download

Bina Nusantara University
1
Mata kuliah
Tahun
: F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
: 2010
Penetapan dan Ketetapan Pajak oleh
Direktorat Jenderal Pajak
Pertemuan 4
Tujuan Pembahasan
Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dan
menerapkan mengenai penetapan dan ketetapan pajak
oleh Direktorat Jenderal Pajak
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pengertian SKP
SKPKB
SKPKBT
SKPN
SKPLB
STP
Bina Nusantara University
4
Pengertian Surat Ketetapan Pajak
• Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang
meliputi:
–
–
–
–
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Surat ketetapan pajak ini merupakan suatu ketetapan
tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat
besarnya utang pajak pd tahun tertentu bagi WP yg
nama dan alamatnya tercantum dalam skp tersebut.
Bina Nusantara University
5
SKPKB
•
•
SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah pajak yg masih harus dibayar.
SKPKB diterbitkan dalam hal:
– Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang kurang atau tidak dibayar
– DJP memiliki data lain diluar data yang disampaikan oleh WP sendiri,
dari data tersebut dapat dipastikan WP tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya
– SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan telah
disampaikan teguran tertulis
– Hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM
ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau
tidak seharusnya tarif pajak 0%.
– Kewajiban pembukuan tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besarnya
PPh terutang.
Bina Nusantara University
6
SKPKB
• Dasar penerbitan SKPKB:
– Hasil penelitian thd keterangan lain (Ps 13 ayat 1)
– Hasil pemeriksaan terhadap:
• SPT
• Kewajiban perpajakan karena WP tidak
menyampaikan SPT setelah ditegur dan tetap
tidak disampaikan
• Hasil pemeriksaan bukti permulaan
Bina Nusantara University
7
SKPKBT
• Merupakan SKP yg menentukan tambahan atas jumlah
pajak yg telah ditetapkan.
• Dasar penerbitan SKPKB:
– Hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang thd data baru yg
mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang
termasuk data yang semula blm terungkap
– Hasil penelitian atas putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap thd WP yg dipidana karena melakuan
tindak pidana di bidang perpajakan
Bina Nusantara University
8
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
•
•
Merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.
STP dapat diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak dalam hal:
– Sebelum WP diberikan atau diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan
sebagai PKP, bila diperoleh data dan/atau informasi yg menunjukkan
adanya kewajiban perpajakan yg belum dipenuhi WP
– Sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWP atau pencabutan
pengukuhan PKP diperoleh data atau informasi yg menunjukkan
adanya kewajiban perpajakan yg belum dipenuhi WP
– PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
– Dari hasi penelitian terhadap kekurangan pembayaran pajak sbg salah
tulis dan/atau salah hitung
Bina Nusantara University
9
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
• STP dapat diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak dalam hal: (lanjutan)
– WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
– Pengusaha yg telah dikukuhkan sbg PKP yg tidak membuat faktur pajak,
atau membuat FP tetapi tidak tepat waktu;
– Pengusaha yg telah dikukuhkan sbg PKP tidak mengisi FP dengan lengkap
– PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur
pajak
– PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak
masukan.
• STP memiliki kekuatan hukum yg sama dengan SKP.
Bina Nusantara University
10
Daluwarsa Penetapan
• Daluwarsa penetapan adalah jangka waktu lima tahun setelah
saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
• Penerbitan SKP dan atau STP dalam jangka waktu 5 tahun
setelah saat terutang pajak atau berakhirnya Masa Pajak,
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali terhadap WP
dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan atau tindak pidana lainnya yg dapat
mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara
berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Bina Nusantara University
11

Download Report