•
Restitusi, diminta dalam bentuk uang tunai.
Kompensasi, dipakai untuk membayar utang pajak lain.
Mengajukan keberatan (termasuk pengurangan).
–
•
Dalam hal belum dilakukan tindakan pemeriksaan, wajib pajak berhak untuk melakukan
pembetulan SPT/SPM yang sudah disampaikan. Kekurangan pem-bayaran dikenakan
sanksi bunga sebesar 2% perbulan (max 24 bln) dihitung sejak penyerahan SPT/SPM
berakhir sampai pembayaran.
Pembetulan SPT/SPM dibatasi dalam jangka waktu 2 tahun. Bisa lewat 2 tahun asal belum
dikeluarkan SKP dgn membayar kekurangan beserta sanksi 50%.
Diajukan kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan.
Mendapatkan imbalan bunga berkenaan dgn keberatan/banding
26

Download Report