download

Matakuliah
Tahun
Versi
: A0572/ Perpajakan
: 2005
: Revisi 1
Pertemuan 4
PPh PASAL 21
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
• Menjelaskan cara-cara perhitungan PPh
Pasal 21.
2
Outline Materi
•
•
•
•
Waji Pajak PPh Pasal 21
Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21
Objek Pajak PPh Pasal 21
Penghasilan yang dikecualikan dari
Pengenaan PPh Pasal 21.
• Biaya Jabatan
• Tarif Pajak
• PPh Pasal 21 bersifat Final
3
PPh PASAL 21
Pemotongan pajak atas penghasilan yg diterima/diperoleh WP Orang
Pribadi dalam negeri sehubungan dgn pekerjaan, jasa dan kegiatan:
• Penghasilan teratur: Gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium
(termasuk dewan komisaris atau dewan pengawas), premi bulanan,
uang lembur, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri/anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan
transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi
kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
• Penghasilan tidak teratur: Penghasilan yang diterima/diperoleh secara
tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan
hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan
sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayar sekali
dalam setahun;
4
PPh PASAL 21 (Cont …)
• Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan;
• Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau
tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran
sejenis lainnya;
• Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan
nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan
pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan WP dalam negeri;
• Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait
dengan gaji yang diterima Pejabat Negara dan PNS;
• Uang pensiun dan tunjangan lain yg terkait dgn uang pensiun
janda/ duda dan anak-anaknya;
• Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya
dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
5
LAIN-LAIN DIKENAKAN PPh Pasal 21
• Tenaga ahli yang melakukan kegiatan bebas.
• Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew
film, fotomodel, peragawan/ti, pemain drama, penari, pemahat, pelukis.
•
•
•
•
Olahragawan.
Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
Pengarang, peneliti, dan penterjemah.
Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.
• Agen iklan.
• Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kpd suatu kepanitiaan,
peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya.
• Peserta perlombaan.
•
•
•
•
Petugas penjaja barang dagangan.
Petugas dinas luar asuransi.
Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
Distributor multilevel marketing atau direct selling sejenis lainnya.
6
PEMOTONG PAJAK
• Pemberi Kerja, terdiri dari orang pribadi dan badan
termasuk BUT, badan atau organisasi internasional
yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak
berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
• Bendaharawan Pemerintah
• Dana Pensiun, PT Astek, Jamsostek serta badan
sejenis.
• Perusahaan, Badan dan BUT yang membayar
honorarium/pembayaran lain sebagai imbalan atas
kegiatan/jasa, dll.
• Yayasan, Lembaga, kepanitiaan, aosiasi,
perkumpulan, ormas, orsospol dan organisasi lainnya.
• Penyelenggara Kegiatan
7
PENGHASILAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21
• Pembayaran klaim asuransi dari perusahaan Askes,
Asuransi Kecelakaan, Asuransi Jiwa, Asuransi Dwiguna,
Asuransi Bea Siswa.
• Penerimaan dalam bentuk natura (kecuali disebut
sebelumnya)
• Iuran Pensiun, dan Iuran THT.
• Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya
yang diberikan oleh Pemerintah
• Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh Pemberi
Kerja.
• Zakat yang diterima oleh Pribadi yang berhak yang
disalurkan melalui Badan Zakat yang ditunjuk oleh
Pemerintah, seperti BAZIS.
8
PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN
• Biaya yang diperkenankan berupa pengurang (Bagi
Pegawai Tetap):
– Biaya Jabatan (5% X Penghasilan Bruto) Maksimum
Rp.108.000,- per bulan.
– Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar pegawai
(Iuran Pensiun, THT/JHT).
• Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (Bagi
Pensiunan):
– Biaya Pensiun (5% X Penghasilan Bruto) Maksimum
rp. 36.000,- per bulan.
• Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
9
PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)
• Bagi Pegawai tetap dihitung dari:
– Penghasilan bruto dikurangi dengan:
• Biaya Jabatan
• Iuran Pensiun yang dibayar sendiri oleh
Pegawai (termasuk iuran Tabungan Hari
Tua/ Tunjangan Hari Tua), kecuali THT
Taspen dan THT Asabri.
• Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
10
PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) Cont…
• Bagi Penerima Pensiun dihitung dari:
– Penghasilan Bruto dikurangi dengan:
• Biaya Pensiun
• PTKP
• Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Calon Pegawai dihitung
dari:
– Penghasilan Bruto dikurangi dengan:
• PTKP
• Bagi Distributor Perusahaan MLM atau Direct Selling
dan Kegiatan sejenis lainnya adalah:
– Penghasilan Bruto dikurangi dengan PTKP
11
TARIF PPh PASAL 21
• Tarif Umum Pasal 17 untuk orang pribadi,
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak
(PKP) dari:
– Pegawai Tetap
– Penerima Pensiun
– Pegawai tidak tetap, Pemagang dan calon
karyawan.
– Distributor perusahaan MLM/Direct Selling
dan Kegiatan Sejenis.
12
TARIF PPh PASAL 21 (Cont…)
• Tarif 15%
– Diterapkan atas Perkiraan Penghasilan neto yang dibayarkan
atau terutang kepada Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan
bebas (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris,
Penilai dan Aktuaris).
– Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto adalah 50% dari
Penghasilan Bruto.
• Tarif 5%
– Diterapkan atas upah harian, mingguan, satuan, borongan dan
uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp.200.000,- per hari
tetapi tidak melebihi Rp.1.000.000,- dalam satu bulan atau tidak
dibayarkan secara bulanan
13
TARIF PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL
• Atas uang pesangon, uang tebusan pensiun yang
dibayar oleh Dana Pensiun dikenakan pajak dengan
ketentuan sbb:
– Atas Penghasilan Bruto Sebesar Rp.25.000.000,tidak dikenakan pajak.
– Atas Penghasilan Bruto diatas Rp.25.000.000,dikenakan pajak dengan ketentuan sbb:
• Diatas Rp.25 jt s/d 50 jt
5%
• Diatas Rp.50 jt s/d 100 jt
10%
• Diatas 100 jt s/d 200 jt
15%
• Diatas Rp.200 jt
25%
14
TARIF PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL (Cont…)
• Tarif 10% bersifat Final atas:
– Komisi yang diterima petugas dinas luar
asuransi dan petugas penjaja barang
dagangan (bukan pegawai tetap).
• Tarif 15% bersifat Final atas:
– Honor yang diterima oleh Pejabat Negara,
PNS dan Anggota TNI/Polri, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan.
15
PPh PASAL 21 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
• Sesuai dengan PP Nomor 47 tahun 2003 dan KMK Nomor
486/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang berlaku surut
sejak tanggal 1 Juli 2003 disebutkan bahwa:
– PPh yang terutang atas gaji, upah serta imbalan lainnya dari
pekerjaan yang diterima oleh Pekerja sampai dengan
Rp.1.000.000,- sebulan ditanggung oleh Pemerintah, dengan
syarat total penghasilan bruto tidak melebihi Rp.2.000.000,sebulan.
• Untuk menghitung PPh yang ditanggung oleh Pemerintah dihitung
secara bulanan dan tidak disetahunkan.
• Contoh perhitungan PPh Pasal 21 sesuai KMK 486/KMK.03/2003
dapat dilihat pada lampiran tersendiri.
• KMK ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2004
16