download

Matakuliah : F0512 - Pemeriksaan Pajak, Penagihan,
Keberatan, dan Banding
Tahun
: 2009
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Pertemuan 2
Learning Outcomes
•Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan
akan mampu:
Menjelaskan hak dan kewajiban Wajib Pajak (C2)
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
• Hak Wajib Pajak
• Kewajiban Wajib Pajak
Bina Nusantara University
4
Hak-hak Wajib Pajak
1. Mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Fiskus
–
Penyuluhan, pelayanan, dan informasi perpajakan
2. Membetulkan Surat Pemberitahuan (Pasal 8 ayat (1)
UU KUP 2008)
–
–
–
WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah
disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan
syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan.
Untuk SPT Rugi/LB, pembetulan SPT harus disampaikan paling
lama 2 (dua) tahun sebelum daluarsa penetapan pajak.
Apabila mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan sejak
jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.
Bina Nusantara University
5
Hak-hak Wajib Pajak
3. Mendapatkan perpanjangan jangka waktu penyampaian
SPT Tahunan PPh (Pasal 3 ayat 4 UU KUP 2008)
WP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT
Tahunan PPh paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kpd Dirjen
Pajak.
4. Memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
(Pasal 11 UU KUP 2008)
–
WP berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran
pajak dengan catatan WP tersebut tidak mempunyai utang
pajak.
– Pengembalian dilakukan paling lambat 1 bulan sejak
permohonan diterima.
Bina Nusantara University
6
Hak-hak Wajib Pajak
5. Mengajukan Keberatan dan Banding (Pasal 25 dan 27
UU KUP 2008)
–
Apabila WP merasa tidak puas dengan ketetapan yang
diterbitkan, WP dapat mengajukan upaya hukuk keberatan ke
KPP (DJP) dan Banding ke Pengadilan Pajak.
6. Mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia
jabatan (Pasal 34, 41 UU KUP)
–
Penuntutan pidana thd pelanggaran kerahasiaan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 34, hanya dilakukan atas pengaduan
orang yang kerahasiaannya dilanggar.
Bina Nusantara University
7
Hak-hak Wajib Pajak
7. Mengajukan permohonan untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak (Pasal 9 ayat (4) UU KUP
2008)
DJP atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak yang terutang paling lama 12 bulan.
8. Mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang
telah dikeluarkan (Pasal 6 UU PPh 2009)
9. Hak pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena
Pajak (Pasal 7 UU PPh 2009)
10. Hak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Netto (Pasal 14 UU PPh 2009)
Bina Nusantara University
8
Hak-hak Wajib Pajak
11. Hak memperoleh Fasilitas Perpajakan (Pasal 31 UU
PPh 2009)
12. Hak melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap
Pajak Keluaran (UU PPN)
Bina Nusantara University
9
Kewajiban Wajib Pajak
1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri (Pasal 2 UU KUP
2008)
Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan
obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP dan
kepadanya diberikan NPWP. Untuk WP Badan selambatlambatnya 1 bulan sejak usahanya dijalankan.
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT (Pasal 3
UU KUP 2008)
Setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas
dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka
Arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta
menyampaikannya ke kantor DJP atau tempat lain yang ditetapkan
Bina Nusantara University
10
oleh Dirjen Pajak.
Kewajiban Wajib Pajak
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak (Pasal 10
ayat 1 UU KUP 2008)
WP wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat
pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan PerMenKeu.
4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan
(Pasal 28 UU KUP 2008)
WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas dan WP Badan wajib menyelenggarakan pembukuan.
Sedangkan bagi WP yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan,
wajib melakukan pencatatan.
Buku, catatan dan dokumen yg menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan harus disimpan selama 10 tahun (daluarsa penyidikan)
Bina Nusantara University
11
Kewajiban Wajib Pajak
5. Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak (Pasal 29 ayat
(3) UU KUP 2008)
WP yang diperiksa wajib:
- Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan,
dokumen yang menjadi dasar pengitungan pajak
- Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan
- Memberikan keterangan lain yang diperlukan
6. Kewajiban m elakukan pemotongan atau pemungutan
pajak (Pasal 21, 22, 23, 26 UU PPh, dan ketentuan UU
PPN)
Bina Nusantara University
12
Kewajiban Wajib Pajak
7. Kewajiban membuat Faktur Pajak
Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak
untuk setiap penyerahan BKP/JKP (Psal 13 UU PPN). FP yang
dibuat merupakan bukti adanya pungutan pajak yang dilakukan
PKP.
8. Kewajiban melunasi Bea Meterai
Dalam UU Bea Meterai disebutkan bahwa Bea Meterai
merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen, maka
terhadap dokumen-dokumen tertentu wajib dilunasi Bea
Meterainya.
Bina Nusantara University
13

Download Report