download

Matakuliah
Tahun
: F0622 - Pengantar Hukum Pajak
: 2009
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Pertemuan 7
Learning Outcomes:
Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan
akan mampu:
menerangkan kewajiban dan hak Wajib Pajak
(C2)
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
• Kewajiban Wajib Pajak
• Hak Wajib Pajak
Bina Nusantara University
4
Kewajiban Wajib Pajak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT
Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan
Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak
Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Kewajiban membuat Faktur Pajak
Kewajiban melunasi Bea Meterai
Bina Nusantara University
5
Kewajiban Wajib Pajak
Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan atau
Pengusaha Kena Pajak:
•
Sesuai dengan self-assessment system maka :
– Setiap Wajib Pajak (WP) wajib mendaftarkan diri.
– Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan
usahanya.
•
Pendaftaran dan Pelaporan disampikan kepada
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana WP
bertempat tinggal/tempat kedudukan/tempat
kegiatan usaha, atau tempat lain yang ditetapkan
Menteri Keuangan (WP Khusus dan WP Besar).
Bina Nusantara University
6
Kewajiban Wajib Pajak
Mengisi dan menyampaikan SPT:
•
•
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah: surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan / pembayaran pajak, objek pajak /
bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban,
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
SPT harus diisi dengan menggunakan huruf latin,
angka arab, satuan mata uang rupiah dan
ditandatangani serta disampaikan oleh ke kantor
pajak tempat WP terdaftar.
Bina Nusantara University
7
• Fungsi SPT: Sebagai sarana untuk melaporkan
dan mempertanggungjawabkan penghitungan
jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan
melaporkan tentang :
1. Pembayaran / pelunasan pajak yang dilaksanakan
sendiri / melalui pemotongan / pemungutan pihak
lain.
2. Penghasilan yang merupakan objek/bukan objek
pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotong/pemungut.
Bina Nusantara University
8
•
•
Memperpanjang Penyampaian SPT:
Wajib Pajak berhak memperpanjang waktu
penyampaian SPT Tahunan hingga paling lama 6
bulan, misalnya karena luasnya kegiatan usaha atau
karena masalah-masalah teknis dalam penyusunan
laporan keuangan sehingga sulit untuk memenuhi
jangka waktu tersebut.
Pembetulan SPT
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan
menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu
2 tahun (dengan syarat sebelum dilakukan pemeriksaan
atau penyidikan).
Bina Nusantara University
9
Kewajiban Wajib Pajak
Membayar atau menyetor pajak yang terutang:
•
•
Setiap jenis pajak, ada jatuh tempo (jangka waktu) pembayarannya. Jika
lewat jatuh tempo, dikenakan sanksi perpajakan berupa bunga penagihan,
yang besarnya 2% per bulan.
Sarana atau Bukti Pembayaran dilakukan dengan :
1.
2.
3.
•
Surat Setoran Pajak (SSP)  untuk PPh, PPN, PPnBM, dan Bunga Penagihan.
Surat Setoran Bea (SSB)  untuk BPHTB.
Surat Tanda Setoran (STS) untuk PBB.
Tempat pembayaran dilakukan di :
1.
2.
3.
Bank, yang ditunjuk pemerintah.
Kantor Pos.
Tempat lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.
Bina Nusantara University
10
Kewajiban Wajib Pajak
Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan:
• Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan (Neraca dan Labarugi) pada setiap tahun pajak berakhir.
• Yang wajib menyelenggarakan pembukuan :
– Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha/pekerjaan bebas.
– Wajib Pajak badan.
Bina Nusantara University
11
Kewajiban Wajib Pajak
• Pembukuan / pencatatan harus diselenggarakan
dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan
keadaan/kegiatan usaha yang sebenarnya.
• Pembukuan / pencatatan harus :
– Diselenggarakan di Indonesia.
– Menggunakan huruf Latin dan angka Arab.
– Disusun dalam bahasa Indonesia (bahasa asing, izin Menkeu)
dan dalam mata uang Rupiah (mata uang asing, izin Menkeu)
– Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel
akrual atau kas.
Bina Nusantara University
12
Kewajiban Wajib Pajak
• Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang
peredaran bruto / penerimaan penghasilan sebagai dasar
menghitung jumlah penghasilan neto.
• Pencatatan dapat dilakukan oleh:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha /
pekerjaan bebas (dengan peredaran bruto di bawah Rp 1,8
Miliar / tahun).
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/
pekerjaan bebas
• Bagi Wajib Pajak yang punya lebih dari 1 jenis usaha / tempat
usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas
jumlah peredaran / penerimaan bruto dari masing-masing jenis
usaha / tempat usaha.
Bina Nusantara University
13
Hak Wajib Pajak
1. Hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari
fiskus
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
4. Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran
pajak
5. Hak mengajukan keberatan dan banding
6. Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia
WP
Bina Nusantara University
14
Hak Wajib Pajak
7. Hak untuk mengajukan permohonan mengangsur atau
menunda pembayaran pajak
8. Hak meminta keterangan mengenai koreksi dalam
penerbitan ketetapan pajak
9. Hak memberikan alasan tambahan
10. Hak mengajukan gugatan
11. Hak menunda penagihan pajak
12. Hak memperoleh imbalan bunga
13. Hak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah
Agung
Bina Nusantara University
15
Hak Wajib Pajak
14. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya
yang telah dikeluarkan dalam penghitungan besarnya
penghasilan kena pajak
15. Hak pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena
Pajak
16. Hak menggunakan norma penghitungan penghasilan
neto
17. Hak memperoleh fasilitas perpajakan
18. Hak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan
terhadap Pajak Keluaran dalam UU PPN
Bina Nusantara University
16
Hak-Hak Wajib Pajak
• Pelayanan, Pembinaan dan Penyuluhan
Pelayanan, pembinaan, dan penyuluhan pajak diberikan
agar self assessment system berjalan dengan baik.
• Kelebihan Pembayaran Pajak
Wajib Pajak yang dalam 1 tahun pajak (PPh) atau PKP
yang dalam 1 masa pajak (PPN), bila pajak yang telah
dibayar melebihi pajak yang seharusnya terutang dan
dilaporkan dalam SPT, berhak memperoleh
pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.
Bina Nusantara University
17

Download Report