download

Matakuliah
Tahun
: F0494 - PPH Perorangan dan Badan
: 2009
Pertemuan 23-24
PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN TERTENTU
Agenda
• Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga
Deposito dan Tabungan dan Diskonto SBI
• Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau
Diskonto Obligasi yang dijual di Bursa Efek
• Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa
Tanah dan/atau Bangunan
• Usaha Jasa Konstruksi
• Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Undian
Bina Nusantara University
3
PPh Atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto
SBI
• Objek Pemotongan
– Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan
serta Sertifikat Bank Indonesia. Termasuk bunga yang diterima
atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan
diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di
Indonesia.
• Tarif Pemotongan
– Pajak Final 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap
– Pajak Final 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) yang berlaku
terhadap wajib pajak luar negeri.
Bina Nusantara University
4
PPh Atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto
SBI (Lanjt)
• Pengecualian pemotongan PPh atas Bunga Deposito,
Tabungan dan Diskonto SBI
– Bunga dan diskonto yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang
seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi PTKP.
– Bunga deposito dan bunga tabungan serta diskonto SBI
sepanjang bunga dan diskonto tersebut tidak melebihi Rp.
7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan
merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
– Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang
didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
Berlanjut…..
Bina Nusantara University
5
PPh Atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto
SBI (Lanjt)
• Pengecualian pemotongan PPh atas Bunga Deposito,
Tabungan dan Diskonto SBI (lanjutan)
– Bunga deposito dan bunga tabungan serta diskonto SBI yang
diterima Dana Pensiun yang pensiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber
pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UndangUndang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
– Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam
rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana,
kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat
sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk dihuni sendiri
Bina Nusantara University
6
PPh atas Penghasilan dari
Diperdagangkan di Bursa Efek
Obligasi
yang
• Objek Pemotongan
– Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa
bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dibursa efek
dan atau yang dilaporkan dibursa efek dikenakan pemotongan
PPh yang bersifat final kecuali bagi wajib pajak tertentu.
• Siapakah Pemotong Pajak ?
1. Penerbit obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku
agen pembayaran atas bunga dengan kupon pada saat jatuh
tempo bunga/obligasi dan atas diskonto dengan kupon/obligasi.
2. Perusahaan efek atau bank selaku pedagang perantara atas
bunga dan diskonto pada saat transaksi.
3. Perusahaan efek, Bank, Dana Pensiun dan Reksadana selaku
pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara atas bunga
dan diskonto obligasi pada saat jatuh tempo.
Bina Nusantara University
7
PPh atas Penghasilan dari Obligasi
Diperdagangkan di Bursa Efek (Lanjt)
yang
• Tarif Pemotongan
No Objek Pemotongan
Penerima
1. Bunga Obligasi
1. WP DN & BUT
dengan kupon
2. WP LN
2. Diskonto Obligasi
dengan kupon
1. WP DN & BUT
2. WP LN
3. Diskonto Obligasi
Tanpa bunga
1. WP DN & BUT
2. WP LN
Bina Nusantara University
Tarif
20 %
20 % atau
tarif
berdasarkan
P3B
20 %
20 % atau
tarif
berdasarkan
P3B
Dasar Tarif
Jumlah Bruto
bunga sesuai
dengan masa
kepemilikan
obligasi
Selisih lebih
harga jual atau
nilai nominal di
atas harga
perolehan
obligasi, tidak
termasuk bunga
berjalan
Selisih lebih
20 %
harga jual atau
20 % atau
nilai nominal di
tarif
berdasarkan atas harga
perolehan
P3B
obligasi.
8
Contoh Perhitungan
• PT Mawar Merah pada 1 Juni 2008 menerbitkan obligasi dengan
kupon yang jangka waktunya 5 tahun. Nilai nominal Rp.
10.000.000,- Bunga tetap 16 % per tahun, jatuh tempo bunga
setiap tangal 30 Juni dan 31 Desember.Saat penerbitan perdana,
PT Anggrek Biru membeli 10 lembar obligasi dengan harga di
bawah nilai nominal (discount), yaitu sebesar Rp. 9.000.000,/lembar
• Penghitungan bunga dan PPh final yang terutang oleh PT Anggrek
Biru pada saat jatuh tempo bunga 31 Desember adalah,
– Bunga = (6/12 x 16% x Rp 10.000.000,-) x 10 = Rp.
8.000.000,– PPh Final
= 20% x Rp. 8.000.000,- = Rp. 1.600.000,• (dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen
pembayar)
Bina Nusantara University
9
PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah
dan/atau Bangunan
• Siapakah Pemotong Pajak ?
1. Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan
konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan;yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam
negeri.
• Tarif Pajak
– Dalam hal yang menyewakan adalah wajib pajak badan atau BUT,
PPh yang terutang sebesar 6% dari jumlah bruto nilai persewaan.
– Dalam hal yang menyewakan adalah wajib pajak orang pribadi,
PPh yang terutang sebesar 10% dari jumlah bruto nilai
persewaan.
Bina Nusantara University
10
Contoh:
• PT Nakula menyewa sebuah ruko dari Tuan
Bambang untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa
sebesar Rp40.000.000.• PPh Pasal 4 ayat 2 dipotong oleh PT Nakula adalah:
– 10% x Rp40.000.000.- = Rp4.000.000.-
Bina Nusantara University
11
PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi
• Berdasarkan PP No. 51 tahun 2008, berikut adalah beberapa
pengertian terkait dengan Usaha Jasa Konstruksi:
• Jasa Konstruksi
– Adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan
konstruksi
• Pekerjaan konstruksi
– adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan
yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,
elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta
kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain.
Bina Nusantara University
12
PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt)
• Perencanaan Konstruksi
– adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang
dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan
jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam
bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
• Pelaksanaan Konstruksi
– adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang
dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa
konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya
untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk
bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya
pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi
layanan dalam model penggabungan perencanaan,
pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement
and construction) serta model penggabungan perencanaan13
dan pembangunan (design and build).
Bina Nusantara University
PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt)
• Pengawasan konstruksi
– adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang
dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa
konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan
sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan
diserahterimakan.
• Penyedia Jasa
– adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap,
yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi
baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan
pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
• Nilai Kontrak Jasa Konstruksi
– adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi
secara keseluruhan.
Bina Nusantara University
14
PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt)
•
Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah
sebagai berikut:
a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang
dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi
usaha;
c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b;
d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau
Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang
memiliki kualifikasi usaha; dan
e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau
Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang
tidak memiliki kualifikasi usaha.
Bina Nusantara University
15
PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt)
• Pajak Penghasilan yang bersifat final atas usaha jasa
konstruksi ini:
1. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran,
dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong
pajak; atau
2. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal
pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.
Bina Nusantara University
16
PPh Final atas Penghasilan dari Hadiah atas
Undian
• Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara
undian yang diterima atau diperoleh orang orang pribadi/badan
dalam negeri dan orang pribadi atau badan luar negeri
dikenakan PPh Final sebesar 25% dari jumlah bruto nilai
undian..
• Penyetoran PPh tersebut oleh penyelenggara undian dengan
SSP secara kolektif selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
berikutnya.
• Pelaporan ke KPP setempat dengan SPT Masa PPh atas
hadiah undian selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya
setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian
tersebut.
Bina Nusantara University
17
Contoh:
• PT Anantasena dalam rangka mempromosikan
produk barunya menyelenggarakan undian dengan
hadiah berupa uang tunai senilai Rp100.000.000.• PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT
Anantasena adalah:
– 25% x Rp100.000.000.- = Rp25.000.000.-
Bina Nusantara University
18
Peraturan Terkait:
• Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan
Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
– Peraturan Pemerintah - 131 Tahun 2000
• Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan
Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
– Keputusan Menteri Keuangan - 51/KMK.04/2001
• Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi
Penjualan Saham Di Bursa Efek
– Peraturan Pemerintah - 41 Tahun 1994
• Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
– Peraturan Pemerintah - 14 Tahun 1997
Bina Nusantara University
19
Peraturan Terkait (Lanjt):
• PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan
Tanah dan/atau Bangunan
– Peraturan Pemerintah Nomor 5 TAHUN 2002 Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 KMK No.
120/KMK.03/2002 Jo KMK No. 394/KMK.04/1996 Jo KEP 50/PJ./1996 Jo SE - 22/PJ.4/1996 KEP - 227/PJ./2002
Bina Nusantara University
20
Peraturan Terkait (Lanjt):
• PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan
Tanah dan/atau Bangunan
– Peraturan Pemerintah Nomor 5 TAHUN 2002 Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 KMK No.
120/KMK.03/2002 Jo KMK No. 394/KMK.04/1996 Jo KEP 50/PJ./1996 Jo SE - 22/PJ.4/1996 KEP - 227/PJ./2002
• PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi
– Peraturan Pemerintah No. 51 TAHUN 2008
• PPh Final atas Hadiah Undian
– Peraturan Pemerintah No. 132 TAHUN 2000
Bina Nusantara University
21
TERIMA KASIH
ADA PERTANYAAN?
Bina Nusantara University
22

Download Report