download

Matakuliah
Tahun
: O0144 / Teori Komunikasi Massa
: 2008 / 2009
KOMUNIKASI MASSA DAN MASYARAKAT
MODERN
Pertemuan 9 & 10
Komunikasi Massa dan Masyarakat Modern
•
•
•
•
Media Massa kontemporer
Analisis media Massa
Media massa, hukum dan peraturan
Struktur dan aturan kepemilikan
Bina Nusantara
Media Massa kontemporer
•
Media massa saat ini telah berkembang sangat pesat
menandai masuknya masyarakat dalam “information
society”
• Bebeberapa hal penting dari perkembangan media
massa kontemporer, yang saling terkait antara satu
dengan lainnya adalah:
1. Teknologi:
2. Standar: Standae media antaranya: integrasi antar
media, misalnya televisi digital audio broadcasting
Bina Nusantara
3. Pelanggan elektronik: Perangkat informasi yang harus
dimiliki pelanggan untuk menjangkau informasi;
4. Komputer
5. Perangkat telekomunikasi
6. Media: TV kabel, film, dan lain-lain
7. Pengguna: Pekerja informasi, audiens media, pengguna
komputer
8. Regulator: dalam hal ini adalah badan yang mengatur halhal yang berkaitan dengan media dan pemberitaan;
9. Issu: Pemilik, amandemen, akses dan privacy
Bina Nusantara
Analisis media Massa
•
Media massa merupakan bagian dari komunikasi
massa
• Terdapat beberapa elemen untuk mendefinisikan
komunikasi massa:
1. Satuan aktifitas yang berbeda (dalam menciptakan isi
media)
2. Menyangkut berbagai konfigurasi teknologi (televisi,
radio, videoteks, suratkabar, buku)
3. Terdapat asosiasi antara institusi formal atau media
(sistem, stasiun, publikasi dan sebagainya).
Bina Nusantara
4. Beroperasi menurut hukum, peraturan dan pemahaman
(kode etik profesional dan praktis, audiens dan
ekspektasi sosial serta kebiasaan)
5. Diproduksi oleh orang dengan berbagai aturan (pemilik,
pembuat aturan, produsen, distributor, pengiklan, dan
anggota audiens).
– Beberapa hal terkait dengan produksi, media akan
memperlihatkan beberapa karakter keterpengaruhan,
yakni: dipengaruhi bisnis, dipengaruhi pemerintah,
dipengaruhi aturan legal formal,dipengaruhi audiens,
dan dipengaruhi pemilik dan profesional media.
6. Menyampaikan informasi, hiburan, gambar dan simbol ke
audiens massa.
Bina Nusantara
•
Beberapa hal yang terkait dengan kepemilikan dan
institusi, yakni:
a. Sektor institusi privat: media privat dapat didefinisikan
sebagai perusahaan korporasi media yang dimiliki
secara perorangan dan berorientasi provit. Tujuan
utamanya adalah mendapatkan keuntungan sebesarbesarnya melalui cost minimum.
• Media jenis ini memiliki target audiens, pemberitaan
berorientasi untuk dijual kepada audiens.
b. Sektor institusi publik
• Sebagian besar institusi media merupakan sektor
institusi publik.
Bina Nusantara
•
Di negara Barat, perusahaan media publik biasanya
dioperasikan sebagai “perpanjangan tangan” bagi
kontrol pemerintah.
• Di Kanada misalnya, mereka bertanggungjawab pada
perpanjangan tangan atas regulasi The Canadian
Radio-Television and Telecomunications Commission
(CRCT).
c. Sektor institusi privat dan publik
• Status kepemilikan media, kepemilikan publik dan privat
merupakan faktor penentu hubungan antara media dan
negara.
Bina Nusantara
• Ketika kepemilikan privat, pertimbangan keuntungan dan
pemasangan iklan, cenderungan untuk
mempertimbangkan public service (layanan publik).
• Sementara, jika kepemilikan publik berlaku sepenuhnya
dan tanpa iklan, potensial mendapat protes dari
pengiklan.
Bina Nusantara
Media massa, hukum dan peraturan
• Media massa merupakan mata rantai penting dalam
sistem informasi yang meliputi seluruh tingkatan,
masyarakat dan pemerintah.
• Mass media juga diharapkan menjadi penyampai yang
netral.
• Menurut Wright Mills (1959), keberadaan media massa
merupakan refleksi dari kekuatan pemerintah di satu sisi,
yang digabungkan dengan kekuatan masyarakat elit.
Bina Nusantara
Posisi media dalam masyarakat
•
1.
2.
3.
4.
Bina Nusantara
Secara historis, media membawa serta operasional
mereka di empat tempat yang berbeda dalam
masyarakat:
Bersama dengan negara
Bagian dari gerakan sosial, atau politik, atau partai
Melalui perusahaan swasta
Bisa berarti perusahaan publik yang berarti
perpanjangan tangan dari pemerintah itu sendiri
Undang-undang Komunikasi Massa
•
Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur
tentang media dan pemberitaan.
• Beberapa aturan umum tentang komunikasi massa
adalah:
1. Kebebasan berkomunikasi, termasuk kepemilikan dan
mengumpulkan, menerima dan menyampaikan
informasi.
2. Tindakan regulasi penyiaran, telekomunikasi dan di
beberapa negara, menekankan kesatuan
3. Kebijakan dukungan industri secara langsung dari
pemerintah khususnya industri budaya.
Bina Nusantara
4. Kebebasan untuk: mendapatkan, legislasi informasi, dan
dimungkinkan bagi penelitian publik.
5. Hukum yang membatasi kebebasan berbicaran seperti
hukum memfitnah, untuk memproteksi individu.
6. Hukum hak cipta, dibuat untuk memproteksi kekayaan
intelektual.
7. Hukum yang mengatur tentang penyingkapan publik, yang
diaplikasikan ke perusahaan “publik”
8. Hukum yang menyangkut diseminasi dan penggunaan
teknologi.
Bina Nusantara
9. Hukum kontrak dan perusahaan
• Secara lengkap, aturan tentang media massa dan
terutama perkembangan media yang meliputi televisi
kabel, dan aturan secara umum tentang penggunaan dan
penempatan satelit, terdapat dalam Lorimer, 2000, 38-74.
Bina Nusantara
Struktur dan aturan kepemilikan
• Latar belakang sejarah: fungsi dan kepemilikan
• Akar institusi media ditemukan dalam konteks sosial,
budaya, politik, dan yang paling penting keuntungan
bisnis.
• Cetakan Guttenberg merespon tumbuhnya melek huruf
dan keuntungan; Injil dan yang lainnya tersedia untuk
audiens yang lebih luas.
• Hukum dan pajak bagi pers Inggeris diberlakukan pada
abad ke enam belas untuk mengontrol surat kabar dan
hasil cetakan lainnya.
Bina Nusantara
Peran publik dalam penyiaran
• Penyiaran telah meletakkan fondasi bagi pers.
• Terdapat lima faktor yang menyangkut partisipasi dan
kepemilikan publik dalam broadcasting:
• Pertama, warisan pers bebas yang ideal, tingkat dimana
pers mampu menyediakan sarana bagi aspirasi orangorang.
• Kedua, kelangkaan spektrum radio. Walaupun tidak ada
habisnya, kenyataannya ruang hanya diperuntukkan bagi
beberapa stasiun radio.
Bina Nusantara
• Ketiga, teknologi membuat perubahan dalam bentuk dan
sistem informasi
• Keempat, menetapkan tradisi Britania (tradisi penyiaran
berita) dalam konteks politik netral.
• Kelima, naluri kapitalis dari Guglielmo Marconi.
Bina Nusantara
Sektor Privat kepemilikan Media: Etika
Perusahaan Swasta
• Etika global saluran media privat atau komersil, adalah
orientasi keuntungan.
• Kepemilikan privat sektor media, berkaitan dengan
beberapa hal:
• Pertama: Kebijakan yang mendukung kepemilikan
media;
• Kedua: Pelayanan jasa yang dikaitkan dengan
keuntungan
Bina Nusantara
• Ketiga, teknologi baru, khususnya satelit komunikasi,
membangkitkan tantangan akan kemampuan dan
legitimasi negara untuk mengontrol komunikasi
elektronik.
• Hal utama yang dikuatirkan dari perkembangan teknologi
komunikasi adalah pesan langsung kepada audiens
• Kepemilikan sektor privat diharapkan dapat menjaga
hak-hak penerima informasi.
Bina Nusantara
Bentuk Kepemilikan Pribadi
•
•
•
•
•
•
Beberapa bentuk kepemilikan perusahaan, adalah:
Perusahaan tunggal;
Integrasi horisontal;
Integrasi vertikal;
Kepemilikan lintas media;
Konglomerasi media;
Bina Nusantara
Implikasi Kepemilikan komersial
• Implikasi kepemilikan perusahaan komunikasi massa
secara komersial, umumnya berorientasi provit.
• Terdapat dua persepsi utama kegunaan sosial
perusahaan swasta:
• Pertama, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi;
• Kedua, dalam beberapa kasus, jasa komunikasi yang
didukung pemasangan iklan, diberikan secara “bebas”
kepada konsumen.
Bina Nusantara
• Bebapa hal utama yang menyangkut kepemilikan
komersial adalah:
• Multi korporasi perusahaan media;
• Hubungan konglomerasi
• Konglomerasi jurnalisme
• Servis pada konsumen
• Kontrol monopoli
Bina Nusantara
Bina Nusantara

Download Report