Matakuliah Tahun : F0494 - PPH Perorangan dan Badan : 2009 PERTEMUAN 1 PAJAK PENGHASILAN – UMUM (1) Agenda • • • • • Subjek dan Wajib Pajak Kewajiban Pajak Subjektif Tidak Termasuk Subjek Pajak Objek Pajak TIdak Termasuk Objek Pajak Bina Nusantara University 3 Sumber Bacaan • Bab 4: Perpajakan – edisi Revisi 2008: Mardiasmo, Penerbit Andi, Yogyakarta. • UU No. 7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang NO. 36 tahun 2008. • www.pajakonline.com • www.pajak.go.id Bina Nusantara University 4 Pendahuluan • UU No. 7 th 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. – UU ini terakhir kali diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 • UU PPh mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. • UU PPh menganut asas materiil artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak Bina Nusantara University 5 Subjek Pajak 1. 2. 3. a. Orang Pribadi b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Badan: PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, kperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga dan bentuk badan lainnya Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bina Nusantara University 6 Subjek Pajak Dibedakan Menjadi 1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari a. Subjek pajak pribadi, yaitu: • • Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. b. Subjek pajak badan, yaitu: • Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia c. Subjek pajak warisan, yaitu: • Bina Nusantara University Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 7 Subjek Pajak Dibedakan Menjadi 2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari: a. Subjek Pajak orang pribadi yaitu: • Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang: 1. 2. b. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia Subjek Pajak badan, yaitu: • Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 1. 2. Bina Nusantara University Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 8 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri Wajib Pajak dalam negeri Wajib Pajak luar negeri • dikenakan pajak atas penghasilan diterima atau diperoleh dari Indonesia • dikenakan pajak berdasarkan • tarif pajak yang digunakan adalah (tarif UU PPh Pasal 17) •Wajib menyampaikan SPT • dikenakan pajak hanya atas berasal dari sumber penghasilan di • dikenakan pajak berdasarkan •Tarif pajak yang digunakan adalah (tarif UU PPh 26) •Tidak wajib menyampaikan SPT Bina Nusantara University 9 Tidak Termasuk Subjek Pajak • Yang tidak termasuk subjek pajak – Badan perwakilan negara asing – Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: • Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia • Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik – Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menkeu No. 574/KMK/04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan KMK/243/KMK.03/2003 tanggal 4 Juni 2003 – Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dikmaksud dalam Keputusan Menkeu di atas, dengan syarat: • Bukan warga negara Indonesia • Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan Bina Nusantara University lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia 10 Objek Pajak • Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan; • Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dnegna nama dan bentuk apapun. • Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah….berlanjut ke slide berikutnya Bina Nusantara University 11 Penghasilan adalah… 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan Laba usaha Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya Bunga termasuk premium, diskonto atau imbalan lain karena pengembalian utang Dividen, dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi berlanjut ke slide berikutnya Bina Nusantara University 12 Penghasilan adalah… 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Royalti Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva Premi asuransi berlanjut ke slide berikutnya Bina Nusantara University 13 Penghasilan adalah… 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. penghasilan dari usaha berbasis syariah 18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 19. surplus Bank Indonesia. Bina Nusantara University 14 Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Bantuan sumbangan, termasuk : a. b. 2. 3. 4. zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Warisan Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah 15 Bina Nusantara University berlanjut ke slide berikutnya Tidak Termasuk Objek Pajak 5. 6. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dengan syarat: a. b. 7. 8. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Iuran yang diterima atau diperoleh oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri 16 Keuangan Bina Nusantara University berlanjut ke slide berikutnya Tidak Termasuk Objek Pajak 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi. 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. 11. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; Bina Nusantara University 17 Tidak Termasuk Objek Pajak 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Bina Nusantara University 18 Contoh Kasus • Saat ini marak sekali bermunculan partai politik yang sepertinya memiliki banyak dana sehingga dapat mengerahkan massa dan melakukan berbagai macam kegiatan. Pertanyaannya, apakah partai politik wajib memiliki NPWP dan harus membayar pajak seperti PPh, PPN dan PBB? Bina Nusantara University 19 Jawaban (1) • Dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PPh jelas disebutkan secara eksplisit (lihat slide no. 5) bahwa organisasi sosial politik merupakan subjek PPh yang berupa Badan. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik termasuk subjek pajak dan karenanya wajib memiliki NPWP. Bina Nusantara University 20 Jawaban (2) • Masalah apakah partai politik tersebut dikenakan PPh bergantung pada apakah partai politik itu memiliki objek pajaknya yaitu penghasilan. • Jika Partai Politik sudah memiliki NPWP, maka kewajiban pajaknya secara garis besar tidak berbeda dengan kewajiban perpajakan badan lainnya. Artinya, terdapat kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 berkaitan dengan penghasilan yang diberikan partai politik kepada orang pribadi (anggotanya), PPh Pasal 23/26 atas objekobjek tertentu yang dibayarkan partai politik kepada pihak lain. • Jadi, jika partai politik memperoleh penghasilan maka penghasilan tersebut merupakna objek pajak dan dikenakan pajak penghasilan. 21 Bina Nusantara University TERIMA KASIH ADA PERTANYAAN? Bina Nusantara University 22
© Copyright 2024 Paperzz
