download

Mata kuliah : A0384 - Perpajakan
Tahun
: 2009
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21
Pertemuan 03 - 04
Pengertian Pajak Penghasilan 21
• PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas
penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan dan
pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh
wajib pajak orang pribadi dalam negeri
sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan
Bina Nusantara University
3
Unsur-unsur PPh Pasal 21/26
•
•
•
•
Wajib Pajak
Pemotong Pajak
Obyek Pajak
Tarif Pajak
Bina Nusantara University
4
Wajib Pajak PPh Pasal 21
•
•
•
•
•
Pegawai Tetap
Pegawai Lepas
Penerima Pensiun
Penerima Honorarium
Penerima Upah
Bina Nusantara University
5
Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21
• Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat
lain dari negara asing
• Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana
dimaksud dalam keputusan Mentri Keuangan No.
611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara
Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain
Bina Nusantara University
6
Pemotong Pajak PPh
• Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk
maupun cabang
• Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi,
Departemen, KBRI, dll
• Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT
• BUMN/ BUMD
• Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi
Bina Nusantara University
7
Bukan Pemotong PPh 21/26
• Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan besar negara
sahabat
• Badan/Organisasi Internasional seperti organisasi PBB
Bina Nusantara University
8
Obyek Pajak PPh Pasal 21/26
•
•
•
•
•
•
•
•
Penghasilan Teratur
Penghasilan Tidak Teratur
Upah harian, mingguan, satuan & borongan
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll
Honorarium dengan nama dan bentuk apapun
Imbalan dengan nama dan bentuk apapun
Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak
Bina Nusantara University
9
Tidak Termasuk Penghasilan
•
•
•
•
•
Pembayaran oleh perusahaan asuransi
Penerimaan dalam bentu Natura
Iuran pensiun & THT yang dibayar pemberi kerja
Natura yang diberikan oleh pemerintah
Kenikmatan Pajak yang ditanggung pemberi kerja
Bina Nusantara University
10
Pengurang Penghasilan yang
diperbolehkan
1. Biaya Jabatan, khusus untuk Peg. Tetap:
– Tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak
– Besarnya 5% dari Penghasilan Bruto maksimum Rp
1.296.000 setahun atau Rp 108.000 sebulan
Bina Nusantara University
11
2. Iuran Pensiun dan THT
•
•
•
•
Iuran Pensiun dan THT
Yang dibayar pegawai
Yayasan dana pensiun yang disetujui menteri keuangan
Jumlahnya tidak dibatasi
Bina Nusantara University
12
3. Biaya Pensiun
• Khusus untuk penerima pensiun berkala atau bulanan
Besarnya 5% dari uang pensiun maksimum Rp 432.000
setahun atau Rp 36.000 sebulan
Bina Nusantara University
13
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
• Menurut keadaan wajib pajak tanggal 1 januari /awal
tahun, khusunya WPDN
• Keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus WNA
Bina Nusantara University
14
Besarnya PTKP :
•
•
•
•
WP sendiri
Status Kawin
Istri berpenghasilan
Tanggunan Mak 3 orang
Rp. 15.840.000
Rp. 1.320.000
Rp. 15.840.000
Rp. 1.320.000
PTKP untuk istri berpenghasilan tidak digunakan untuk
menghitung PPh 21 . PTKP ini khusus untuk menghitung bagi
wajib pajak orang pribadi yang istrinya berpenghasilan yang
wajib menyampaikan SPT Tahunan
Bina Nusantara University
15
Tarif Pajak PPh Pasal 21/26
5% penghasilan s/d Rp 50 juta
15% penghasilan Rp 50 juta s/d Rp 250 juta
25% penghasilan Rp 250 juta s/d 500 juta
35% penghasilan diatas 200 juta
Bina Nusantara University
16
Tarif Pasal 17 dikenakan atas :
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari :
1. Pegawai tetap
2. Penerima pensiun berkala
3. Pegawai tidak tetap
4. Pemagang, calon pegawai
5. Kegiatan multilevel marketing
Bina Nusantara University
17
Tarif Pasal 17 dikenakan atas :
Penghasilan Bruto dari :
1. Honorarium, Bea siswa, uang saku, hadiah penghargaan,
komisi, dll.
2. Honorarium anggota dewan komisaris/ pengawas tidak
merangkap peg. Tetap
3. Jasa produksi, tantiem, bonus yang diterima mantan
pegawai
4. Penarikan dana pensiun iuran pasti
5. Pembayaran lain: pemain musik, olahragawan dll
Bina Nusantara University
18
Tarif 15% dikenakan atas Tenaga Ahli
Dengan Norma Perhitungan 50%
Penghasilan bruto yang dibayarkan kepada:
- Pengacara
- Akuntan
- Arsitek
- Dokter
- Konsultan, notaris
- Penilai, aktuaris
Bina Nusantara University
19
Tarif 5 % dikenakan atas
•
•
•
•
Upah harian
Upah mingguan
Upah satuan
Upah borongan
Jika upah yg diterima sehari diatas Rp 24.000 sehari dan
tidak lebih dari Rp 240.000 sebulan dan tidak dibayarkan
secara bulanan
Bina Nusantara University
20
Menghitung PKP (WNI)
1. Bekerja sejak awal tahun (Jan - Des)
Penghasilan bruto/bulan
Biaya-biaya yang diperkenankan
Penghasilan Neto
PTKP
PKP
Bina Nusantara University
Rp XXX
Rp XXX Rp XXX x 12
Rp XXX Rp XXX
21
Menghitung PKP (WNI)
2. Bekerja pada tahun berjalan (Sep - Des)
Penghasilan bruto /bulan
Rp XXX
Biaya-biaya yang diperkenankan
Rp XXX Penghasilan Neto
Rp XXX x 4
PTKP
Rp XXX PKP
Rp XXX
Menghitung penghasilan neto tidak perlu disetahunkan
Bina Nusantara University
22
Menghitung PKP (WNI)
3. Berhenti bekerja karena Pensiun
Perhitungan sama dengan poin 2
Bina Nusantara University
23
Menghitung PKP (WNI)
4. Berhenti karena meninggal sebelum tahun pajak berakhir
(misal meninggal Agustus)
Penghasilan bruto /bulan
Biaya-biaya yg diperkenankan
Penghasilan Neto
PTKP
PKP
Bina Nusantara University
Rp XXX
Rp XXX Rp XXX x 12
Rp XXX Rp XXX
24
Menghitung PKP (WNA) tinggal lebih dari
183 hari di Indonesia
1. Bekerja Sejaka awal tahun (Jan - Des)
Penghasilan bruto /bulan
Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankan
Rp XXX Penghasilan Neto
Rp XXX x 12
PTKP
Rp XXX PKP
Rp XXX
Bina Nusantara University
25
Menghitung PKP (WNA) tinggal lebih dari
183 hari di Indonesia
2. Bekerja tidak setahun penuh (Sep-Des)
Penghasilan bruto/bulan
Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankan
Rp XXX Penghasilan Neto
Rp XXX x 12
PTKP
Rp XXX PKP
Rp XXX
Bina Nusantara University
26
Menghitung PKP (WNA) tinggal lebih dari
183 hari di Indonesia
3. Berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia
Penghasilan bruto/bulan
Rp XXX
Biaya-biaya yang diperkenankan
Rp XXX Penghasilan Neto
Rp XXX x 12
PTKP
Rp XXX PKP
Rp XXX
PPh Pasal 21Bina Nusantara University
27
Menghitung PPh Pasal 21 (WNA)
Untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari
diperkenankan PPh Pasal 26, tarif 20% dari penghasilan
bruto
Bina Nusantara University
28

Download Report