Matakuliah
Tahun
: F0422 - Pengantar Hukum Perdata dan Dagang
: 2009
PERJANJIAN DAN PERIKATAN
PERTEMUAN 07
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
• Menjelaskan tentang perbedaan perjanjian dan perikatan (C2)
Bina Nusantara University
2
Outline Materi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SUMBER HUKUM
PERBUATAN HUKUM
PERJANJIAN ATAS BEBAN DAN CUMA-CUMA
KEBEBASAN BERKONTRAK
ASAS KEPRIBADIAN
SAHNYA PERJANJIAN
KESEPAKATAN SEMU
PENGERTIAN SEBAB KONSIDERATION
AKIBAT HUKUM PERIKATAN
Outline Materi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PERJANJIAN BAKU (STANDAR)
GARIS BESAR AZASNYA
JUAL BELI
SEWA MENYEWA
PEMBERIAN KUASA
TUKAR MENUKAR
PERJANJIAN KERJA
HIBAH
PINJAM PAKAI
MEMBUAT PERJANJIAN
Sistem Hukum :
• Civil Law  Indonesia
• Common Law
Sumber Perikatan :
•
Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Asas-asas Hukum Perjanjian,
Hukum Perjanjian ini dalam bahasa Belanda dinamakan het
Verbintenissenrecht. Jadi Verbintenissenrecht oleh Wirjono
diterjemahkan menjadi Hukum Perjanjian bukan Hukum Perikatan.
• R. Subekti, tidak menggunakan istilah Hukum Perikatan tetapi istilah
Perikatan sesuai dengan judul buku III KUH Perdata tentang perikatan.
Dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, beliau menulis perkataan
Perikatan (Verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan
perjanjian, sebab buku III KUH Perdata memuat tentang Perikatan yang
timbul dari :
1. Persetujuan atau perjanjian,
2. Perbuatan yang melanggar hukum,
3. Pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan
(zaakwaarnemiing).
Sumber Perikatan (Pasal 1233) :
• Untuk perjanjian dalam Bahasa Belanda disebut Overeenkomst,
sedangkan hukum perjanjian disebut overeenkomstenrecht.
Pengertian perjanjian lebih sempit dari perikatan, karena perikatan
lebih luas daripada perjanjian. Perikatan lebih luas dari perjanjian,
sebab perikatan itu dapat terjadi karena :
1. Perjanjian (kontrak)
2. Bukan dari perjanjian (dari undang-undang)
• Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu
berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari
perjanjian ini, ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hokum
antara kedua belah pihak. Hubungan tersebutlah yang dinamakan
dengan Perikatan.
Sumber Perikatan (Pasal 1233) :
Dengan demikian hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan
perikatan, dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak
menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistim terbuka. Oleh karena itu
setiap masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian.
Dasar Hukum Perikatan :
1.
2.
Menurut KUH Perdata, sumber dari pada perikatan terdiri dari :
Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian),
Perikatan yang timbul dari undang-undang, yang terbagi atas :
• Karena undang-undang semata, misalnya hukum perkawinan
dalam hal hubungan antara orang tua dengan anak, hukum
kewarisan.
• Karena undang-undang, akibat perbuatan manusia menurut
hukum, terjadi karena perbuatan yang diperbolehkan (sah) dan
yang bertentangan dengan hukum (tidak sah).
Dasar Hukum Perikatan (cont..) :
3.
4.
5.
6.
Bukan karena perjanjian, terjadi karena perbuatan melanggar hukum
(onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming).
Yurisprudensi, merupakan suatu keputusan hakim yang terdahulu yang
diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkaranya yang sama.
Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Hukum Adat).
Ilmu Pengetahuan Hukum.
Dasar Hukum Perikatan (cont..):
A. Perjanjian / contract
B. Undang-undang (material)
•
•
•
Buku ke-III yang mengatur mengenai perikatan ini tidak memberikan
definisi yang merupakan pembatasan mengenai pengertian perikatan ini.
Oleh karena Buku ke-III, tidak memberikan definisi mengenai perikatan
ini, maka ilmu pengetahuan memberikan batasan-batasan sebagai
berikut :
“Suatu perikatan ialah suatu perhubungan hokum antara dua orang atau
dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu
hal (prestasi) dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi
tuntutan itu”.
Hakekat Perikatan :
•
•
•
Perikatan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi
perikatan dalam bidang hukum kekayaan, perikatan dalam bidang hukum yang
mengatur hak-hak perdatan yang dapat dinilai dengan uang.
Para pihak dalam perjanjian adalah subyek, sedang prestasi yang diperjanjikan
adalah obyek perikatan.
Mempunyai sifat khusus yaitu hubungan hukum antara orang dengan orang,
yakni kreditur dengan debitur.
Obyek Perikatan :
• Obyek perikatan ialah prestasi yang diperjanjikan, yakni apa yang wajib dilakukan
oleh pihak debitur, yang dapat dituntut pelaksanaannya oleh kreditur.
• Menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan 3
macam prestasi, oleh karena pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
berbunyi : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak
berbuat sesuatu”.
Subyek Perikatan :
• Subyek perikatan adalah pihak-pihak yang mengadakan perikatan yakni
pihak yang berkewajiban melakukan prestasi dan pihak yang berhak
menuntut pelaksanaan prestasi (debitur dan kreditur). Kedua belah pihak
adalah subyek dalam perikatan.
WANPRESTASI :
Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana si berhutang tidak melakukan
apa yang dijanjikan untuk dilaksanakan, atau melanggar perjanjian dalam
hal diperjjanjikan bahwa debitur tidak boleh melakukan sesuatu hal,
sedangkan ia melakukannya.
WANPRESTASI (cont..):
Seorang debitur dapat dikatakan lalai apabila :
• terlambat melaksanakan prestasi perikatan;
• melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; atau
• sama sekali tidak melaksanakan prestasi;
• melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perikatan.
Akibat keadaan lalai :
• Apabila debitur dalam keadaan lalai, ia dapat dituntut untuk memberikan ganti
kerugian.
WANPRESTASI (cont..):
1.
2.
3.
Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan penuntutan ganti rugi :
Tuntutan telah dapat diajukan, artinya prestasi perikatan itu sudah harus
dilakukan, tetapi debitur tidak melakukannya.
Pihak debitur tidak dalam keadaan memaksa.
Terhadap tuntutan itu tidak diajukan tangkisan yang dapat melumpuhkan
tuntutan itu.
Akibat Wanprestasi :
Bilamana debitur sudah tegas dinyatakan lalai, kreditur segera dapat
menuntut ganti rugi, dalam arti debitur harus menanggung kerugian
yang timbul karena wanprestasi tersebut.
Akibat Wanprestasi :
1.
2.
3.
4.
5.
Hal-hal yang dapat dituntut oleh seorang kreditur terhadap debitur yang
telah melakukan wanprestasi ialah :
Pelaksanaan prestasi;
Ganti rugi;
Pelaksanaan prestasi ditambah dengan ganti rugi;
Pembatalan perjanjian itu sendiri; atau
Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi kreditur berhak memilih
yang mana dari kemungkinan tersebut yang akan dituntut.
Akibat Wanprestasi :
1.
2.
3.
4.
Hal-hal yang paling tidak mengenakkan debitur sebagai akibat
kelalaiannya yang merugikan kreditur itu ialah :
Pembayaran ganti rugi;
Pembatalan perjanjian
Peralihan risiko dan
Membayar biaya perkara
Hapusnya Suatu Perikatan :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mengenai hapusnya atau berakhirnya suatu perikatan oleh undang-undang ditentukan dalam
pasal 1381 yang menentukan 10 cara berakhirnya perikatan. Dalam pasal 1381 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ditentukan cara-cara berakhirnya sebagai berikut :
Karena pembayaran;
Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
Karena pembaharuan hutang;
Karena kompensasi atau perjumpaan hutang;
Karena percampuran hutang;
Karena pembebasan hutang;
Karena musnahnya barang yang terutang;
Karena kebatalan atau pembatalan;
Karena berlakunya syarat batal; dan
Karena lewatnya waktu.
Hapusnya Suatu Perikatan :
• Cara berakhirnya perikatan yang disebutkan dalam pasal 1381 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata itu belum lengkap, oleh karena masih
ada cara-cara berakhirnya perikatan yang belum termasuk didalamnya,
misalnya : berakhirnya perikatan karena ketetapan waktu; berakhirnya
perikatan karena salah seorang meninggal dunia dalam perikatanperikatan tertentu.
• Azas kebebasan berkontrak (freedom of contract atau laizzes faire)
pasal 1338
• Prestasi perikatan (Pasal 1234)
•Memberikan sesuatu
•Berbuat sesuatu
•Tidak berbuat sesuatu
Prestasi Perikatan :
Prestasi perikatan dalam perjanjian dapat berupa :
1. Kewajiban
2. Syarat
3. Kewajiban dan syarat
Macam - Macam Perjanjian :
A. Perjanjian cuma-cuma (hibah)
B. Perjanjian atas beban
•
•
B.1. Perjanjian UNILATERAL
B.2. Perjanjian BILATERAL
Macam - Macam Perjanjian :
Perjanjian
Pihak I
Pihak II
Cuma-cuma
Prestasi Kewajiban
Unilateral
Prestasi Kewajiban
Prestasi syarat
Bilateral
Prestasi Kewajiban
Prestasi Kewajiban
Macam - Macam Perjanjian :
Contoh :
Perjanjian cuma-cuma
• Hibah
Perjanjian Unilateral
• Siapa yang menemukan anjing poedel akan diberi hadiah
Perjanjian Bilateral
• Jual Beli
Azas Kepribadian (Privity of Contract) :
•
Azas Kepribadian (Privity of Contract) Pasal 1340
Perjanjian hanya mengikat pada pihak dalam perjanjian
Syarat - Syarat Sahnya Suatu Perjanjian :
Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian
Pasal 1320 :
1. Syarat Subjektif
a. Kesepakatan
Proses Ijab Kabul (Offer – Acceptance)
b. Kecakapan
2. Syarat Objektif
a. Hal yang tertentu
b. Sebab yang halal (Consideration)
Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat :
Perjanjian yang tidak memenuhi syarat :
• Batal demi hukum (Void Ab Initio)
• Voidable (dapat dibatalkan)
• Beda : Batal demi hukum (Void, u subjek hukum) dan dapat dibatalkan
(Voidable, u objek hukum)
• Bahaya bila perjanjian yang tidak memenuhi syarat adalah Voidable
• Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, dibedakan bagian perjanjian,
yaitu bagian inti (wanzenlijke oordeel), sub bagian inti disebut esensialia
dan bagian yang bukan inti disebut naturalia dan aksidentialia.
Esensialia :
Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam
perjanjian, sifat yang menentukan atau
menyebabkan perjanjian itu tercipta (constructieve
oordeel).
Naturalia :
Bagian ini merupakan sifat bawaan (natuur)
perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada
perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dari
benda yang dijual (vrijwaring).
Aksidentialia :
Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian
yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.
Kesepakatan Semu :
Kesepakatan yang diberikan karena adanya:
1. Kekhilafan (Mistake)
2. Paksaan (Duress)
3. Penipuan (Misrepresentation)
Kesepakatan Semua adalah Kesepakatan jadi perjanjian
tidak “Void” (Batal demi hukum) tetapi dapat dibatalkan
(Voidable)
Subjek Hukum : A. Orang Pribadi
Pasal 1329 : pada dasarnya setiap orang adalah
subjek hukum, kecuali UU menentukan lain.
• Hal yang tertentu
Sebab yang halal (consideration)
Pasal 1330
Pasal 1330 : Orang yang dianggap tidak cakap ialah :
• Belum dewasa (<18 tahun dan belum menikah). UU
No. 1/1974
• Orang dewasa yang diampu.
Subjek Hukum : B. Badan Hukum
• Subjek hukum : badan hukum
• Pasal 1654 : badan yang sah
Perjanjian Oleh Anak - Anak (Pengecualian)
Perjanjian yang dapat dilakukan oleh anak-anak
(pengecualian) :
• Sesuai dengan kehidupan anak-anak
• Sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu
• Transaksi kerja bila dikuasakan oleh wakilnya (pasal 1601 G
& H)
Halal :
Halal mencakup :
• Tidak bertentangan dengan UU
• Sesuai dengan kesusilaan
• Sesuai dengan ketertiban umum
Pengganti sebab (pasal 1336) tergantung UU
Akibat Hukum Terjadinya
Perjanjian :
1.
•
•
•
•
2.
3.
Terikat pada :
Isi perjanjian
Kepatutan
Kebiasaan
UU
Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338)
Kreditur dapat minta pembatalan perbuatan debitur yang
merugikan kreditur (pasal 1341). (injuction)
Ketidakpatutan
Ketidakpatutan terjadi dalam hal terdapat :
1. Hubungan yang berat sebelah (undue influence)
• Misalnya : pengacara dengan klien
2. Keadaan yang berat sebelah (unconscionability)
• Misalnya : perjanjian dengan salah satu pihak adalah orang
tua yang buta huruf
PERIKATAN:
Macam - Macam Perikatan
• Perikatan bersyarat
• Perikatan dengan ketetapan waktu
• Perikatan alternatif
• Perikatan tanggung
• Tanggung renteng
• Lain-lain
Point Materi :
• Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari bagian umum dan
bagian khusus.
• Bagian umum ini berisi peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatanperikatan pada umumnya, misalnya : tentang lahirnya suatu perikatan,
mengikatnya suatu perikatan, akibat dari suatu perikatan hapusnya suatu
perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya.
• Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perikatan-perikatan
khusus atau perjanjian-perjanjian khusus yang terdapat dalam masyarakat
secara lazim ditemukan dan telah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya
jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, perjanjian kerja dan perjanjianperjanjian lainnya.
• Namun demikian masih banyak perjanjian-perjanjian dalam masyarakat yang
tidak terdapat pengaturannya dalam bagian khusus tersebut, seperti halnya jualangsur, sewa-beli dan sebagainya.
Perikatan Khusus
Perikatan khusus contohnya adalah:
1. jual-beli,
2. sewa-menyewa,
3. tukar-menukar,
4. perjanjian kerja
5. perjanjian-perjanjian lainnya
Perjanjian Jual Beli :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sumber hukum (pasal 1457 – 1540 KUHPer)
Pengertian perjanjian jual beli
Syarat tangguh dalam jual beli (pasal 1463)
Kewajiban penjual
Kewajiban pembeli
Risiko
Hak untuk membeli kembali
Sistem causal dan sistem abstrak
Hak reklame (pasal 1145)
Perjanjian Sewa Menyewa :
•
•
•
•
Pengertian perjanjian sewa menyewa (pasal 1548)
Kewajiban yang menyewakan
Kewajiban penyewa
Mengulangsewakan
Perjanjian Kerja :
•
•
•
Perjanjian melakukan pekerjaan (pasal 1601)
Perjanjian perburuhan (Kesepakatan Kerja Bersama/KKB)
Perjanjian kerja
Hibah :
Hibah = Pemberian cuma-cuma
•
Pengertian perjanjian hibah
•
Kecakapan untuk memberi dan menerima hibah
Pemberian Kuasa :
1. Pengertian perjanjian pemberian kuasa
(pasal 1792)
2. Kuasa khusus dan umum
• Kewajiban si kuasa
• Substitusi
• Kewajiban pemberi kuasa
• Hak retensi
• Berakhirnya pemberian kuasa
Hukum Kontrak :
• Mengingat masalah asas kebebasan berkontrak dan kaitannya dengan
perjanjian baku (standar) sebagai masalah, perlu terlebih dahulu dikaitkan
dengan Hukum Kontrak sebagai subsistem dari sistem Hukum Nasional.
Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari Hukum Kontrak dan ia
tidak berdiri sendiri. Maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita
memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas Hukum
Kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar,
tiang, fondasi dari hukum kontrak.
Hukum Kontrak (cont..) :
Bahwa sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di
atas mana dibangun tertib hukum. Asas-asas ini diperoleh melalui kontruksi yuridis,
yaitu dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata (konkret) untuk
kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum (kolektif) atau abstrak. Proses ini
dapat juga dikatakan “mengabstraksi”. Asas-asas ini mempunyai tingkatan jika dilihat
dari gradasi sifatnya yang abstrak. Perbedaan antara berbagai asas ini tidak prinsipiil,
tetapi gradual. Aturan-aturan hukum membentuk dirinya dalam sistem hukum dan
merupakan suatu “pohon hukum” (science tree), yang mempunyai akar, batang,
cabang, dahan, ranting, tangkai, daun, bunga, buah dan sebagainya. Sistem hukum
dapat dijabarkan dalam sub-subsistem, seperti Hukum Nasional dapat dijabarkan
dalam Hukum Perdata, dijabarkan ke dalam sub-subsistem hukum kontrak, hukum
kontrak internasional, hukum perkreditan, dan sebagainya. Dilihat dari sistem Hukum
Nasional, maka hukum kontrak adalah subsistem Hukum Perdata.
Hukum Kontrak (cont..) :
Demikianlah suatu sistem hukum dalam suatu negara tertentu dapat
seterusnya dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Seluruh sub-subsistem
ini satu sama lain berkaitan dalam hubungan yang harmonis dan serasi,
seimbang, tidak tumpah tindih, tidak berbenturan karena asas-asasnya
yang terpadu. Asas-asas yang terdapat di dalam Hukum Perdata harus
senada, seirama dengan asas yang terdapat dalam Hukum Nasional.
Demikian juga asas-asas Hukum Kontrak harus selaras dengan asas-asas
Hukum Perdata.
Asas-asas dalam Kontrak :
1.
•
2.
•
3.
•
Secara garis besar maksud masing-masing asas itu adalah sebagai berikut :
Asas Konsensualisme
Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1320 KUH Perdata
didalamnya ditemukan istilah “semua” perjanjian lahir pada saat ada kata
sepakat.
Asas Kepercayaan
Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat
menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan
memenuhi prestasinya di kemudian hari.
Asas Kekuatan Mengikat
Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian
terkandung suatu asas kekuatan mengikat.
Asas-asas dalam Kontrak (cont.):
4. Asas Persamaan hak
• Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada
perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan,
kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.
5. Asas Keseimbangan
• Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan
perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas
persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan
prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban
untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.
Asas-asas dalam Kontrak (cont..)
6. Asas Moral
• Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan
sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk
menggugat kontraprestasi dari pihak debitur.
7. Asas Kepatutan
• Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di
sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
Asas-asas dalam Kontrak (cont..):
8. Asas Kebiasaan
• Asas ini diatur pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata, yang dipandang
sebagai bagian dari perjanjian.
9. Asas Kepastian Hukum
• Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian
hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu,
yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
Asas Kebebasan Berkontrak yang Bertanggung Jawab:
• Almarhum Supomo, telah memberikan sumbangan yang sangat besar
dalam hal peletak dasar terhadap hubungan individu dan masyarakat di
Indonesia. Dari pidato inagurasinya di Fakultas Hukum Jakarta tahun 1941
dapat disimpulkan beberapa ciri perbandingan tentang kedudukan
individu dalam masyarakat di Indonesia, dan Dunia Barat, sebagai berikut :
• Di Indonesia, yang primair adalah masyarakat, individu terikat dalam
masyarakat. Hukum bertujuan mencapai kepentingan individu, yang
selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.
• Di Barat, yang primair adalah individu, individu terlepas dari masyarakat,
hukum bertujuan mencapai kepentingan individu.
KUHPer dan Asas Kontrak :
Asas Kebebasan Berkontrak dapat terlihat di dalam Pasal 1338 KUH
Perdata, dikatakan bahwa segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh
para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,
sedangkan Sistim terbuka mempunyai arti bahwa dalam membuat
perjanjian para pihak diperkenankan untuk menentukan isi daripada
perjanjiannya sebagai undang-undang bagi mereka sendiri. Asas
Konsensualismu, dikatakan bahwa perjanjian tersebut lahir pada saat
tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok
dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Asas Konsensualisme lazim
disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
DISKUSI DAN TANYA JAWAB

download

download

download

download

download

download

download

download

download

download

download

download