download

Matakuliah
Tahun
: F0522 – Manajemen Perpajakan
: 2009
Perencanaan Pjk Domestik
Pertemuan 09
2 Perencanaan Pjk
a. PP domestik/nasional
b. PP internasional
Beda pada aturan pajak yang dipakai:
a. PP nasional dengan UU Domestik, dan
b. PP internasional dengan UU DN +
UU/perjanjian pajak dari/dengan negara yang
bersangkutan.
Bina Nusantara University
2
PP Untuk Efisiensi Beban Pajak
•Strategi efisiensi beban pajak antara lain:
– Ambil keuntungan dari pilihan bentuk badan hukum
yang tepat
– Pilih lokasi WP yang akan didirikan
– Ambil laba maks’l dari beberapa pengecualian,
potongan / pengurangan PKP sesuai UU
– Dirikan perusahaan dalam 1 jalur usaha
– Ada perusahaan hanya sebagai profit / cost center
Bina Nusantara University
3
– Beri tunjangan kepada pegawai
– Pilih cara penilaian persediaan
– Pendanaan AT dapat SGU dengan hak opsi atau beli
langsung
– Pilih cara penyusutan sesuai aturan pajak
– Hindari pengenaan pajak
– Optimalkan kredit pajak sesuai UU
– Tunda pembayaran pajak
– Hindari pemeriksaan pajak
– Hindari pelanggaran aturan pajak
– Hindari sanksi pajak
Bina Nusantara University
4
Perencanaan PPh
Sebelum PP dimulai, harus paham beda laba akt & PKP
(pengakuan pendapatan & biaya).
Laba Akt vs. PKP:
Laba akt / laba kom’l: lazim dalam bisnis, dihitung
sesuai Prinsip Akt umum, di Indonesia diatur dalam
Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
PKP: Laba dihitung dg aturan pjk (UU PPh+rulings)
Pendapatan timbul dari transaksi & peristiwa ek. Sbb:
Jual barang/jasa, dan/atau Pakai aktiva perusahaan
Bina Nusantara University
5
PKP dihitung minimal dengan 5 hal:
– Objek PPh (Ps.4-1)
– Non obyek PPh (Ps.4-3)
– Obyek PPh final (Ps.4-2)
– Biaya fiskal (Ps.6)
– Non biaya fiskal (Ps.9)
Bina Nusantara University
6
Alternatif dasar akt
Basis kas dimodifikasi untuk hitung PPh Bdn sbb:
– Hitungan penjualan dalam satu periode harus dari total
penjualan tunai / non
– Biaya bisa dibebankan = biaya yang sudah dibayar
– Harta yang dapat disusutkan & hak dengan amortisasi,
biaya yang bisa dibebankan hanya dengan penyusutan
/ amortisasi
Bina Nusantara University
7
Sanksi, Pembayaran & Laporan
Sanksi pajak = jaminan ketentuan aturan pajak
ditaati/dipatuhi, dibagi dalam:
– Sanksi Adm
– Sanksi Pidana
– Ketentuan Sanksi Adm
Pembayaran pajak untuk:
– Masa pajak / PDM / kredit jk
– Kekurangan pajak setelah berakhirnya tahun pajak /
bagian tahun pjk
– STP/SKP, surat keputusan Pembetulan / keberatan,
putusan banding
Bina Nusantara University
8

Download Report