Aspek Hukum Dalam Ekonomi LECTURE NOTES ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI GIOFEDI RAUF, S.H.,M.H [email protected],[email protected] Aspek Hukum Dalam Ekonomi LEARNING OBJECTIVES Pertemuan X = Pajak dalam Ekonomi/Bisnis Mahasiswa dapat menarik kesimpulan mengenai kewajiban nya sebagai wajib pajak dan memahami mekanisme penyelesaian sengketa pajak C2 – TIK 10 OUTLINE MATERI : a. Definisi Pajak b. Subjek dan Objek Pajak c. PPN dan PBB d. Hutang pajak dan upaya penagihan nya e. Penyelesaian sengketa pajak Aspek Hukum Dalam Ekonomi MATERI Pertemuan X = Pajak dalam Ekonomi/Bisnis Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Berikut adalh defenisi pajak menurut para ahli, diantaranya : 1. menerut PJA Adriani pajak dinyatak sebagai iyuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan yang terhutang wajib membayarnya menurut peraturan-pertauran, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 2. Soparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa pajak adalah iyuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 3. Sedangkan Rochmat Soemitro merumuskan pajak sebagai iyuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang )yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal ( jasa prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran umum. Dari beberapa defini a quo dapat disimpulkan beberapa ciri yang melekat terkait persoalan pajak diantaranya : 1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah Aspek Hukum Dalam Ekonomi 4. Pajak diperuntukkan bagin pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pajak adalah peraturan yang melandasi hubungan antara negara sebagai pemungut pajak dan warga negara sebagai pembayar pajak. Adapun subjek pajak penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor & tahun 1983 Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 200 Pasal 2 ayat (1) adalah : 1. orang pribadi, 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, 3. badan (PT, CV, BUMN/D, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Yayasan dan bentuk badan lainnya) 4. badan usaha tetap. Sedangkan Subjek pajak dalam negeri adalah : 1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, 2. badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia 3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah : 1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan 2. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan bentuk usaha tetap di Indonesia. Sedangkan bagi yang bertempat tinggal di luar negeri dapat menjadi subjek pajak apabila menerima penghasilan dari Indonesia seperti : 1. dividen 2. bunga. 3. royalti Aspek Hukum Dalam Ekonomi 4. sewa 5. penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 6. imbalan sehubungan dengan penggunaan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiunan dan pembayaran berkala lainnya. Pajak ini dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto. Sedangkan objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut : 1. penghasilan dari pekerjaan (gaji, honorarium). 2. penghasilan dari kegiatan usaha (laba perseroan). 3. penghasilan dari modal (bunga, dividen, royalti). 4. penghasilan lain-lain ( hadiah undian). 5. dan keuntungan dari penjualan harta. Sementara yang tidak termasuk objek pajak adalah : 1. bantuan atau sumbangan. 2. harta hibahan. 3. warisan. 4. Imbalan pekerjaan yang diterima dalam bentuk natura/kenikmatan. 5. Pembayaran perusahaan asuransi kepada pribadi 6. Dividen PT yang berasal dari cadangan laba 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disajkan oleh menteri keuangan. 8. penghasilan dari modal yang ditanamkan dana pensiun. 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi. 10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak didirikan. Aspek Hukum Dalam Ekonomi 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan usaha di indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil dan mengah atau sahamnya tidak diperdagngkan di bursa efek. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), subjek pajaknya dalah pengusaha kena pajak yang dimulai sejak pengusaha mendapatkan ijin usahanya. Dikecualikan dari subjek pajak PPN ini adalah pengusaha kecil dan menengah yang penyerahan barang kena pajak, nilai peredaran brutonya tidak lebih sebesar RP 240 juta setahun atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 120 juta setahun. Objek pajak PPN sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 adalah penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha dengan syarat: a. Barang berwujud merupakan barang kena pajak, b. barang yang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud c. penyerahannya dilakukan di wilayah kepabeanan, d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha. Impor barang kena pajak yang dilakukan oleh siapapun, penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari daerah pabean didalam wilayah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dan ekspor barang kena pajak Pengecualian PPN pun diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 144 tahun 2000, yakni : 1. barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya termasuk, minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket, biji besi, timah, emas, tembaga, nikel, perak dan bauksit. 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibtuhkan rakyat banyak termasuk beras, gabah, jagung, sagu, kedelai dan garam. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan dan warung sejenisnya. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Adapun Jasa yang tidak dikenakan PPN adalah : 1. Jasa dibidang pelayanan medis meliputi, jasa dokter umum, gigi, hewan, ahli kesehatan (akupuntur, ahli gigi, ahli gizi dan fisoterapi), jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan dan sanotarium. 2. Kemudian jasa dibidang pelayanan sosial, bidang pengiriman surat dengan perangko, perbankan, asuransi dan sewa guna usaha, keagamaan, pendidikan (pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan dan pendidikan keagamaan), bidang kesenian, penyiaran yang bukan bersifat iklan, bidang angkutan umum darat dan air, bidang tenaga kerja dan bidang perhotelan. Pembahasan selanjutnya adalah hutang pajak, yang dapat terjadi karena undang-undang dengan syarat adanya rangkaian dari perbuatan, keadaan dan peristiwa yang dapat menimbulkan hutang pajak. Hutang pajak memiliki daluwarsa selama 5 tahun. Dan apabila atas hutang pajak tersebut ditemukan keberatan maka dapat diajukan keberatan, gugatan ke badan peradilan pajak melalui sub direktorat keberatan, gugatan dan banding. Sifat putusan dari badan peradilan pajak biasanya berupa : 1. Menolak 2. Mengabulkan sebahagian atau seluruhnya. 3. Menambah Pajak yang harus dibayar 4. Tidak dapat diterima 5. membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung 6. Membatalkan Aspek Hukum Dalam Ekonomi SIMPULAN Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sedangkan ciri yang melekat terkait persoalan pajak diantaranya Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, Pajak diperuntukkan bagin pengeluaranpengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik, Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur. Adapun terkait dengan subjek dan objek pajak harus difahami betul oleh mahasiswa hingga pada akhirnya mahasiswa paham akan kewajibannya terhadap negara dalam melakukan aktifitas bisnis Aspek Hukum Dalam Ekonomi Daftar Pustaka/Referensi Muhammad Rusjidi, ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Indeks, Jakarta 2006. Rohcmat Soemitro, Penghantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung 1992. R. Santoso Brotodiharjo, Penghantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung 1998. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
© Copyright 2024 Paperzz
